Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP). DASAR HUKUM RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Rencana.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP). DASAR HUKUM RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Rencana."— Transcript presentasi:

1 RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

2 DASAR HUKUM RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Surat Edaran Deputi Monev & PSI No. 5/SE/D.II/12/2012 Tentang Pemberian Akun Aplikasi RUP Inpres No 1 Tahun 2013 ttg Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013

3 SIAPA YANG MEMBUAT RUP ?

4 DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Pasal 22 (1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing masing

5 PENGGUNA ANGGARAN (PA) Surat Edaran Deputi Monev & PSI No. 5/SE/D.II/12/2012 Tentang Pemberian Akun Aplikasi RUP Admin RUP Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012 PA/KPA menunjuk personel masing-masing untuk menjadi petugas admin dalam aplikasi RUP

6 Admin RUP SKPD Bertanggung jawab atas pengisian RUP untuk wilayah kerja mereka masing-masing Peran dalam penggunaan Aplikasi: – Melakukan Input data RUP yang akan diumumkan – Dapat mengunduh/export ( PDF ) data RUP satker – Dapat melihat dan mengunduh pengumuman

7 KAPAN RUP DIBUAT/DITAYANGKAN ?

8 DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Pasal 23 (1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.

9 DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Pasal 25 (2) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah

10 APA YANG DIUMUMKAN ? Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Pasal 22 (2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.

11 DIMANA DIUMUMKAN ?

12 DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Pasal 25 (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE

13 DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Pasal 1 4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 42. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

14 DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Pasal 112 (2) K/L/D/I wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing- masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. (3) Website masing-masing Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

15 Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 2 (1)Memberikan acuan bagi PA/KPA, PPK dan ULP/PP dilingkungan K/L/D/I di dalam tata cara pengumuman RUP (2)Mewujudkan Kesamaan pemahaman terhadap RUP dan keseragaman format pengumuman RUP. (3)Mempercepat pengumuman RUP dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh LKPP. Format RUP wajib diunggah dalam Portal Pengadaan Nasional dengan aplikasi yang terdapat pada website : Pasal 6 DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP

16 LKPP sebagai lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, membuat dan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Website SiRUP Production Versi Latihan – Akun latihan Username/login : dipertads Password : diperta

27 SUPPORT LPSE Kab. Deli Serdang Website : Tel :


Download ppt "RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP). DASAR HUKUM RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Rencana."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google