Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK PERTEMUAN 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK PERTEMUAN 1."— Transcript presentasi:

1 KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK PERTEMUAN 1

2 Question? Organisasi sektor publik?

3 Pengertian Sektor Publik  Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik”

4 Ciri-Ciri Organisasi Sektor Publik:  Tidak mencari keuntungan finansial  Dimiliki oleh publik  Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham  Keputusan berdasarkan konsensus

5 Kelompok Organisasi Sektor Publik:  Lembaga Pemeritah  Organisasi Agama  Organisasi Sosial  Yayasan  Institusi Pendidikan  Organisasi Kesehatan

6 Persamaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:  Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional  Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuannya  Pola manajemen keuangan sama  Beberapa mempunyai output produk yang sama  Diatur oleh peraturan perundangan

7 Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:  Tujuan Organisasi  Sumber Pendanaan  Peraturan Perundang-undangan  Kepemilikan  Pertanggungjawaban  Struktur Organisasi  Anggaran  Basis Akuntansi  Tolak Ukur

8 Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan: Ke Pemegang Saham dan kreditur Ke Masyarakat dan Parlemen Pertanggungjawaban Pemegang sahamDimiliki secara kolektif oleh masyarakat Kepemilikan UU PT, peraturan Bapepam dan BEI UU, KMK, Peraturan Mendagri, PP Peraturan perundang - undangan Modal sendiri, utang bank, obligasi, saham, dlsb Pajak, Retribusi, utang, obligasi, Laba Badan Usaha, dlsb Sumber Pendanaan Profit MotiveNonprofit Motive Tujuan Organisasi Sektor Swasta Sektor Publik

9 Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan: Sektor PublikSektor Swasta Struktur Organisasi Birokratis, kaku, hierarkhisFleksibel: datar, piramid, fungsional Anggaran Terbuka untuk publikTertutup untuk publik Basis Akuntansi Pemerintah : Cash toward accruals PSAK 45: akrual Akrual Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas, apakah pencapaian kepuasan masyarakat, keberhasilan dalam memanfaatkan dana sesuai dgn anggaran atau efisiensi dan efektifitas kegiatan Lebih jelas dalam pengukurannya yaitu mencari laba

10 Lingkup Organisasi Sektor Publik  Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif  Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja  Faktor Lingkungan yang mempengaruhi:  Faktor Ekonomi  Faktor Politik  Faktor Kultural  Faktor Demografi

11 Sejarah Organisasi Sektor Publik Mesir Organisasi kementrian didirikan untuk mengadministrasikan laporan untuk perdana menteri Menteri membuat laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak. Distrik menyimpan catatan kekayaan sebagai dasar pemungutan pajak. Babilonia Praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi

12 Sejarah Organisasi Sektor Publik Yunani Pemerintah membagi secara adil sumber pendapatan yang diterima oleh Phartenon Telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga. Praktik akuntansi digunakan untuk mendukung mekanisme pajak Pencatatan transaksi di Genoa  transaksi keuangan antar pemerintah yang berkuasa dan rakyat

13 Sejarah Organisasi Sektor Publik Gereja Administrasi keuangan gereja telah dilakukan dengan rapi Islam Pencatatan kekayaan mendukung penghitungan zakat pada zaman pemerintahan khalifah Baitul mal sebagai bendahara / keuangan negara telah memiliki pencatatan yang rapi.

14 Sejarah Organisasi Sektor Publik Inggris – abad 15 Pemerintah berusaha melakukan mengatur semua pertahanan. Pelaporan keuangan dirinci lebih rinci  tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang, harga penjualan dan metode pemasaran

15 Sejarah Organisasi Sektor Publik Abad 18  Perubahan mendasar Inisiatif individu lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya Revoluasi industri Pengembangan akuntansi keuangan dan manajemen di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.

16 Sejarah Organisasi Sektor Publik Abad Mulai menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pejabat publik sebagai penanggungjawab pengumpulan pajak dan pembelanjaannya. Dimulainya praktik audit atas dana pemerintah Namun pejabat pemerintah yang mengaudit juga memiliki tanggung jawab administrasi lain.

17 Perkembangan Akuntansi Sektor Publik  Besarnya peranan pemerintah sebagai entitas sektor publik yang paling besar dan dominan  Dilakukan upaya untuk membuat standar yang relevan dengan praktik Organisasi Sektor Publik baik oleh IAI maupun Pemerintah

18 Standar yang Ada IAIKomite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) PemerintahPernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) IFACInternational Public Sector Accounting Standards (IPSAS) USAGASB dan FASAB

19 PSAP Kerangka Konseptual PSAP 01Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah PSAP 02Laporan Realisasi Anggaran PSAP 03Laporan Arus Kas PSAP 04Catatan Atas Laporan Keuangan PSAP 05Akuntansi Persediaan PSAP 06Akuntansi Investasi PSAP 07Akuntansi Aset Tetap PSAP 08Akuntansi Konstruksi dlm Pengerjaan PSAP 09Akuntansi Kewajiban PSAP 10Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar Biasa PSAP 11Konsolidasi

20 Dana Kemanusiaan KOMPAS  KOMPAS mendirikan sebuah organisasi sosial dengan nama Dana Kemanusiaan KOMPAS (DKK)  Kegiatannya menggalang dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.

21 Pemerintahan  UU RI No. 32 th 2004 ttg Pemerintahan Daerah  PP RI No. 6 th 2005 ttg PILKADA Ps 66 ayat 2 : Dana Kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.

22 Agama  UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Artikel: - Opini dari pihak yang menganggap bahwa UU tersebut membutuhkan beberapa perubahan/tambahan.

23 Pendidikan  UU No 20//2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan (PP) tentang perubahan status perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi badan hukum milik negara (BHMN) >>> Badan Hukum Pendidikan (BHP)

24 Yayasan  UU No. 16 th 2001 tentang Yayasan dirubah dengan UU No. 28 tahun 2004

25 Lembaga Swadaya Masyarakat  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu organisasi sektor publik  Sebagai contoh LSM yaitu LP3ES yang sukses dengan Quick Count-nya pada pemilu 2004  Transparansi dan akuntabilitas LSM diperlukan agar terbentuk sumber dana yang mandiri  Dengan sumber dana yang mandiri maka Agenda LSM tidak lagi dicurigai sebagai Agenda Donor

26 Question? Bagi organisasi yang mencari laba, adanya laba menjadikan pengukuran kinerja lebih mudah; sedangkan tidak adanya pengukuran hasil yang tepat dalam Organisasi Sektor Publik menyebabkan pengukuran kinerja menjadi lebih sulit. Apakah pernyataan di atas benar? Berikan pendapat anda!


Download ppt "KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK PERTEMUAN 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google