Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SEMINAR NASIONAL HUKUM LAUT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA Senin, 22 September 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SEMINAR NASIONAL HUKUM LAUT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA Senin, 22 September 2014."— Transcript presentasi:

1 SEMINAR NASIONAL HUKUM LAUT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA Senin, 22 September 2014

2 Asli Palsu

3 2005

4 Nahkoda Indonesia & Philippina diperintahkan bhw Kapal ini menggunak nama Indonesia ketika beriperasi di Indonesia dan menggunakan nama Philipina ketika beroperasi di Philipina 2006

5 Penyalahgunaan Linsensi 2000/2001 Satu linsensi untuk 2 kapal (2 Kapal ini menggunakan nama dan nomor yg sama (identitasnya sama)

6  Illegal Fishing oleh KIA Tiongkok yg dikawal oleh Kapal Patroli Tiongkok. Contoh Kejadian: Tahun 2010: 15 Mei; 22 Juni; 23 Juni Tahun 2013: 26 Maret;

7  Kapal menggunakan Flags of Convenience dgn pemilik yg tidak jelas  Illegal transshipment di laut atau pelabuhan  Re-flagging di laut  Beberapa kapal menggunakan nama/identitas yg sama  Menggunakan linsensi Aspal  Beroperasi di wilayah perbatasan

8  IUU Fishing terdiri dari :  Illegal Fishing  Un-regulated Fishing  Unreported Fishing

9 Illegal Fishing Menangkap ikan yg dilakukan oleh kapal ikan nasional & kpl ikan asing di WPP suatu negara yg bertentangan hukum & aturan negara tsb. Menangkap ikan oleh kapal ikan nasional & asing di laut bebas yg bertentangan dgn perjanjian internasional ataupu kesepakatan regional.

10 Un-Reported Fishing Kegiatan perikanan & penangkapan ikan di perairan nasional yg tidak dilaporkan atau dilaporkan secr tidak benar kpd petugas pengawas perikanan yg bertentangan dgn hukum dan aturan nasional Kegiatan perikanan yg dilakukan di laut bebas yg tidak dilaporkan atau dilaporkan secr tidak benar yg bertentangan dgn prosedur pelaporan yg disepakati.

11 UnRegulated Fishing Kegiatan perikanan di wilayah atau ditempat dimana stok ikan tidak/belum diatur atau ditetapkan konservasinya

12  Penjarahan oleh kapal ikan asing  Pengambilan ikan yg berlebihan, ukuran ikan yg tidak benar atau ikan yg dilarang Contoh: Illegal Fishing

13 Contoh: Unregulated Fishing  Cara penangkapan  Spesies yg tidak diatur  Penangkapan ikan di laut bebas tanpa hak

14  Tidak dilaporkan  Dilaporkan ttp tidak benar (jenis, ukuran/berat) Contoh: Unreported Fishing

15  3 perbedaan, ttp jenisnya saling terkait:  IUU Fishing oleh kapal ikan domestik yg beroperasi di jurisdiksi nasional. Sering menjadi permasalahan regional atau internasional, ttp MSC nasional dpt menyelesaikannya.  IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing: Menjadi masalah besar, sering didanai oleh sindikat kriminal internasional  IUU fishing oleh kapal ikan domestik di wilayah perairan nasional yg didanai oleh kepentingan asing. Dapat menjadi masalah besar.

16  Indonesia  Australia  Timor Leste  Papua New Guinea

17  Indonesia  Philippines  Malaysia  Brunei

18  Thailand  Vietnam  Cambodia  Malaysia

19  Sindikat Kriminal  Perdagangan:  Senjata  Orang  Narkoba  Penyelundupan barang  Pergerakan Terrorist  Korupsi

20  IUU Fishing di Kawasan mrpk permasalahan besar krn berpengaruh pd semua negara  Permasalahan keamanan pangan untuk sebagian negara2  Jk tdk tertangani, IUU fishing dpt mengakibatkan keamanan maritim lainnya  Pemberantasan IUU fishing membutuhkan kerjasama bilateral, sub-regional dan regional.

21 KEWENANGAN TNI AL

22

23 Kekuatan Pertahanan:  Menangkal & m’beratas ancaman  Mendorong keamanan nasional Berdsrk tujuan & Strat Militer:  Kontrol Laut  Proyeksi Kekuatan Berdsrk Struktur TNI:  Fungsi Utama  Fungsi Organisasi Mil  Fungsi Teknis  Fungsi Khusus

24 Pasal 9 UU No. 34/2004  Pertahanan matra laut;  Menegakkan hukum & menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dgn ketentuan hukum nasional & hukum internasional;  Tugas diplomasi mendukung kebijakan politik luar negeri;  Pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan  Pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

25 25 PEROMPAKAN / PEMBAJAKAN DI LAUT TINDAK PIDANA PERIKANAN PELAYARAN LINGKUNGAN HIDUP KSDA & EKOSISTEM KEHUTANAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL TENGGELAM ATAU BENDA CAGAR BUDAYA (BMKT) KEIMIGRASIAN PENGANGKUTAN PENAMBANGAN KEPABEANAN PELANGGARAN WILAYAH TINDAK PIDANA DI ZEE TINDAK PIDANA DI LAUT TINDAK PIDANA DI LAUT

26 ASPEK HUKUM DLM OPSKAMLA

27 PERAIRAN INDONESIA - PER. TERITORIAL - PER. KEPULAUAN - PER. PEDALAMAN PASAL 3 (1) UU NO. 6 TH ZONA TAMBAHAN ZONA EKONOMI EKS. INDONESIA UU NO. 5 TH LANDAS KONT. INDONESIAUU NO. 1 TH LAUT LEPAS PASAL 95 UNCLOS ’82 (KEKEBALAN KAPAL PERANG) 27

28 UNCLOS 1982 di RATIFIKASI UNCLOS 1982 di RATIFIKASI dgn UU NO.17 Thn 1985 dgn UU NO.17 Thn HUKUM INTERNASIONAL 2. HUKUM NASIONAL * TZMKO ( Stbl 1939 No.442) * UU No. 8 Thn 1981 * UU No. 5 Thn 1983 * UU No. 17 Thn 2008 * UU No. 23 Thn 1997 * UU No. 5 Thn 1990 * UU No. 3 Thn 2002 * UU No. 45 Thn 2009 * UU No. 34 Thn 2004 * TZMKO ( Stbl 1939 No.442) * UU No. 8 Thn 1981 * UU No. 5 Thn 1983 * UU No. 17 Thn 2008 * UU No. 23 Thn 1997 * UU No. 5 Thn 1990 * UU No. 3 Thn 2002 * UU No. 45 Thn 2009 * UU No. 34 Thn 2004 PSL 29 UNCLOS 1982 PSL 73 UNCLOS 1982 PSL 110 UNCLOS 1982 PSL 111 UNCLOS 1982 PSL 224 UNCLOS

29 NIL. KONDISI Θ KONTAK Θ DETEKSI Θ IDENTIF TDK DICURIGAI ABAIKAN DICURIGAI HENTIKAN PERIKSA TDK CUKUP BUKTI BEBASKAN CUKUP BUKTI TANGKAP ADHOCK KAWAL PELABUHAN / LANAL TERDEKAT RIKS. LANJUT BERWENANG MENYIDIK TDK BERWENANG MENYIDIK KOORD. & SERAHKAN INST./APARAT BER-WENANG SPDP SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN 29

30 Kendala Keterbatasan kondisi teknis unsur (sdh tua) Keterbatasan kondisi teknis unsur (sdh tua) Keterbatasan sarana & prasarana pendukung Keterbatasan sarana & prasarana pendukung –Kesiapan Dermaga –kesiapan Fasharkan –Jumlah unsur Keterbatasan dukungan BBM Operasi Keterbatasan dukungan BBM Operasi

31


Download ppt "SEMINAR NASIONAL HUKUM LAUT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA Senin, 22 September 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google