Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ILLEGAL FISHING Dr. SETYO UTOMO, SH., M.Hum. Antara lain : 1.Penangkapan ikan di WPPRI tanpa izin. 2.Menggunakan izin palsu. 3.Tidak dilaporkan di pelabuhan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ILLEGAL FISHING Dr. SETYO UTOMO, SH., M.Hum. Antara lain : 1.Penangkapan ikan di WPPRI tanpa izin. 2.Menggunakan izin palsu. 3.Tidak dilaporkan di pelabuhan."— Transcript presentasi:

1 ILLEGAL FISHING Dr. SETYO UTOMO, SH., M.Hum

2 Antara lain : 1.Penangkapan ikan di WPPRI tanpa izin. 2.Menggunakan izin palsu. 3.Tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan. 4.Membawa hasil tangkapan langsung ke luar negeri. 5.Menggunakan alat penangkapan ikan terlarang. 6.Menggunakan alat penangkapan ikan dengan jenis / ukuran alat tangkap yang tidak sesuai dengan izin. ILLEGAL FISHING

3 MODUS OPERANDI : 1.Double Flagging. 2.Manipulasi data dalam mendaftarkan kapal eks. Asing menjadi KII (manipulasi Delition certificate dan Bill of Sale). 3.Transhipment di tengah laut. 4.Mematikan / memindahkan Vesel Monitoring System (VMS) ke kapal lain. 5.Satu izin untuk beberapa kapal yang sengaja dibuat serupa (bentuk dan warna).

4 6.Memasuki wilayah indonesia dengan alasan tersesat atau menghindar dari badai. 7.Melakukan lintas damai namun tidak menyimpan alat penangkapan di dalam palka (alat penangkapan kedapatan dalam kondisi basah). 8.Alasan Traditional Fishing Right (kapal- kapal pump boat). 9.Transhipment di tengah laut (kapal penangkap menangkap di WPPRI dan memindahkan hasil tangkapan ke kapal pengumpul yang sdh menunggu di batas luar ZEEI). MODUS OPERANDI LANJUTAN :

5 10.Menangkap tidak pada fishing ground yang ditetapkan. 11.Untuk alat tangkap pukat ikan ukuran mata jaring < dari 50 mm, head rope dan ground rope melebihi yang tertera pada izin. 12.Jaring insang (Gill Nett melebihi panjang maksimal / m). 13.Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) atau pukat yang ditarik dua kapal (Pair Trawl). 14.Dll. MODUS OPERANDI LANJUTAN :

6 MENGAPA ILLEGAL FISHING? INDUSTRI PENGOLAHAN NEG TETANGGA HARUS BERTAHAN FISHING GROUND DI NEGARA LAIN MAKIN HABIS  RASIONALISASI ARMADA DISPARITAS HARGA IKAN LAUT INDONESIA TERBUKA PENGAWASAN LEMAH

7 Dimana illegal fishing? Zona ekonomi ekksklusif indonesia Laut teritorial Laut Natuna: –Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia Utara Sulawesi Utara: Phillippine Laut Arafura: –Thailand, RRC, Taiwan

8 TINGKAT PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERIKANAN DI WPP-RI Ukuran lingkaran menunjukkan tingkat pelanggaran IUU Fishing terutama oleh kapal Thailand dan PR China Illegal fishing terutama oleh kapal Thailand IUU Fishing terutama oleh kapal Philippines

9 ASAL KAPAL PERIKANAN ILEGAL DI WPP-INDONESIA

10 processing center satelite radar mcs mcs satelit VMS SISWASMA S alat komunikasi vessel monitoring system (VMS) pusat kendali radar pantai CDB kapal patroli

11 IMPLEMENTASI MCS PENGAWASAN SATELIT RADAR KAPAL PENGAWASKAPAL IKAN LAPORAN MASYARAKAT/ POKMASWAS SATELIT VMS MSA PUSKODAL PPNS LAPORAN NELAYAN

12 MARITIME SURVEILLANCE AIRCRAFT In cooperation with Indonesian Air Force and Navy

13 RADAR SATELITE Has been tested using Radarsat and Envisat for Arafura Sea and South China/Natuna Sea in 2004 and 2007 Transhipment Pair trawl

14 Dua Kapal Ikan dengan Satu Jaring Trawl Dua Kapal Ikan Menarik Jaring Trawl FOTO UDARA HASIL PEMANTAUAN UDARA TNI ANGKATAN UDARA Menggunakan Pesawat Boeing 737 Manuver Kapal-Kapal Ikan

15

16 16

17 17 Peunututan terhadap TP Perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; Berpengalaman menjadi penuntut umum minimal 2 (dua) tahun; Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; Aparat penegah hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dapat diberikan “penghargaan” yang berupa: - Insentif - Piagam - Kenaikan pangkat

18 18 1. Kelemahan pada Aspek Manajemen Pengelolaan Perikanan Belum adanya mekanisme koordinasi antar instansi; Terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan 2. Kelemahan pada Aspek Hukum Permasalahan Penegakan Hukum; Rumusan sanksi Yurisdiksi atau kompetensi relatif Pengadilan Negeri

19 19 1. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dlm penyidikan TP Perikanan; Penerapan sanksi (pidana atau denda); Hukum acara (batas waktu penyelesaian perkara); Kemungkinan penenggelaman kapal asing 2. Pengelolaan Perikanan: Kepelabuhan perikanan; Konservasi; Perijinan; Kesyahbandaran; 3. Perluasan Yuridiksi Pengadilan Perikanan:

20 20 Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan

21 21 1.Penyidik tindak pidana di bidang perikananan di wilayah pengelolaan perikanan NKRI dilakukan oleh: - PPNS Perikanan; - Penyidak Perwira TNI AL; dan/atau - Penyidik Polri. 2.JPU hanya menerima berkas perkara yang disidik oleh PPNS KKP dan Perwira TNI AL dengan locus delicti di ZEE. 3.Berkas Perkara TP Perikanan dengan locus delicti di ZEE yang disidik oleh Penyidik Polri, JPU agar memberikan petunjuk untuk disidik ulang oleh penyidik yang berwenang sesuai Pasal 73 ayat (2) UU No. 45 Tahun 1999  PPNS Perikanan/Perwira TNI AL.

22 22 IIdentitas tersangka; PPenahanan, Penyitaan; DDaftar Barang Bukti; DDsb. LLocus, tempus delicti; UUnsur pasal yg disangkakan; PPeran masing-masing; KKeterangan saksi, ahli; KKompetensi absolut/relatif

23 23  Penelitian Berkas Perkara maksimal 5 hari, terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.  Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 hari PU tidak mengembalikan Berkas Perkara kepada penyidik.  Dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada PU.  PU menyampaikan berkas perkara kepada Ketua PN, paling lama 30 hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara dari penyidik dinyatakan lengkap.

24 24 Penyidik dapat menahan tersangka maksimal 20 hari; Perpanjangan oleh Penuntut Umum maksimal 10 hari; Setelah waktu 30 hari, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan; 1.Penyidikan PU dapat menahan tersangka maksimal 10 hari; Perpanjangan oleh Ketua PN maksimal 10 hari; 2.Penuntutan

25 25 1.Surat JAKSA AGUNG RI No. B-093/A/Ft.2/12/2008 tgl 24 Desember 2008 perihal pengendalian dan percepatan tuntutan perkara TP Perikanan 2.Surat Jaksa Agung RI No. B-003/A/Ft.2/01/2009 tangal 14 Januari 2009 perihal pengendalian dan percepatan tuntutan perkara TP Kepabeanan dan Cukai; 3.Surat JAM Pidsus No. B-27/F/Ft.2/01/2010 tgl 8 Januari 2010 Perihal: Pendelegasian Kewenangan Pengendalian Penuntutan Perkara TP Perikanan; 4.Surat JAM PIDSUS No. B-434/F/Ft.2/03/2010 tgl 3 Maret 2010 perihal Pendelegasian Kewenangan Pengendalian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan; 5.Surat JAM Piidsus No. B-735/F/Ft.2/04/2010 tanggal 5 April 2010 perihal pemahaman dan penerapan UU Np. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Perikanan.

26 26 1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI a.Tdw anak di bawah umur; b.Kapal berbendara IND, milik WNI, bobot < 5 GT dgn SIB yang dikeluaRkan syahbandar; c.Nelayan tradisional, perahu muat 2 orang, menangkap ikan menggunakan racun/potasium; d. Nelayan tradisional, perahu muat 2 orang, mengambil soft coral (karang lunak); e.TP terjadi di perairan pedalaman 2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Di luar a, b, c, d, e.

27 27 3. JAKSA AGUNG CQ JAM PIDSUS a.Kapal milik WNA, berbendera asing/nahkoda WNA/ABK WNA, kapalmilik WNI/ berbendera IND yang mengalihkan muatan ke kapal asing ditengah laut b.Perkara menarik perhatian masyarakat, berskala nasional/internasional/menjadi perhatian pimpinan

28 28 JPU tidak diperkenankan membuat dakwaan tunggal Dalam BAP I beri petunjuk penyidik dg sangkaam subsidaritas/alternatif Pembuktiannya secara optimal terhadap dakwaan dengan ancaman hukuman terberat MENOLAK BERKAS PERKARA T.P.P YANG MENERAPKAN PASAL 102 UU NO. 31 TAHUN 2004 KARENA DAPAT MELEPAS TERSANGKA DARI JERATAN HUKUM KECUALI PENYIDIK DAPAT MELAMPIRKAN DOKUMEN BAHWA TERSANGKA BENAR BERASAL DARI NEGARA YANG TELAH ADA PERJANJIAN T.P.P DENGAN PEMERINTAH RI. Laporan penanganan perkara perikanan secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI cq JAM Pidsus

29 29 Benda/alat yang digunakan/dihasilkan dari TP Perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua PN; Barang bukti hasil TP Perikanan yang mudah rusak/memerlukan biaya perawatan tinggi dapat dilelang dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri; Barang bukti hasil TP Perikanan yang mudah rusak berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;

30 30 SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI NO. KEP-112/JA/10/1989 TTG MEKANISME PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENATAAN BARANG BUKTI

31 31 SURAT JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS NO. B-621/F/Fek.2/11/1992 TTG SIDANG IN ABSENTIA

32 32 Benda/alat yang dirampas untuk negara dari hasil TP Perikanan, dapat dilelang untuk negara; Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara; Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan TP Perikanan disetor ke kas negara sebagai PNBP;

33 33 Benda/alat yang dirampas dari hasil TP Perikanan berupa kapal perikanan, dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan; Mengingat belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 45/1999, maka ketentuan Pasal 76C ayat (5) tersebut belum dapat dilaksanakan.

34 TERIMA KASIH KEJUJURAN DAN DISIPLIN NAFASKUKEJUJURAN DAN DISIPLIN NAFASKU LOYALITAS DAN INTEGRITAS DARAHKULOYALITAS DAN INTEGRITAS DARAHKU SEDERHANA URAT NADIKUSEDERHANA URAT NADIKU


Download ppt "ILLEGAL FISHING Dr. SETYO UTOMO, SH., M.Hum. Antara lain : 1.Penangkapan ikan di WPPRI tanpa izin. 2.Menggunakan izin palsu. 3.Tidak dilaporkan di pelabuhan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google