Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan oleh: MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS 1 Disampaikan dalam Pembukaan Acara: Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan oleh: MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS 1 Disampaikan dalam Pembukaan Acara: Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2014."— Transcript presentasi:

1 Disampaikan oleh: MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS 1 Disampaikan dalam Pembukaan Acara: Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2014

2 1.RT RPJMN adalah RPJMN ke III dalam kurun RPJPN KATA KUNCI: a.Pembangunan ekonomi kompetitif berbasis SDA yang tersedia b.SDM berkualitas c.Kemampuan IPTEK (slide L-1) 2.RT-RJMN disusun berdasar: (i) evaluasi pelaksanaan RJMN ; (ii) Background study; (iii) aspirasi masyarakat (slide L-2) 3.RT-RPJMN + Visi Misi Presiden Terpilih  RPJMN (slide L-3) PROSES DAN KEDUDUKAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN

3 BONUS DEMOGRAFI (disiapkan dan ditangani dengan TEPAT) ATAU “BOM” DEMOGRAFI BD: PROPORSI USIA PRODUKTI > USIA NON PRODUKTIF (ANAK2 DAN LANSIA) KALAU DISIAPKAN DENGAN BENAR  AKAN MENJADI BONUS – KALAU TIDAK AKAN MENJADI “BOM” BONUS: KALAU BEKERJA, PRODUKTIF DAN BISA MENABUNG BD tidak otomatis, harus ada kebijakan tepat, terutama: – KUALITAS SDM: terdidik dan sehat dan terampil (produktif)  AKAN PRODUKTIF – BEKERJA DAN MENABUNG – JUMLAH TIDAK MELEDAK - USIA DINI PADA SAAT TAHUN BONUS TIDAK MEMBESAR – PERLU PENGENDALIAN PENDUDUK – STRUKTUR EKONOMI MEMBERI RUANG USIA PRODUKTIF UNTUK BEKERJA PRODUKTIF, BEKERJA DAN KAYA (PENDAPATAN TIDAK HABIS DIKONSUMSI), KELEBIHAN DITABUNG (TIDAK BOROS) BD tidak otomatis, harus ada kebijakan tepat, terutama: – KUALITAS SDM: terdidik dan sehat dan terampil (produktif)  AKAN PRODUKTIF – BEKERJA DAN MENABUNG – JUMLAH TIDAK MELEDAK - USIA DINI PADA SAAT TAHUN BONUS TIDAK MEMBESAR – PERLU PENGENDALIAN PENDUDUK – STRUKTUR EKONOMI MEMBERI RUANG USIA PRODUKTIF UNTUK BEKERJA PRODUKTIF, BEKERJA DAN KAYA (PENDAPATAN TIDAK HABIS DIKONSUMSI), KELEBIHAN DITABUNG (TIDAK BOROS) Windows of Opportunity 3

4 KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN Keluar dari Middle Income Trap (MIT) Jangka Panjang : Tercapai tahun 2031 apabila Ekonomi tumbuh 6-7%/tahun RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek Sangat penting untuk meletakkan fondasi keluar MIT Tidak boleh meleset. Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Perubahan Iklim Polhukam EkonomiKesra Lingkungan -Transformasi Struktur -Resiliensi -Infrastruktur -Inovasi -RB -Desentralisasi -Anti korupsi -Demokrasi Daerah -Mutu SDM -Kemiskinan -Tenagakerja -BPJS -Pengelolaan SDA dan biodiversity -Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim -Pemerataan -SPM -Urbanisasi -Desentralisasi Kerangka Pendanaan : APBN dan Non APBN Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan Comprehensive reform Not BAU Prinsip berkelanjutan Sinergi tidak terkotak-kotak Decisive Delivery Mechanism 4

5 ROADMAP MIT 5 RPJM 2RPJM 3RPJM 4 Pertumbuhan PDB % per tahun PDB per kapita 2013 Sktr USD : Sktr USD : > USD Kemiskinan2013 : 11,47% % per tahun < 5 % Pengangguran2013: 6,25% < 5 % Threshold Middle Income Trap USD BONUS DEMOGRAPHIC

6 ARAH KEBIJAKAN RPJMN SOSIAL EKONOMI POLHUKAM DAERAH INFRASTRUKTUR SDA DAN LH  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.  Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.  Menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh.  Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.  Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.  Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan.  Meningkatkan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.

7 SASARAN RPJMN Konsolidasi demokrasi Praktek korupsi menurun POLHUKAM Pertumbuhan: 6-8%/th didukung industri dg nilai tambah tinggi PDB per kapita tahun 2019 USD Tingkat kemiskinan 6-8% Infrastruktur dasar: elektrifiikasi, air bersih dan kelayakan jalan raya 100% EKONOMI Pendidikan 2019: :APM SD/MI/sederajat: 97%; APM SMP/MTs/sederajat: 80%; APK SMP/MTs//sederajat: 104%; APK SMA/SMK/MA:89% dan APK PT/PTA: 33% (2019) dan Membaiknya kualitas Kesehatan: AK bayi menurun dari 28/1000 menjadi 25/1000 SOSIAL Produksi padi 46 Juta ton (2,9%/tahun) dan pangan protein meningkat Penurunan Emisi GRK 2019 mendekati 26% Hiilirisasi hasil tambang IKLH dari….. menjadi Bauran energi EBT 6-7% di 2019 SDALH Ekonomi Jawa – L Jawa: 59:41 menjadi 53-55: Kabupaten tertinggal turun dari 114 menjadi 39 (2019) DAERAH

8 Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan  Berdasarkan pelaksanaan pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMN-2  Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 ( ): memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.  Kata Kunci : (1) Reformasi Pembangunan; (2) Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan. RANCANGAN TEMA RKP

9 SASARAN RKP  Sasaran pembangunan yang akan kita capai pada akhir tahun 2015 sebagai berikut: 1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 – 6,3 persen; 2) inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4,5 + 1 persen. Arah kebijakan dan sasaran pembangunan per bidang mengikuti RPJMN

10 PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROV. JABAR 10  Perekonomian Jawa Barat tahun 2013 tumbuh sebesar 6,06 persen. Angka pertumbuhan ini sudah berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,78 persen (2013).  Dari sisi suplai, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tersebut sebesar 2,18 persen, pada sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor pengangkutan, komunikasi masing-masing sebesar 1,76 persen dan 0,52 persen.  Dari sisi permintaan, kontribusi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 2,51 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 1,20 persen.  Di sisi lain, Provinsi Jawa Barat telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin.  Angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 11,27 persen pada tahun 2010 menjadi 9,61 persen pada September Angka ini sudah di bawah angka kemiskinan rata-rata nasional 11,47 persen (September 2013).

11 PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROV. JABAR....(lanjutan) 11  Provinsi Jawa Barat telah berhasil menurunkan TPT dari 10,33 persen pada Agustus 2010 menjadi 9,08 persen di Agustus 2013 namun masih di atas rata- rata nasional sebesar 6,25 persen (Agustus 2013).  Dari segi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia sudah cukup baik.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 70,71 (2007) menjadi 73,11 (2012). Pencapaian IPM Provinsi Jawa Barat masih perlu ditingkatkan karena masih sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 73,29 (2012).  Angka Rasio Gini Provinsi Jawa Barat meningkat dari 0,36 (2007) menjadi 0,411 (2013) namun sudah berada di bawah rata-rata nasional sebesar 0,413 (2013).

12 POTENSI PEMBANGUNAN JABAR 12  Kekayaan sumber daya alam dan keunggulan geografis Provinsi Jawa Barat merupakan modal dasar untuk menjadikan provinsi ini sebagai salah satu pusat industri pengolahan dan lumbung pangan nasional.  Provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar untuk pengembangan pusat industri pengolahan dan lumbung pangan nasional.  Banyaknya kawasan-kawasan industri pengolahan baik skala rumah tangga maupun industri besar yang tersebar di Provinsi Jawa Barat mendorong perekonomian Provinsi Jawa Barat.  Selain potensi industri pengolahan, produktivitas tanaman padi Provinsi Jawa Barat tahun 2012 cukup besar mencapai 58,58 kuintal/Ha, walaupun masih di bawah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 61,11 kuintal/Ha dan D.I Yogyakarta mencapai 60,25 kuintal/Ha..

13 POTENSI PEMBANGUNAN JABAR...(lanjutan) 13  Potensi pengembangan industri pengolahan dapat ditingkatkan melalui antara lain: pengembangan kawasan industri terpadu. peningkatan kualitas SDM tenaga kerja industri. peningkatan iklim investasi.  Potensi pengembangan lumbung pangan nasional dapat ditingkatkan melalui antara lain: penyaluran subsidi benih sektor pertanian tanaman pangan. pengembangan dan penggunaan teknologi sektor pertanian tanaman pangan. pemantapan penyuluhan pertanian. pembangunan/peningkatan jaringan irigasi.

14 TANTANGAN PEMBANGUNAN JABAR 14 Permasalahan dan tantangan lain yang dihadapi oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, antara lain:  Optimalisasi infrastruktur sarana prasarana transportasi dalam menghubungkan wilayah utara dan selatan.  Peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan energi.  Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat diperlukan upaya kerja keras dari semua pemangku kepentingan, termasuk peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatasi beberapa masalah dan tantangan tersebut di atas secara bertahap.

15 KONDISI INFRASTRUKTUR WILAYAH JAWA KomponenBantenDKI JakartaJawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Kondisi Mantap Jalan93,8697,3497,1593,3099,0691,67 Rasio Elektrifikasi (%) 86,2799,99 80,15 86,1380,5779,26 Transportasi LautBaik Transportasi Udara Baik Akses air minum layak 64,0994,13 64,67 69,1773,1074,77 Akses sanitasi layak 66,5987,1 56,00 64,0580,0158,73 Desa terdapat BTS (Telekomunikasi) Sumber : Buku III RKP Tahun 2014

16 PROYEK STRATEGIS RPJMN PROVINSI JAWA BARAT Pembangunan Jalan Tol Ciawi- Sukabumi Rp7.775Milyar Pembangunan High Speed Railway Jakarta - Bandung Rp Milyar Pembangungan jalur KA antara Cikarang - Pelabuhan Cilamaya Rp Milyar * Pembangunan konstruksi pelabuhan Cilamaya Rp Milyar *Pembangunan Bandara Kertajati Rp Milyar Pembangunan jalur ganda antara Cicalengka - Kroya Rp Milyar Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Cilamaya Rp Milyar Pembangunan Jalan Tol Kota Bandung (BIUTR) Rp Milyar PS Upper Cisokan Pump Storage 260 MW Rp 15,123 Milyar * Pembangunan Bandara Karawang Rp Milyar Pengembangan Sistem Transit Kota Bogor Rp Milyar Pengembangan Sistem Transit Kota Bandung Rp Milyar Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi 14,6 km (JORR 2) Rp Milyar Pembebasan Tanah Bendungan Matenggeng Kab. Ciamis/ Kab. Cilacap Rp Milyar Pembangunan Waduk Ciawi ( ) Bogor Rp 800 Milyar Pipa Cirebon-Bekasi 220 km Rp1.800 Milyar

17 PROYEK STRATEGIS RPJMN PROVINSI JAWA BARAT Upper Citarum Basin Flood Management Rp 304,5 Milyar Pembangungan Relokasi Tanggul Citarum Hilir Rp 361 Milyar Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hilir Rp 260 Milyar Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hulu Rp 367 Milyar Rehabilitasi Saluran Tarum Barat Rp 767 Milyar Pembangunan Retensi Cieunteung Rp 211 Milyar Pembangunan Floodway Cisangkuy Rp 499 Milyar Pembangunan Tanggul Citarum Hilir Rp 499 Milyar Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rp 111 Milyar Pembangunan Waduk Matenggeng Rp Milyar Pembangunan Waduk Ciawi Rp 800 Milyar Revitalisasi Situ (tersebar di Jabar ) Rp 260,1 Milyar Pembangunan Waduk Santosa, Sadawarna, Cimeta, Sukawana, Cikapundung Rp Milyar

18 Program Strategis di Jawa Barat NoKegiatan Mulai Imple- mentasi Jenis KegiatanLokasi Dukungan yang Perlu Disiapkan Pemda 1Community Based Sanitation Development Program (SANIMAS) 2014Pembangunan Prasarana Sanitasi Komunal Berbasis Masyarakat Sumedang, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon Lokasi, Kesesuaian dengan PPSP, pendampingan Masyarakat 2Small Scale Water Treatment Plant for Emergency Relief 2015Pembangunan Prasarana Air Minum untuk Tanggap Bencana Kota BekasiKesepakatan antar pihak (Kegiatan dilaksanakan di Kota Bekasi dengan penerima manfaat tersebar di Prov Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Kalbar, Kalteng) 3Metropolitan Sanitation Management Investment Program (MSMIP) 2014Pembangunan Prasarana Air Limbah Skala Kota Kota Cimahi Pendanaan untuk operasional & pemeliharaan Organisasi untuk operasional & pemeliharaan Persiapan dan pembangunan sambungan rumah (SR) 4Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project Phase II 2014Revitalisasi Kawasan Kumuh dan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru Kota SukabumiLokasi, Pendampingan Masyarakat 5Community Based Water Supply Project (PAMSIMAS II) 2014Pembangunan Prasarana Air Minum Berbasis Masyarakat Kab Bekasi, Kab Sukabumi, Purwakarta, Kab Cirebon, Kab Bandung, Bandung Barat, Kab Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Subang, Sumedang Lokasi, Pemicuan, Pendampingan Masyarakat, Pemantauan

19 NoKegiatanJenis KegiatanThnLokasiStatusNilai Proyek Dukungan yang perlu disiapkan Pemda 6.6.Pembangunan Waduk Jatigede Penanganan dampak sosial dan lingkungan Selesai akhir 2014 SumedangKonstruksi waduk sudah 4.100Bantuan relokasi penduduk (TERLAMPIR) 7.7.Integrated Citarum Water Resources Management and Invesment Program (ICWRMIP) Pengelolaan Wilayah Sungai Tepadu (dalam proses perpanjan gan sampai 2016) 9 Kabupaten dan 3 kota Dalam pelaksanaan US$ 50 juta 8.8.ICWRMIP PFR-IIAir Baku BandungMulai 2016 BandungDalam persiapan US$ 161 jutaPembebasan Lahan dan Pembelian Air. 9.9.Pembangunan Waduk Kuningan Air baku, irigasi, dan energi Selesai 2016 KuninganDalam pelaksanaan Rp 499 MPembebasan Lahan 10.Pembangunan Waduk Matenggeng Irigasi dan energiSelesai 2017 Kuningan dan Banjar Pembuatan access road Rp 1,6 TPembebasan Lahan 11.Water Resources and Irrigation Sector Management Program-II (WISMP-II) Modernisasi Daerah Irigasi Jatiluhur Selesai 2016 Subang dan Indramayu PersiapanUSD 50 jutaPembinaan P3A dan GP3A. 12.Upper Citarum Basin Flood Management Penanggulangan banjir Kab. BandungDalam pelaksanaan JPY 3,3 MPembebesan Lahan / Penyempurnaan RDTR 13.DI Leuwigoong dan DI Rengrang Pembangunan saluran irigasi Garut dan Sumedang Dalam pelaksanaan Rp. 335 MPembinaan P3A dan GP3A 14.Jaringan Tambak Garam Revitalisasi Cirebon dan Indramayu Dalam pelaksanaan Pembinaan Petambak / Operasional dan Pemeliharaan

20 Program Strategis di Jawa Barat...(lanjutan) 20 No KEGIATAN ALOKASI (RP JUTA) 15 PENANGANAN JALAN LONGSORAN BAGBAGAN - JAMPANG KULON ,0 16 PENANGANAN JALAN BTS. KOTA PAMANUKAN - SEWO ,0 17 PENANGANAN JALAN SEWO - LOHBENER ,0 18 PENANGANAN JALAN JATIBARANG - LANGUT ,0 19 PENANGANAN JALAN JATIBARANG - BTS. KAB. CIREBON/INDRAMAYU (CADANG PINGGAN) ,0 20 PENANGANAN JALAN KARANGAMPEL - BTS. KAB. CIREBON/INDRAMAYU (SINGAKERTA) ,0 21 PENANGANAN JALAN BTS. KOTA CIREBON - LOSARI (BTS. PROV. JATENG) ,0 22 PENANGANAN JALAN GEKBRONG (BTS. KABUPATEN) - BTS. KOTA CIANJUR ,0 23 PENANGANAN JALAN JLN. SUKARNO - HATTA (BANDUNG) ,0 24 PENANGANAN JALAN BTS. KOTA CILEUNYI - NAGREG (RANCAEKEK - CILEUNYI - CICALENGKA/PARAKAN MUNCANG) ,0 25 PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU ,0 26 PEMBANGUNAN JALAN AKSES GEDE BAGE ,0 27 BANDARA KERTAJATI ,0

21 No Nama Proyek Perkiraan Nilai Investasi (US$ Juta) statusUsulan Rencana Tindak Lanjut 1 Pengelolaan Persampahan Kota Bandung Pengumuman short list sudah dilakukan (3 peserta lolos) Final RfP pada tanggal 19 April 2013 Pemenang lelang sudah ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2013 (Konsorsium PT Bandung Raya Indah Lestari dan Hangzhou Boiler Co. Perjanjian kerjasama telah disahkan oleh DPRD Persiapan penandatanganan kontrak kerjasama Penandatanganan perjanjian kerjasama oleh PJPK (Kota Bandung) 2 Terminal Terpadu Gedebage OBC telah dilaksanakan melalui bantuan PDF IRSDP, Bappenas Walikota Bandung telah menyetujui untuk dilanjutkan ke tahap transaksi Dalam proses persiapan transaksi Pelaksanaan transaksi 3SPAM Pondok Gede30.00 FS sudah dilakukan pada tahun 2012 oleh PJPK Pembebasan lahan seluas 2800 hektar sudah dilakukan pada tahun 2013 Saat ini sedang dilakukan review terhadap FS yang ada Persiapan pendampingan transaksi dari IRSDP-Bappenas Penyelesaian terkait kelembagaan dan persiapan transaksi Penyelesaian pengadaan tanah 4 TPPAS Nambo Pra studi kelayakan sudah dilakukan oleh JICA Dalam proses penyusunan dokumen tender oleh Penangung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan persiapan pembentukan tim lelang Penyelesaian penyusunan perjanjian kerjasama dengan 3 Kabupaten/Kota yaitu Kab Bogor, Kota Bogor dan Kab Bogor Pembentukan tim lelang 5Monorail Kota Bandung2, Dalam proses penyusunan pra studi kelayakan oleh PJPK Kejelasan integrasi proyek dengan rencana proyek Monorail Bandung Raya 6 Cileunyi-Sumedang- Dawuan Toll Road 1, Dalam proses konstruksi yang menjadi dukungan pemerintah Dalam proses pengadaan tanah Penyelesaian pengadaan tanah Rencana Proyek KPS Infrastruktur – PPP Book 2013 (Jawa Barat) 21

22 No Nama Proyek Perkiraan Nilai Investasi (US$ Juta) statusUsulan Rencana Tindak Lanjut 7 Pasirkoja-Soreang Toll Road Dalam proses pengadaan tanah penyelesaian pengadaan lahan 8Pelabuhan Cilamaya1, Pelabuhan Cilamaya masuk dalam masterplan pelabuhan Tanjung Priok nomor PM 38/2012 Rencana pengembangan pelabuhan di Cilamaya sudah masuk didalam Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok, Rencana Tata Rang dan Wilayah (RTRW) Karawang dan MP3EI Dalam proses penyusunan studi kelayakan (FS) dibantu oleh JICA penyelesaian studi kelayakan ketersediaan jalan akses dari dan menuju lokasi Penyesuaian rencana tata ruang terhadap kebutuhan investasi daerah di masa yang akan datang 9 High Speed Railway (HSR) Jakarta -Bandung 6, Laporan Pre FS telah diselesai oleh Konsultan YEC dan JIC dengan pembiayaan dari METI Jepang Rapat SC tanggal 19/11/2012 memutuskan untuk melan jutkan penyusunan FS HSR Jakarta-Bandung; FS HSR Bandung-Cirebon dan Pre FS Cirebon-Surabaya dengan melalui bantuan pembiayaan dari pemerintah Jepang dengan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan Proses persiapan penyusunan FS dibantu dari pendanaan JICA Penyelesaian FS pada tahun 2014 Penyiapan AMDAL Komitmen Penyiapan Pengadaan Lahan Pemilihan trase 10SPAM Jatiluhur Pelaksanaan Kerjasama akan dilaksanakan melalui skema B to B dalam rangka melaksanakan rencana tahap I, telah ditunjuk PJT II sebagai PJPK melalui surat tugas menteri Pekerjaan Umum No. 04/SPT/M/2013 Dalam proses kesepakatan pembagian porsi saham dalam SPV Penyelasesaian kesepakatan porsi saham 11 Kertajati International Airport, West Java Pada tahun 2013, Pemprov Jabar telah melaksanakan beberapa penyempurnaan : (I) review Rencana Teknik Rencana (RTT) sisi udara; (II) review Rencana Induk Bandar Udara kertajati yang telah ditetapkan pada tahun 2007 yaitu KM no 5 tahun 2007 Dalam proses pengadaan lahan dan persiapan konstruksi penyelesaian pengadaan lahan penyelesaian pekerjaan sisi udara Penyelesaian proses obligasi Rencana Proyek KPS Infrastruktur – PPP Book 2013 (Jawa Barat) 22

23 Integrated Citarum Water Resources Management & Investment Program I C W R M I P TAHAP 1 dan 2 PERIODE ICWRMIP TAHAP 1 : JUNI JUNI 2014 ICWRMIP TAHAP 1 : 9 KEGIATAN CATATAN : DALAM PROSES PERPANJANGAN LOAN AKIBAT KETERLAMBATAN WEST TARUM CANAL PERIODE ICWRMIP TAHAP 2 : TARGET MULAI ICWRMIP TAHAP 2 : 3 KEGIATAN 1.Penyediaan air Baku Bandung Metropolitan 2.Pengelolaan Daerah Tangkapan Air Citarum Hulu 3.Pengelolaan Air Tanah PERENCANAAN UNTUK SUNGAI CITARUM ROADMAP - POLA DAN RENCANA PENANGAN TERPADU DAS CITARUM (BPDAS Citarum-Ciliwung) Dokumen Aliran Citarum 10K mengakomodasi kebutuhan data dan informasi yang komprehensif serta rinci yang diperlukan dalam penentuan prioritas intervensi program pengelolaan sumber daya air khususnya di hulu Sungai Citarum. “implementasi perencanaan untuk pemulihan Sungai Citarum Perlu kerjasama kuat pusat dan daerah”

24 PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE Irigasi = Ha PLTA 110 MW Air Baku: l/det TARGET LAYANAN Kabupaten Cirebon dan Indramayu Pengendalian Banjir Ha NoUraianKebutuhan 1Tukar menukar kawasan hutan yang digunakan untuk Pembangunan Waduk Jatigede seluas ± 1389 Ha 1.Penyediaan lahan pengganti yang memenuhi syarat teknis kehutanan serta berada dalam satu hamparan seluas ± 1389 Ha sulit didapat 2.Percepatan Proses rekomendasi Gubernur atas calon lahan pengganti 2Land clearing dan pengosongan calon daerah genangan 1.Fasilitasi pengosongan calon daerah genangan dengan koordinasi lintas sektor dengan TNI/Polri, Kemensos, Kemhut, Basarnas, BNPB, PLN, Telkom, Pemprop Jabar dan Pemkab Sumedang 3Relokasi Penduduk1.Pendataan penduduk yang akan direlokasi dan bantuan teknis pelaksanaan relokasi. 2.Penetapan data warga yang terkena dampak pembangunan, pelaksanaan pembebasan lahan dilaksanakan berdasarkan PP No. 2 /2012 4Tanah untuk relokasi jalan1.Kekurangan pengadaan tanah seluas 26,57 ha, penyelesaian bangunan hantu, bangunan terkena sebagian dan ganti rugi aset desa 5Tanah penduduk untuk daerah genangan 1.Fasilitasi komplain terhadap pembayaran ganti rugi tahun PERMASALAHAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN MANFAAT PENYELESAIAN KONSTRUKSI JUNI 2014 PERMASALAHAN YANG HARUS DISELESAIKAN

25 PENUTUP 25  Beberapa pokok arahan ini menjadi pertimbangan: masukan dalam penyusunan RKPD 2015 Provinsi Jawa Barat mempersiapkan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) yang akan dibahas pada forum pra-Musrenbangnas yang telah dijadwalkan pada tanggal April 2014 mendatang.  Kami mengharapkan peran aktif Saudara Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk: menindaklanjuti kesepakatan hasil pertemuan Musrenbang Provinsi ini bahan masukan dalam rangka penjabaran dan penyusunan RKP tahun 2015 di daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.  Pelaksanaan musrenbangprov merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyusunan RKP dan RKPD, terutama untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

26 TERIMA KASIH SELAMAT MELAKSANAKAN MUSRENBANGPROV 26


Download ppt "Disampaikan oleh: MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS 1 Disampaikan dalam Pembukaan Acara: Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google