Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

“Desentralisasi Fiskal: Penguatan dan Akuntabilitas” Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A. Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan – RI Disampaikan dalam Seminar.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "“Desentralisasi Fiskal: Penguatan dan Akuntabilitas” Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A. Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan – RI Disampaikan dalam Seminar."— Transcript presentasi:

1 “Desentralisasi Fiskal: Penguatan dan Akuntabilitas” Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A. Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan – RI Disampaikan dalam Seminar Nasional Keuangan Daerah 13 Desember 2014 Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

2 Tujuan Bernegara 2 Dicetuskan oleh para Founding Fathers Dalam Pembukaan UUD Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2.Memajukan kesejahteraan umum 3.Mencerdaskan kehidupan bangsa 4.Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

3 Trias Politica 3 UUD 1945 PRESIDEN Eksekutif DPR Legislatif DPD Legislatif MA Yudikatif MK Yudikatif KY Yudikatif BPK Auditif Keuangan Negara

4 Piramida Politik dan Tujuan Bernegara 4 1.Presiden 2.Kementerian 3.Pemerintahan Daerah 1.DPR 2.DPD Conferred Responsibility Accountability Reporting Conferred Responsibility Audit Reporting Audit 1.MK 2.MA 3.KY BPK 1. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Legal Consideration

5 Dua Tantangan Besar Mencapai Tujuan Bernegara 5

6 Demokratisasi & Desentralisasi 6

7 Pengawasan Pada Pemerintahan Daerah PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH DAERAHDPRD GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA Fungsi Pengawasan Fungsi Anggaran Fungsi Legislasi SEKDASKPD – SKPD INSPEKTORAT BPKP 7 BPK

8 Peran BPK nilai-nilai dasar akuntabeltransparan Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara 2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara 3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara8

9 Nilai Dasar BPK IndependensiIntegritasProfesional 9 BPK adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya BPK menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa menjujung tinggi kode etik pemeriksa dan standar prilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya BPK melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionlisme pemeriksa keuangan negara, kode etik, dan nilai – nilai kelembagaan organisasi

10 Akuntabilitas Kluvers 2003; Mayston 1993 Accountability in the public sector is different from that of the private sector. It involves complex multifaceted relationships, many roles and tasks with differing risks, uncertainties, and diverse and often conflicting expectations Caiden (1988:25) To be accountable is to answer for one’s responsibilities, to report, to explain, to give reason, to respond, to assume obligations, to render a reckoning and to submit to an outside or external judgment Stewart 1984 accountability is about giving an account on what, how and why resources are allocated for certain purposes, how authority is exercised and the relationship between the exercised authority and the expected and achieved results10

11 Akuntabilitas & Transparansi setiap individu, penguasa atau pejabat harus menyadari bahwa segala tindakannya berdampak kepada orang lain/ masyarakat /publik, sehingga harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada publik yang menjadi konsumen pelayanannya (Deklarasi Tokyo 1985) akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan negara, tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui tingkat kehematan, efisiensi, dan efektivitas dari program tersebut (SPKN) Setiap program dan kegiatan pemerintahan terbuka untuk umum dan secara mudah dapat di akses oleh berbagai unsu yang memiliki perhatian, sehingga meningkatkan partisipasi mereka untuk ikut mengontrol (check and balance) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 11

12 NPM Fungsi Akuntabilitas To Avoid further misuse of power To Provide assurance that things are done as intended To Encourage improved performance12 Performance evaluation in terms of results or outputs and outcomes And on complying with rules Instead of

13 Steward’s Ladder of Accountability Probity and Legality Process Performance Programme and Policy13

14 Dua Pilar Pemerintahan 14 Akuntabilitas dan Transparansi Dua Pilar Utama Terlaksananya Good Governance yang Pada Akhirnya akan Terbentuk Clean Government

15 Keuangan Negara UU 17/2003, Keuangan Negara UU 17/2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut UU 20/2001, Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) UU 20/2001, Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena penguasaan UU 17/2003, Keuangan Negara UU 20/2001, Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Tipikor)

16 Keuangan Negara 16 Dalam Arti Sempit Dalam Arti Luas

17 Nilai Keuangan Negara – Fiskal (APBN) 17

18 Nilai Keuangan Negara APBD 18 Data 2013 smp Triwulan III

19 Nilai Keuangan Negara – Moneter 19 CADANGAN DEVISA TahunUSD (Juta)KursRp (Triliun)

20 Nilai Keuangan Negara – Kekayaan Negara yang Dipisahkan (Capex – Opex BUMN) 20

21 SKK Migas (Juta USD) Expenditures Opex Capex Total

22 Keuangan Negara Total 22

23 Opini Audit LKPD 23 OPINI AUDIT LKPD Opini Provinsi WTP WDP TW TMP Total33 29 Kabupaten WTP WDP TW TMP Total Kota WTP WDP TW TMP Total Opini WTP merupakan Langkah Awal Tercapainya Akuntabilitas

24 Kesejahteraan Rakyat 24 Pengelolaan Keuangan Negara Yang Akuntabel dan Transparan Program-program Pembangunan Dapat Dijalankan Dengan Baik Program Memberikan Multiplier Effect Bagi Masyarakat Meningkatkan Kemampuan Konsumsi dan Investasi Masyarakat Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Secara Nasional Pembangunan Ekonomi Yang Berkualitas (Sejantera)

25 Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas (Masyarakat Sejahtera) 25 APBNAPBD Apakah APBN + APBD yang dikeluarkan sudah Membuat Masyarakat Bisa Mudah Mendapat Pendidikan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Kesehatan Secara Baik…??? Sehingga Meningkatkan Tingkat Partisipasi Pendidikan dan Aksesibilitas Kesehatan

26 Terima Kasih Visit :


Download ppt "“Desentralisasi Fiskal: Penguatan dan Akuntabilitas” Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A. Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan – RI Disampaikan dalam Seminar."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google