Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PUG DI DAERAH (DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOORDINASI DAN EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PROGRAM/KEGIATAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PUG DI DAERAH (DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOORDINASI DAN EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PROGRAM/KEGIATAN."— Transcript presentasi:

1 PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PUG DI DAERAH (DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOORDINASI DAN EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PROGRAM/KEGIATAN RESPOSIF GENDER SEKTOR PERTANIAN) DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Disampaikan Oleh : NATA IRAWAN, SH, M.Si. Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

2 Penerapan PermendagriPenerapan Permendagri Meningkatkan Koordinasi dan Efektifitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan PUG di DaerahMeningkatkan Koordinasi dan Efektifitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan PUG di Daerah KATA KUNCI

3 3 UU 32 TAHUN 2004 PP 38 TAHUN 2007 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, & Kab/Kota) PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) -Hankam -Moneter -Yustisi -Polugri -Agama Contoh: kesehatan, Kesos, pemberd perempuan, pendidikan, Tramtibum, lingkungan hidup, pekerjaan umum, & perhubungan Contoh: pertanian, Perdagangan, Industri, Pariwisata, Kelautan, dsb

4 Sejauhmana Penerapan Permendagri dlm Meningkatkan Koordinasi & Efektivitas Pelaksanaan Program/Kegiatan PUG di Daerah? POKOK PERMASALAHAN

5 POKOK-POKOK PERSOALAN 1. Kelembagaan: Masih lemahnya kapasitas kelembagaan pelaksana PUG, (Focal Point & Pokja PUG) serta msh lemahnya peran & kemandirian lembaga yg menangani pemberd perempuan 2. Sumber Daya Manusia: Terbatasnya jlh maupun kemampuan SDM pelaksana PUG serta msh lemahnya pemahaman konsep & isu gender, serta manfaat PUG dlm pembangunan di daerah 3. Anggaran: Masih terbatasnya pengelolaan anggaran bg program & kegiatan berprespektif gender serta blm tersedianya dukungan pendanaan yg memadai (kecilnya kapasitas fiskal) 4. Koordinasi: Koordinasi antar sektor/lembaga pelaksana PUG msh lemah

6 HAMBATAN & TANTANGAN HAMBATAN Kondisi Sosbudmas serta keragaman adat istiadat di Indonesia (berbeda 2 ); Kemiskinan dan keterbatasan anggaran berprespektif gender; serta Letak geografis Indonesia (hambatan transportasi penghubung). TANTANGAN Blm optimalnya penerapan peraturan serta dukungan politik thdp peningkatan kesetaraan gender serta msh adanya produk hukum yg dinilai diskriminatif & blm sinkron; serta Blm optimalnya pelaksanaan fungsi kelembagaan PUG di daerah (Pokja blm efektif terbentuk & berjalan sebagaimana Permendagri).

7 PELUANG Komitmen Internasional: CEDAW, Beijing Platform for Action, MDG’s Komitmen Nasional, a.l: 1. UU 7/1984, Rativikasi Konvensi Cedaw ttg Penghapusan segala btk Diskriminasi thdp perempuan. 2. UU 23/2004 ttg Penghapusan Kekerasan dlm Rumah Tangga. 3. UU 21/2007 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 4. PP 7/2008 ttg Tugas Dekonsentrasi & Perbantuan. 5. PP 9/2008 ttg Tata Cara & Mekanisme Pelayanan Terpadu bg Saksi dan/atau Korban Tindak Perdagangan Orang. 6. PP 19/2010 ttg tata cara pelaksanaan tugas & kewenangan serta kedudukan & kewenangan Gubernur sbg perwakilan pemerintah Pusat di Provinsi. 7. Inpres 9/2000 ttg PUG dlm Pembangunan Nasional. 8. Perpres 5/2009 ttg RPJMN. 9. Permendagri 67/2011 ttg Pedum Pelaksanaan PUG di Daerah. 10. SE Bersama Menkeu, Men-PPN/Bappenas, Mendagri, Men-PP-PA ttg Strategi Nasional Percepatan PUG mel Perencanaan & Penganggaran yg Responsif Gender; serta 11. Permendagri 27/2013 ttg Pedoman penyusunan APBD Thn 2014.

8 KEBIJAKSANAAN ”Terwujudnya Tujuan Penerapan Permendagri mel peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi lintas sektor/ lembaga dlm Meningkatkan Koordinasi & Efektivitas Pelaksanaan Program/Kegiatan PUG di Daerah” STRATEGI 1.Meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana PUG; 2.Meningkatkan jlh maupun kapasitas kemampuan SDM pelaksana PUG; 3.Meningkatkan dukungan pendanaan bg program & kegiatan berprespektif gender; dan 4.Meningkatkan koordinasi lintas sektor/lembaga pelaksana PUG.

9 Kementerian Dalam Negeri, Pemberdayaan Perempuan, DPR, Lembaga Terkait bersama 2 Pemda dan DPRD mengupayakan: 1.Penguatan kapasitas kelembagan dlm pelaksanaan PUG serta Penataan sistem & mekanisme kelembagaan pelaksana PUG (Focal Point & Pokja PUG); 2.Penyusunan kebijakan, program, & kegiatan berpresfpektif gender & tertuang dlm RPJMD, Renstra, & Renja SKPD; 3.Pengkajian, penelitian, pelatihan & pendidikan manajemen bg pelaksana PUG (peningkatan kapasitas SDM dlm perencanaan & penganggaran yg resposif gender); 4.Penyusunan & penetapan standarisasi & akreditasi serta pengembangan sistem informasi, data & publikasi pelaksanaan PUG; UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN

10 5.Peningkatan dukungan pendanaan bg pelaksanaan PUG baik melalui APBN, APBD I, APBD II, maupun sumber- sumber lain yang syah dan tidak mengikat; 6.Koordinasi lintas kementerian di pusat, lintas dinas di provinsi/ kabupaten/kota secara sinergi sehingga program 2 yang mendukung kebijakan yg responsif gender serta pelaksanaan PUG lintas sektor tsb saling melengkapi sesuai kondisi & potensi masing 2 daerahnya; 7.Penyerasian & penyusunan peraturan per-UU-an & kebijakan yg berkaitan dgn pelaksanaan PUG; 8.Sosialisasi lbh intensif Permendagri ttg Pedoman Pelaksanaan PUG di daerah yg menjd acuan pelaksanaan PUG di daerah; dan 9.Mendorong terbentuknya Pokja PUG di daerah sbg wadah koordinasi antar SKPD dlm pelaksanaan PUG di daerah.

11 UPAYA YG TELAH & AKAN DILAKUKAN DITJEN PMD Menetapkan Payung Hukum yg Memperkuat Pelaksanaan PUG di daerah INPRES 9/2000 PUG dlm Pembangunan Nasional SE Mendagri 050/1232/SJ/2001 SE Mendagri 050/1232/SJ/2001 Pelaksanaan PUG Kepmendagri 132/2003 Pedum Pelaksanaan PUG di Daerah Permendagri 15/2008 Pedum Pelaksanaan PUG di Daerah Instruksi kpd Menteri Terkait, Gubernur, Bupati/ Walikota Utk Pelaksanaan PUG di Institusi Masing 2 Tindak Lanjut Inpres dan Dlm Rangka Efektifitas & Optimalisasi Pelaksanaan PUG di Daerah Permendagri 67/2011 Pedum Pelaksanaan PUG di Daerah

12 KEBIJAKAN PENGANGGARAN UU 32/2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH UU 32/2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH PP 38/2007 TTG PEMBAGIAN URUSAN PP 38/2007 TTG PEMBAGIAN URUSAN PERMENDAGRI 37/2012 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2013 PERMENDAGRI 37/2012 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2013  Pemda mensinergikan penganggaran program & kegiatan dlm penyusunan APBD T.A dgn kebijakan nasional, a.l.: Program pencapaian MDGs, spt: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS & malaria sbgmn diamanatkan dlm Inpres 3/2010 ttg Program Pembangunan yg Berkeadilan.

13 KONDISI PELAKSANAANPUG SAAT INI (Blm Sesuai Permendagri) PUG & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MENINGKAT POKOK-POKOK MASALAH Masih rendahnya: Kapasitas kelembagaan Pelaksana PUG Kapasitas Pelaksana PUG Dukungan pendanaan bg Pelaksanaan PUG Koordinasi lintas sektor/ lembaga pelaksana PUG di tingkat nasional & daerah IMPLEMENTASI PENERAPAN PERMENDAGRI DLM PELAKSANAAN PUG DI DAERAH DASAR HUKUM UU 32/2004 (Pemda) PP 79/2005 (Binwas) PP 38/2007 (Pembag Urusan) PP 5/2010 (RPJMN) Inpres 9/2000 (PUG dlm Pemb Nas) Permendagri 26/2009 (PP) Permendagri 67/2011 (Pedum PUG) ALUR PIKIR PENERAPAN PERMENDAGRI DLM MENINGKATKAN KOORDINASI & EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PUG DI DAERAH K S U S O M KONSEPSI LINGKUNGAN STRATEGIS (PELUANG & KENDALA) (Global,Regional, & Nasional) MASY SEJAHTERA, SEHAT, CERDAS, & BERDAYASAING MASALAH POKOK Sejauhmana Efektifitas Pelaksanaan PUG di daerah?

14

15 PERMENDAGRI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PUG DI DAERAH I. MAKSUD DAN TUJUAN II. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN a. PERENCANAAN a. PERENCANAAN b. PELAKSANAAN b. PELAKSANAAN  PELAKSANAAN DI PROPINSI  PELAKSANAAN DI KABUPATEN/KOTA  TUGAS DAN FUNGSI POKJA PUG DAN FOCAL POINT PUG III. PELAPORAN,PEMANTAUAN DAN EVALUASI IV. PEMBINAAN V. PENDANAAN

16 MAKSUD DAN TUJUAN PERMENDAGRI 67/2011 MAKSUD : SEBAGAI PEDOMAN BG PEMDA DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN & PELAYANAN MASYARAKAT YG BERPERSPEKTIF GENDER. TUJUAN : 1. SEBAGAI ACUAN PEMDA DLM MENYUSUN STRATEGI PUG DI DAERAH; 2. MEWUJUDKAN PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG BERPERSPEKTIF GENDER; 3. MEWUJUDKAN KESETARAAN & KEADILAN GENDER DLM KEHIDUPAN BERKELUARGA, BERBANGSA & BERNEGARA; 4. MEWUJUDKAN PENGELOLAAN ANGGARAN BERPERSPEKTIF GENDER; 5. MENINGKATKAN KESETARAN & KEADILAN DLM KEDUDUKAN, PERAN & TANGGUNGJAWAB LAKI-LAKI & PEREMPUAN; 6. MENINGKATKAN PERAN & KEMANDIRIAN LEMBAGA YG MENANGANI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

17 PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMDA WAJIB MENYUSUN KEBIJAKAN, PROGRAM & KEGIATAN YG BERPERSPEKTIF GENDER & TERTUANG DLM RPJMD, RENSTRA & RENJA SKPD; PEMDA WAJIB MENYUSUN KEBIJAKAN, PROGRAM & KEGIATAN YG BERPERSPEKTIF GENDER & TERTUANG DLM RPJMD, RENSTRA & RENJA SKPD; ANALISIS GENDER THDP RPJMD & RENSTRA SKPD DPT DIKERJAKAN BEKERJA SAMA DGN PERGURUAN TINGGI ATAU PIHAK LAIN; ANALISIS GENDER THDP RPJMD & RENSTRA SKPD DPT DIKERJAKAN BEKERJA SAMA DGN PERGURUAN TINGGI ATAU PIHAK LAIN; ANALISIS GENDER THDP RENJA SKPD DILAKUKAN MASING 2 SKPD; ANALISIS GENDER THDP RENJA SKPD DILAKUKAN MASING 2 SKPD; BAPPEDA SBG KOORDINATOR PENYUSUNAN RPJMD, RENSTRA & RENJA SKPD YG BERPERSPEKTIF GENDER. BAPPEDA SBG KOORDINATOR PENYUSUNAN RPJMD, RENSTRA & RENJA SKPD YG BERPERSPEKTIF GENDER. PERENCANAAN

18 PELAKSANAAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN DI PROVINSI  PENANGGUNGJAWAB GUBERNUR DIBANTU WAGUB;  GUBERNUR MENETAPKAN SKPD SBG KOORDINATOR MENYELENGGARAAN PUG; SERTA  MEMBENTUK POKJA PUG LINTAS SKPD DGN KETUA KA. BAPPEDA & DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN GUBERNUR.  MEMBENTUK POKJA PUG LINTAS SKPD DGN KETUA KA. BAPPEDA & DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN GUBERNUR. PELAKSANAAN DI KAB/KOTA  PENANGGUNGJAWAB BUPATI/WALIKOTA DIBANTU WKL. BUPATI/WKL. WALIKOTA;  BUPATI/WALIKOTA MENETAPKAN SKPD SBG KOORDINATOR MENYELENGGARAAN PUG; SERTA  MEMBENTUK POKJA PUG LINTAS SKPD DGN KETUA KA. BAPPEDA & DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN BUPATI/ WALIKOTA.

19 TUGAS POKJA PUG A.MEMPROMOSIKAN DAN MEMFASILITASI KEPADA MASING-MASING SKPD; B.MELAKSANAKAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI PUG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA; C.MENYUSUN PROGRAM KERJA SETIAP TAHUN; D.MENDORONG TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER; E.MENYUSUN RENJA POKJA PUG SETIAP TAHUN; F.MERUMUSKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN KEPADA GUB.; G.MEMFASILITASI SKPD DALAM MENYUSUN PROFIL GENDER; H.MELAKUKAN MONEV PUG; I.MENETAPKAN TIM TEKNIS ANALISIS ANGGARAN BERPERSPEKTIF GENDER; J.MENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PUG; SERTA K.MENDORONG DILAKSANAKANNYA PEMILIHAN DAN PENETAPAN FOCAL POINT DI MASING-MASING SKPD.

20 TUGAS FOCAL POINT PUG a. MEMPROMOSIKAN PUG PD UNIT KERJA; b. MENFASILITASI PENYUSUNAN RENJA SKPD BERPERSPEKTIF GENDER; c. MELAKSANAKAN PELATIHAN, SOSIALISASI, ADVOKASI PUG KPD PEJABAT & STAF DI LINGKUNGAN SKPD; d. MELAPORKAN PELAKSANAAN PUG KPD PIMPINAN SKPD; e. MENDORONG PELAKSANAAN ANALISIS GENDER THDP KEBIJAKAN, PROGRAM, & KEGIATAN PD UNIT KERJA; f. MENFASILITASI PENYUSUNAN PROFIL GENDER PD SETIAP SKPD.

21 PELAPORAN SECARA BERJENJANG BUPATI/WALIKOTA MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PUG KEPADA GUBERNUR. SECARA BERJENJANG BUPATI/WALIKOTA MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PUG KEPADA GUBERNUR. GUBERNUR MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PUG KEPADA MENTERI DALAM NEGERI SECARA BERKALA SETIAP 6 (ENAM) BULAN DENGAN TEMBUSAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.( BELUM SEMUA GUBERNUR MENYAMPAIKAN LAPORAN ) GUBERNUR MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PUG KEPADA MENTERI DALAM NEGERI SECARA BERKALA SETIAP 6 (ENAM) BULAN DENGAN TEMBUSAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.( BELUM SEMUA GUBERNUR MENYAMPAIKAN LAPORAN ) MENTERI DALAM NEGERI MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PUG KEPADA PRESIDEN SETIAP AKHIR TAHUN. MENTERI DALAM NEGERI MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PUG KEPADA PRESIDEN SETIAP AKHIR TAHUN.

22 PELAPORAN PELAPORAN MATERI LAPORAN:  PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN;  INSTANSI YG TERLIBAT DLM PELAKSANAAN KEGIATAN;  SASARAN KEGIATAN;  PENGGUNAAN ANGGARAN YG BERSUMBER DR APBN, APBD, & SUMBER LAIN;  PERMASALAHAN YG DIHADAPI; SERTA  UPAYA YG TLH DILAKUKAN.

23 PEMANTAUAN & EVALUASI PEMANTAUAN & EVALUASI GUBERNUR, BUPATI, & WALIKOTA MELAKUKAN PEMANTAUAN & EVALUASI PELAKSANAAN PUG. GUBERNUR, BUPATI, & WALIKOTA MELAKUKAN PEMANTAUAN & EVALUASI PELAKSANAAN PUG. PEMANTAUAN & EVALUSI DILAKUKAN PD SETIAP SKPD & SECARA BERJENJANG; PEMANTAUAN & EVALUSI DILAKUKAN PD SETIAP SKPD & SECARA BERJENJANG; PEMANTAUAN & EVALUASI PELAKSANAAN PUG DILAKUKAN SBLM DIADAKANNYA PENYUSUNAN PROGRAM ATAU KEGIATAN TAHUN BERIKUTNYA. PEMANTAUAN & EVALUASI PELAKSANAAN PUG DILAKUKAN SBLM DIADAKANNYA PENYUSUNAN PROGRAM ATAU KEGIATAN TAHUN BERIKUTNYA. BAPPEDA MELAKUKAN EVALUASI SECARA MAKRO THDP PELAKSANAAN PUG BERDASARKAN RPJMD & RENJA SKPD. BAPPEDA MELAKUKAN EVALUASI SECARA MAKRO THDP PELAKSANAAN PUG BERDASARKAN RPJMD & RENJA SKPD. PELAKSANAAN EVALUASI DPT DILAKUKAN MELALUI KERJASAMA DGN PERGURUAN TINGGI, PUSAT STUDY WANITA, ATAU LSM. PELAKSANAAN EVALUASI DPT DILAKUKAN MELALUI KERJASAMA DGN PERGURUAN TINGGI, PUSAT STUDY WANITA, ATAU LSM. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PUG MENJD BAHAN MASUKAN DMM PENYUSUNAN KEBIJAKAN,PROGRAM, & KEGIATAN TAHUN MENDATANG. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PUG MENJD BAHAN MASUKAN DMM PENYUSUNAN KEBIJAKAN,PROGRAM, & KEGIATAN TAHUN MENDATANG.

24 PEMBINAAN MENDAGRI MELAKUKAN PEMBINAAN UMUM : MENDAGRI MELAKUKAN PEMBINAAN UMUM : – PEMBERIAN PEDOMAN & PANDUAN; – PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PEMDA; – PENGUATAN KAPASITAS TIM TEKNIS ANALISIS PUG, POKJA PUG PROVINSI, KABUPATEN & KOTA; – PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG ANTAR SUSUNAN PEMERINTAHAN; – EVALUASI PELAKSANAAN PUG; CAT: CAT: PEMBINAAN & PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA SCR NASIONAL DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI (PASAL 222 UU, NO 32 TAHUN 2004 ).

25 GUBERNUR MELAKUKAN PEMBINAAN GUBERNUR MELAKUKAN PEMBINAAN THDP PELAKSANAKAN PUG, MELIPUTI: THDP PELAKSANAKAN PUG, MELIPUTI: – PENETAPAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN PUG SKALA PROVINSI; – PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MELALUI PELATIHAN, KONSULTASI, ADVOKASI, & KOORDINASI; – PEMANTAUAN & EVALUASI PELAKSANAAN PUG DI KAB/KOTA & PD SKPD PROVINSI; – PENINGKATAN KAPASITAS FOCAL POINT & POKJA PUG; SERTA – PEMANTAPAN STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA.

26 BUPATI/WALIKOTA MELAKUKAN BUPATI/WALIKOTA MELAKUKAN PEMBINAAN THDP PELAKSANAAN PUG PEMBINAAN THDP PELAKSANAAN PUG MELIPUTI: MELIPUTI:  PENETAPAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN PUG SKALA KAB/KOTA, KECAMATAN, DESA/KEL;  PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MELALUI PELATIHAN, KONSULTASI, ADVOKASI, & KOORDINASI;  PEMANTAUAN & EVALUASI PELAKSANAAN PUG DI DESA & PD SKPD KAB/KOTA;  PENINGKATAN KAPASITAS FOCAL POINT & POKJA PUG; SERTA  PEMANTAPAN STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA.

27  PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN PUG DI PROVINSI BERSUMBER DR APBD PROVINSI;  PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN PUG DI KAB/KOTA BERSUMBER DR APBD KAB/KOTA;  PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN PUG DI DESA BERSUMBER DR APBDes & ADD. PENDANAAN


Download ppt "PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PUG DI DAERAH (DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOORDINASI DAN EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PROGRAM/KEGIATAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google