Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Profil PATTIRO Pusat Telaah dan Informasi Regional.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Profil PATTIRO Pusat Telaah dan Informasi Regional."— Transcript presentasi:

1 Profil PATTIRO Pusat Telaah dan Informasi Regional

2 Centre for Regional Information and Studies2 KONTEKS SOSIAL PATTIRO didirikan tahun 1999 Reformasi 1998:  Tuntutan terhadap kebebasan lebih luas  Pemerintahan yang bersih bebas korupsi Otonomi Daerah 2000:  Peningkatan tuntutan adanya independensi daerah dari pusat  Partisipasi masyarakat yang luas di segala bidang

3 Centre for Regional Information and Studies3 KONTEKS SOSIAL Demokratisasi yang dilakukan belum berdampak signifikan terhadap pemenuhan HAM (khususnya ECOSOC Rights) maupun penciptaan good governance Masyarakat warga belum memiliki akses yang cukup pada proses-proses pembuatan dan pengawasan keputusan publik

4 Centre for Regional Information and Studies4 VISI Pengakuan HAM dalam setiap proses pembuatan keputusan publik Pengurangan kemiskinan melalui partisipasi publik

5 Centre for Regional Information and Studies5 MISI Mendorong keterlibatan aktif warga dalam setiap proses perencanaan dan pengawasan keputusan publik Berusaha supaya anggaran publik berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan keadilan gender Mendorong tersedianya pelayanan publik yang bekualitas, khususnya bagi kelompok warga miskin

6 Centre for Regional Information and Studies6 Masalah Yang Menjadi Perhatian Partisipasi Publik Pemerintahan yang Bersih Kesetaraan Gender Pengurangan Kemiskinan Pelayanan Publik Anti Korupsi Lingkungan Hidup

7 Centre for Regional Information and Studies7 Daerah Kerja Semarang Solo Pekalongan Serang Tangerang Malang Gresik Kendal

8 Centre for Regional Information and Studies8 Komunitas Dampingan Kelompok pekerja marjinal (misalnya: pengemudi becak, guru honorer) Kelompok perempuan Keluarga miskin Aktivis muda di tingkat warga

9 Centre for Regional Information and Studies9 Model Pendekatan Pengorganisasian Komunitas Pengorganisasian Politik Kerjasama mempengaruhi langsung kebijakan publik

10 Centre for Regional Information and Studies10 Pengorganisasian Komunitas Upaya penyadaran hak dan peningkatan kapasitas warga untuk berperan aktif dalam penentuan keputusan publik Proses fasilitasi dan pembentukan “forum warga” Proses fasilitasi pengembangan inisiatif warga dalam kebijakan publik Proses fasilitasi formulasi inisiatif warga menjadi rancangan peraturan daerah

11 Centre for Regional Information and Studies11 Dampak Pengorganisasian Komunitas Tergalangnya solidaritas antar warga dan kelompok-kelompok warga yang didampingi Diperolehnya strategi bersama di tingkat komunitas warga Terumuskannya secara jelas masalah dan inisiatif dari komunitas warga  bahan untuk rancangan kebijakan atau usulan anggaran

12 Centre for Regional Information and Studies12 Pengorganisasian Politik Penggalangan dukungan stakeholder terhadap usulan kebijakan yang diperjuangkan warga  Menguatkan posisi PATTIRO (sebagai lembaga pendamping) dalam “arena politik” di daerah (misalnya dengan menjadi vokal di media massa daerah)  Memetakan dukungan dari kelompok-kelompok berpengaruh (seperti: partai politik, tokoh, perusahaan besar di daerah)  Membuat komitmen-komitmen kerjasama dengan kelompok-kelompok berpengaruh tersebut

13 Centre for Regional Information and Studies13 Dampak Pengorganisasian Politik Diperolehnya dukungan politis yang kuat dari kelompok-kelompok berpengaruh di daerah terhadap usulan kebijakan warga Terjadi peningkatan posisi tawar dari PATTIRO di daerah Dibahasnya hampir semua usulan PATTIRO di DPRD dan pemerintah di seluruh daerah program Berbagai temuan korupsi ditindak-lanjutinya oleh eksekutif, legislatif dan pengadilan di daerah

14 Centre for Regional Information and Studies14 Kerjasama Mempengaruhi Langsung Kerjasama dengan pemerintah daerah atau legislatif daerah Sebagian besar berbentuk asistensi dan konsultasi  Kebanyakan terkait tema PARTISIPASI PUBLIK  Penyusunan anggaran, substansi kebijakan, penerapan model kebijakan dan penyusunan aturan internal legislatif daerah  Free of charge Kerjasama ini dapat berlangsung sebagai akibat menguatnya posisi politik PATTIRO di daerah

15 Centre for Regional Information and Studies15 Dampak Kerjasama Meningkatnya kesempatan bagi PATTIRO dalam mengajukan usulan kebijakan atau anggaran daerah dari warga pada eksekutif dan legislatif daerah Terjadinya re-alokasi anggaran derah sebesar 29 milyard rupiah dalam APBD Kota Semarang Pemerintah Kota Malang, Tangerang dan Semarang mengakomodasi masuknya usulan mekanisme komplain dalam rancangan peraturan daerah yang akan disahkan

16 Centre for Regional Information and Studies16 Advokasi dan Penelitian Pelayanan Publik Gender Budget Pembuatan Peraturan Daerah Peningkatan Kapasitas Local Legislative dan Executive Anti Korupsi

17 Centre for Regional Information and Studies17 Pelayanan Publik Melakukan penelitian mengenai akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan publik Membuat model dan mendorong diterapkannya mekanisme komplain dalam pelayanan publik  Membantu kelompok miskin mengajukan komplain atas pelayanan yang diterimanya Menerbitkan majalah pelayanan publik “LAIK”

18 Centre for Regional Information and Studies18 Pelayanan Publik (capaian) Mekanisme komplain diterapkan pada penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Semarang Akan diterapkan peraturan daerah di Kota Semarang, Kota Malang dan Kota Tangerang yang mengakomodasi mekanisme komplain

19 Centre for Regional Information and Studies19 Gender Budget Melakukan penelitian partisipatif mengenai kebutuhan kelompok perempuan dalam pembangunan daerah Mendorong munculnya anggaran daerah yang bebas korupsi dan mengakomodasi kebutuhan kelompok perempuan Mendorong terjadinya participatory budgeting di tingkat daerah

20 Centre for Regional Information and Studies20 Gender Budget (capaian) Terjadinya re-alokasi anggaran di Kota Semarang sebesar 29 Milyard rupiah Teridentifikasi dan terpublikasikannya pola-pola penyelewengan budget di pemerintah daerah Terumuskannya daftar kebutuhan pembangunan dari kelompok perempuan di Kota Semarang, Kota Tangerang dan Kota Solo

21 Centre for Regional Information and Studies21 Advokasi Pembuatan Peraturan Daerah Mendorong penyelesaian masalah-masalah warga melalui pengusulan peraturan daerah yang partisipatif Masalah-masalah yang menjadi perhatian dalam hal ini meliputi:  Perlindungan pada profesi marjinal  Perlindungan pada aset (tanah) warga  Perlindungan hak warga untuk memperoleh lingkungan pemukiman yang baik  Pelayanan publik pada kelompok masyarakat miskin

22 Centre for Regional Information and Studies22 Advokasi Pembuatan Peraturan Daerah (capaian) Terformulasikannya permasalahan dan inisiatif warga menjadi suatu rancangan peraturan daerah  Sebagian besar diadopsi jadi usulan inisiatif DPRD di daerah, dan sedang dibahas Disahkannya sebuah peraturan daerah mengenai perlindungan kesejahteraan guru di Serang, berdasar usulan warga tersebut Terjadinya praktek / proses pengusulan peraturan daerah secara partisipatif  Diperkenalkannya KONSUTASI PUBLIK pada stakeholder daerah

23 Centre for Regional Information and Studies23 Anti Korupsi Mengawasi penyusunan dan pengunaan anggaran publik oleh eksekutif dan legislatif Melakukan penelitian mengenai anggaran daerah dan belanja anggota legislatif daerah Melakukan re-alokasi atas pos-pos anggaran daerah yang berindikasi korup Melaporkan anggota legislatif yang terindikasi melakukan tindak korupsi Mengawasi proses ruislag aset tanah warga dengan pemerintah kota Pekalongan dan Malang

24 Centre for Regional Information and Studies24 Anti Korupsi (capaian) Dilakukannya penyidangan terhadap anggota- anggota DPRD yang terindikasi korupsi di Kota Semarang dan Solo Terpublikasikannya pola-pola penyelewengan dalam anggaran daerah di Kota Tangerang dan Semarang Terjadinya re-alokasi anggaran daerah di Kota Semarang dan Tangerang Dicegahnya ruislage yang merugikan warga di Kota Pekalongan dan Malang

25 Centre for Regional Information and Studies25 Kerjasama dengan Legislatif dan Eksekutif Daerah Merespon permintaan dari legislatif dan eksekutif daerah Bertujuan meningkatkan kualitas kebijakan publik daerah Mendorong dimasukannya aspek good governance dan partisipasi publik dalam kebijakan publik Merupakan bagian dari advokasi Bukan kegiatan yang menerima dana dari legislatif atau eksekutif daerah

26 Centre for Regional Information and Studies26 Bentuk Kerjasama dengan Legislatif dan Eksekutif Daerah Asistensi penyusunan anggaran pada legislatif daerah Konsultasi mengenai kebijakan pemerintah daerah  Konsultasi strategi pengimplementasian partisipasi publik Asistensi mengenai penyusunan code of conduct dari legislatif daerah Training pada legislatif daerah (diselenggarakan bersama lembaga lain)

27 Centre for Regional Information and Studies27 Hambatan dan Tantangan Konsolidasi gerakan masyarakat sipil Krisis ekonomi yang bekepanjanan membuat orang ingin melihat perubahan dengan cepat Birokrasi di daerah yang terbiasa dengan pola kerja yang korup Banyak aktor/kepentingan dominan di luar masyarakat-pemerintah-legislatif yang tidak tersentuh agenda-agenda demokratisasi  Agenda-agenda pro-poor seringkali terhambat oleh aktor/epentingan dominan tersebut

28 Centre for Regional Information and Studies28 Dampak Umum Perubahan pola berpikir di kalangan forum warga dan CSO mitra program PATTIRO Munculnya alternatif

29 Centre for Regional Information and Studies29 Agenda ke Depan # menyusul #


Download ppt "Profil PATTIRO Pusat Telaah dan Informasi Regional."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google