Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari ke 2) DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR PAJAK II.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari ke 2) DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR PAJAK II."— Transcript presentasi:

1

2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari ke 2) DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR PAJAK II

3 Pengertian SPT *Berdasarkan Pasal 1 UUKUP Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT SPT Masa SPT Tahunan PPN (1107,1108) PPN (Pemungut) PPh Badan (1771, 1771$) PPh OP (1770, 1770S, 1770SS) PPh

4 Kewajiban Menyampaikan SPT *Berdasarkan: Pasal 3 UUKUP PER-179/PJ/2007 WP Mengisi Menandatangani Menyampaikan Lengkap Jelas Benar Tempat dikukuhkan Tempat lain Tempat terdaftar Mobil Pajak, Pojok Pajak, Drop Box KPP

5 Tempat & Cara Lain Pengambilan SPT *Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.03/2007 Tempat Pengambilan SPT HardcopySoftcopy KPP

6 Penandatangan SPT *Berdasarkan Pasal 4 UUKUP Pihak yang menandatangani SPT Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak Biasa Stempel Elektronik Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa, surat kuasa khusus harus dilampirkan pada SPT

7 SPT Dianggap Tidak Disampaikan Berdasarkan Pasal 3 dan 4 UUKUP SPT tidak ditandatangani SPT LB disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan WP telah ditegur secara tertulis SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yg disyaratkan SPT disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan atau diterbitkan skp SPT dianggap tidak lengkap atau tidak jelas *Tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik

8 SPT Tdk Lengkap/TdkJelas, Dianggap Tidak Disampaikan tidak lengkap /tidak Jelas NPWP atau nama atau alamat WP/PKP tidak dicantumkan dalam SPT Induk ditandatangani oleh kuasa WP tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus SPT Induk yang diisi tidak lengkap SPT KB tetapi tidak dilampiri SSP tidak ditandatangani WP/Kuasa/PKP Berdasarkan: Pasal 4 UUKUP PMK Nomor 185/PMK.03/2007 KEP - 49/PJ/2003

9 SPT Tdk Lengkap/TdkJelas, Dianggap Tidak Disampaikan tidak lengkap /tidak Jelas SPT tidak/kurang disertai dg lampiran pada Formulir Baku dan/atau Yang Disyaratkan e-SPT digital yang hanya menyampaikan SPT Induk tanpa disertai media digital Data e-SPT ≠ Data hasil cetakan e-SPT disampaikan via jaringan komunikasi data tanpa Berita Acara Penyampaian Data Terdapat lampiran yang tidak diisi dengan lengkap Berdasarkan: PMK Nomor 185/PMK.03/2007 KEP - 49/PJ/2003

10 SPT Tdk Lengkap/Tdk Jelas, Dianggap Tidak Disampaikan Berdasarkan: PMK Nomor 185/PMK.03/2007 KEP - 49/PJ/2003 tidak lengkap /tidak Jelas Loading atas e-SPT tidak dapat diproses pada aplikasi SIP/SAPT e-SPT yang elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap

11 Dikecualikan dari Kewajiban Penyampaian SPT *Berdasarkan PMK Nomor 183/PMK.03/2007 Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT adalah WP PPh tertentu WPOP yang dalam satu Tahun Pajak menerima/memperoleh penghasilan neto < PTKP WPOP yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas SPT Masa PPh Pasal 25 SPT Tahunan PPh WPOP

12 SPT untuk Beberapa Masa *Berdasarkan PMK Nomor 182/PMK.03/2007 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 SPT Masa Wajib Pajak usaha kecil Wajib Pajak di daerah tertentu WP OP WP Badan WPOP Dalam Negeri Peredaran usaha/ peredaran bruto < 600 juta 100% WNI Peredaran usaha < 900 juta

13 Cara Penyampaian SPT *Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.03/2007 Langsung Cara Lain e-filling Jasa Ekspedisi Cara Penyampaian KPP Pos KP2KP

14 WP KPP KP. DJP Kantor Pos SPT

15 Warnet KPP Perjanjian Kerjasama Provider/ASP Wajib Pajak Konsentrasi Data Nasional KP.DJP eFiling PC-WP SPT INDUK Kantor Pos SPT

16 Batas Penyampaian SPT *Berdasarkan Pasal 3 UU KUP BATAS WAKTU SPT Masa SPT Tahunan PPh Badan SPT Tahunan PPh OP 20 hari setelah akhir Masa Pajak 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak Perpanjangan (maksimal 2 bulan)

17 Sanksi Tidak / Terlambat Menyampaikan SPT *Berdasarkan Pasal 7 UU KUP SANKSI SPT Masa SPT Tahunan PPh Badan SPT Tahunan PPh OP Lainnya PPN Rp 1 Juta Rp 100 Ribu Rp 500 Ribu

18 Hak Wajib Pajak (setelah menyampaikan SPT) *Berdasarkan Pasal 4, 8 dan 37A UU KUP Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Membetulkan SPT yang telah disampaikan Hak Wajib Pajak DJP belum melakukan pemeriksaan Paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan (khusus SPT Rugi/LB) Sunset Policy paling lama 2 (dua) bulan

19 Sunset Policy *Berdasarkan Pasal 4, 8 dan 37A UU KUP, Perpu No. 5 Tahun 2009 Pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007 (WP Lama) Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Tahun 2008 (WP Baru) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak dilakukan pemeriksaan Yang disampaikan paling lambat 28 Februari 2009

20 Pembetulan SPT (Kompensasi Kerugian) *Berdasarkan Pasal 8 (6) UU KUP WP masih dapat membetulkan SPT meskipun telah diterbitkan: skp Putusan PK SK Keberatan Putusan Banding SK Pembetulan yang menyatakan rugi fiskal berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut Syarat: Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan thd SPT Tahun Pajak yang dibetulkan. dalam jangka waktu 3 bulan Jangka waktu 2 tahun terlampaui

21 Pengungkapan Ketidakbenaran *Berdasarkan Pasal 8 UU KUP PemeriksaanPenyidikan skp Pengungkapan Ketidakbenaran dalam SPT Sanksi denda 50%Sanksi denda 150%

22 Pembayaran Pajak Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Pemotong/ Pemungut tanggal 15 bulan berikutnya tanggal 10 bulan berikutnya *Berdasarkan Pasal 9 UU KUP dan PMK 184/PMK.03/2007 Wajib Pajak PPh Pasal 29 PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 15 PPh Pasal 25 sebelum SPT Tahunan disampaikan PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 15 PPh Pasal 21 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 25 bagi WP usaha kecil atau WP di daerah tertentu (melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 SPT Masa) paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir

23 Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Pembayaran Pajak PPh Pasal 22 DJBC Importir (WP) Bendahara Pemungut 1 hari kerja saat penyelesaian doc. hari yg sama tanggal 10 bulan berikutnya PPN & PPnBM selain bend./Pemungut Wajib Pajak Bendahara tanggal 15 bulan berikutnya Pemungut tanggal 10 bulan berikutnya t anggal 7 bulan berikutnya

24 Jatuh Tempo Pembayaran Pembayaran Pajak STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, & Putusan PK 1 bulan sejak tanggal diterbitkan *Berdasarkan Pasal 9 UU KUP dan PMK 184/PMK.03/2007

25 Angsuran & Penundaan *Berdasarkan Pasal 9 & 19 UU KUP, PMK 184/PMK.03/2007 & PER - 38/PJ/2008 WP dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam: -STP, SKPKB, SKPKBT -SK-Keberatan, SK-Pembetulan, Putusan Banding atau Putusan PK, yg menyebabkan jumlah pajak yg terutang bertambah PPh Pasal 29 9 hari kerja sebelum jatuh tempo alasan & jumlah pembayaran pajak * Apabila ternyata batas waktu 9 hari kerja tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan WP masih dapat dipertimbangkan oleh Dirjen Pajak sanksi bunga 2% per bulan (kecuali untuk STP)

26 Pengertian & Tujuan Pemeriksaan *Berdasarkan Pasal 1 UU KUP menguji kepatuhantujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan STANDAR PEMERIKSAAN (PER-199/PMK.03/2007) menghimpun mengolah Data Keterangan Bukti Objektif Profesional

27 satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/2007 Ruang Lingkup WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak SPT yang LB SPT yang Rugi Merger, konsolidasi, ekspansi, likuidasi, pembubaran tidak menyampaikan /menyampaikan SPT tapi melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran Risk Based Selection (Kriteria Seleksi) Pemeriksaan Lapangan (4-8 bulan) Pemeriksaan Kantor (3-6 bulan)

28 Pemeriksaan untuk Tujuan Lain *Berdasarkan Pasal 29 UU KUP Pemberian NPWP secara jabatan WP mengajukan keberatan Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP Penghapusan NPWP Penentuan WP di daerah terpencil Pencocokan data & alket. Pengumpulan bahan guna penyusunan NPPN Penentuan tempat terutang PPN (pemusatan) Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra P3B Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak Jenis Pemeriksaan Tujuan Lain

29 Hak & Kewajiban WP (dalam Pemeriksaan) *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/ meminta diperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP3 2.meminta penjelasan tentang alasan & tujuan Pemeriksaan 3.meminta diperlihatkan Surat Tugas 4.menerima SPHP 5.menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 6.mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas 7.memberikan pendapat/penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan Hak WP *Tambahan (dalam hal Pemeriksaan Lapangan) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

30 Hak & Kewajiban WP (dalam Pemeriksaan) *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/ memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan 2.memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik 3.memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan 4.memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan 5.menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP 6.memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan Kewajiban WP (Pemeriksaan lapangan)

31 Hak & Kewajiban WP (dalam Pemeriksaan) *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/ memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan 2.memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan 3.memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan 4.menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP 5.meminjamkan KKP yang dibuat oleh Akuntan Publik 6.memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan Kewajiban WP (Pemeriksaan Kantor)

32 Kewajiban Pihak Ketiga (dalam pemeriksaan) *Berdasarkan UU Pasal 35 dan PMK 199/PMK.03/2007 Pihak Ke III Kantor Administrasi Konsultan Pajak Notaris Akuntan Publik Bank Pihak III lain WAJIB memberikan Keterangan/ bukti Pihak ke III harus memberikan keterangan paling lama 7 hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang

33 Proses Pemeriksaan PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SPHP Closing Conference skpSTP

34 PRODUK PEMERIKSAAN PAJAK SKPKB Pokok Pajak > Kredit Pajak SKPLB Pokok Pajak < Kredit Pajak SKPN Pokok Pajak = Kredit Pajak SKPKBT Ada data baru & utang pajak STP Sanksi adm. DILANJUTKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN KETETAPANKETETAPAN

35 Sanksi Administrasi (Kurang Bayar Hasil Pemeriksaan) *Berdasarkan Pasal 13 UU KUP Hasil Pemeriksaan SKPKB pajak yang terutang tidak/kurang dibayar kewajiban dalam Pasal 28 atau 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang PPN & PPn BM tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% Sanksi bunga 2% per bulan Sanksi kenaikan 100% Sanksi kenaikan 50% PPh yg tidak/kurang dibayar 100% PPN & PPn BM tidak/kurang dibayar 100% PPh yg tidak/kurang dipotong

36 Sanksi karena tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT PIDANA Karena kealpaan setelah perbuatan yg pertama (sbgmana dimaksud dlm pasal 13 A) tdk menyampaikan SPT/ menyampaikan SPT tetapi isinya tdk benar/tdk lengkap, / melampirkan keterangan yg isinya tdk benar, didenda paling sedikit 1 kali&paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak/ kurang dibayar, / dipidana dgn pidana kurungan paling singkat 3 bln/paling lama 1 tahun. (Pasal 38 UU KUP) Dengan sengaja tdk menyampaikan SPT/ menyampaikan SPT &/ keterangan yg isinya tdk benar / tdk lengkap, dipidana dgn pidana penjara paling singkat 6 bln & paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali & paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yg tdk atau kurang dibayar. (Pasal 39 ayat (1 huruf c & d) UU KUP) MENIMBULKAN KERUGIAN PD PENDAPATAN NEGARA SPT

37 SELESAI Terima Kasih Atas Perhatiannya


Download ppt "KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari ke 2) DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR PAJAK II."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google