Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 Kebijakan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) (Berdasarkan UU 20/2003 & No.12/2012) Jakarta, 27 November 2013 1 Pelatihan Akreditasi Institusi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 Kebijakan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) (Berdasarkan UU 20/2003 & No.12/2012) Jakarta, 27 November 2013 1 Pelatihan Akreditasi Institusi."— Transcript presentasi:

1 1 Kebijakan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) (Berdasarkan UU 20/2003 & No.12/2012) Jakarta, 27 November Pelatihan Akreditasi Institusi ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA (APTISI) WILAYAH III-DKI JAKARTA Prof. Dr. Mansyur Ramly Ketua BAN-PT BAN-PT

2 2 UU NO. 12/2012 ttg DIKTI Kehadiran UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu PT di Indonesia dengan melakukan penjaminan mutu yang baik

3 AMANAT Per-UU UU No. 20 THN 2003: SPN (1) 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pasal 60 (1 dan 2): 3

4 AMANAT Per-UU UU No. 20 THN 2003: SPN (2) Pasal 61 (2 dan 3): 2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. 3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. 4

5 AMANAT Per-UU PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 (1 dan 2) dan Pasal 91: Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan Kewenangan akreditasi dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. 5

6 AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (1) Pasal 28 (3a dan 4a): Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang tidak terakreditasi ; Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang tidak terakreditasi ; Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang tidak terakreditasi; Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang tidak terakreditasi; 6

7 AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (5) Pasal 53: 7 Sistem Penjaminan Mutu Internal Dilakukan oleh PT SPMI Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Dilakukan melalui Akreditasi SPME

8 Sistem Penjaminan Mutu PT (SPM-PT) SPM-PT merupakan kegiatan sistemik utk meningkatkan mutu PT secara berencana dan berkelanjutan (Pasal 52-(1)); Pemerintah menetapkan dan menyelengarakan SPM-PT melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar utk mendapatkan pendidikan bermutu (Pasal 52 (2)) dan Pasal 51 (2)); SPM-PT terdiri atas internal (PT) dan eksternal (akreditasi) berdasarkan PDPT. 8

9 99 SPME SPMI PT BANBANPPTTBANBANPPTTPT EVALUASI DIRI AKREDITASI LAMLAMLAMLAM BM Quality Management System Continuously Akreditas Institusi Akreditas Prodi Kelayakan Program Mutu PT SNPT PDPT PARADIGMA SPM-PT Quality Improve KKNI University Culture Good University Governance

10 10 Daur Penjaminan Mutu dalam Akreditasi

11 11 Komponen Evaluasi Diri dlm Proses Akreditasi

12 12 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

13 13 PenetapanStandar PengukuranPencapaian Standar Standar Pemenuhan Standar Pengembangan dan Perbaikan Standar Standar Tahap-Tahap Penjaminan Mutu PT

14 14 1.Mengacu pada ASEAN University Network (AUN) 2.Makin “tinggi” skala semakin detail informasi yang dapat diakomodasi 3.Lebih detail informasi yang diakomodasi semakin mampu mengukur perlakuan kemajuan (=peningkatan) yang lebih detail 4.Mempermudah perguruan tinggi yang berpartisipasi pada jaringan AUN 5.Mengetahui kondisi perguruan tinggi dibandingkan dengan kondisi perguruan tinggi di ASEAN pada umumnya Prinsip-Prinsip dan Manfaat EMI Sumber: Renny Yunus, KaBid. Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah dan PT, BPSDMPK-PMP

15 15 7 Sangat baik (excellent) 6Merupakan contoh pelaksanaan yang baik (example of good practice) 5Lebih dari mencukupi (better than adequate) 4Mencukupi sesuai yang diharapkan (adequate as expected) 3Kurang mencukupi, perbaikan minor akan menjadikan butir kualitas ini mencukupi (inadequate, but minor improvements will make it adequate) 2Tidak mencukupi, perlu perbaikan besar (inadequate, improvements necessary) 1Sama sekali tidak mencukupi, perbaikan harus segera dilakukan (absolutely inadequate; immediate improvements must be made) Peringkat Hasil EMI Sumber: Renny Yunus, KaBid. Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah dan PT, BPSDMPK-PMP

16 16 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Akreditasi)

17 17 BAN-PT Instrumen AIPT Proses Asesemen AIPT Nilai dan Peringkat Akreditasi Proses Asesemen Akreditasi Prodi LAM/LAPS Instrumen Lengkap SNPT PDPTSPTPT Instrumen Standar Monev, supervisi Kecukupan Visitasi (Lap) Kecukupan Visitasi (Lap) PT Masy ASESORASESORASESORASESOR KEMDIKBUDKEMDIKBUDKEMDIKBUDKEMDIKBUD Masy/Asosiasi Kewenangan Mengakreditasi GRAND DESIGN: SAN Mutu Rekomendasi Pendirian LAM-M Inves- tasi Pembentukan supply Pembinaan & Pengembangan Rekomendasi LAM Permendikbud Dikti BSNPT Rumusan Komperensi Khusus

18 18 Proses Akreditasi Institusi Persyaratan Asesemen Kecukupan Visitasi (Asesemen Lapangan) Validasi (BAN-PT) Keputusan Pleno: Nilai dan Peringkat Pengumuman: SK dan Sertifikat Usul PT Banding (Pleno BAN-PT): Alasan dan bukti Surveilen: Banding Keraguan Keluhan masy Keputusan Akhir (Pleno BAN-PT) Prodi terakreditasi ≥ 75% Nilai ≥ 200 Institusi: 3-7 Asesor ≤ 200 : Tak Terakreditasi : C : B ≥ 361 : A

19 19 Penjaminan mutu PT diawali dari pembukaan/pendirian prodi/PT baru; Penjaminan mutu PT diawali dari pembukaan/pendirian prodi/PT baru; Tiap prodi/PT baru dilakukan asesemen utk menjamin pemenuhan minimum standar (syarat minimum akreditasi) Tiap prodi/PT baru dilakukan asesemen utk menjamin pemenuhan minimum standar (syarat minimum akreditasi)

20 20 Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan Standar 4. Sumber Daya Manusia Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama TUJUH STANDAR AKREDITASI BAN-PT

21 21 KOMPONEN-KOMPONEN EVALUASI DIRI Rincian SNP (PP 19/2005)

22 22 SPT SNPT Ditetapkan oleh Menteri atas usul Badan SNPT SNPT Ditetapkan oleh Menteri atas usul Badan SNPT SPT Ditetetapkan oleh setiap perguruan tinggi SPT Ditetetapkan oleh setiap perguruan tinggi 1. standar bidang akademik 2. standar bidang non akademik 1. standar bidang akademik 2. standar bidang non akademik Standar Nasional Pendidikan Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Standar Proses Standar Penilaian Pendidikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penelitian Standar Arah Standar Kualifikasi dan Kompetensi Standar Pengelolaan Standar Proses Standar Pendanaan Standar Sarana dan Prasarana Standar Luaran Standar Capaian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Standar Arah Standar Kualifikasi dan Kompetensi Standar Pengelolaan Standar Proses Standar Pendanaan Standar Sarana dan Prasarana Standar Luaran Standar Capaian Standar Nasional Pendidikan Standar Penelitian Standar Penelitian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat STANDAR NASIONAL P T

23 23 menghasilkan penelitian yang memenuhi prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik PT berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; meningkatkan mutu dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) secara nasional dan internasional; Penelitian di PT paling sedikit bertujuan: STANDAR PENELITIAN (1)

24 24 STANDAR PENELITIAN (2) Standar hasil merupakan kriteria minimal produk penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan dapat dipertanggung- jawabkan secara moral dan etika; Standar arah merupakan kriteria minimal kepemilikan peta jalan penelitian PT yang disusun berdasarkan visi dan misi PT; Standar proses merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian dalam kegiatan penelitian; Standar penelitian di PT paling sedikit terdiri atas:

25 25 STANDAR PENELITIAN (3) Standar kompetensi merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti sesuai dengan kaidah ilmiah universal; Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang mekanisme pendanaan penelitian yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme hibah yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti; Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal fasilitas yang dapat menghasilkan temuan ilmiah yang sahih dan dapat diandalkan;

26 26 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (1) memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat, terutama masyarakat tersisih pada semua strata, baik masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial, maupun budaya; mengalihkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi kepada masyarakat untuk pemenuhan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan. PKM di PT paling sedikit bertujuan:

27 27 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (2) Standar hasil merupakan kriteria minimal manfaat PKM utk memenuhi kebutuhan masyarakat pd umumnya, terutama masyarakat tersisih pada semua strata; Standar arah merupakan kriteria minimal kegiatan PKM mengacu pada peta pengabdian kepada masyarakat PT yg disusun berdasarkan visi dan misi PT; Standar proses merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian dalam PKM; Standar PKM di PT paling sedikit terdiri atas:

28 28 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (3) Standar kompetensi merupakan kriteria minimal kemampuan pelaku PKM sesuai dengan kaidah ilmiah universal; Standar sapras merupakan kriteria minimal fasilitas PKM yang dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat; Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang kewajiban penyediaan dana dan jumlah program PKM; Standar capaian merupakan kriteria minimal hasil kegiatan PKM yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Standar PKM di PT paling sedikit terdiri atas:

29 29 STANDAR, NILAI DAN PERINGKAT STANDAR AKREDITASI SPMI A B C SPT SNPT Tak Terakreditasi Daya Saing Internasio nal Daya Saing Nasional Daya Saing Lokal Motivasi/dorongan utk meningkatkan daya saing Sangat Baik Baik Baik Terakre- ditasi Terakre- ditasi

30 30 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, (KKNI), adalah Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

31 31 Kesetaraan Kualifikasi Kompetensi Kerja (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) SMU SMK D I D II D III D IV S1 S2 S3 Profesi Spesialis Subspesialis S3 (T) S2 (T) Operator Teknisi/Analis Ahli Pengembangan Karir berbasis Pelatihan Kerja Pendidikan berbasis Keahlian Pendidikan berbasis Keilmuan

32 32 Rekognisi Pembelajaran Lampau Recognition Prior Learning (RPL) Pengakuan Maksimum S1 + PPL D-IV/S1(T) + PPL D-III + PPL D-II + PPL D-I + PPL SMA/K/C + PPL Profesi, S2 (T) Profesi D-IV D-III D-II

33 33 Selamat berlokakarya, semoga Borang AIPTnya segera rampung dengan kualitas yang baik dan meraih peringkat akreditasi yang memuaskan


Download ppt "1 Kebijakan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) (Berdasarkan UU 20/2003 & No.12/2012) Jakarta, 27 November 2013 1 Pelatihan Akreditasi Institusi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google