Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RANCANGAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN 2015-2019.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RANCANGAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN 2015-2019."— Transcript presentasi:

1 RANCANGAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN

2 Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN 2.1 Visi Kementerian Kesehatan 2.2 Misi Kementerian Kesehatan 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis Kementerian BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan 3.3 Kerangka Pendanaan 3.4 Kerangka Regulasi BAB IV PENUTUP

3 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.1. a Upaya Strategis Kementerian Kesehatan

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1.b. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan

5 BAB I PENDAHULUAN 1.2. Potensi dan Permasalahannya 1.2.a Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia KONDISI UMUM:  AKI cenderung meningkat  Penurunan AKB lambat terutama kematian neonatal  Disparitas yang tinggi antara kelompok sosial ekonomi, daerah dan kota-desa Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal

6 1.2.a. Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia (lanjutan) 6 PERMASALAHAN Keberlangsungan pelayanan (continuum of care) kurang terjaga Cakupan kunjungan dan persalinan oleh tenaga kesehatan tinggi tetapi kualitas persalinan belum memadai (obat, alat dan tenaga) Cakupan KI, K4, linakes meningkat, tetapi kelahiran di faskes hanya 36,8% Anemia remaja putri usia th: tidak hamil 46,6%; hamil 38,8% Fasilitas dan tenaga : Sebagian besar kab/kota belum memenuhi standar jumlah Puskesmas PONED, Hanya 7,6% RS PONEK memenuhi semua standar Kurang tenaga dokter di Puskesmas dan spesialis di Rumah Sakit TANTANGAN  Peningkatan keberlangsungan pelayanan kesehatan (continuum of care), termasuk peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga dan fasilitas layanan kesehatan,  Perbaikan gizi remaja perempuan dan ibu hamil,  Pengembangan pelayanan kesehatan berkualitas bagi lansia.

7 1.2.b. PERBAIKAN STATUS GIZI MASYARAKAT KONDISI UMUM:  Beban ganda masalah gizi anak  Kekurangan gizi meningkat (underweight, stunting, wasting)  Gizi lebih (kegemukan dan obesitas) meningkat  Beban ganda gizi terjadi pada penduduk miskin dan kaya  Keamanan pangan  Kegemukan dan Obesitas pada dewasa:  Faktor resiko peyakit tidak menular (gula darah, tekanan darah, dll)  Pemasalahan Gizi Mikro: anemia, kekurangan kalsium,  Perilaku Masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, higine dan pengasuhan yang belum mendukung TANTANGAN  Intervensi spesifik gizi (misalnya besi folat, garam beryodium, makanan tambahan) belum optimal  Surveilans dan pemantauan status gizi (mis: penimbangan, penanganan gizi kurang, pemetaan rawan pangan dan gizi) melemah  Koordinasi dan integrasi ntervensi sensitif (lintas sektor) belum optimal  Peran upaya kesehatan berbasis masyarakat) 7

8 1.2.b. Perbaikan Status Gizi Masyarakat (lanjutan) TANTANGAN  Peningkatan surveilans termasuk pemantauan status gizi  Peningkatan intervensi gizi spesifik dalam perbaikan gizi pada 1000 HPK (hari pertama kehidupan) termasuk penanganan kelebihan gizi,  Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penanganan gizi kurang dan gizi buruk termasuk jumlah dan kualitas tenaga kesehatan bidang gizi, dan pemberdayaan UKBM  Penguatan koordinasi pusat-daerah dan integrasi lintas sektor  Pemilihan intervensi spesifik sesuai target: 8 Stunting BadutaUndrweight Balita ???? PMT, ? Gizi Ibu, remaja Gizi Ibu, remaja, PMT? Gizi Ibu, remaja, ASI, MP-ASI

9 1.2.c PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMASALAHAN  Transisi epidemiologi: peningkatan kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular masih cukup tinggi, PTM berkontribusi pada 69 persen dari seluruh kematian di Indonesia (2013),  Peningkatan faktor resiko (seperti hipertensi, tingginya glukosa darah, dan kegemukan),  Penyakit menular masih menjadi masalah besar terutama TB, malaria, HIV/AIDS, diare,  Prevalensi TB paru yang didiagnosis oleh tenaga kesehatan sebesar 0,4 persen (Riskesdas 2013)  Annual Paracite Index (API) sebesar 1,14 per penduduk (Laporan Kemenkes 2013)  Jumlah Kasus HIV sebesar kasus (Laporan Kemenkes 2013)  Period prevalence diare pada semua kelompok umur sebesar 7 persen (Riskesdas 2013)  Neglected diseases masih terjadi di Indonesia: prevalensi kusta 9,6 per penduduk (2012) dan kasus filariasis (2012),  Ancaman penyakit menular dari negara lain (Polio, SARS, Flu Burung, MERS, dll),  Penduduk tanpa akses terhadap terhadap air minum dan sanitasi layak masih tinggi.  Tahun 2013, penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum dan sanitasi layak adalah 66,8 persen dan 59,8 persen TANTANGAN  Peningkatan survailans dan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular,  Peningakatan upaya pencegahan kejadian luar biasa (KLB),  Penurunan berbagai faktor resiko penyakit dan perbaikan kesehatan lingkungan,  Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi. 9

10 1.2.d Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Beban ganda : Penyakit tidak menular naik, penyakit menular masih tinggi Peningkatan ini sejalan peningkatan faktor resiko seperti hipertensi, tingginya glukosa darah, dan kegemukan, terutama karena pengaruh pola makan, kurang aktivitas fisik, dan merokok 10 Perubahan rangking beban akibat penyakit* di Indonesia Sumber: Global Burden of Disease, *) Beban akibat penyakit (burden of disease) dihitung sebagai DALYs (Disability adjusted life years), yaitu tahun yang hilang akibat kematian dan kecacatan akibat penyakit

11 1.2.d Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Keterbatasan pelayanan kesehatan terutama untuk penduduk di daerah DTPK Kualitas pelayanan yang belum optimal karena ketiadaan standar standar guideline pelayanan kesehatan (clinical guideline), dan sistem informasi (seperti medical record dan informasi kepada pasien) Sistem akreditasi pelayanan kesehatan puskesmas, klinik mandiri dan rumah sakit belum berjalan Peran pelayanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif yang masih rendah Sistem rujukan belum optimal Keterbatasan pelayanan kesehatan pada saat terjadinya bencana 11 TANTANGAN  Pemenuhan sarana, alat kesehatan dan obat serta peningkatan kompetensi petugas di fasilitas pelayanan kesehatan  Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan (termasuk sistem rujukan, sistem informasi, medical record, sistem akreditasi)

12 Kesiapan Pelayanan Kesehatan IndikatorCapaian  Jumlah tempat tidur rawat inap per penduduk12,6%  Jumlah admission per penduduk1,9%  Rata-rata bed occupancy rate65%  Persentase Rumah Sakit Kab/Kota mampu PONEK25%  Kesiapan Pelayanan Umum di Puskesmas71%  Kesiapan pelayanan PONED di Puskesmas62%  Kesiapan Pelayanan Penyakit tidak menular di Puskesmas79%  Kesiapan Pelayanan PONEK di RS Pemerintah86% (Sumber: WB berdasarkan data Rifaskes, 2011) Fasiitas kesehatan perlu dilengkapi dengan sarana, alat kesehatan, obat, tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan 12

13 1.2.e. Sumber Daya Manusia Kesehatan  Jumlah masih kurang, dari Puskesmas: 380 puskesmas tanpa dokter puskesmas tanpa tenaga gizi puskesmas tanpa tenaga promkes  Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes  Mutu belum memadai 13 Jenis Nakes per penduduk StatusTarget 2019 Dokter Umum13,745 Dokter Gigi4,313 Perawat89,9180 Bidan49,9120 Jumlah (%) Ners D3 Keperawatan D3 Kebidanan drdrg Rata Tertinggi Terendah Skor kelulusan Lulus TANTANGAN  Menjamin kecukupan dengan meningkatan keselarasan dalam produksi, penyebaran dan penempatan tenaga kesehatan serta kualitas dan kinerja tenaga kesehatan  Pemenuhan jumlah tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan  Meningkatkan perekrutan dan penyebaran tenaga kesehatan

14 1.2.f. Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Obat dan Makanan  Pemenuhan standar mutu, khasiat dan keamanan: Obat mencapai 96,8%; alat kesehatan % (2011) Tetapi bersertifikasi GMP dan CPOB baru 78,22% (sarana produksi obat) dan 78,18 % (sarana produksi alkes dan PKRT) (2013  Ketersediaan, obat dan vaksin: 96,93% (2013) Tetapi sangat tinggi : 13 propinsi > 100 persen; beberapa propinsi < 80 %  Penggunaan obat generik 96,1% (Puskesmas) dan 74,89% (Rumah Sakit) Penggunaan obat rasional 61,9 % dan pengetahuan masyarakat mengenai obat generik rendah  Instalasi farmasi kabupaten/kota telah memenuhi standar 71,63% Tetapi kesesuaian pelayanan kefarmasian dengan standar baru 35,3% (RS) dan 25,0 % (Puskesmas). 14 TANTANGAN  Peningkatan peresepan, penggunaan dan pengetahuan masyarakat mengenai obat generik dan obat rasional  Penetapan dan pengendalian harga obat melalui berbagai insentif fiskal dan finansial  Pengurangan ketergantungan bahan baku obat dan alat kesehatan luar negeri  Pengembangan obat tradisional

15 1.2.g Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 15  Banyaknya kebijakan publik yang tidak berwawasan kesehatan  Lingkungan yang belum mendukung upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat  Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat termasuk upaya kesehatan berbasis masyarakat  Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama konsumsi sayur dan buah, ASI ekslusif, cuci tangan, dan aktivitas fisik.  Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong promosi kesehatan TANTANGAN Meningkatkan promosi kebijakan publik yang berwawasan kesehatan Meningkatkan dukungan terhadap penyediaan lingkungan yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan partispiasi UKBM Mendorong peningkatan promosi kesehatan dalam setiap pelayanan kesehatan

16 1.2.h. Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan Sistem Informasi Permasalahan  Ketersediaan data untuk mendukung evidence-based planning cukup baik namun masih didukung sistem informasi yang masih lemah  Kapasitas penelitian dan pengembangan yang belum optimal  Sikroninasi perencanaan pembangunan yang lemah antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota Konsekuensi meningkatnya asuransi kesehatan (JKN) TANTANGAN  Meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen pengelolaan program  Menguatkan sistem informasi kesehatan sebagai bagian dari perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan kesehatan  Meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan kesehatan  Meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan bencana  Mengembangan manajemen terutama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang tepat, efektif, dan efisien  Pengembangan Sistem Informasi Pendataan Kesehatan Ibu dan Anak 16

17 1.2.i Pembiayaan Kesehatan  Ketersediaan data untuk mendukung evidence- based planning cukup baik, tetapi dukungan sistem informasi untuk dari perencanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan kesehatan masih lemah  Kenaikan pengeluaran kesehatan, tidak mungkin dihindari: – Konsekuensi meningkatnya asuransi kesehatan (JKN) – Transisi epidemiologi: biaya penanganan penyakit tidak menular mahal – Peningkatan teknologi kesehatan  Allocative efficiency masih kurang, misalnya sebagian besar dana mengarah pada upaya kuratif  Technical efficiency, alokasi kegiatan dalam masing-masing program-program  Belum dimanfaatkannya instrumen sistem pembayaran kepada provider JKN sebagai Strategic Purchasing untuk mendorong kebijakan nasional 17 Persentase pengeluaran kesehatan total (Toal Health Expenditure) terhadap PDB di beberapa negara Asia, 2011  Pengeluaran kesehatan total Indonesai baru mencapai 2,9 persen dari PDB atau sekitar USD 95 per kapita per tahun  Dari total pengeluaran tersebut, sebagian besar merupakan pengeluaran masyarakat yang terdiri dari swasta dan out of pocket

18 Rangkuman Isu Strategis Peningkatan Status Kesehatan pada setiap kelompok usia Peningkatkan Status Gizi Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular (PTM) & Penyehatan lingkungan Penguatan Sistem Kesehatan Peningkatan Akses dan mutu yankes

19 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN 2.1 Visi Kementerian Kesehatan “Terwujudnya Masyarakat Sehat dan Berkeadilan” 2.2 Misi Kementerian Kesehatan 1.Menjamin pengelolaan kesehatan yang komprehensif, merata, bermutu, dan berkesimbungan 2.Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan 3.Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan kualitas sumber daya kesehatan 4.Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih 2.3 Tujuan 1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya social and financial risk protection

20 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN 2.4 Sasaran Strategis T1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat SS1. Menurunnya angka kematian ibu per kelahiran hidup dari 359 menjadi 231 SS2. Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dari 32 menjadi 24,2 SS3. Menurunnya angka kematian neonatal dari …. menjadi … SS4. Menurunnya angka kematian balita dari …. menjadi T2. Meningkatnya social and financial risk protection SS1. Meningkatnya penduduk yang terdaftar pada JKN dari 64,7% menjadi 95% SS2. Menurunnya rumah tangga dengan pengeluaran katastropik (JKN) dari 2,7% menjadi 2,2% SS3. Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan dari 7% menjadi 1%

21 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (RPJMN ) 1.Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia 2.Meningkatkan Akses dan Pelayanan KB yang Merata dan Berkualitas 3.Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Gizi Masyarakat 4.Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 5.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 6.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 7.Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 9.Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 10.Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi 11.Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan 12.Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional

22 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan: 1.Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Primer dan Rujukan 2.Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 3.Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Tenaga Kesehatan 4.Meningkatkan Perilaku Hidup Sehat 5.Meningkatkan Status Gizi Masyarakat 6.Meningkatkan Pengendalian Penyakit 7.Meningkatkan Kesehatan Lingkungan 8.Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 9.Meningkatkan daya guna kemitraan (dalam dan luar negeri) 10.Meningkatkan efektivitas litbang 11.Meningkatkan integrasi perencanaan, bimtek dan monev 12.Meningkatkan sinergisitas antar K/L, Pusat dan Daerah 13.Meningkatkan Good Corporate Governance 14.Meningkatkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi 15.Meningkatkan Kompetensi SDM Kemkes yang berbudaya kinerja

23 Peta Strategi Pencapaian Visi 2019 Kementerian Kesehatan

24 24 Arah Kebijakan Kemenkes 1: Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Primer dan Rujukan

25 25 Arah Kebijakan Kemenkes 2: Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan

26 26 Arah Kebijakan Kemenkes 3: Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Tenaga Kesehatan

27 27 Arah Kebijakan Kemenkes 4: Meningkatkan perilaku hidup sehat

28 28 Arah Kebijakan Kemenkes 5: Meningkatkan Status Gizi Masyarakat

29 29 Arah Kebijakan Kemenkes 6: Meningkatkan Pengendalian Penyakit

30 30 Arah Kebijakan Kemenkes 7: Meningkatkan Kesehatan Lingkungan

31 31 Arah Kebijakan Kemenkes 8: Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

32 32 Arah Kebijakan Kemenkes 9: Meningkatkan daya guna kemitraan (dalam dan luar negeri)

33 33 Arah Kebijakan Kemenkes 10: Meningkatkan efektivitas litbang

34 34 Arah Kebijakan Kemenkes 11: Meningkatkan integrasi perencanaan, bimtek dan monev

35 35 Arah Kebijakan Kemenkes 12: Meningkatkan sinergisitas antar K/L, Pusat dan Daerah

36 36 Arah Kebijakan Kemenkes 13: Meningkatkan Good Corporate Governance

37 37 Arah Kebijakan Kemenkes 14: Meningkatkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi

38 38 Arah Kebijakan Kemenkes 15: Meningkatkan Kompetensi SDM Kemkes yang berbudaya kinerja


Download ppt "RANCANGAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN 2015-2019."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google