Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011 Pokok-pokok Pengaturan dalam PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011 Pokok-pokok Pengaturan dalam PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011."— Transcript presentasi:

1 Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011 Pokok-pokok Pengaturan dalam PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 (PMK No. 49/PMK.02/2011, tanggal 17 Maret 2011)

2 TOPIK PEMBAHASAN: 1. Restrukturisasi Organisasi Kemdiknas; 2. Review RKAKL TA 2011; 3. Data Pendukung; 4. Revisi Anggaran.

3 Restrukturisasi Organisasi Kemdiknas

4 DASAR HUKUM RESTRUKTURISASI ORGANISASI:  Peraturan Presiden No.67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  Peraturan Mendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

5 DAMPAK RESTRUKTURISASI:  Review Output ----> sesuai TUPOKSI baru;  Revisi Anggaran ----> harus mendapatkan persetujuan DPR;

6 REVIEW RKA-KL TA 2011: 1. Belanja Perjalanan Dinas D alam Inpres No.7 Tahun 2011 tentang Penghematan Belanja KL TA 2011 disebutkan agar:  Membatasi perjalanan dinas, kecuali perjalanan dinas yg benar-benar penting dan mendesak.  Membatasi penyelenggaraan rapat, rapat kerja, seminar, workshop, dan konsinyering di luar kantor.

7 2. Bantuan Sosial Yang diprioritaskan sebagai penerima manfaat bansos adalalah siswa/mahasiswa, sekolah/PT, pendidik/dosen, masyarakat, bukan untuk biaya personel pengelola (honorarium) dan/atau untuk pelatihan yang tidak relevan.  Proses seleksi dan penetapan penerima bansos TA 2012 sebaiknya dilakukan pada tahun 2011 agar pelaksanaan bansos tidak melebihi tahun anggaran.

8 3. Konsultan Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).  Utamakan pengembangan SDM/pegawai;  Kualifikasi teknis konsultan harus jelas;  Output konsultan harus terukur dan tidak dibayar selama 12 bulan.

9 Data Pendukung Penyusunan RKA-KL

10 DATA PENDUKUNG PENYUSUNAN RKA-KL: 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Rincian Anggaran Biaya (RAB); 3. Surat Pertanggungawaban Mutlak (SPTJM); 4. Referensi Harga; Cth. peralatan, buku, sewa, ATK, dll. 5. Perhitungan biaya dari instansi teknis, Misalnya, untuk pembangunan gedung, rehabilitasi dan renovasi, termasuk untuk bantuan sosial (swakelola/kontraktual). dll.

11 REVISI ANGGARAN PMK No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011

12 KEWENANGAN PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN KEWENANGAN DPR RI PEMERINTA H Badan Anggaran Komisi Menteri Keuangan DJA DJPBN KPA

13 1. Pendahuluan a.Dasar Hukum Revisi Anggaran 1)UU No. 10 Tahun 2010 ttg APBN TA 2011 :  Pasal 22 : Perubahan/pergeseran  Pasal 23 : Penggunaan Hasil Optimalisasi Ditetapkan oleh Pemerintah. 2)Perpres No. 26 Tahun 2010 ttg RABPP TA 2011:  Pasal 2 : Perubahan/pergeseran Ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 1)Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan; 2)Mempercepat pencapaian kinerja; 3)Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. b.Tujuan Revisi Anggaran 13

14 14 2. RUANG LINGKUP REVISI ANGGARAN Ruang Lingkup Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap. Perubahan/ralat karena Kesalahan Administrasi  Pada level APBN;  Pada level Bagian Anggaran;  Pada level Program;  Pada level Kegiatan;  Pada level Keluaran (output);  Pada level Satuan Kerja.  Pada level APBN;  Pada level Bagian Anggaran;  Pada level Program;  Pada level Kegiatan;  Pada level Keluaran (output);  Pada level Satuan Kerja.  Pada level Satuan Kerja;  Pada level Eselon I;  Pada level K/L. 10 jenis revisi 24 jenis revisi 13 jenis revisi

15 Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang : TIDAK MENGUBAH SASARAN KINERJA: a.Mengurangi volume keluaran (output) Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang; atau b.Mengurangi spesifikasi Keluaran (output). TIDAK MENGURANGI ALOKASI ANG- GARAN UNTUK: a.Biaya Operasional Satker kecuali unt memenuhi Biaya Operasional pada Satker lain; b.Tunjangan profesi dan tunjangan kehor- matan kecuali unt memenuhi tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan pada Satker lain; c.Kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana pada Satker lain; d.Pembayaran berbagai tunggakan; e.Kegiatan yg bersifat multiyears; dan/atau f.Paket pekerjaan yg sudah dikontrakkan/ direalisasikan dananya shg menjadi minus. 3. Batasan Revisi Anggaran 15

16 4. Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran dan Proses Bisnis Revisi Anggaran KEWENANGAN DPR RI PEMERINTAH Badan Anggaran Komisi Menteri Keuangan DJA DJPBN KPA 16

17 4a. Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan DPR RI 1.Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri Baru setelah APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan; 2.Pergeseran anggaran antarprogram selain untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional; 3.Pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari hasil optimalisasi; 4.Pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan hasil (outcome) Program; 5.Penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu; 6.Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya; 7.Pergeseran rincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR (kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN).

18 4a. Proses Bisnis Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI K/L (Eselon I sbg KPA) DJA Dokumen pendukung Proses penelaahan unt menilai :  Substansi revisi, alasan atau dasar kebijakan;  Kepatuhan thd penerapan standar biaya dan kewajaran unit cost;  Relevansi dgn pencapaian sasaran kinerja. Usul Revisi RKA-K/L Setuju? Penetapan Revisi RKA-K/L Penetapan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi RKA-K/L Menkeu No Yes No Yes DJPBN 8b 5 DPR Setuju? 7 Yes No 8a

19 4b. Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Menteri Keuangan 1.Penggunaan hasil Optimalisasi pada tahun anggaran yang sama untuk kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda; 2.realokasi rincian anggaran belanja tanggap darurat bencana dari satuan kerja pusat kepada satuan kerja di daerah atau sebaliknya dan/atau antarsatker dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana.

20 4b. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Menkeu K/L (Eselon I sbg KPA) DJA Dokumen pendukung Proses penelaahan unt menilai :  Substansi revisi, alasan atau dasar kebijakan;  Kepatuhan thd penerapan standar biaya dan kewajaran unit cost;  Relevansi dgn pencapaian sasaran kinerja. Usul Revisi RKA-K/L Setuju? Penetapan Revisi RKA-K/L Penetapan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi RKA-K/L Menkeu No Yes Setuju? No Yes DJPBN 6b 6a 5

21 4c. Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal Anggaran 1.Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN; 2.Lanjutan pelaks. Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN; 3.Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN; 4.Penerimaan HLN/HDN setelah UU APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kem. Keuangan dan dilaksanakan oleh K/L/Pemda/BUMN/BUMD; 5.Pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN; 6.Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk PTN bukan Satker Badan Layanan Umum (BLU); 7.Perubahan parameter dalam penghitungan subsidi. 8.Pergeseran anggaran belanja dari BA (Belanja Lainnya) ke BA K/L; 9.Pengurangan volume keluaran dalam satu keluaran/satu Kegiatan/satu Satker; 10.Penambahan atau pengurangan volume keluaran antarsatuan Kerja sepanjang dalam kegiatan yang sama dan digunakan untuk keluaran yang sama; 11.Perubahan kurs sepanjang perubahan tsb terjadi setelah kontrak ditandatangani; 12.Pencairan blokir (*) yang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Anggaran; 13.Penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sbgm dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf i sampai dengan huruf m.

22 4c. Revisi Anggaran pada DJA K/L (Eselon I sbg KPA) DJA Dokumen pendukung Proses penelaahan unt menilai :  Substansi revisi, alasan atau dasar kebijakan;  Kepatuhan thd penerapan standar biaya dan kewajaran unit cost;  Relevansi dgn pencapaian sasaran kinerja. Usul Revisi RKA-K/L Setuju? Penetapan Revisi RKA-K/L DJPBN b No Yes 5 hari kerja 5 6a Penetapan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi RKA-K/L 7 ADK RKA-KL Cetak DIPA Revisi Pengesahan DIPA Revisi

23 4d. Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal Perbendaharaan 1.Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah UU APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga; 2.Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU; 3.Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; 4.Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan; 5.Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi; 6.Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah; 7.Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP; 8.Perubahan rincian belanja sbg akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sepanjang dlm Program yang sama, dananya masih tersedia dan tidak mengurangi Sasaran Kinerja; 9.Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sbgm dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf h.

24 Dokumen pendukung 4d. Revisi Anggaran pada KP DJPBN/Kanwil DJPBN KPA melakukan Revisi RKA- Satker ADK RKA- Satker Setuju? No Yes Cetak DIPA Revisi Pengesahan DIPA Revisi 7 Cetak POK 5 2 Penetapan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi DIPA 6 5 hari kerja melakukan penelaahan DJPBN 24

25 4e. Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran 1.Penambahan volume keluaran dalam satu keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker; 2.Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; 3.Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran (Output) sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada; 4.Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran (Output) dalam satu Kegiatan.

26 ADK RKA- Satker KPA 4e. Revisi Anggaran pada Satuan Kerja oleh KPA melakukan perubahan RKA- Satker sesuai dengan kewenangannya ADK RKA- Satker DIPA berubah? No Yes Cetak POK Cetak DIPA Revisi DJPBN 4 Pengesahan DIPA Revisi 6 Cetak POK 5 2a 5 hari kerja 26

27 5. Batas Akhir Pengajuan Usul Revisi Anggaran TA Batas akhir pengajuan revisi anggaran untuk APBN TA 2011 adalah : a.tanggal 14 Oktober 2011, untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran; b.Tanggal 28 Oktober 2011, untuk Revisi Anggaran pada Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2.Pengajuan revisi anggaran untuk PNBP, Kredit Ekspor, HLN, HDN dan/atau BA BUN mengikuti batas waktu penyampaian SPM sbgm diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran. 3.Pada saat pengajuan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, seluruh dokumen telah diterima secara lengkap termasuk surat persetujuan dari Menteri Keuangan dan/atau DPR RI.

28 6. Hal-hal Khusus a.Dalam hal terdapat paket pekerjaan yang alokasi anggarannya diblokir/dibintang sebagai akibat belum dilengkapi TOR/RAB/dokumen pendukung terkait lainnya dan alokasi anggaran yang belum jelas peruntukannya, apabila sampai dengan akhir bulan Juni 2011 KPA tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, maka alokasi anggaran yang diblokir tersebut tidak dapat digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran b.Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses revisi, dalam hal usulan revisi anggaran yang diajukan K/L meliputi 2 kewenangan (kewenangan DJA dan DJPBN), maka penyelesaiannya dilakukan oleh Ditjen Anggaran sekaligus. c.Dalam hal terjadi perubahan rumusan Keluaran (Output) krn adanya perubahan tupoksi unit atau penugasan, atau dalam hal terjadi reorganisasi dan/atau dalam rangka penyempurnaan rumusan nomenklatur yang mengakibatkan perubahan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, IKU, Fungsi, IKK dan rumusan yang lainnya, maka usulan perubahan diajukan kepada DJA.

29 7. Penutup a.Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemutakhiran data anggaran (rekonsiliasi) berdasarkan revisi DIPA yang telah disahkan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. b.Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juga dilakukan dalam hal terjadi: 1)Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2011; 2)Penerapan penggunaan hasil optimalisasi anggaran belanja dan pemotongan pagu belanja (Reward and Punishment); 3)Instruksi Presiden tentang penghematan Anggaran; dan/atau 4)Kebijakan pemerintah lainnya. c.Ketentuan teknis pelaksanaan Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini apabila diperlukan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

30 ALOKASI PROGRAM BERMUTU PER UNIT/PROGRAM ALOKASI PROGRAM BERMUTU PER KATEGORI

31 (juta rupiah) UNIT/PROGRAM/KEGIATAN TOTAL DITJEN PMPTK PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM TENDIK PENINGKATAN MUTU DAN PROFESIOANLISME GURU PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INSTITUSI PENJAMIAN MUTU PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU PENGEMBANG PENATARAN GURU PENINGKATAN MUTU PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN DASAR DAN LUAR BIASA PENINGKATAN MUTU PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBINAAN DIKLAT PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PENDIDIK PENINGKATAN LAYANAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PAUD, DIKDAS, DIKMEN, DIKTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENINGKATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN ALOKASI PER UNIT/PROGRAM….. (1)

32 LANJUTAN ALOKASI PER UNIT/PROGRAM….. (2) (juta rupiah) UNIT/PROGRAM/KEGIATAN TOTAL DITJEN DIKTI PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI PEMBINAAN KETENAGAAN PERGURUAN TINGGI PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS UNIT DASAR *) BALITBANG PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA, STATISTIK DAN INFORMASI PENGEMBANGAN/PENYELENGGARAAN/FASILITASI STANDARISASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI PENGEMBANGAN SISTEM PENGUJIAN PADA JALUR FORMAL DAN NON FORMAL PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL PENYEDIAAN INFORMASI UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN NASIONAL PENYEDIAAN INFORMASI HASIL PENILAIAN PENDIDIKAN 1.780

33 LANJUTAN ALOKASI PER UNIT/PROGRAM….. (3) (juta rupiah) UNIT/PROGRAM/KEGIATAN TOTAL SEKRETARIAT JENDERAL KEMDIKNAS 406 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TENAGA TEKNIS LAINNYA KEMDIKNAS PENYEDIAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN 406 DITJEN PENDIDIKAN DASAR PROGRAM PENDIDIKAN DASAR PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PTK YANG KOMPETEN UNTUK JENJANG DIKDAS TOTAL

34 ALOKASI PAGU BERMUTU PER KATEGORI ( dalam $) KATEGORISATKER RENCANA 2008 s.d ALOKASI RKAKL 2008 s.d % ALOKASI SISA % SISA NO =(4-5) Accreditational Incentive GrantsDIKTI Distance Learing Development GrantsDIKTI ( )(21) 3 Traingng, Workshop and IncrementalLPMP ( )(24) Operating Costs under Part 2.2 (b) of the ProjectP4TK ( )(12) Working Group GrantsLPMP

35 Lanjutan alokasi per kategori ……. KATEGORISATKER RENCANA 2008 s.d ALOKASI RKAKL 2008 s.d % ALOKASI SISA % SISA NO =(4-5)8 5Consultans' Servicise BAN-PT PROFESI BINDIKLAT TENDIK ( )(163) PSP PUSPENDIK PUSLITJAK Training, Workshops, Fellowship andDIKTI incremental Operating Costs other than underBAN-PT UT PROFESI BINDIKLAT TENDIK ( )(29) PSP PUSPENDIK PUSLITJAK Unallocated TOTAL Catatan : Berdasarkan AWP tanggal 09 Pebruari 2010

36 1.PADA ALOKASI PER KATAGORI, ADA BEBERAPA YANG MINUS (-). HAL INI KARENA DANA YANG SUDAH DIALOKASIKAN PADA RKAKL TIDAK SEMUA TERREALISASI, SHINGGA AKUMULASI PAGU PADA RKAKL MENJADI LEBIH BESAR DARI PAGU TOTAL PER KATEGORI. 2.HAL INI AGAR PENYUSUNAN ANNUAL WORK PLAN (AWP) SELANJUTNYA LEBIH MEMPERHATIKAN REALISASI ANGGARAN 3.HATI-HATI TERUTAMA MENJELANG CLOSING DATE, AGAR TOTAL ALOKASI TIDAK MELEBIHI PAGU PER KATEGORI YANG ADA PADA LOAN AGREEMENT CATATAN :

37 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2011 Terima Kasih


Download ppt "Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011 Pokok-pokok Pengaturan dalam PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google