Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Jakarta, 13 Desember 2008. DASAR HUKUM  Pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006  Peraturan Menteri Keuangan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Jakarta, 13 Desember 2008. DASAR HUKUM  Pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006  Peraturan Menteri Keuangan."— Transcript presentasi:

1 Jakarta, 13 Desember 2008

2 DASAR HUKUM  Pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006  Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan

3 BAGAIMANA MENYIKAPI KETENTUAN LARTAS IMPOR ? DOKUMEN PIB CEK KETENTUAN LARTAS IMPOR LARANGAN PEMBATASAN TIDAK KENA LARTAS REJECT TDK ADA SURAT IJIN INFO P2 ADA SURAT IJIN PROSES

4 DATABASE LARTAS IMPOR STATUS TERKINI TELAH DIPUBLIKASIKAN MELALUI WEBSITE INSW :

5  MERUPAKAN DATABASE YANG MEMUAT KOMODITI YANG TERKENA KETENTUAN LARANGAN/PEMBATASAN IMPOR BESERTA KETERANGAN YANG MELIPUTI ANTARA LAIN : JENIS PERIJINAN, INSTANSI PENERBIT IJIN, NOMOR SKEP KETENTUAN LARTAS, JENIS KOMODITI DAN PENJELASAN ATAS SETIAP JENIS KOMODITI  SELALU DILAKUKAN UPDATING/PEMUTAKHIRAN SESUAI DENGAN PERUBAHAN PERATURAN/KETENTUAN YANG MENGATUR LARANGAN/PEMBATASAN IMPOR  KOMODITI YANG TERKENA LARTAS DALAM SATU NOMOR HS: 1. SELURUH KOMODITI; 2. SEBAGIAN KOMODITI/HANYA KOMODITI TERTENTU SAJA

6

7

8

9 Dilakukan berdasarkan: Review atas ketentuan Lartas yang berlaku sekarang yang dilakukan BERSAMA dengan masing-masing Instansi penerbit ijin

10  Pencarian semua : menampilkan semua data lartas  Filter by GA : menampilkan komoditi yang terkena lartas berdasarkan Instansi Penerbit Ijin  Filter by Commodity : menampilkan komoditi yang terkena lartas berdasarkan Jenis Komoditi FITUR YANG DISEDIAKAN

11  Pencarian : dapat dilakukan dengan parameter di bawah ini dengan menghasilkan 25 row lartas.  Kode HS  Uraian Ijin  Uraian Barang  Keterangan Barang  Paging data : jika user ingin membrowse data lartas urut dari halaman 1 sampai terakhir  Download file penjelasan : pada setiap jenis komoditas, disertakan file penjelasan dalam bentuk pdf yang dapat didownload oleh user CARA MELAKUKAN PENCARIAN

12

13

14

15

16

17 KD_GAINSTANSIKOMODITI 01DEPARTEMEN PERDAGANGAN [B2]; [Bahan Peledak]; [Nitro Cellulose]; [Limbah Non-B3]; [BPO]; [Plastik]; [Etilena]; [PCMX]; [Prekursor]; [Preparat bau-bauan mengandung alkohol]; [Sakarin]; [Pelumas]; [Komoditi wajib SNI] BAN; LAMPU SWA BALLAST ; PUPUK; TEPUNG TERIGU; TABUNG LPG 3KG & PERALATAN PENDUKUNGNYA; BAJA; KIPAS ANGIN; SAKLAR; TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK; KACA PENGAMAN DIPERKERAS UNTUK KENDARAAN BERMOTOR NPIK : [Gula]; [Jagung]; [Beras]; [Kedelai]; [Mainan Anak]; [Sepatu];[Elektronik]; [Tekstil dan Produk Tekstil]; [Mesin Multifungsi Berwarna]; [Cakram Optik]; [MMEA]; [Perkakas tangan]; [Udang kecil dan udang biasa]; [Cengkeh]; [Garam]; [Intan Kasar]; [Keramik] 02KARANTINA IKAN[Ikan] 03KARANTINA HEWAN[Hewan] 04KARANTINA TUMBUHAN[Tumbuhan] 05BPOM [Obat] ; [BB Obat]; [Kosmetik] ;[BB Kosmetik]; [Obat Tradisional]; [Bhn Baku OT]; [Pangan]; [Suplemen Makanan] 07DEPARTEMEN ESDM[BBM]; [PELUMAS] 08BAPETEN[Bahan Radioaktif] 09BI[Uang Tunai] 1010DEPARTEMEN KEHUTANAN[Komoditi CITES] 1DITJEN POSTEL[Alat dan Perangkat Telekomunikasi] 1212DEPARTEMEN PERTANIAN[Obat hewan]; [Pestisida] 1313DEPARTEMEN KESEHATAN[Alat Kesehatan]; [Alat Kesehatan]; [Narkotika]; [Psikotropika]; [Prekursor]; [PKRT] 1414POLRI[Senjata api] 1515KLH[B3]

18 Alat kesehatan 1 Narkotik 2 PKRT 3 Prekursor 4 Psikotropika 5

19

20


Download ppt "Jakarta, 13 Desember 2008. DASAR HUKUM  Pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006  Peraturan Menteri Keuangan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google