Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGAWASAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU MENUJU ZONA INTEGRITAS PENGAWASAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU MENUJU ZONA INTEGRITAS HEFFINUR,SH,M.Hum Inspektur.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGAWASAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU MENUJU ZONA INTEGRITAS PENGAWASAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU MENUJU ZONA INTEGRITAS HEFFINUR,SH,M.Hum Inspektur."— Transcript presentasi:

1 PENGAWASAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU MENUJU ZONA INTEGRITAS PENGAWASAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU MENUJU ZONA INTEGRITAS HEFFINUR,SH,M.Hum Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Pembinaan Kesadaran Hukum Aparatur Kemenag Banda Aceh, 11 Maret 2015

2 VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDRAL KEMENTRIAN AGAMA VISI Mejadi Pengendali dan Penjamin Mutu Kinerja Kementrian Agama MISI Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan independen Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan independen Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan Meningkatkan peran konsultan dan katalisator aparat pengawasan Meningkatkan peran konsultan dan katalisator aparat pengawasan Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait 2

3 TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDRAL KEMENTRIAN AGAMA TUGAS Melaksanakan pengawasan Intern di lingkungan Kementrian Agama FUNGSI Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern dilingkungan Kemenag Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern dilingkungan Kemenag Pelaksanaan pengawasan intern di Kemenag terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya Pelaksanaan pengawasan intern di Kemenag terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Mentri Agama Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Mentri Agama 3

4 TUJUAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDRAL KEMENTRIAN AGAMA Terwujudnya percepatan menuju good governance dan clean goverment Terwujudnya percepatan menuju good governance dan clean goverment Terwujudnya kesamaan pemahaman langkah- langkah penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Terwujudnya kesamaan pemahaman langkah- langkah penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Terwujudnya sistem pengendalian intern melalui pendekatan agama Terwujudnya sistem pengendalian intern melalui pendekatan agama Mningkatnya keselarasan pelaksanaan tugas pengawan dengan instansi terkait Mningkatnya keselarasan pelaksanaan tugas pengawan dengan instansi terkait 4

5 SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDRAL KEMENTRIAN AGAMA Susunan organisasi Inspektorat Jendral terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jendral Sekretariat Inspektorat Jendral Inspektorat Wilayah I Inspektorat Wilayah I Inspektorat Wilayah II Inspektorat Wilayah II Inspektorat Wilayah III Inspektorat Wilayah III Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Investigasi Inspektorat Investigasi Kelompok jabatan Fungsional Auditor Kelompok jabatan Fungsional Auditor 5

6 SASARAN AUDIT dengan TUJUAN TERTENTU Kasus-kasus pelanggaran peraturan disiplin PNS. Kasus-kasus pelanggaran peraturan disiplin PNS. Dugaan tindak pidana korupsi. Dugaan tindak pidana korupsi.  Pelaksanaan audit investigasi bersumber pada hasil temuan dari audit kinerja, informasi pengaduan masyarakat, temuan/hasil pengembangan investigasi 6

7 TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU Kasus-kasus pelanggaran peraturan disiplin PNS. Kasus-kasus pelanggaran peraturan disiplin PNS. Dugaan tindak pidana KORUPSI. Dugaan tindak pidana KORUPSI.  Pelaksanaan audit investigasi bersumber pada pendalaman dari audit kinerja dan informasi pengaduan masyarakat (Dumas)  Audit Itjen terhadap kasus pengadaan Al Quran dan bantuan laboratorium komputer yang saat ini tengah ditangani KPK dan Kejaksaan Agung membuktikan bahwa Eksistensi Inspektorat Jenderal cukup baik turut melaksanakan pemberantasan korupsi. 7

8 APA ITU KORUPSI ? Asal kata Korupsi Asal kata Korupsi Korupsi berasal dari bahasa latin coruptio atau coruptus dari bahasa latin turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris corrupt; Perancis corruption; Belanda corruptie; dan Indonesia korupsi Arti kata Korupsi Arti kata Korupsi Korup : busuk; palsu; suap (Kamus Belanda-Ind) buruk; rusak; menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan jabatan utk kept pribadi (Kamus Hukum, 2002) 8

9 CIRI-CIRI KORUPSI Dilakukan lebih dari satu orang; Dilakukan lebih dari satu orang; Merahasiakan motif; ada keuntungan yang ingin diraih; Merahasiakan motif; ada keuntungan yang ingin diraih; Berhubungan dengan kekuasaan/ kewenangan tertentu; Berhubungan dengan kekuasaan/ kewenangan tertentu; Berlindung di balik pembenaran hukum; Berlindung di balik pembenaran hukum; Melanggar kaidah kejujurandan norma hukum; Melanggar kaidah kejujurandan norma hukum; Menghianati kepercayaan. Menghianati kepercayaan. 9

10 FAKTOR PENYEBAB KORUPSI Penegakan hukum tidak konsisten; Penegakan hukum tidak konsisten; Penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan Penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan Rendahnya pendapatan penyelenggara negara; Rendahnya pendapatan penyelenggara negara; Kemiskinan, keserakahan; Kemiskinan, keserakahan; Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah; Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah; Budaya permisif/ serba membolehkan, tidak mau tahu; Budaya permisif/ serba membolehkan, tidak mau tahu; Gagalnya pendidikan agama dan etika Gagalnya pendidikan agama dan etika 10

11 3 UNSUR PEMBENTUK PEMBERANTASAN KORUPSI Pencegahan (anti korupsi/ preventif); Pencegahan (anti korupsi/ preventif); Penindakan (penanggulangfan/ kontrakorupsi/ represif); Penindakan (penanggulangfan/ kontrakorupsi/ represif); Peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat. 11

12 PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN PENDEKATAN AGAMA Menanamkan nilai-nilai ajaran agama dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari 12

13 JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI 13 NONO JENIS KORUPSIPELAKUNYADASAR HUKUM 1Dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain Setiap orangPs.2 2Menyalahgunakan kewenangan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara Ps. 3 3Suap (memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelengara negara, hakim, advokat) Setiap orangPs 5, 6 4Perbuatan curangBadan usaha atau perorangan PS 7 5Menggelapkan, memalsu, merusak, menghilangkan, menghancurkan : uang, barang, akta, surat, atau daftar untuk pemeriksaan administrasi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Badan usaha atau perorangan Ps 11, 12

14 14 NOJENIS KORUPSIPELAKUNYADASAR HUKUM 6Menerima hadiah atau janjiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Badan Usaha, atau perorangan Ps 11, 12 7GratifikasiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Ps 12B 8Memberi hadiah atau janjiSetiap orangPs 13 9Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi a. Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi Setiap orangPs. 21 LANJUTAN………………

15 15 NOJENIS KORUPSIPELAKUNYADASAR HUKUM b. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar pada saat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi Setiap orangPs 22 c. Laporan palsu, merusak atau menghancurkan barang sitaan, memaksa orang untuk mengaku, menyuruh orang menunjukkan dokumen rahasia Setiap orang, Pegawai Negeri Ps. 23 d. Larangan menyebut nama dan alamat pelapor SaksiPs. 24 LANJUTAN……………..

16 LANGKAH-LANGKAH MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) Mengeluarkan Regulasi khususnya yang terkait dengan peningkatan kinerja dan mencegah penyimpangan Mengeluarkan Regulasi khususnya yang terkait dengan peningkatan kinerja dan mencegah penyimpangan Mencanangkan Program Zona Integritas bebas dari Korupsi Mencanangkan Program Zona Integritas bebas dari Korupsi 16

17 ZONA INTEGRITAS (ZI) Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 17

18 WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya 18

19 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya; 19

20 PETA ZI, WBK, WBBM ZONA INTEGRITAS (K/L/PEMDA) (UNIT KERJA/SATUAN KERJA) WBBM WBK

21 PEMENUHAN INDIKATOR PROSES ZI MENUJU WBK/WBBM NOUNSUR INDIKATOR PROSESBOBOT (%) 1Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas5 2Pemenuhan Kewajiban LHKPN6 3Pemenuhan Akuntabilitas kinerja6 4Pemenuhan Kewajiban Laporan keuangan5 5 Penerapan Kebijakan Disiplin PNS *)5 6Penerapan Kode Etik Khusus4 7 Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik *)6 8Penerapan whistle blower system Tindak Pidana Korupsi6 9Pengendalian gratifikasi6 10Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest)6 11Kegiatan Pendidikan/ Pembinaan & Promosi Anti Korupsi6 12 Pelaksanaan saran perbaikan yg diberikan o/ BPK/KPK/APIP5 13Kebijakan pembinaan purna tugas *)4 14Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK6 15Promosi jabatan secara terbuka *)3 16Rekruitment secara terbuka3 17Mekanisme Pengaduan Masyarakat6 18E-Procurement6 19Pengukuran Kinerja *)3 20Keterbukaan Informasi Publik3 100 %

22 Tahapan pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM Penandatanganan Pakta Integritas Penca- nangan Proses pembangunan ZI Penilaian TPI WBK UsulanPenilaian TPN WBBM 20 PROGRAM KEGIATAN Reviu TPN Indikator proses Indikator hasil Fasilitasi/dorongan dari UPI dan UPbI Penetapan oleh Pimp. K/L/P Diusulkan oleh Pimp. K/L/P (maks. 2 unit) Indikator proses Indikator hasil Penetapan oleh Menteri PAN dan RB Lulu s Tidak lulus Catatan : Penetapan WBK/WBBM berlaku satu tahun, dan dpt dicabut apabila terbukti ada hal-hal yg menggugurkan indikator. < 30 agst. WDP – BPK SAKIP C- MENPAN SEREMONIAL 9 DESEMBER – HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA WDP – BPK SAKIP C- MENPAN Permen 60/12 Eval TPN

23 Rekomendasi Hukuman Disiplin PNS sd Tahun Rekomendasi Hukuman Disiplin (233 orang): Berat69Orang Sedang86Orang Ringan78Orang 2. Rekomendasi Yang Sudah DPK (233 orang): Berat6969Orang Sedang86Orang Ringan78Orang 23

24 24


Download ppt "PENGAWASAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU MENUJU ZONA INTEGRITAS PENGAWASAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU MENUJU ZONA INTEGRITAS HEFFINUR,SH,M.Hum Inspektur."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google