Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Silaturrahim dan Pembinaan Pegawai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dr. H. Moch. Jasin, MM. Inspektur Jenderal Kemenag RI Kanwil.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Silaturrahim dan Pembinaan Pegawai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dr. H. Moch. Jasin, MM. Inspektur Jenderal Kemenag RI Kanwil."— Transcript presentasi:

1 Silaturrahim dan Pembinaan Pegawai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dr. H. Moch. Jasin, MM. Inspektur Jenderal Kemenag RI Kanwil Kemenag Provinsi Banten Jumat, 20 Desember 2013

2 SASARAN PENGAWASAN NASIONAL (DITETAPKAN OLEH MENPAN DAN RB) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Target IPK Tahun 2014 “5” dan Opini BPK (WTP) Tahun 2014 Pusat 100% dan Pemda 60% Meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan negara Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang Penerapan SPI Peningkatan peran APIP sebagai quality assurance dan consulting Peningkatan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaaan keuangan negara

3 TUJUAN PENGAWASAN NASIONAL 1. Mendorong reformasi birokrasi di bidang pengawasan, khususnya yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 2.Menetapkan arah Kebijakan dan Program Pengawasan Intern Pemerintah pd tahun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 3.Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 4.Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah melalui sinergi pengawasan yang dilakukan oleh APIP; 5.Menjadi dasar penyusunan Jakwas Tahunan dan PKPT masing-masing APIP Tahun

4 VISI DAN MISI ITJEN Visi Menjadi Pengendali dan Penjamin Mutu Kinerja Kementerian Agama Misi 1.Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan independen 2.Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi 3.Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan 4.Meningkatkan peran sebagai konsultan dan katalisator peningkatan kinerja 5.Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan 6.Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui pengawasan dengan pendekatan agama (PPA) 7.Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi 8.Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan

5 TUGAS INSPEKTORAT JENDERAL Quality Assurance; Consulting Partner; Early Warning System; Strengthening of Public Services.

6 DASAR HUKUM 1.UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2.UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3.UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; 4.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5.PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 6.Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7 7. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 8.Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi; 9.Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; 10.Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan K/L dan Pemerintah Daerah; 11.Peraturan MENPAN & Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan Pemerintahan Daerah.

8 8 ? KORUPSI Menurut berbagai hasil survei nasional & internasional, gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu mutu pelayanan publik, country risk, dan daya saing negara secara keseluruhan (dalam arti apakah suatu negara menjadi tujuan investor) IPK, Indeks Persepsi Korupsi – TI 2011 Skor 3.0 Ranking 111 dari 180 negara Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis – World Bank Perlu 12 prosedur, 151 hari, dan biaya 130,7% dari income perkapita Sbg pembanding : Korsel juga dg 12 prosedur, hanya perlu 22 hari & biaya 17,7% PERC Skor 9.2 Predikat negara terkorup se Asia Pasifik Global Competitiveness Index dr WEF Skor 4.26Ranking ke-50 The World Competitiveness Scoreboard IMD Kita di posisi/ranking 59, hanya satu tingkat di atas Venezuela. Studi LPEM – FEUI 2005 Kita perlu 16 hr hny utk mengurus izin keselamatan kerja, 26 hr untuk izin gangguan, 27 hr untuk izin prinsip, ….43 hr untuk izin lingkungan hidup

9 9 Definisi Korupsi Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) - Latin Robert Klitgaard : korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Transparency International : Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Transparency International

10 Peraturan perundangan belum memadai Sistem penyelenggaraan negara, pengelolaan dunia usaha, dan masyarakat yang tidak mengindahkan prinsip 2 good governance Sikap permisif Terhadap korupsi Sikap permisif Terhadap korupsi Lemahnya law enforcement Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan Beragam sebab lain Korupsi sulit dibasmi dan makin merajalela Tim Anti Korupsi ! Tinjauan Korupsi di Indonesia

11 11 POLA UMUM KORUPSI Penyalahgunaan Wewenang Abuse of discretion Bisnis Orang Dalam Insider Trading Nepotisme Nepotism Sumbangan ilegal Illegal Contribution Pemalsuan Fraud Penyuapan Bribery Penggelapan Embezzlement Komisi Commission Pemerasan Extortion Pilih Kasih Favoritism Bagaimana & darimana UANG-BARANG-FASILITAS Hasil korupsi diperoleh Sumber: Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP),

12 1.SDM aparatur (Jumlah, kompetensi, penyebaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Etos kerja dan Kesejahteraan rendah 2.Kelembagaan/organisasi (gemuk, tidak proporsional dan banyak lembaga ekstra struktural) 3.Ketatalaksanaan atau business process ( rumit dan belum ada SOP) DIHADAPKAN PADA TUNTUTAN MASYARAKAT AGAR PEMERTH MELAKS GOOD GOVERNANCE 1.Tingginya kebocoran keuangan Negara 2.Tingginya tingkat korupsi, 3.Dunia Usaha masih Korup 4.Pelayanan publik yg masih buruk 5.Rendahnya daya saing nasional LATAR BELAKANG (Kondisi Obyektif Birokrasi di Indonesia)

13 Alasan Rendahnya Kinerja Alasan rendahnya Integritas Besarnya Peluang Untuk Menyimpang - Gaji tidak memadahi - Tidak ada Tunjangan Prestasi Kerja - Tidak ada kontrak kinerja - Kompetensi yang rendah - Rendahnya integritas moral - Kurangnya kualitas Pembinaan moral - Minimnya figur contoh (role model) - Poor Mnagement System - Tidak adanya SOP - Aturan Kode Etik yang tidak tegas - Sikap permisif terhadap perilaku menyimpang - Pengawasan internal yg tidak berfungsi - Tingginya penyimpangan (korupsi) Mendasar Reformasi Birokrasi Sistemik Kondisi Sumberdaya Aparatur

14 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 / 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – Lampiran UU RI No. 17/2007 Bab IV.1.2, huruf E angka 35, menyatakan : Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Perpres No.7/ Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance) - Peningkatan Supervisi dan Akuntabilitas Aparatur Negara - Restrukturisasi Lembaga dan Manajemen - Peningkatan Manajemen SDM - Peningkatan mutu Pelayanan Publik DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

15 PENTINGNYA REFORMASI BIROKRASI ( SEBAGAI MANAJEMEN PERUBAHAN) Reformasi Birokrasi adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, efisien, efektif dan produktif) penyempurnaan sistem atau tatakelola PERUBAHAN PERILAKU

16 LANJUTAN (Pentingnya Reformasi Birokrasi) Penghematan anggaran negara Optimalisasi alokasi sumber daya Optimalisasi kinerja Peningkatan mutu pelayanan Perbaikan sistem Pencegahan korupsi

17  UUD NEGARA RI 1945  UNDANG-UNDANG, PP & PERPRES  GLOBALISASI  POLEKSOSBUDTEK LINGKUNGAN STRATEGIS 1.Belum bersih dari Praktek KKN 2.Jumlah Kompetensi/ distribusi tidak sesuai 3.Prosedur rumit 4.Pelayanan belum Profesional 5.Masalah sentralisasi/desentralisasi,dekosentrasi/otonomi daerah  Political will pem.  Tuntutan masy.  Kepercayaan LN KONDISI BIROKRASI SAAT INI BIROKRASI YG BERSIH, EFISIEN, EFEKTIF, PRODUK- TIF DAN SE- JAHTERA POLA PIKIR REFORMASI BIROKRASI BERDAYA SAING NASIONAL SUBJEKOBJEKMETODE LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF LSM (Supra dan Infra Struktur 1) Mindset & Cultural Set 2)Sistem Manajemen RESTRUKTURISASI SIMPLIFIKASI & OTOMATISASI RASIONALISASI & REALOKASI PENERAPAN NILAI2 BUDAYA ORGANISASI PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOV) PELAYANAN YG PRIMA Daya Saing Nasional dorong pertumbuha n ekonomi

18 PERAN LAN DALAM REFORMASI BIROKRASI Sasaran umum: mengubah pola pikir dan budaya kerja Secara khusus mencakup area sbb:

19 Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi No.PROSESPROGRAM DAMPAK 1. Merubah/memperbaiki kelembagaan; budaya organisasi; ketatalaksanaan, regulasi, SDM kajian sistem oleh LAN & instansi terkait pada aspek kelembagaan, tatalaksana, regulasi, SDM; kerjasama/koordinasi instansi terkait Organisasi yg tepat ukuran dan tepat fungsi Sistem yg berdasar good governence Regulasi yg tidak tumpang tindih & SDM yg Kompeten 2. Membangun kepercayaan masyarakat Manajemen perubahan Perubahan sikap dan perilaku pegawai, dunia usaha dan masyarakat, sesuai peranan masing- masing 3. Mendorong partisipasi pegawai, dunia usaha dan masyarakat Manajemen perubahanPerubahan sikap dan perilaku pegawai, dunia usaha dan masyarakat, sesuai peranan masing- masing 4. Mengubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai kerja Mengentaskan kemiskinan Penataan sistem manajemenPerbaikan ketatalaksanaan dan peningkatan sistem pengawasan 5. Memperkuat sistem pengelolaan SDM Pembangunan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan merit SDM yang tepat kualitas dan kuantitas dengan sistem remunerasi yang layak dan adil.

20 TAHAPAN IMPLEMENTASI TEKNIS REFORMASI BIROKRASI No.PROGRAMAKTIVITAS 1.Performance Review Evaluasi tkt EEP (Efisiensi, Efeivitas dan Produktivitas) seluruh satuan organisasi, termasuk Identifikasi keluhan dan harapan masyarakat, serta Apa yang telah dilakukan kementerian/Lembaga 2. Penyusunan Rancangan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga th 2015/2025 Berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan instansi terkait unt menyusun rancangan RB 3.Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan penyusunan peta jabatan, job description, spesifikasi jabatan, pengukuran beban kerja, klasifikasi jabatan, persyaratan/kompetensi jabatan, job grading dan assesment pegawai 4.Penyusunan/penyempurnaan SDM Aparatur Berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan instansi terkait unt penyusunan SDM 5.Penyempurnaan Ketatalaksanaa (business process) Penyusunan SOP yang efektif dan efisien dg Menggunakan teknologi informasi 6.Penetapan Key Performance Indicator Setiap unit kerja atau jabatan 7.Evaluasi tahapan pelaksanaan RBUsulan remunerasi, tunj kinerja, job pricing, evaluasi perodik secara terpadu (integrated)

21 POSISI ORGANISASI SAAT INI KESENJANGAN PENILAIAAN/EVALUASI KINERJA ORGANISASI ALUR KERJA FUNGSI & PROSES STRUKTUR ORGANISASI KOMPETENSI NILAI-NILAI BUDAYA ORGANISASI & POSTUR BIROKRASI YANG DIINGINKAN PROFIL ORGANISASI 2015 PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS) MANAJEMEN PERUBAHAN : PROSES SOSIALISASI PENATAAN SISTEM PEMBANGUNAN INFRA STRUKTUR PENYUSUNAN REGULASI PEMBANGUNAN SISTEM MANAJEMEN SDM BERBASIS KINERJA PENGUATAN BIRO KEPEGAWAIAN PENGUATAN BIRO DIKLAT DATABASE PEGAWAI PERBAIKAN SARANA & PRASARANA ATURAN dan KEBIJAKAN PENEGAKAN KEDISIPLINAN PENGAWASAN INTERNAL Dasar Hukum Kondisi Obyektif LATAR BELAKANG Tahapan, program dan aktivitas yang harus dilakukan Lembaga PROSES REFORMASI BIROKRASI Perubahan pola pikir Perubahan budaya kerja Perubahan perilaku SASARAN Kerangka Implementasi Teknis Reformasi Birokrasi

22 Keberhasilan upaya pencegahan korupsi kurang optimal. Salah satunya : Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Diktum ke 5, dari Inpres 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya. LATAR BELAKANG PEMBERANTASAN KORUPSI Sinergi keduanya menghasilkan detterence effect dan dampak besar serta berjangka panjang PI 1 1 PENINDAKAN a.Detterence Effect b.Berdampak Kecil c.Jangka Pendek PENCEGAHAN 1.Dampak besar 2.Jangka panjang 3.Kurang hasilkan detterence effec 3 3 WBKZIPI Dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu MODELZI

23 PENGERTIAN UMUM Pada pedoman ini, yang dimaksud dengan : 1). Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya;

24 3)Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya; 4)Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan K/L dan Pemda serendah-rendahnya Eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat; PENGERTIAN UMUM (Lanjutan)....

25 PETA ZI, WBK, WBBM ZONA INTEGRITAS (K/L/PEMDA) (UNIT KERJA/SATUAN KERJA) WBBM WBK

26 PAKTA INTEGRITAS DAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2011 Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2011 Pakta Integritas Pulau Integritas/ Bebas Dari Korupsi Pakta Integritas Di masa depan nanti, Pakta Integritas akan menjadi best practices di semua lini pembangunan. Pemerintahan Indonesia masa depan, Insya Allah, akan makin bersih dari semua wujud tindak pidana KKN (Presiden RI, 14/08/2009)

27 PENANDATANGANAN DOKUMEN : PENETAPAN UNIT KERJA BERINTEGRITAS MENUJU : PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN : PERMEN PAN 60/2012 PERMEN PAN 49/2011 K/L dan Pemda Melakukan Tahapan AMANAT : INPRES 17/2011 AMANAT : 1.INPRES 5/ INPRES 17/2011

28 Tahapan pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM Penandatanganan Pakta Integritas Penca- nangan Proses pembangunan ZI Penilaian TPI WBK UsulanPenilaian TPN WBBM 20 PROGRAM KEGIATAN Reviu TPN Indikator proses Indikator hasil Fasilitasi/dorongan dari UPI dan UPbI Penetapan oleh Pimp. K/L/P Diusulkan oleh Pimp. K/L/P (maks. 2 unit) Indikator proses Indikator hasil Penetapan oleh Menteri PAN dan RB Lulus Tidak lulus Catatan : Penetapan WBK/WBBM berlaku satu tahun, dan dpt dicabut apabila terbukti ada hal-hal yg menggugurkan indikator. < 30 agst. WDP – BPK SAKIP C- MENPAN SEREMONIAL 9 DESEMBER – HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA WDP – BPK SAKIP C- MENPAN Permen 60/12 Eval TPN

29 PEMENUHAN INDIKATOR PROSES ZI MENUJU WBK/WBBM NOUNSUR INDIKATOR PROSESBOBOT (%) 1Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas5 2Pemenuhan Kewajiban LHKPN6 3Pemenuhan Akuntabilitas kinerja6 4Pemenuhan Kewajiban Laporan keuangan5 5 Penerapan Kebijakan Disiplin PNS *)5 6Penerapan Kode Etik Khusus4 7 Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik *)6 8Penerapan whistle blower system Tindak Pidana Korupsi6 9Pengendalian gratifikasi6 10Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest)6 11Kegiatan Pendidikan/ Pembinaan & Promosi Anti Korupsi6 12 Pelaksanaan saran perbaikan yg diberikan o/ BPK/KPK/APIP5 13Kebijakan pembinaan purna tugas *)4 14Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK6 15Promosi jabatan secara terbuka *)3 16Rekruitment secara terbuka3 17Mekanisme Pengaduan Masyarakat6 18E-Procurement6 19Pengukuran Kinerja *)3 20Keterbukaan Informasi Publik3 100 %

30 1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas diberlakukan untuk pimpinan dan seluruh pejabat/pegawai K/L dan Pemda. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas merupakan titik awal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

31 2. Pemenuhan Kewajiban LHKPN Pemenuhan kewajiban LHKPN merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan azas transparansi yang wajib bagi aparatur negara. LHKPN merupakan upaya awal untuk mengindentifikasi illicit enrichment sebagaimana dimaksud dalam UNCAC 2003.

32 3. Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja Penerapan azas akuntabilitas kinerja dalam bentuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja merupakan alat bantu yang efektif untuk mengarahkan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah maupun jangka pendek. Dengan demikian, peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi dapat dibatasi.

33 4. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Keuangan Ketentuan pelaporan keuangan yang seragam menjamin ketertiban penyajian laporan keuangan, sehingga informasi keuangan instansi dapat digunakan sebagai alat untuk memantau, mengawal, dan mengawasi terjadinya indikasi penyimpangan secara efektif.

34 5. Penerapan Disiplin PNS Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak diikuti atau dilanggar dijatuhi hukuman, hal ini perlu diterapkan secara konsisten dan kontinyu untuk mengurangi terjadinya korupsi.

35 6. Penerapan Kode Etik Khusus Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya, termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di lingkungan organisasi tempatnya bekerja perlu diatur secara jelas dengan tujuan menghindari sikap dan tingkah laku koruptif.

36 7. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Pelayanan Publik adalah pelayanan kepada masyarakat (publik) baik langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan dengan baik (secara prima) sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

37 8. Penerapan Whistleblower System Tindak Pidana Korupsi Dalam rangka meningkatkan partisipasi pegawai untuk melaporkan tindak pidana korupsi di tempatnya bekerja yang diketahuinya, perlu dibangun sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi (whistleblower system) untuk menindaklanjuti laporan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor.

38 9. Pengendalian Gratifikasi Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

39 10. Penanganan Benturan Kepentingan Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terutama yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya.

40 11. Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan aksi/kampanye anti korupsi yang bertujuan menggugah semangat anti korupsi di lingkungan pegawai.

41 12. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/APIP Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas saran- saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP

42 13. Penerapan Kebijakan Pembinaan Purna Tugas Kebijakan ini mengatur kegiatan di lingkungan suatu instansi pemerintah, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh mantan personil, baik yang berstatus pensiun maupun yang masih aktif namun telah beralih tugas ke instansi lainnya, dengan tujuan menghindari terjadinya tindak pidana korupsi

43 14. Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK Pimpinan instansi pemerintah wajib meminta kepada PPATK untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungannya yang akan dipromosikan sebagai pejabat eselon I dan eselon II. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pejabat yang dipromosikan terlibat dalam tindak pidana korupsi.

44 15. Rekrutmen Secara Terbuka Pelaksanaan rekrutmen secara terbuka dilakukan secara jujur, objektif, dan transparan yang bertujuan untuk menjaring sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sejak awal karir pegawai negeri sipil.

45 16. Promosi Jabatan Secara Terbuka Promosi jabatan secara terbuka bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang berasal dari lingkungan internal ataupun eksternal melalui kompetisi yang sehat, terutama untuk jabatan struktural eselon I dan eselon II. Promosi untuk jabatan struktural eselon I dan eselon II untuk PNS yang berasal dari eksternal dilaksanakan apabila di lingkungan internal tidak terdapat PNS yang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diisi. Hal ini sesuai dengan pembinaan karir tertutup dalam arti negara.

46 17. Mekanisme Pengaduan Masyarakat Mekanisme pengaduan masyarakat yang dimaksudkan dalam Pedoman ini adalah mekanisme pengaduan masyarakat yang dikhususkan kepada masalah maladminstrasi.

47 18. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e- procurement) bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kehematan, dan efektifitas pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah.

48 19. Pengukuran Kinerja Individu Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku. Tujuan pengukuran kinerja individu adalah untuk mendorong peningkatan peran, kompetisi, dan kemampuan individu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

49 20. Keterbukaan Informasi Publik Tujuan keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

50 INDIKATOR HASIL WBK/WBBM NOUNSUR INDIKATOR HASILWBKWBBMKETERANGAN 1Nilai indeks integritas *)≥7,0 2Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik≥550 3 Persentase kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%) 0%0% 4Persentase maksimum temuan in-efektif3%3% 5Persentase maksimum temuan in-efisien5% 6 Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan keuangan 1%1% 7 Persentase pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti **) 5% 8 Persentase pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi 0% *) Penerapan menunggu persetujuan dari KPK **) Khusus masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja  Pengaduan yg telah >60 hari  Dalam 2 tahun terakhir  Berdasarkan penilaian APIP & BPK

51 NOUNSUR PENILAIAN BOBOT (%) 1. Pemenuhan30 2. Kualitas50 3. Implementasi20 KOMPONEN PENILAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI (INDIKATOR PROSES)

52 PASAL 12 B (1)Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a.yang nilainya Rp ,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b.yang nilainya kurang dari Rp ,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

53 PASAL 12 B (2)Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp ,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (satu miliar rupiah).

54 DUMAS ONLINE (Pengaduan Masyarakat) DUMAS ONLINE (Pengaduan Masyarakat) Kirim Ke: INSPEKTUR JENDERAL (IRJEN) KEMENTERIAN AGAMA RI Jl. RS. Fatmawati No. 33A Cipete Jaksel Telp. (021) Fax. (021)

55


Download ppt "Silaturrahim dan Pembinaan Pegawai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dr. H. Moch. Jasin, MM. Inspektur Jenderal Kemenag RI Kanwil."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google