Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ILLEGAL LOGGING ACEH FOREST TIM KANTOR PROGRAM ACEH WWF INDONESIA Disampaikan pada seminar Problematika Illegal Logging Dalam Proses Rekonstruksi Aceh.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ILLEGAL LOGGING ACEH FOREST TIM KANTOR PROGRAM ACEH WWF INDONESIA Disampaikan pada seminar Problematika Illegal Logging Dalam Proses Rekonstruksi Aceh."— Transcript presentasi:

1 ILLEGAL LOGGING ACEH FOREST TIM KANTOR PROGRAM ACEH WWF INDONESIA Disampaikan pada seminar Problematika Illegal Logging Dalam Proses Rekonstruksi Aceh dan Pola Mengatasinya, 28 Juni 2006

2 DEFINISI ILLEGAL LOGGING

3 a.Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. c. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu. d.Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. d.Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Pengertian illegal logging sesuai dengan Inpres no 4 tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia

4 DASAR HUKUM ILLEGAL LOGGING 1.UU NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN 2.UU NO 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 3.UU NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUIMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 4.UUNO 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG 5.UU NO 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 6.UU NO 11 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN 7.PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN 8.PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1998 TENTANG KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM 9.INSTRUKSI PRESIDEN NO 4 TAHUN 2005TENTANG PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA 10.QANUN NO 14 TAHUN 2002 TENTANG KEHUTANAN PROVINSI NAD 11.QANUN NO 15 TAHUN 2002 TENTANG PERIJINAN KEHUTANAN PROVINSI NAD 12.QANUN NO 2O TAHUN 2002 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 13.QANUN NO 21 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 14.KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.456/Menhut-II/2004 TENTANG 5 (LIMA) KEBIJAKANPRIORITAS BIDANG KEHUTANAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU

5 SUBSTANSI YANG DIATUR DALAM INSTRUKSI PRESIDEN NO 4 TAHUN 2005TENTANG PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA 1.Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia 2.Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas dilingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya. 3.Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. 4.Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya. 5.Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya.

6 HUTAN ACEH 170/kpts-II/2000, tanggal 29 Juni 2000, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki luas 3.549.813,00 Fungsi Kawasan Luas (ha) Persentase (luas %) Kawasan Hutan Konservasi - Daratan - perairan 1.066.733 ha 852.633 ha 852.633 ha 214.100 ha 214.100 ha25,5 Kawasan Hutan Lindung (HL) 1.844.500 ha 1.844.500 ha55,30 Kawasan Hutan Produksi - Hutan Produksi Terbatas (HPT) - Hutan Produksi Tetap (HP) - Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) 37.300 ha 601.280 ha 0 ha 19,1 1,12 1,12 18,03 0,00 18,03 0,00 Luas Keseluruhan - daratan - daratan dan perairan 3.335.713 Ha 3.549.813 Ha 100

7 MASALAH HUTAN DI ACEH  ILLEGAL LOGGING (Pasca tsunami illegal logging semakin marak).  AKTIVITAS KONVERSI HUTAN KE PERUNTUKAN LAIN (Investasi Perkebunan skala besar baik sebelum dan yang akan datang, pembangunan jalan yang merusak kawasan hutan).  TERANCAM RUSAKNYA KAWASAN KONSERVASI DAN LINDUNG AKIBAT ILLEGAL LOGGING DAN PERDAGANGAN KAYU ILLEGAL(Penjualan kayu illegal dari Aceh keluar Aceh).  SISTEM PENGELOLAAN YANG EKSPLOITATIF (Berbasis ekonomi/PAD)  LEMAHNYA PENGAWASAN DAN KONTROL (KKN, SDM, dll).  REGULASI YANG TIDAK BERBASIS PADA PENGELOLAAN BERKELANJUTAN (Qanun 14 dan 15 ttg kehutanan dan perijinan kehutanan).  MINIMNYA AKSES MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN  KEBUTUHAN KAYU UNTUK REKONSTRUKSI (desakan untuk mempercepat pembangunan pemukiman dan sarana lainnya).  KONFLIK SATWA LIAR DAN MANUSIA (Gajah dan harimau)

8 DEFORESTASI HUTAN DI ACEH Penutupan Lahan RePPProTDephutPerubahan (1985)(1997)1985 - 1997 Ha(ha) Luas areal yang ditafsir 5.674.8005.669.345 Hutan3.882.3003.611.953270.347 % Hutan68,4 %63,7 %Laju Per tahun ± 20.796 ha Sumber:Data dan informasi kehutanan Provinsi NAD, pusat inventarisasi dan statistic kehutanan, Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, 2004 PropinsiKawasan hutan alamHutan yang sudahHutan yang sudah gundul (belum dialokasikan)Terdegradasi (Ha) Aceh2.360.7451.025.858362.835 Sumber:Fwi/GFW, 2001, Keadaan hutan Indonesia, Bogor, Indonesia: Forest Wacth Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Wacth

9 SITUASI ILLEGAL LOGGING SEBELUM DAN SESUDAH PASCA BENCANA DI ACEH SEBELUM BENCANA Kumpulan Berita Illegal Logging di NAD NoWaktuJudul BeritaSumber 13/9/2003Illegal Logging mulus ke MedanSerambi, hal 1 211/9/2003Lagi, Truk Bermuatan Kayu DitangkapSerambi, hal 2 312/9/2003Truk bawa 5 ton kayu illegal di tangkap di Aceh TimurWaspada, hal 13 426/10/2003Kodim 0103 tangkap 50 ton kayu illegalSerambi, hal 2 520/11/20032 truk kayu ditangkap, enam milik ketua DPRDSerambi, hal 1 631/1/2004Ditangkap, 1.779 kayu gelondonganSerambi, hal 7 714/2/2004Pemilik ribuan batangf kayu gelondongan masih misteriusSrambi, hal 7 820/3/200412 truk kayu illegal di kawal oknum perwira TNI ditangkapWaspada, hal 9 927/4/2004Makin menjadi-jadi, aksi penebangan liar di kawasan hutan NADKompas, hal 30 107/6/2004Resah akibat illegal logging, warga enam desa di Agara surati gubernurWaspada, hal 9 1112/9/2004Truk bawa 5 ton kayu illegal ditankap di Aceh TimurWaspada, hal 13 1212/11/2004Polres Persiapan Aceh Tamiang tankap 12 ton kayu hasil illegal loggingWaspada, hal 12 1323/11/2004Pencurian kayu kembali marak di Aceh BesarWaspada, hal 11 1430/8/2004Darurat militer berakhir, Illegal logging kembali marakWaspada, hal 9 1527/11/2004Tindak kilang sawmill penampung kayu illegal logging TNGLWasapada, hal 15

10 NoWaktuJudul BeritaSumber 118/3/2005Polres Tamiang sita ribuan ton kayu illegalWaspada, hal 12 215/4/200543 batang kayu hasil illegal logging di TNGL diamankanWaspada, hal 19 33/5/20055 pelaku illegal logging akan di seret ke pengadilanWaspada, hal 9 411/5/2005Perambahan hutan TNGL semakin menjadiWaspada, hal 16 512/5/2005Dishut NAD tangkap kayu illegal di hutan Aceh BesarHarian Analisa, hal 24 64/6/2005Illegal logging rambah hutan suaka alam singkilWaspada, hal 12 71/8/2005Aparat berwenang di belakang illegal loggingWaspada, hal 12 82/8/2005Illegal logging makin marak pasca tsunamiWaspada, hal 12 912/9/2005Di duga gunakan dokumen “aspal”, pencurian kayu Singkil menggilaSerambi Indonesia, hal 13 1021/9/2005Penebangan kayu kopontren Bireuen illegalSerambi Indonesia, hal 21 1121/9/2005Polisi tangkap dua truk kayu illegal logging di Aceh SelatanWaspada, hal 9 1223/9/2005Tim gabungan tangkap ratusan ton kayu illegalSerambi Indonesia, hal 12 1328/9/2005Penebangan liar rambah hutan lindung JanthoSerambi Indonesia, hal 1 1413/10/2005Perambahan hutan singkil berlanjutSerambi Indonesia, hal 11 1527/10/2005Polres Bireuen amankan enam ton kayu illegal logging tak bertuanWaspada, hal 9 159/11/2005Hutan Geumpang mulai di rambahWaspada, hal 9 Pasca bencana Kumpulan Berita Illegal Logging di NAD Keterangan:dihimpun dari berbagai media surat kabar antara lain: Harian Serambi Indonesia, Harian Waspada dan Kompas

11 Wilayah kasus Aktivitas Illegal logging NoWilayah 1Aceh Tamiang 2Aceh Timur 3Aceh Tenggara 4Singkil 5Aceh Besar 6Aceh Selatan 7Bireuen

12 Perhitungan kebutuhan kayu untuk pembangunan KeteranganUnit*) Volume kayu olahan**) Kebutuhan Bangunan rumah baru :83.799 unit670.392 m3 Perbaikan rumah :119.984 unit599.920 m3 Total Kebutuhan kayu untuk rumah :1.270.312 m3 Kebutuhan untuk pembuatan kapal :2.415 kapal29.295 m3 Kebutuhan sarana & prasarana:159.645 m3 Total kebutuhan kayu gergajian atau1.459.252 m3 equivalent dengan total kebutuhan kayu bulat : 2.918.504 m3 Sumber:Rancangan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias, Sumatera Utara, Buku II, Rencana bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, Maret 2005

13 Koordinad : N = 05º 12’ 18,8” E = 095º 17’ 54,5”. Tepi Kali Air terjun Pudeng. Foto diambil tanggal 19 September 2005, ± pukul 14.³º Wib. (Lhong, Aceh Besar). Sumber:Kelompok Kerja Advokasi Hutan Aceh, 2005 Koordinad : N = 05º 12’ 18,0” E = 095º 17’ 54,4”. Tepi Kali Air terjun Pudeng. Foto diambil tanggal 19 September 2005, ± pukul 14.ºº Wib. Sumber:Kelompok Kerja Advokasi Hutan Aceh, 2005 Koordinad : N = 05º 12’ 21,1” E = 095º 17’ 39,2”. Desa Cundien Foto diambil tanggal 19 September 2005, ± pukul 13.ºº Wib. Sumber:Kelompok Kerja Advokasi Hutan Aceh, 2005

14 Operasi bersama yang dilakukan oleh Mabes Polri dan aparat terkait aktivitas illegal logging di Kabupaten Aceh Tenggara, 27 – 31 Oktober 2005

15 ?

16 PENYEBAB ILLEGAL LOGGING 1.Masih terdapatnya kerancuan atau duplikasi antara peraturan perundangan satu dengan yang lainnya; 2.Ketidak seimbangan antara pasokan dan kebutuhan industri perkayuan; 3.Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan; 4.Lemahnya komitmen para pihak dalam mendukung upaya pemberantasan illegal logging; 5.Belum terbentuknya sistem penanggulangan gangguan hutan secara sinergi dan komprehensif.

17 UPAYA ALTERNATIF PEMBERANTASAN DI ACEH 1.IDIOLOGISASI ANTI ILLEGAL LOGGING MELALUI AWARNESS SECARA TERUS MENERUS 2.INTERVENSI POLITIK DARI PRESIDEN RI UNTUK MENDUKUNG PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING 3.REALISASI DAN IMPLEMENTASI GREEN PROVINCE 4.PEMBANGUNAN INFORMASI CENTER ILLEGAL LOGGING DI ACEH 5.PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING MELALUI LANGKAH – LANGKAH SEBAGAI BERIKUT: Langkah 1: Membangun kerangka kerja yang mendukung pelaksanaan pemberantasan illegal logging Langkah 2: Mengeluarkan pedoman yang jelas mengenai sumber-sumber kayu legal dan otoritas pemberi ijin, melalui proses konsultasi yang luas dan kesepahaman multi-pihak.

18 Langkah 3: Mengumpulkan informasi yang diperlukan dan menganalisanya untuk mendeteksi pelanggaran penebangan, pemrosesan dan pengangkutannya antara lain: 3.1. Mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran penebangan 3.2. Mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran pemrosesan 3.3. Mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran dalam pengangkutannya Langkah 4: Menyimpan informasi tentang pelanggaran penebangan, pemrosesan dan pengangkutannya Langkah 5: Mengungkapkan informasi tentang pelanggaran penebangan, pemrosesan dan pengangkutannya Langkah 6: Membuat rencana rasionalisasi industri perkayuan yang komprehensif Langkah 7: Meningkatkan jaminan kepemilikan bagi masyarakat local dan menawarkan alternatif sumber pendapatan Langkah 8: Mempromosikan perdagangan kayu legal Langkah 9: Membangun kapasitas untuk melaksanakan penegakan hukum Langkah 10: Merevisi undang-undang dan peraturan perundangan tingkat nasional/provinsi untuk memperkuat penegakan hukum


Download ppt "ILLEGAL LOGGING ACEH FOREST TIM KANTOR PROGRAM ACEH WWF INDONESIA Disampaikan pada seminar Problematika Illegal Logging Dalam Proses Rekonstruksi Aceh."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google