Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kode ETS102 Etika Sosial & Politik Priyatmoko Dirdjosuseno

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kode ETS102 Etika Sosial & Politik Priyatmoko Dirdjosuseno"— Transcript presentasi:

1 Kode ETS102 Etika Sosial & Politik Priyatmoko Dirdjosuseno

2 Etika, Modernitas, dan Demokrasi Priyatmoko Dirdjosuseno

3 Excellent with morality

4 Baruch Spinoza Dutch philosopher, 1632–1677 “All things excellent are as difficult as they are rare.” Ethics pt. 5 (1677) (translation by Edwin Curley)

5 TalkActionHabitCharacterCustomInstitution Perhatikan kata-kata dan tindakanAnda

6  Kesepakatan kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi (kedaulatan rakyat) dan menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari membawa konsekuensi dan menimbulkan tanggung jawab ;  Demokratisasi merupakan proyek besar membebaskan warga negara agar bisa menunaikan hak dan tanggung jawab sebagai rakyat berdaulat;  Politik menjadi wilayah terbuka: “siapa saja” setiap warga negara boleh masuk dan memanfaatkannya. Lahirnya makhluk-makhluk politik baru, peduli pada kehidupan bersama? Demokrasi = proyek pembebasan

7  Penyelenggaraan pemilu dan pemilukada menjadi sumber dinamika politik. Ada undangan untuk kontestasi antarelite secara terbuka, dan undangan partisipasi politik warga negara berskala luas;  Di satu sisi terjadi proses pluralisasi, perbedaan dipertegas, dan ada kecenderungan terjadi fragmentasi. Tetapi, di sisi lain juga terjadi kecenderungan inklusi, moderasi, koalisi, dan integrasi;  Banyak aspek kehidupan dicari kaitan politik dan dampak elektoralnya. Pemilukada = dinamika politik demokratis

8  Apa yang terjadi di ruang bebas bersama? ◦ Setiap orang berusaha mengekspresikan dirinya “secara penuh” – setiap orang ingin dan boleh menjadi dirinya sendiri, – mengaktualisasikan potensinya seoptimal mungkin, juga mengejar kepentingannya secara bebas? ◦ Orang saling menenggang perbedaan-perbedaan, kontrol sosial melemah? ◦ Terjadi persaingan adu cerdik, dan bersiasat untuk memenangi perebutan posisi dan sumber-sumber yang terbatas adanya? Saling mengalahkan dan mengorbankan? ◦ Ada kebutuhan untuk menjaga agar ‘ruang bersama’ tetap menjadi ‘ruang bebas bersama’: institusi keadilan, etika, budaya …. Politik = ruang bebas bersama

9 Demokrasi = proyek etis yang menimbulkan tanggung jawab, tantangan, dan problem etis?

10 Indeks Demokrasi Indonesia 2007  Provinsi Jawa Timur berada pada peringkat 15 di antara 33 provinsi di Indonesia;  Aspek atau variabel yang dinilai: ◦ Kebebasan Sipil ( Civil Liberties )= 62,3 ◦ Hak-hak Politik ( Political Rights )= 74,4 ◦ Lembaga-lembaga Demokrasi ( Democratic Institutions )= 48,1  Lembaga demokrasi mencakup: kualitas pemilu, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan indepensi pengadilan.

11  Masyarakat hierarkhis-paternalistik harus menjadi lebih terbuka dan egalitarian, juga desakralisasi kekuasaan;  Rasionalisasi budaya politik, orang kian dibiasakan untuk saling beradu dan menguji argumen-argumen, dan meningkatkan kemampuan mengantisipasi serta mengkalkulasi dampak suatu tindakan (bersama): mana yang benar (hak) dan yang baik (berguna), ….  Setiap orang harus meningkatkan kapasitasnya sebagai subyek politik: hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Demokratisasi = transformasi …

12  Proses-proses modernisasi ditandai oleh makin luasnya pemikiran rasional, khususnya rasionalisme instrumental, diferensiasi, dan individualisasi. Orang modern kian terdorong untuk memikirkan banyak hal berdasarkan asas kemanfaatnya. Pekerjaan dan institusi yang dikembangkan makin terspesialisasi, sehingga kehidupan sosial makin kompleks: ada saling ketergantungan tetapi juga otonomi relatif pada setiap bidang spesialisasi. Modernitas dan demokrasi

13  Setiap orang kian cenderung tak sekadar terikat pada satu kelompok, melainkan menjadi anggota dari banyak kelompok. Identitasnya tak sekadar melekat pada satu kelompok. Setiap orang berhubungan dengan banyak nilai, norma, dan harapan. Karena itu, setiap orang tak sekadar, bahkan tak bisa, merepresentasikan satu identitas kelompok secara penuh dan total. Pada akhirnya, individu menjadi lebih bebas dan kian penting perannya.  Perkembangan modernitas jelas berimplikasi politik. Modernitas dan demokrasi

14  Demokrasi menjadi tuntutan dan kebutuhan baru dalam masyarakat yang berkembang kian modern. Demokrasi memasilitasi modernitas – rasionalitas instrumental, diferensiasi, dan individualisasi – sekaligus berusaha menyelamatkan masyarakat modern melalui pengembangan institusi-institusi mediasi dan mereintegrasikannya;  Dalam demokrasi modern setiap orang diberi status sebagai warga negara yang bebas, setara, dan berdaulat. Demokrasi memperluas dan mengintensifkan proses-proses egalitarianisasi legal dan politik. Modernitas dan demokrasi

15  Egalitarianisasi (individualisasi), pluralisasi (diferensiasi), kontestasi dan instrumentalisme boleh jadi telah mengguncang tatanan kehidupan lama yang mengandaikan ketundukpatuhan kepada pemimpin (hirarkhis), kebersamaan (homogen), dan penghargaan pada simbol-simbol dan warisan kultural (sakralisasi). Secara demikian, modernitas dan demokrasi kadang diratapi sebagai biang kemerosotan & perpecahan kultural;  Tetapi, bagi mereka yang sebelumnya di pinggiran atau terpinggirkan (seharusnya?) perubahan ini disambut antusias sebagai kesempatan baru. Demokrasi & guncangan kultural?

16  Amartya Sen menyebut tiga dimensi universalitas nilai demokrasi: 1. Nilai intrinsik 2. Nilai instrumental 3. Nilai konstruktif Demokrasi = nilai universal

17  Dalam masyarakat demokratis modern, termasuk dalam praktik pemilukada, nilai-nilai baik yang diterima sebelumnya boleh jadi tak lagi diterima secara utuh, sebagian dipertanyakan dan diinterpretasi ulang;  Baik-buruk barangkali bukan lagi sesuatu yang bersifat esensialis atau substansi yang dipastibakukan, melainkan sesuatu yang harus bisa ditakar kadarnya, terutama berdasarkan asas kemanfaatannya. Artinya, bisa dinegosiasikan! Pemilukada merupakan proses dinamisasi etis dan kultural?

18  Pemilukada telah menjadi ajang penjajagan koalisi- koalisi politik: lintas golongan dan ideologi;  Pemilukada cenderung mengikis sikap-sikap tertutup, loyalitas sempit, ekstrem, dan arogansi;  Pemilukada kian mendorong masyarakat untuk melihat pejabat politik (publik) sebagai “ problem- solver-in-chief ” yang tidak kedap terhadap gugatan akuntabilitas: hukum, politik, administratif, finansial... Reformulasi etika & kultur politik

19 Teori Etika Demokratis  Etika kebebasan: kebebasan merupakan nilai moral utama dalam demokrasi yang, menurut Kant, harus dilaksanakan dengan “menghormati (moral) hukum” atau “menghormati tugas dan kewajiban”.  Utilitarian atau konsekuensialis: kebebasan harus lebih disandarkan pada manfaat, bukan sekadar hak. Menurut Bentham, kebebasan harus memberi manfaat yang terbanyak. Menurut J.S. Mill, kebebasan harus memberi manfaat terbaik, yang didasarkan pada pengalaman obyektif.  “Kebajikan praktis”: mengandalkan pada kemampuan manusia untuk melakukan penilaian secara tepat (seperti hakim).

20 Teori Etika Demokratis  Kita tidak bisa berharap untuk mencapai konsensus atas semua hal demi melindungi demokrasi. Jika kita telah mencapai konsensus seperti itu, barangkali kebebasan justru tidak lagi begitu penting lagi bagi kita. Kita memerlukan kebebasan justru ketika ada hal yang belum disepakati. Tetapi, kita semua harus berjuang untuk menemukan hubungan yang tepat antara kebebasan yang kita cari dan kebaikan yang harus kita temukan.  Perjuangan menemukan hubungan yang tepat antara kebebasan dan kebaikan, serupa dengan perjuangan menjamin hubungan optimal antara kesatuan ( unity ) dan perbedaan ( diversity ).

21  Setiap warga negara adalah subyek etik (kemampuan mengontrol diri sendiri, membatasi diri, dan memperhitungkan konsekuensi tindakan sendiri), dan subyek bersedia patuh, tundak, menghormati nilai dan kebaikan bersama, bahkan untuk mengkreasikan dan mengusahakan pemantapan dan institusionalisasinya;  Semakin tinggi status dan semakin penting atau strategis peran yang kita mainkan, semakin tinggi dan besar pula tuntutan tanggung jawab etisnya. Warga negara = subyek etik & kultural

22 Sudahkah kita mengenali dan menunaikan tanggung jawab etis dan kultural kita masing- masing?


Download ppt "Kode ETS102 Etika Sosial & Politik Priyatmoko Dirdjosuseno"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google