Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OPTIMALISASI DAN EFEKTIFITAS DEWAN KETAHANAN PANGAN (DKP) KABUPATEN/KOTA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN Nuhfil Hanani AR Aku sehat karena panganku cukup,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OPTIMALISASI DAN EFEKTIFITAS DEWAN KETAHANAN PANGAN (DKP) KABUPATEN/KOTA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN Nuhfil Hanani AR Aku sehat karena panganku cukup,"— Transcript presentasi:

1 OPTIMALISASI DAN EFEKTIFITAS DEWAN KETAHANAN PANGAN (DKP) KABUPATEN/KOTA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN Nuhfil Hanani AR Aku sehat karena panganku cukup, beragam, bergizi seimbang, aman, dan halal Aku sehat karena panganku cukup, beragam, bergizi seimbang, aman, dan halal DEWAN KETAHANAN PANGAN 2009

2 DAFTAR ISI 1.Lingkup Ketahanan Pangan 2.Indikator Ketahanan Pangan 3.Tugas Dewan Ketahahan Pangan 4.Bidang Yang Ditangani DKP 5.Organisasi DKP 6.Mekanisme Kerja DKP Daerah 7.Koordinasi Pelaksanaan 8.Penganggaran 9.Contoh Output DKP

3 Aspek Legal Uraian Ketersediaan pangan (pasal 2 PP ) Mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal Mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan Mengembangkan teknologi produksi pangan Mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif Distribusi pangan (pasal 4 PP ) Mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien; Mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan; Menjamin keamanan distribusi pangan. Cadangan pangan (pasal 5 PP ) Menginventarisasi cadangan pangan; Melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; Menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan. Diversifikasi Pangan (pasal 9 PP ) Meningkatkan keanekaragaman pangan; Mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan; Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Pencegahan pangan (pasal 10 PP ) Memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan; Memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan; Merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan Lingkup Ketahanan Pangan (PP No. 68 tahun 2002 )

4 Aspek Legal Uraian Uraian Penanggulangan pangan (pasal 11 PP ) Penanggulangan pangan melalui pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan; Penanggulangan pangan melalui peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan; Penanggulangan pangan melalui penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidak-mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan; Penanggulangan pangan melalui melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin. Pengendalian harga (pasal 12 PP ) Pengendalian harga melalui pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah; Pengendalian harga melalui pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; Pengendalian harga melalui penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif; Pengendalian harga melalui pengaturan kelancaran distribusi pangan. Meningkatkan peran masyarakat (pasal 13 PP ) Memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan; Membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan; Meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; Meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pengembangan SDM (pasal 15 PP ) Pendidikan dan pelatihan dibidang pangan; Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan; Penyuluhan pangan. LANJUTAN

5 ARAH PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN KE DEPAN ARAH PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN KE DEPAN Kemandirian Pangan : penurunan impor, peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga Kecukupan energi : kecukupan energi termasuk protein dan penurunan masy awan pangan Mutu Pangan: peningkatan mutu dan gizi mayarakat termasuk gizi mikro dan keamanan pangan Bisnis Pangan: pengembangan agroindusti pangan dan pangan lokal Kemandirian pangan WaktuWaktu OrientasiOrientasi Kecukupuan energi Bisnis pangan Orientasi kecukupan energi Orientasi kualitas pangan Orientasi bisnis pangan Kecukupuan energi Bisnis pangan Kecukupuan energi Bisnis pangan Mutu Pangan Mutu pangan Kita masih disini

6 Bidang Indikator Utcome Standar Ideal Ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah Kemandirian pangan Rasio impor terhadap kebutuhan maksimum 10 persen Peningkatan Ketersediaan energi perkapita Ketersediaan energi perkapita minimal Kilokalori/hari Peningkatan Ketersediaan protein perkapita Ketersediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari Peningkatan Jumlah cadangan pangan Jumlah cadangan pangan minimal 20 persen dari kebutuhan Berkembangnya Lembaga cadangan pangan pemerintah Provinsi dan kab/kota Adanya lembaga Cadangan Pangan pemerintah pada setiap Provinsi dan kab/kota Penguatan dan berkembangnya Lembaga cadangan pemerintah desa Adanya Lembaga cadangan pemerintah desa minimal 1 setiap kecamatan Penguatan dan berkembangnya Lembaga cadangan masyarakat Berkembangannya cadangan pangan masyarakat berbentuk lumbung pangan minimal 1 setiap kecamatan INDIKATOR KETAHANAN PANGAN

7 Bidang Indikator Utcome Standar Ideal Distribusi dan akses pangan Rendahnya perbedaan harga antar waktu Stabilitas harga pangan dengan perbedaan maksimum persen anara waktu normal dan tidak normal Kemandirian Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Jumlah LDPM mandiri pada setiap Gapoktan Ketersediaan sistem informasi harga pangan Adanya sistim informasi harga pangan harian Keragaman dan Keamanan pangan Kecukupan Energi per kapita/hari Angka Kecukupan Energi Minimal kkal/hari kecukupan Protein per kapita/hari Angka Kecukupan Energi Minimal 52 gram/hari Kecukupan Gizi mikro Kecukupan gizi mikro Kosumsi pangan hewani 18 kg/kapita/tahun Konsumsi beras 70 kg/kap/thn Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan Pola Pangan Harapan dengan Skore PPH 100 Penurunan Kasus keracunan pangan Jumlah kasus pelanggaran produk pangan 0 persen lanjutan

8 Bidang Indikator Utcome Standar Ideal Penanganan kerawanan pangan Penurunan balita gizi kurang dan buruk buruk Persen balita gizi kurang dan buruk buruk 0 persen Penurunan tingkat kerawanan masyarakat Persen kelaparan < 5 persen Sistem Informasi Kerawanan Pangan dan Gizi SKPG berkembang sampai tingkat desa Kelembagaan ketahanan pangan pedesaan Penguatan kelembagaan ketahanan pangan pedesaan Berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan tingkat desa ( Tim Pangan Kec/desa, posyandu, PKK, dll) Bisnis pangan Pengembangan bisnis pangan Berkembangnya bisnis pangan melalui pengembangan agroindustri pangan yang dapat akses pada pasar modern lanjutan

9 1.Meningkatkan produksi pangan domestik untuk mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal Kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari 2.Meningkatkan cadangan pangan minimal 20 persen dari kebutuhan melalui penyediaan cadangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa, serta cadangan pangan masyarakat untuk penyangga pangan nasional, penanganan kondisi darurat, peningkatan akses pangan masyarakat miskin dan rawan pangan, maupun untuk mengantisipasi gocangan yang berasal dari internasional 3.Menstabilnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen dengan perbedaan maksimum 10 persen 4.Mengembangkan sistem distribusi pangan berbasiskan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan mengembangkan informasi harga yang dapat diakses sampai pada level pedesaan 5.Menurunkan angka kelaparan minimal 1 persen per tahun khususnya prevalensi penduduk sangat rawan pangan (defisit konsumsi energy tingkat berat) sampai tercapainya kondisi kelaparan maksimal 5 persen SASARAN

10 6.Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, menurunkan konsumsi beras sampai 70 kg kapita/tahun serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan sampai 5 persen 8.Meningkatkan status gizi masyarakat dengan menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk turun minimal 1% per tahun sampai tercapainya kondisi gizi kurang dan buruk maksimal 2.5% 9.Memberdayakan kemandirian ketahanan pangan rumah tangga melalui pengembangkan kelembagaan ketahanan pangan dan gizi di pedesaan, khususnya PKK, Posyandu dan lembaga lain yang tumbuh di masyarakat 10.Mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi pada setiap propinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa. 11.Mengembangkan bisnis pangan melalui pengembangan agroindustri pangan skala UMKM yang dapat akses pada pasar modern dan meningkatkan SASARAN Lanjutan

11  Untuk melaksanakan koordinasi dan sinergi dalam pembangunan ketahanan pangan, karena : (a) pelakunya pemerintah dan masyarakat, dan bersifat lintas sektor  Dasar pembentukan adalah PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2006 Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan

12 1.Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah 2.Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan 3.Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan provinsi 4.Membantu dalam mempersiapkan pertanggung jawaban kepala daerah dalam bidang ketahanan pangan kepada legislatif dan masyarakat 5.Melaksanakan sistem pendataan dan informasi pangan dan gizi sebagai isyarat dini (early warning system) untuk antisipasi kerawanan pangan dan gizi masyarakat TUGAS DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA

13 Peningkatan akses pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan Peningkatan akses pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan Pengembangan dan pemantapan ketersediaan pangan Pengembangan dan pemantapan ketersediaan pangan Pengembangan dan pemantapan distribusi pangan Pengembangan dan pemantapan distribusi pangan Pengembangan dan pemantapan cadangan pangan Pengembangan dan pemantapan cadangan pangan Penganekaragaman pangan Penganekaragaman pangan Pencegahan dan Penanggulangan masalah pangan Pencegahan dan Penanggulangan masalah pangan Pengendalian harga Pengendalian harga Peningkatkan partisipasi masyarakat Peningkatkan partisipasi masyarakat Pemantapan Kelembagaan pangan Pemantapan Kelembagaan pangan Pengendalian Keamanan pangan Pengendalian Keamanan pangan Sistem Informasi kewaspadaan pangan dan Gizi Sistem Informasi kewaspadaan pangan dan Gizi Pengaturan prasarana dan sarana produksi pangan Pengaturan prasarana dan sarana produksi pangan Pengembangan Bisnis Pangan Pengembangan Bisnis Pangan LINGKUP TUGAS DKP KABUPATEN/KOTA

14 KETUA HARIAN WABUP/WAWALI/AS II POKJA AHLI Pengelola Sekretariat SEKRETARIS Kepala Badan/Kantor Ketahanan Pangan (ANGGOTA DKP) POKJA TEKNIS BUPATI/WALIKOTA ORGANISASI

15 15  Ada seorang Penanggung Jawab Sekretariat  Beranggotakan beberapa orang (tim asistensi) yang berasal dari setiap bidang (staf ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga, diversifiasi pangan, keamanan pangan, SKPG) Pengelola Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan

16 16 1.Perencanaan :  Penyusunan Rencana Tahunan  Penyusunan Agenda Kerja. 2.Pelaksanaan :  Penyelenggaraan rapat-rapat (Pleno, koordinasi, rapat harian, insidentil)  Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data.  Penyelenggaraan surat-menyurat.  Dokumentasi dan arsip  Kehumasan. 3. Koordinasi sosialisasi, pembinaan dan pemantauan 4. Evaluasi dan pelaporan  Evaluasi semester dan tahunan  Pelaporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan TUGAS SEKRETARIAT DKP

17 1.Membantu DKP dalam menghimpun, mengolah, dan menyajikan bahan dan agenda untuk perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan 2.Melakukan pengecekan lapang untuk perumusan kebijakan ketahanan pangan 3.Membantu menyususn draft rumusan kebijakan ketahanan pangan 4.Membantu untuk penyiapan bahan dalam pelaksanakan evaluasi dan pengendalian pamantapan ketahanan pangan 5.Menjadi tenaga pendamping untuk memberdayakan sekretariat DKP 6.Menjadi Tenaga Ahli atau nara sumber untuk pelatihan ditingkat kabupaten 7.Menjadi tenaga advokasi untuk pemantapan kelembagaan pangan TUGAS POKJA AHLI PADA TINGKAT KAB/KOTA POKJA AHLI DAPAT DIGANTIKAN OLEH TENAGA AHLI (2 ORANG) SECARA TETAP ATAU INSIDENTIL

18 Pojka Teknis Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu dalam:  Membantu DKP dalam menghimpun, mengolah, dan menyajikan bahan dan agenda untuk perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan  Melakukan pengecekan lapang untuk perumusan kebijakan ketahanan pangan  Membantu merumuskan kebijakan ketahanan pangan sesuai dengan sektornya  Mengimplementasikan kebijakan yang dirumuskan DKP dalam kegiatan pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan sektornya  Membantu untuk penyiapan bahan dalam pelaksanakan evaluasi dan pengendalian pamantapan ketahanan pangan sesusia dengan sektornya TUGAS POKJA TEKNIS

19  Ketersedian Pangan  Cadangan Pangan  Penanganan kerawanan pangan  Distribusi Pangan  Penganeka ragaman pangan dan mutu pangan  Peningkatan Peran Masyarakat  Sistem Informasi Kerawanan pangan dan Gizi POKJA TEKNIS DAPAT DIBAGI DALAM POKJA-POKJA PERLU DISESUAIKAN DENGAN KEPENTINGAN DAERAH

20 MEKANISME KERJA DKP DAERAH Ketua Dewan/Ketua Harian Pelaku Ketahanan Pangan: Masalah Fakta dan isu strategis Perubahan Lingkungan Strategis SEKRETARIAT DKP POKJAAHLI Rapat Teknis Telaahan Rekomendasi ( sekretaris DKP) Rapat koordinasi DKP (Ketua Harian) Rapat Pleno(Kepala Daerah) Draft Rekomendasi Teknis dan Operasional Kebijakan Ketahanan Pangan (Lintas pelaku/wilayah) Pembahasan/ konsultasi dengan daerah/dinas kab./kota Data dan Informasi Rapat Teknis persiapan Materi bahasan ( sekretaris DKP) Cek lapangan

21 Jenis Rapat PemimpinPeserta Frekuensi (kali/tahun) Rapat Teknis persiapan Materi bahasan Sekretaris DKP Sekretaris DKPTim Kecil (Pokja Ahli dan beberapa perwakilan dari Dinas yang terkait) Sesuai dengan kebutuhan Rapat Teknis Telaahan Rekomendasi Sekretaris DKP Perwakilan dari dinas/sektor Sesuai dengan kebutuhan Rapat koordinasi DKP Ketua Harian Kepala dinas/Badan yang terkait Minimal 3 kali Rapat Pleno Kepala Daerah Kepala dinas/Badan, Perwakilan DPR dan Camat Minimal 2 kali KEBUTUHAN RAPAT

22 o Prasarana dan sarana Kesekretariatan o Menghadiri dalam Pertemuan DKP pusat o Rapat Teknis penyiapan rapat koordinasi DKP penyusunan kebijakan ketahanan o Rapat Koordinasi kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah o Rapat Pleno DKP perumusan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah o Rapat Teknis dan koordinasi kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan o Rapat Teknis dan koordinasi dalam mempersiapkan pertanggung jawaban kepala daerah bidang ketahanan pangan kepada legislatif dan masyarakat o Penyusunan sistem pendataan dan informasi pangan dan gizi sebagai isyarat dini (early warning system) untuk antisipasi kerawanan pangan dan gizi masyarakat o Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan ANGGARAN DKP DAERAH

23 CONTOH KEGIATAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah a)Rencana Pembangunan Ketahanan Pangan Kab Apel b)Langkah Operasional Pemantapan Ketersediaan pangan c)Langkah Operasional Pengembangan Cadangan Pangan d)Langkah Operasional Pengembangan Diversifikasi pangan e)Langkah Operasional Pengentasan Masyarakat rawan pangan f)Langkah Operasional Pengendalian dan penanganan Gizi buruk g)Langkah Operasional Pengendalian distribusi pupuk h)Langkah Operasional Pengembangan distribusi pangan i)Langkah Operasional Pengembangan pangan lokal j)Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan sebagai perwujudan Implementasi kesepakatan Bupati seluruh Indonesia k)Roadmap pengentasan kemiskinan dan kerawanana pangan

24 CONTOH KEGIATAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan a)Menyusun pedoman umum Aliansi/Gerakan Masyarakat Mengikis Kerawanan Pangan b)Melakukan Sosialisasi di pemerintah desa dan tokoh masyarakat c)Membangun Kemitraan BUMN /perusahaan swasta besar untuk mengikis kerawanan pangan

25 CONTOH KEGIATAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan provinsi 1.Monitoring Program/Kegiatan Ketahanan Pangan 2.Monitoring masalah pangan dan gizi 3.Evaluasi dan pengendalian implementasi kebijakan/program/kegiatan ketahanan pangan 4.Evaluasi dan Monitoring distribusi pupuk 5.Evaluasi dan Monitoring distribusi dan informasi harga pangan pokok

26 CONTOH KEGIATAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA Melaksanakan sistem pendataan dan informasi pangan dan gizi sebagai isyarat dini (early warning system) untuk antisipasi kerawanan pangan dan gizi masyarakat 1.Penyusunan Peta Kerawanan Tingkat Desa 2.Pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan 3.Pemetaan potensi lumbung pangan masyarakat 4.Informasi harga pangan

27 CONTOH INFORMASI

28 KEMANDIRIAN PANGAN JATIM (Lanjutan)

29

30 KERAWANAN PANGAN LEVEL DESA PADA PETA KABUPATEN

31 Kemisikanan Tingkat desa Pada peta kabupaten

32

33 Bidang Indikator Outcome Standar IdealKondisi saat ini Ketersediaan pangan per kapita Ketersediaan energi perkapita Ketersediaan energi perkapita minimal Kilokalori/hari 2400 Kilokalori/hari (Melebihi) Ketersediaan protein perkapita Ketersediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari 61 gram/hari (Melebihi) cadangan panganJumlah cadangan pangan Jumlah cadangan pangan minimal 20 persen dari kebutuhan cadangan pangan beras pemerintah (4,38 %) Stabilisasi Harga Rendahnya perbedaan harga antara antar waktu Stabilitas harga pangan dengan perbedaan maksimum persen antara waktu normal dan tidak normal beras, gula dan minyak goreng < 10 % Keberadaan lembaga penstabil Harga Adanya Lembaga Penstabil Harga LUEP/LPG yang berperan mengamankan HPP, CONTOH EVALUASI KETAHANAN PANGAN

34 Bidang Indikator Outcome Standar IdealKondisi saat ini Sistem Informasi Kerawanan Pangan Ketersediaan sistem informasi harga pangan Adanya sistim informasi harga pangan harian Masih terbatas pada daerah pekotaan, belum sampai tingkat desa Peta Rawan Pangan Adanya Peta Rawan pangan desa Sudah, bahkan menjadi pelopor Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi SKPG berkembang sampai tingkat desa Hanya berkembang ada level propinsi, pada level kabupaten/ kota sampai desa belum berkembang Kerawanan Pangan masyarakat Penurunan balita gizi kurang dan buruk buruk Persen balita gizi kurang dan buruk buruk 0 persen Gizi buruk 4,8 persen Gizi kurang 12,6 persen Penurunan tingkat kerawanan masyarakat ( 70 % AKG) Persen kelaparan < 5 persen 13,88 persen Desa rawan pangan < 5 persen 13 persen

35 Bidang Indikator Outcome Standar IdealKondisi saat ini Mutu, penganekaragaman dan Keamanan pangan Kecukupan Energi per kapita/hari Angka Kecukupan Energi Minimal kkal/hari 1900 kkal/kapita/hari kecukupan Protein per kapita/hari Angka Kecukupan Minimal 52 gram/hari 62,3 gram/kapita/hari Kecukupan Gizi mikro Kecukupan gizi mikroBelum menjadi perhatian Kosumsi pangan hewani 18 kg/kapita/tahun3,56 kg/kapita/tahun. Konsumsi beras 70 kg/kap/thn94 kg/kap/thn Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan Pola Pangan Harapan dengan Skore PPH 100 Skore PPH yang dicapai 77,8 Penurunan Kasus keracunan pangan Jumlah kasus pelanggaran produk pangan 0 persen Tidak tersedia data

36 Bidang Indikator Outcome Standar IdealKondisi saat ini Kelembagaan ketahanan pangan Penguatan kelembagaan ketahanan pangan pedesaan Berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan tingkat desa (posyandu, PKK, dll) Sedang tumbuh kelembagaan ketahanan pangan tingkat desa (posyandu, PKK, dll) Bisnis pangan Pengembangan bisnis pangan Berkembangnya bisnis pangan melalui pengembangan agroindustri pangan yang dapat akses pada pasar modern Masih bercorak tradisonal dan belum berkembangnya bisnis pangan khususnya agroindustri pangan yang dapat akses pada pasar modern

37 Program : Pengembangan dan Penganekaragaman Pangan Menuju Gizi Seimbang RENCANA AKSIINDIKATOR KEBERHASILAN Satuan 2008 Base 2009 Target Pelaksana 1.Intensifikasi pekarangan melalui pemberdayaan kelompok wanita Jumlah desa intensif pekarangan desa 1.Penyuluhan pangan beragam dan bergizi seimbang Frekuensi penyuluhan/pembinaan Kali/thn 1.Lomba menu makanan dari hasil pekarangan, Frekuensi lomba Kali/thn 1.Pengembangan depot desa dengan menu makanan berbasiskan sumberdaya pedesaan. Jumlah depot desa Desa 1.Pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan bahan pangan lokal Jml kelompok binaan industri pengolahan kelompok 1.Pemasyarakatan teknologi pengolahan pangan yang berbasis spesifik daerah Jumlah sekolah penerima yang telah penyuluhan sekolah Contoh Format Penyusunan Langkah Operasional

38 ARAH PENGEMBANGAN BADAN KETAHAHAN PANGAN

39 Ketersedian Pangan Identifikasi potensi sumberdaya,produksi pangan, &keragaman konsumsi pangan masy. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. Pencegahan & pengendalian masalah pangan akibat turunnya ketersediaan pangan. Cadangan PanganIdentifikasi cadangan pangan masyarakat. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. Penanganan kerawanan pangan Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan daerah Pencegahan, penanggulangan masalah pangan krn turunnya mutu, gizi &keamanan png Identifikasi kelompok rawan pangan. Distribusi PanganIdentifikasi infrastruktur distribusi pangan daerah. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan daerah. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat penurunan akses pangan. Informasi harga di Daerah. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat daerah Penganeka ragaman pangan dan mutu pangan Identifikasi pangan pokok masyarakat. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tgg. Peningkatan Peran Masyarakat Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat daerah. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat daerah Pengembangan ”trust fund” di daerah Sistem InformasiPengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan PP No 38 Tahun 2007 LINGKUP KEWENANGAN DAERAH BIDANG KETANGANI PANGAN(PP No 38 Tahun 2007

40 Jenis PelayananIndikator kinerja  Penyediaan peta daerah sentra produsi dan kosumsi pangan pokok masyarakat Adanya peta daerah sentra produsi dan kosumsi pangan pokok masyarakat  Penyediaan peta daerah sentra pengembangan produsi pangan lokal spesifik daerah Adanya peta daerah sentra pengembangan produsi pangan lokal spesisik daerah  Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal Jumlah kelompok binaan per kabupate/kota Frekuensi pembinaan/pelatihan per tahun  Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan berbasis lahan pekarangan Jumlah kelompok pekarangan yang aktif Frekuensi pembinaan dan pelatihan intensifikasi pekarangan per tahun Jumlah kelompok pekarangan yang telah dibina  Penyediaan neraca bahan panganAdanya neraca bahan pangan setiap tahun  Penyediaan sistem informasi ketersediaan pangan (produksi, Data rencanaproduksi, pemasukan dan pengeluaran pangan, cadangan pangan) Adanya data dan informasi ketersediaan pangan (produksi, Data rencanaproduksi, pemasukan dan pengeluaran pangan, cadangan pangan)  Monitoring dan Evaluasi ketersediaan panganAdanya laporan Monitoring dan Evaluasi ketersediaan pangan dan rencana tindak lanjut  Pembinaan dan pengembangan Lembaga cadangan pangan pemerintah Provinsi dan kab/kota Adanya lembaga Cadangan Pangan pemerintah pada setiap Provinsi dan kab/kota Frekuensi pembinaan/pelatihan per tahun Persen Jumlah Cadangan pangan terhadap kebutuhan  Pembinaan dan pengembangan Lembaga cadangan pemerintah desa Jumlah desa yang mempunyai cadangan pemerintah Frekuensi pembinaan dan pelatihan per tahun Jumlah desa yan telah dilatih dan dibina  Pembinaan dan pengembangan Lembaga cadangan masyarakat Jumlah lumbung pangan Frekuensi pembinaan dan pelatihan per tahun Jumlah lumbung pangan yang telah dilatih dan dibina  Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan cadangan pangan Frekeuensi monitoring Adanya Laporan hasil Monev setiap tahn Standar Pelayanan Kinerja Ketersediaan dan Cadangan Pangan

41 Standar Pelayanan Kinerja Distribusi Dan Akses Pangan Jenis PelayananIndikator kinerja  Penyediaan sistem informasi disribusi pangan Adanya peta sistem distribusi pangan antar wilayah pada setiap kab/kota  Penyediaan sistem informasi harga pangan Adanya sistim informasi harga pangan harian yang dipublikasikan dalam media elektronik/ cetak/ Website BKP/SMS dll  Penyediaan data dan informasi keadaan prarana dan sarana distribusi pangan Adanya data dan informasi keadaan prarana dan sarana distribusi pangan pada kab/kota setiap tahun  Penyediaan informasi pasokan pangan di tingkat pedagang besar/pasar besar Adanya data dan informasi pasokan pangan di tingkat pedagang besar/pasar besar  Pembinaan standard kualitas produk pangan Jumlah kelompok produsen yang telah dibina dilatih Persen peningkatan standar kualitas produk pangan  Pengendalian dan stabilisasi harga pangan Stabilitas harga pangan dengan perbedaan maksimum persen anara waktu normal dan tidak normal Adanya lembaga penstabil harga di tingkat daerah Jumlah kelompok sistem tunda jual yang dibina / dilatih  Pengendalian pasokan pangan pada kelompok rawan pangan Adanya data dan informasi deerah rawan pangan Jumlah pangan yang disalurkan pada daerah pangan  Monitoring ketersediaan, konsumsi, harga dan stok minimal bulanan Adanya data hasil monitoring ketersediaan, konsumsi, harga dan stok minimal bulanan  Pengembangan Jaringan pemasaran dan distribusiJumlah kontrak kerjasama dengan lembaga instansi daerah dan lembaga pemasaran luar daerah  Pembinaan dan pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Jumlah LDPM mandiri pada setiap Gapoktan Jumlah LDPM pada Gapoktan yang bina dan dilatih

42 Standar Pelayanan Kinerja Keragaman dan Keamanan Pangan Jenis PelayananIndikator kinerja  Penyediaan informasi mutu pangan masyarakat Tersedianya data Angka Kecukupan Energi per kapita/hari Tersedianya data Angka kecukupan Protein per kapita/hari Tersedianya data Pola Pangan Harapan Tersedianya data Kasus keracunan pangan  Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan penganekaragaman pangan Jumlah Pusat Kajian Makanan Tradisonal Jumlah penyuluh dan lembaga diversifikasi pangan masyarakat (PKK) yang aktif  Pembinaan dan pengembangan pekarangan Percontohan desa intensif pekarangan Frekuensi pembinaan/pelatihan intensifikasi pekarangan  Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal Peta potensi sumber daya pangan lokal nabati dan hewani pada Frekuensi pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan pangan yang berbasis spesifik daerah Jumlah kelompok produsen pengolahan bahan pangan lokal yang dibina Adanya gerai pengembangan pangan lokal  Pengembangan dan peningkatan citra makanan tradisional Adanya peta /profil makanan tradisional unggulan tingkat wilayah Jumlah kelompok wanita yang dibina/dilatih Frekuensi Festival dan Lomba Makanan Tradisional dalam setahun Jumlah kerjasama dengan lembaga potensial seperti dengan PHRI dan Biro Perjalanan untuk memasyarakatkan Makanan Tradisional  Peningkatan KAP (Knowledge, Attitude, Practice) konsumsi pangan pada masyarakat Adanya modul dan leaflet tentang pola makan beragam dan bergizi seimbang, Frekuensi memasyarakatkan makanan tradisional pada hotel-hotel, intansi pemerintah dan non pemerintah jumlah promosi pangan beragam dan bergizi seimbang melalui media cetak dan elektronik dalam setahun Jumlah fekuensi pembinaan pada sekolah ( warung sekolah) Frekuensi pembinaan dan pelatihan pada lembaga wanita(PKK) tentang pangan beragam dan bergizi seimbang (depot desa) berbasiskan makanan tradisional

43 Jenis PelayananIndikator kinerja  Penyediaan informasi tentang keamanan panganAdanya pedoman operasional informasi tentang keamanan pangan  Mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan Adanya jadwal monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan  Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan terhadap UMKM Pangan Jumlah frekuensi Pembinaan/pelatihan keamanan produk pangan terhadap UMKM Pangan  Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan di sekolah Jumlah frekuensi penyuluhan keamanan pangan di sekolah  Pengawasan terhadap jajanan anak sekolah.Jumlah pembinaan/pelatihan keamanan pada penjual jajanan anak sekolah.  Pembinaan dan pengawasan produk pangan segarJumlah pembinaan dan pelatihan keamanan produk pangan segar pada elompok produsen  Pembinaan dan pengawasan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga Jumlah pembinaan dan pelatihan kemananan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen Standar Pelayanan Kinerja Keragaman dan Keamanan Pangan(lanjutan)

44 Jenis PelayananIndikator kinerja  Penyediaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tersedianya Peta daerah yang tingkat ketersediaan dan konsumsi energi masih rendah sampai tingkat desa Tersedianya Peta daerah miskin tingkat desa Tersedianya Peta daerah rawan pangan tingkat desa Tersedianya Peta daerah yang memiliki banyak kelompok ibu hamil, menyusui, anak usia dini dan anak sekolah yang rawan gizi tingkat desa  Penguatan kelembagaan untuk penanganan rawan pangan Jumlah Lembaga SKGP kabupaten/kota yang aktif Jumlah Tim pangan kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih) Jumlah PKK/posyandu yang aktif (yang dibina/dilatih)  Pencegahan kerawanan pangan Jumlah pembinaan dan pelatihan Sistim Informasi dini Kerawanan pangan pada tim pangan kecamatan/desa Jumlah pembinaan dan pelatihan makanan beragam dan bergizi seimbang pada PKK/posyandu/ kelompok wanita produktif/hamil yang miskin/rawan pangan Jumlah pembinaan dan pelatihan makanan pendamping ASI (MP-ASI) pada PKK/posyandu/ kelompok wanita produktif/menyusui yang miskin/rawan pangan Jumlah pembinaan dan pelatihan makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) pada PKK/posyandu/ kelompok wanita produktif/punya anak balita yang miskin/rawan pangan Mengembangkan kelompok bisnis pangan pada masyarakat rawan pangan  Penangulangan kerawanan pangan Jumlah KK yang diberi makanan beragam dan bergizi seimbang pada PKK/posyandu/ kelompok wanita produktif/hamil yang sangat miskin/rawan pangan Jumlah KK yang diberi makanan pendamping ASI (MP-ASI) pada PKK/posyandu/ kelompok wanita produktif/menyusui yang sangat miskin/rawan pangan Jumlah KK yang diberi makanan anak sekolah (PMT-AS) pada PKK/posyandu/ kelompok wanita produktif/punya anak balita yang sangat miskin/rawan pangan Jumlah KK yang diberi makanan makanan pada kelompok terkena bencana/sangat rawan pangan  Peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan Frekuensi Pembinaan desa rawan pangan Jumlah desa mandiri pangan Standar Pelayanan Kinerja Penanganan Kerawanan Pangan

45 45 Aku sehat karena panganku cukup, beragam, bergizi seimbang, aman, dan halal Aku sehat karena panganku cukup, beragam, bergizi seimbang, aman, dan halal TERIMA KASIH


Download ppt "OPTIMALISASI DAN EFEKTIFITAS DEWAN KETAHANAN PANGAN (DKP) KABUPATEN/KOTA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN Nuhfil Hanani AR Aku sehat karena panganku cukup,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google