Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN HYGIENE SANITASI MAKANAN Plh. Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Dr. H. Herry Fattah MARS,MM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN HYGIENE SANITASI MAKANAN Plh. Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Dr. H. Herry Fattah MARS,MM."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN HYGIENE SANITASI MAKANAN Plh. Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Dr. H. Herry Fattah MARS,MM

2 PERATURAN PERUDANG- UNDANGAN HYGIENE SANITASI MAKANAN Modul 1

3 PENDAHULUAN  Kemanan pangan adal;ah kebutuhan masyarakat  Meliputi hygiene sanitasi makanan, gizi, safety  HS makanan : pengendalian thd faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yg dapat/mungkin dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan lainnya  Ukuran keamanan pangan berbeda satu dg lainnya, maka perlu peraturan disesuaikan dg budaya dan kondisi.

4 ISSUE  Masih adanya kasus keracunan makanan  Industri yang terus bertumbuh  Usaha di bidang makanan yang berkembang pesat

5 Tujuan umum  Peserta memahami dan mengerti isi perundang- undangan HS makanan Tujuan khusus Mengetahui, memahami, mengerti dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yg berhubungan dg HS makanan

6 Ruang Lingkup  UU No 23 Th 1992 ttg Kesehatan  UU No 7 Th 1996 ttg Pangan  Kepmenkes No 715 Th 2003 ttg Persyaratan HS Jasaboga  Kepmenkes 1098 Th 2003 ttg Persyaratan HS RM & Restoran  Kepmenkes No 942 Th 2003 ttg Persyaratn HS Makanan Jajanan

7 Sub Pokok Bahasan  Tiga Pilar Tanggung Jawab  Peraturan Per-UU  Pokok-pokok Penting dalam Pengaturan

8 Tiga Pilar Tanggung Jawab (menurut WHO)  Pemerintah  Meyususn standar dan persyaratan  Menilai terpenuhinya standar dan persyaratan yg dietapkan  reward and punishment  Menyediakan informasi, penyluhan, konsultasi/perbaikan  Menyediakan sarana medis, non medis, penunjang

9  Pengusaha dan Penanggung Jawab Produksi  Menyusun standar dan prosedur kerja, cara produksi yg baik dan aman  Mengawasi proses kerja yg menjamin keamanan produk makanan  Menerapkan teknologi pengolahan yg tepat dan efisisn  Meningkatkan ketrampilan karyawan dan keluarganya dlm pengolahan makanan yg hygienis  Mendorong karyawan maju dan berkembang  Membentuk asosiasi/ Organisasi Profesi Pengusaha Makanan

10  Masyarakat dan Konsumen  Mengolah dan menyediakan makanan aman di rumah  Memilih dan menggunakan sarana TPM yg memenuhi syarat HS  Memilih dan menggunakan makanan yg bebas dari bahan berbahaya  Menyuluh anggota keluarga utk mengkonsumsi makanan yg aman  Melaporkan kasus ketidkamanan makanan, keracunan atau gangg kesehatan lain akibat makanan  Membentuk organisasi konsumen utk membantu pemerintah dalam menilai makanan yg beredar

11 Peraturan Perundang-undangan NO BENTUK PERATURAN NOMORTAHUNTENTANG BAB / PASAL 1Undang-Uandang231992Kesehatan Ps 21 Pengamanan Makmin 2Undang-Undang71996Pangan -Bab II ps 4-9 ttg sanitasi pangan -Ps ttg BTM 3Undang-undang Pemerintah Daerah 4Undang-undang41984 Wabah Penyakit Menular 5PP Kewenangan Pemerintah Propinsi sbg daerah Otonom -Keamanan, mutu, dan gizi pangan 6Kepmenkes Persyaratan HS Jasaboga

12 NO BENTUK PERATURAN NOMORTAHUNTENTANG 7Kepmenkes Persyaratan HS RM dan Restoran 8Kepmenkes Persyaratn HS Makanan Jajanan 9Permenkes Produksi dan peredaran Makanan 10Permenkes Wajib Daftar Makanan 11Permenks BTM 12Permenkes Makanan Iradiasi 13Permenkes Label dan Periklanan Makanan 14Permenkes Makanan Kadaluarsa 15 Perda Propinsi, perda Kab/Kota, SK Gubernur, SK Bupati/Walikota se Indonesia

13 Pokok-Pokok Penting NOPERATURANPASALISI 1 Undang- Undang No 23 Th 1992 Ps 1 btr 1 Ps 4 Ps 6 Ps 10 Ps 21 Ps 22 Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yg memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis Setiap orang mempunyai hak yg sama dalam memperoleh derrajat kesehatan yg optimal Setiap orang mempunyai hak yg sama dlm memperoleh derajat kesehatan yg optimal Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan Utk mewujudkan derajat kesehatan optimal dilakukan upaya kesehatan dg pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif 1 ) Pengamanan makmin: utk melindungi masyarakat dari makmin yg tdk memenuhi ketentuan sbg standar/persyaratan kesehatan 2) Setiap makmin dikemas wajib diberi tanda/label (bhn, komposisi, tgl,bln,th kadaluarsa, ketentuan lain) 3) Makmin yg tdk penuhi standar/membahayakan dilarang diedarkan, ditarik dan disita utk dimusnakan sesuai ketentuan per UU Setiap tempat/sarana yanum wajib memelihara & meningkatkan lingkungan yg sehat

14 Intisari UU No 23 Th 1992  Makanan yg diperjualbelikan hrs memenuhi standar dan persyaratan kesehatan termasuk persyaratan kebersihan dan sanitasi (tdk tercemar kotoran, jasad renik, dan bhn berbahya)  Makanan yg tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan harus dilarang diedarkan, ditarik dari peredaran dan dimusnakan  Pelanggaran thd ketentuan UU ini dikenakan sanksi penjara/denda

15 Undang-Undang No 7 Th 1996 ttg Pangan  Pangan meliputi makanan dan bahan makanan baik yg siap makan atau yg perlu pengolahan lebih lanjut  Proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran wajib memenuhi syarat sanitasi  Pengolahan pangan utk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun yg dilarang atau BTM melampaui ambang batas maksimal yg ditetapkan  Pelanggaran dikenai sanksi hukum

16 Tanggung jawab Dinas Kesehatan  PEMBINAAN - Pencatatan - Registrasi - Kursus penjamah makanan

17  PENGAWASAN - Pengambilan dan pengujian sample makanan secara berkala - Menjalin kerjasama dengan asosiasi pedagang makanan, pengusaha dan sentra jajanan untuk kendali pengawasan

18 TERIMAKASIH


Download ppt "KEBIJAKAN HYGIENE SANITASI MAKANAN Plh. Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Dr. H. Herry Fattah MARS,MM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google