Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 Struktur kota yang ideal Di dalam suatu wilayah kota kota hendaknya terdistribusi secara seimbang dengan mengikuti hirarki yang beraturan: keserasian.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 Struktur kota yang ideal Di dalam suatu wilayah kota kota hendaknya terdistribusi secara seimbang dengan mengikuti hirarki yang beraturan: keserasian."— Transcript presentasi:

1 1 Struktur kota yang ideal Di dalam suatu wilayah kota kota hendaknya terdistribusi secara seimbang dengan mengikuti hirarki yang beraturan: keserasian dalam lingkup nasional, regional dan lokal; Efisiensi pengelolaan kota; Meningkatkan produktivitas fungsi kota

2 2 SISTEM KOTA Merupakan suatu sistem kegiatan yang terpola secara spesifik sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi wilayah tersebut. Diwujudkan oleh adanya kegiatan masyarakatnya (dominasi kegiatan ekonomi) dalam pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (sektor utama pembangunan: perdagangan, industri, pertanian, perhubungan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dsb) PERAN KOTA PERAN KOTA DITENTUKAN DARI SUMBANGANNYA DALAM KONSTELASI REGIONALNYA BAIK DALAM SKALA PROPINSI MAUPUN SKALA NASIONAL

3 3 CITY SIZE (literature barat) Rural (Fewer than 5,000) Small Town (5,000-24,999) Large Town (25,000-74,999) Small City (75, ,999) Large City (Greater than 299,999) INDONESIA: megapolitan (penduduk 5 juta jiwa ke atas), metropolitan (penduduk 1 sampai dengan 5 juta jiwa), Kotakota besar (dengan penduduk sekitar jiwa sampai dengan 1 juta jiwa), kota menengah (penduduknya berkisar antara sampai dengan jiwa), kota-kota kecil (penduduknya antara sampai dengan jiwa), serta pusat-pusat perdesaan dan permukiman lainnya (dengan penduduk ke bawah). PUSAT KEGIATAN NASIONAL PUSAT KEGIATAN WILAYAH PUSAT KEGIATAN LOKAL

4 4 FUNGSI KOTA MENGARAHKAN BAGAIMANA SISTEM KOTA MELAYANI AKTIVITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DALAMNYA  FUNGSI PRIMER DAN FUNGSI SEKUNDER FUNGSI PRIMER ADALAH FASILITAS PELAYANAN YANG KHUSUS MELAYANI KEBUTUHAN KOTA TERSEBUT FUNGSI SEKUNDER ADALAH FASILITAS PELAYANAN YANG SELAIN MELAYANI KEBUTUHAN PENDUDUK KOTA TERSEBUT JUGA MELAYANI PENDUDUK DI WILAYAH SEKITARNYA

5 5 ORGANISASI SISTEM PERKOTAAN Organisasi sistem spasial mempunyai 3 komponen utama: 1)Matriks atribut (ukuran, struktur ekonomi, karakter sosial); 2)Matriks perilaku (pergerakan manusia, data, barang dan uang) dan 3)Matriks saling ketergantungan (ekonomi ruang)

6 6 atributperilaku Saling ketergan tungan

7 7 PERENCANAAN STRUKTUR DAN ORGANISASI KOTA DIARAHKAN UNTUK: Menghindari disparitas antara: wilayah yang berbeda sektor sektor pembangunan sektor perkotaan dan perdesaan kelompok-kelompok masyarakat TEORI GUNA LAHAN: SEE NEXT SLIDE!

8 8

9 9 CONSENTRIC ZONE MODEL (MODEL KONSENTRIS) DIKEMBANGKAN OLEH BURGESS 1925, YANG DITURUNKAN DARI PENGAMATAN TERHADAP KOTA CHICAGO. BURGESS MENGATAKAN BAHWA MODEL INI AKAN TERJADI BILA LANDSCAPE KOTANYA DATAR, SEHINGGA AKSESIBILITAS MENUNJUKKAN NILAI YANG SAMA KE SEGALA ARAH: ZONE 1 TERDIRI DARI CENTRAL RETAIL BUSINESS DISTRICT DAN WHOLESALE BUSINESS DISTRICT ZONE 2 TERJADI PENURUNAN KUALITAS PERMUKIMAN AKIBAT EKSPANSI DARI FUNGSI NON PERMUKIMAN, SEHINGGA KEPADATAN MENINGKAT UNTUK BISA MENAMPUNG LEBIH BANYAK PENDUDUK (BRIDGEHEADER – TEORI J. TURNER, 1970 TENTANG RESIDENTIAL MOBILITY) ZONE 3 MERUPAKAN ZONE PERUMAHAN PEKERJA YANG BERSTATUS ‘LOW-MEDIUM STATUS’ ZONA 4 DIHUNI OLEH PENDUDUK YANG BERSTATUS EKONOMI ‘MIDDLE-UP STATUS’ ZONE 5 ADALAH ZONE PENGLAJU (COMMUTERS ZONE)

10 10 MULTIPLE NUCLEI (CELLULAR STRUCTURE) DIKEMBANGKAN OLEH MC KENZIE, HARISS & ULLMAN AGLOMERASI ATAUPUN DISAGLOMERASI DISEBABKAN OLEH: FASILITAS KHUSUS TERTENTU FAKTOR EKONOMI EKSTERNAL FAKTOR SALING MERUGIKAN ANTAR FUNGSI YANG TIDAK SAMA FAKTOR KEMAMPUAN EKONOMI YANG BERBEDA

11 11 PROSES PERENCANAAN UU NO 25 TH 2004 PENDEKATAN: 1.POLITIK 2.TEKNOKRATIK 3.PARTISIPATIF 4.TOP DOWN 5.BOTTOM UP TAHAPAN PERENCANAAN: 1.PENYUSUNAN RENCANA 2.PENETAPAN RENCANA 3.PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA 4.EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

12 12 TATA RUANG WILAYAH PROPINSI TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TATA RUANG WILAYAH KAWASAN PERKOTAAN KEPMENKIMPRAWSIL NO 327 TH 2002

13 13 KESEIMBANGAN WILAYAH >< disparitas Par = tidak tepat (pada nilai atau keadaan yang dikehendaki) Untuk mencapai keseimbangan diperlukan equilibrium  tercapainya suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur Perkembangan industrialisasi mendorong tumbuhnya wilayah karena potensinya (alam, fisik, sosial budaya) yang berbeda sehingga menghasilkan kecepatan pertumbuhan yang berbeda KAWASAN BARAT INDONESIA (KBI) >< KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI) Pulau Jawa >< Pulau lain di luar Jawa, dst

14 14 AKUMULASI PERTUMBUHAN  TERKONSENTRASI DI PUSAT PERKOTAAN MENGAKIBATKAN PROSES SIKLUS KUMULATIF Industri besar dan industri baru Threshold baru pada tingkat lokal maupun regional Multiplier effect awal Kemungkinan perubahan, penemuan dan inovasi Invention atau inovasi Circular and cumulative causation (Myrdal, 1957)

15 15 Pergeseran ekuilibrium ini menghasilkan beberapa teori di antaranya adalah: Teori Kutub Pertumbuhan (Perreoux, 1955) dan Teori Inti dan Pinggiran (Friedmann, 1964) Teori kutub pertumbuhan didasarkan pada pemikiran bahwa kegiatan ekomoni cenderung beraglomerasi di sekitar beberapa titik fokal. Teori ini menitik beratkan pentingnya inovasi kewirausahaan yang menggambarkan kaitan erat antara: skala operasi dominasi dorongan untuk melakukan inovasi  industri pendorong (propulsive industry )

16 16 Kritik thd teori kutub: Besarnya suatu industri secara mandiri tidak cukup menjamin pertumbuhan ekonomi peran industri pendorong seringkali ditafsirkan berlebihan proses aglomerasi seringkali tidak terkait dengan teori kutub pertumbuhan

17 17 TEORI INTI DAN PINGGIRAN DIHASILKAN DARI PERBEDAAN PRINSIP ANTARA: 1.DAERAH INTI (CENTER, KOTA BESAR, METROPOLIS ATAU MEGALOPOLIS) 2.DAERAH PINGGIRAN (PERIPHERY, DAERAH BELAKANG, HINTERLAND, PEDALAMAN) PENGARUH P USAT TERHADAP PINGGIRAN INFORMASIPSIKOLOGIS MATA RANTAI PRODUKSIDOMINASI

18 18 Konsep Friedmann ini dapat menjelaskan keterhubungan dan ketergantungan antara pusat dan pinggiran. Untuk selanjutnya klasifikasi dikembangkan menjadi: DAERAH METROPOLITAN DAERAH POROS PEMBANGUNAN (DEVELOPMENT AXES): merupakan perluasan daerah metropolitan dan merupakan embrio dari megapolitan DAERAH PERBATASAN (FRONTIER REGION): termasuk kategori daerah pinggiran, yang memiliki pusat pusat kecil yang akan berkembang di masa mendatang DAERAH TERTEKAN (DEPRESSED REGION) Untuk mencapai keseimbangan wilayah dan menghindari ekses aglomerasi yang negatif diperlukan integrasi perencanaan kota yang didasarkan pada siklus: perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian  Lihat konsep perencanaan ruang nasional (indonesia)

19 19 Sistem perencanaan pembangunan nasional (UU No 25 th 2004) SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang (periode 20 tahun) RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah (periode 5 tahun) Renstra – SKPD Rencana strategis kementrian / lembaga (periode 5 tahun) RKP Rencana Kerja Pembangunan (periode 1 tahun) RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun) Renja - KL Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (periode 1 tahun) Renja - SKPD Rencana Kerja Satuan kerja perangkat daerah (Periode 5 tahun) RKP Rencana Kerja Pembangunan (periode 1 tahun) RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun)

20 20 Kelembagaan perenc. Pemb. Nas. (UU No 25 Th 2004) Presiden Menteri menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya Gubernur Kepala Daerah Kepala Bappeda menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

21 21 Penataan ruang sbg bagian dari perencanaan pembangunan (lihat UU No 26 Th 2007) PENATAAN RUANG Berdasarkan SISTEM, terdiri dari Sistem Wilayah dan Sistem Internal Perkotaan Berdasarkan FUNGSI, terdiri dari : Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya Berdasarkan WILAYAH ADMINISTRASI, terdiri dari : Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Berdasarkan KEGIATAN KAWASAN, terdiri atas : Kawasan Perkotaaan dan Kawasam Pedesaan Berdasarkan NILAI STRATEGIS KAWASAN, terdiri dari : Kawasan Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

22 22 Perenc. Tata ruang (UU No 26 Th 2007) Perencanaan Tata Ruang Rencana Umum Tata Ruang (mencangkup ruang darat, laut, udara dan di dalam bumi) Rencana Umum Tata Ruang (mencangkup ruang darat, laut, udara dan di dalam bumi) Rencana tata ruang wilayah nasional Rencana tata ruang wilayah propinsi Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan wilayah kota Sebagai dasar penyusunan peraturan zonasi Rencana Rinci Tata Ruang (perangkat operasionalisasi Rencana Umum Tata Ruang) Rencana Rinci Tata Ruang (perangkat operasionalisasi Rencana Umum Tata Ruang) RTRK strategis propinsi RTR pulau/ kepulauan dan RTRK strategis nasional RDTR kab/ kota dan RTRK strategis kab/ kota 1.Sebagai penguat dasar RUTR dalam pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang 2.Sebagai perinci RUTR dalam hal perencanaan luas dan skala peta sebelum operasi 1.Sebagai penguat dasar RUTR dalam pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang 2.Sebagai perinci RUTR dalam hal perencanaan luas dan skala peta sebelum operasi

23 23 Muatan rencana (UU No 26 Th 2007) Muatan Rencana Tata Ruang Peruntukkan Kawasan Budidaya Rencana Struktur Ruang Peruntukkan Kawasan Lindung Rencana pola ruang: Pelestarian lingkungan Sosial Budaya Ekonomi Pertahanan Rencana pola ruang: Pelestarian lingkungan Sosial Budaya Ekonomi Pertahanan Rencana sistem pusat permukiman: Dalam sistem wilayah yaitu, kawasan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dalam sistem internal perkotaan yaitu, pusat pelayanan kegiatan perkotaan Rencana sistem pusat permukiman: Dalam sistem wilayah yaitu, kawasan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dalam sistem internal perkotaan yaitu, pusat pelayanan kegiatan perkotaan Rencana sistem jaringan prasarana: Sistem jaringan transportasi Sistem jaringan energi dan kelistrikan Sistem jaringan telekomunikasi Sistem persampahan dan sanitasi Sistem jaringan sumber daya air. Rencana sistem jaringan prasarana: Sistem jaringan transportasi Sistem jaringan energi dan kelistrikan Sistem jaringan telekomunikasi Sistem persampahan dan sanitasi Sistem jaringan sumber daya air.

24 24 Jenis perenc. tata ruang wilayah: JenisSyarat RTRW Nasional - RTRW Propinsi 1.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2.Pedoman bidang penataan ruang 3.Rencana pembangunan jangka panjang daerah. RTRW Kabupaten dan RTRW Kota 1.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2.Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang 3.Rencana pembangunan jangka panjang daerah. Sumber: (UU No 26 Th 2007)

25 25 Pemanfaatan ruang Perencanaan Tata Ruang Pelaksanaan program pemanfaatan ruang vertikal dan di dalam bumi Pembiayaan melalui indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Dilaksanakan bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang Pelaksanaan pemanfaatan disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya. Pemanfaatan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana. Pemanfaatan ruang pada fungsi ruang dalam RTRW yaitu mengembangkan: Penatagunaan tanah Penatagunaan air Penatagunaan udara Penatagunaan sumberdaya alam lainnya Hak prioritas pertama bagi pemerintah dan pemerintah daerah bila: Penatagunaan tanah pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum Pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung

26 26 Pemanfaatan ruang wilayah Pemanfaatan Ruang Wilayah Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis Kawasan budidaya yang dikendalikan Kawasan budidaya yang didorong perkembangannya Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis Pengembangan kawasan terpadu

27 27 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sistem Zonasi Perijinan Intensif dan disintensif Sanksi Sistem zonasi ini berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing Insentif: perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

28 28 Perencanaan tata ruang nasional: I. Visi dan Misi VISI Terwujudnya Ruang Nusantara yang nyaman dan berkelanjutan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia MISI 1.Mewujudkan kepastian pola pemanfaatan dan struktur ruang wilayah nasional yang responsive terhadap dinamika pembangunan utk. meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan masyarakat 2.Mewujudkan standar kualitas penyelenggaraan penataan ruang dengan mendayagunakan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan metoda pendukung yang tepat guna dalam penyelenggaraan penataan ruang. 3.Menyelenggarakan penataan ruang yang responsive terhadap keunggulan geografis yang bermuatan kearifan lokal. 4.Mewujudkan penataan ruang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. 5.Mewujudkan transparansi yang didukung oleh koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang. 6.Mewujudkan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang. 7.Memantapkan kelembagaan penataan ruang di tingkat nasional, daerah dan masyarakat dalam operasionalisasi penataan ruang wilayah pulau, provinsi, kabupaten, kota dan kawasan.

29 29 PERENCANAAN TATA RUANG II. SIKLUS PENATAAN RUANG PEMANFAATAN RUANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

30 30 III. SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG Strategic Development Framework RTRWNRTRWP RTRWK Sistem Perencanaan Tata Ruang Nasional Sistem Perencanaan Tata Ruang Provinsi Sistem Perencanaan Tata Ruang Kab/Kota RTR Pulau, Kawasan Tertentu, Kawasan Perbatasan, Kawasan Terpencil Renc. “Detail” TRWPRDTR Kab/Kota RTR Kawasan Renc. “Teknik” RWP RTR Hirarki Rencana Umum TR Rencana Detail TR Rencana Teknik Ruang Operasionalisasi/tingkat kedalaman

31 31 IV. SISTEM PENATAAN RUANG NASIONAL Rencana Induk Jalan Rencana Induk SDA Rencana Induk Air Bersih I P Strategis (5 Tahun) P e r w u j u d a n Pemantauan RTR – Pulau SISTEM NASIONAL 1.Pengemb. Kaw. Prioritas (Kaw. Tertentu, Perbatasan, Terpencil, dll) 2.Pengemb. Sistem Perkotaan 3.Pengemb. Sistem Prasarana Strategis 4.Pengembangan Sistem Perlindungan thd. Bencana Alam Peninjauan RTR RTRW Nasional Ditjen Penataan Ruang Sektor Pembangunan Perkotaan Rencana Induk Sektor Lain Pereencanaan Pemanfaatan Pengendalian

32 32 DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG SETDITJEN Subdit Kebijakan Penataan Ruang Nasional dan Pulau Subdit Kerjasama Lintas Sektor Subdit Pedoman Penataan Ruang Subdit Informasi dan Bina Masyarakat Subdit Pedoman Pengembangan Kawasan Bagian Umum dan Keuangan Bagian Hukum Bagian Kepegawaian dan Ortala Bagian Program Subbag TU KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Subdit Lintas Wilayah Subdit Pengembangan Kawasan Subdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten Subdit Pembinaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Subdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Perkotaan dan Metropolitan DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH II DIREKTORAT PENATAAN RUANG NASIONAL Subbag TU DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH I Subbag TU DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH III Subbag TU DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH IV Subdit Lintas Wilayah Subdit Pengembangan Kawasan Subdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten Subdit Pembinaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Subdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Perkotaan dan Metropolitan Subdit Lintas Wilayah Subdit Pengembangan Kawasan Subdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten Subdit Pembinaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Subdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Perkotaan dan Metropolitan Subdit Lintas Wilayah Subdit Pengembangan Kawasan Subdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten Subdit Pembinaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Subdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Perkotaan dan Metropolitan VI. KELEMBAGAAN (INSTITUSI DAN TATA LAKSANA)


Download ppt "1 Struktur kota yang ideal Di dalam suatu wilayah kota kota hendaknya terdistribusi secara seimbang dengan mengikuti hirarki yang beraturan: keserasian."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google