Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 telp. 022.7305023 Bandung Program KB Pemerintah Kota Bandung.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 telp. 022.7305023 Bandung Program KB Pemerintah Kota Bandung."— Transcript presentasi:

1 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 telp Bandung Program KB Pemerintah Kota Bandung

2 Sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia, dimana perkembangan pembangunannya semakin pesat baik secara fisik maupun non fisik. Posisi demikian merupakan salah satu daya tarik meningkatnya arus urbanisasi. yang sangat mempengaruhi terhadap meningktanya pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung. Penduduk berjumlah besar dan berkualitas merupakan modal dan potensi bagi pembangunan, namun penduduk yang besar dan tidak berkualitas akan memnjadi beban pembangunan. Secara geogarfis Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya Barat dan Timur yang menghubungkan dengan Ibu Kota Negara. Sedangkan batas wilayah, sebelah selatan dan utara adalah Kabupaten Bandung Barat, sebelah timur Kabupaten Bandung dan sebelah Barat adalah Kota Cimahi secara topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter diatas permukaan laut, titik tertinggi meter dan terendah 675 meter dengan temparatur rata- rata 26,6 derajat celcius dengan rata-rata curah hujan 156,mm dan jumlah hari hujan rata-rata 15 hari perbulan. Sekilas Kota Bandung

3 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah urusan wajib berdasarkan Peraturan Peremerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang memiliki 108 Urusan, 15 Program dan 76 Kegiatan yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur peraturan menteri dalam negeri no. 13 / 2006 yang telah dirubah Permendagri No. 59 / dan Perwal Walikota No. 542/2008 yang telah dirubah dengan Perwal 004/2011 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam aplikasi operasionalnya berada dalam satu Badan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Induk Organisasi Pemberdayaan Perempuan berada dibawah Kementerian Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Induk Organisasi Keluarga Berencana berada dibawah Lembaga Non Departemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kewenangan Pemberdayaan Perempuan diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Daerah / Kota Bandung sejak tahun 2001 dan berada dibawah koordinasi Assisten Ekbang dan Kesra berdasar Perda No. 3/2001 Ttg Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah. Kewenangan Keluarga Berencana diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Daerah / Kota Bandung sebagai amanat UU No.22/1999. sejak 16 Desember 2003 dan selanjutnya dibentuk Badan Keluarga Berencana Berdasarkan Perda No. 08/2004.

4 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipadukan dalam satu wadah lembaga teknis daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. 1.Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tanggal, 4 Desember 2007 tentang Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. DASAR HUKUM

5

6 Sumber Daya Manusia PPKB TENAGA PPKB NONO TAHUN STRUK TURAL PKBPLKB PELAK SANA TPKJML SDM

7 Profil Unsur Pimpinan Badan PPKB Kota Bandung Kepala Badan: Dra. Hj. Popong W Nuraeni M.MPd Sekretaris Badan: Dra. Hj. Sri Mayaningsih M.Si Kasubag Umum dan Kepegawaian: Hj. Hetti Srihartini, B.Sc. SE Kasubag Keuangan dan Program Hj. Mifta Asikin BA Kabid Pemberdayaan Perempuan: Dra. Hj. Hetty Sofiaty Kasubid Pemberdayaan & Partispasi: Dra. Hj. Lenny Herlina M.Si Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan Kasubid Perlindungan Hak : Neti Supriati, SH. M.Si Perempuan dan Anak Kabid Pengendalian KB dan KR : Hj. Nenny Nuraeni, SH CN Kasubid Perlindungan Kes-pro : Drs. Aminudin. M.Si Kasubid Informasi Keluarga: Iip Sarupudin, SH. MM Kabid Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga : Hj. Nunung Surtini SE Kasubid Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga: Marwandi, SE Kasubid Kelembagaan Keluarga Kecil: Dra. Wuryani. M.Si Kepala UPT P2TP2A: Ir. Felly Lastiawati, Subag UPT P2TP2A: Dra. Sesy Pebriani

8 SUB BIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SUB BIDANG PERLINDUNGAN KESEHATAN REPRODUKSI SUB BIDANG PEMBERDAYAAN & PARTISIPASI PERAN SERTA MASY & ORG PEREMPUAN SUB BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN & ANAK SUB BIDANG INFORMASI KELUARGA BIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN KELUARGA SUB BIDANG KELEMBAGAAN KELUARGA KECIL UPT P2TP2A BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA BADAN SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN & PROGRAM BIDANG PENGENDALIAN KB & KESEHATAN REPRODUKSI

9 RPJM KOTA BANDUNG TAHUN ARAH PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG VISI ; MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT 1.Pengembangan SDM yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional dan berdaya saing; 2.Pengembangan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota. 3.Peningkatan kesadaran budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang kota jasa yang bermartabat. 4.Penataan kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan. 5.Peningkatan kinerja pemerintah kota yang efektif, efesien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan. 6.Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. MISI : RPJP KOTA BANDUNG

10 RPJP AKSELERASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN REVITALISASI PROGRAM KB MELALUI JAMIKA KOTA BANDUNG TAHUN 2011 RPJP KOTA BDG RPJMP KOTA BDG JAMIKA MDG’s 1.Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender 2.Peningkatan Perlindungan Anak 3.Peningkatan Kelembagaan Lini Lapangan Pengelola Program KB. 4.Peningkatan Kualitas Pelayanan KB 5.Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 6.Peningkatan Kegiatan Ketahanan Keluarga 7.Sosialisasi Kebijakan Program Pembangunan yang Responsif Gender MENINGKATKAN 1. IPG 2. CU / PUS 3. Kemandirian ber KB 4. Ketahanan Keluarga 5. Ekonomi Keluarga MENURUNKAN TFR Korban KDRT Korban Trafiking, KTA IPM 10 PROGRAM PP DAN KB 8 FUNSI KELUARGA 7 Prioritas

11 11 VISI “SELURUH KELUARGA IKUT KB” menjadi PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG 2015 MISI MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA “MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA” menjadi RENSTRA BKKBN

12 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan BPPKB Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2007, tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah ”Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana” Tugas Pokok Fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana 2.Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang meliputi pemberdayaan perempuan, pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga 3. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan 4.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Melaksanakan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bandung sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006 yang mencakup 14 Program dan 51 Kegiatan Kewenangan

13 Visi Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak Dasar Penetapan Visi : 1. Masih tingginya jumlah keluarga dengan kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-I 2.Masih tingginya kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan 3.Masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak 4.Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mengkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan serta perlindungan anak

14 Misi 1.Mengendalikan TFR melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB 2.Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 3.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 melalui program ekonomi produktif 4.Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender 5.Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 6.Meningkatkan perlindungan dan ketrampilan bagi perempuan dan anak 7.Menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak (KLA)

15 Tujuan : 1.TERINTEGRASIKANNYA KEBIJAKAN PP DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA SEMUA KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KOTA BANDUNG 2.TERWUJUDNYA 30 KECAMATAN YANG RESPONSIF GENDER DAN PEDULI ANAK; 3.BERPERANNYA LEMBAGA MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK; 4.PEMENUHAN PERMINTAAN MASYARAKAT AKAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI YANG BERKUALITAS DALAM UPAYA PENURUNAN KELAHIRAN, ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI, DAN ANAK SERTA PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI; 5.PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU POSITIF REMAJA TENTANG KESEHATAN DAN HAK-HAK REPRODUKSI, GUNA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN REPRODUKSI DALAM RANGKA MENYIAPKAN KEHIDUPAN KELUARGA UNTUK MENDUKUNG UPAYA PENINGKATAN KUALITAS GENERASI MENDATANG; 6.PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN KELUARGA DENGAN MEMPERHATIKAN KELOMPOK USIA PENDUDUK BERDASARKAN SIKLUS HIDUP, YAITU MULAI DARI JANIN DALAM KANDUNGAN SAMPAI DENGAN LANJUT USIA, DALAM RANGKA MEMBANGUN KELUARGA IDEAL; 7.PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN PENINGKATAN CAKUPAN DAN MUTU PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI, SERTA KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA, TERUTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSTITUSI MASYARAKAT

16 Kebijakan : 1.MEMPERKUAT KOMITMEN POLITIS DAN OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN PUG & ANAK SERTA PENGELOLAAN KB DISEMUA TINGKATAN 2.PEMBERDAYAAN DAN PENGERAKAN MASYARKAT UNTUK MEMBANGUN KELUARGA KECIL BERKUALITAS, KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK 3.PENINGKATAN AKSESSIBILTAS MASYARAKAT & REMAJA, KELUARGA RENTAN THD INFORMASI DAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI YG BERKUALITAS 4.PENGUATAN KELEMBAGAAN & JARINGAN PENGELOLAAN PP KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK DAN PROGRAM KB DITINGKAT KOTA S/D LINI LAPANGAN 5.PENINGKATAN DAN PENGGALANGAN KEMITRAAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN DAN KETAHANAN KELUARGA 6.PENGEMBANGAN PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARAN BERBASIS GENDER & ANAK DIBERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN 7.IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KDRT)

17 Strategi : STRATEGI BPPKB DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUN ADALAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DENGAN PENEKANAN PADA : A. PENYERASIAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KOTA BANDUNG; B. PENINGKATAN KOORDINSI DAN KEMITRAAN C. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT; D. PENGUATAN JEJARING KELEMBAGAAN BAIK PADA TINGKAT KOTA DAN REGIONAL. STRATEGI BPPKB DALAM KELUARGA BERENCANA ADALAH : A. PENYERASIAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PROGRAM KB; B. PEMANTAPAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM; C. PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM DAN JARINGAN PELAYANAN PROGRAM KB D. PEMANTAUAAN, EVALUASI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN KB

18 Kebijakan : Program BPPKB Permendagri No. 13/2006 Yo.to 59 / 2007 Permendagri No. 13/2006 Yo.to 59 / 2007 URUSAN WAJIB KB 1.Program Keluarga Berencana 2.Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3.Program Pelayanan Kontrasepsi 4.Program Pembinaan Peran Serta Masyarkat dalam Pelayanan KB-KR Yang Mandiri 5.Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kegiatan Kelompok di Masyarakat 6.Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 7.Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 8.Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 9.Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 10.Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 1. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan PP 33 Kegiatan 33 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan

19 Pola Pikir Rencana Badan PPKB RPJMD Kota Bandung RPJMD Kota Bandung Rencana Kerja (Renja) Tahunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Renstra BPPKB Kota Bandung Renstra BPPKB Kota Bandung Program dan Kegiatan Tahunan Program dan Kegiatan Tahunan  Isu strategis  Potensi, kendala, peluang & tantangan  Kebutuhan & kemampuan daerah  Isu strategis  Potensi, kendala, peluang & tantangan  Kebutuhan & kemampuan daerah Past Performance 2008 Past Performance 2008

20 PENCAPAIAN KB BARU DAN AKTIF KOTA BANDUNG JANUARI - APRIL 2012 KONTRASEPSI KB BARUKB AKTIF PPMREALISASI%PPMREALISASI% IUD 11,4933, ,368 99, MOW 1, ,581 12, MOP ,053 1, KONDOM 2, ,877 3, IMPLANT ,075 4, SUNTIKAN 31,5366, , , PIL 13,8591, ,540 52, JUMLAH , , PUS 382,

21 PENCAPAIAN PA BULAN MIX KONTRASEPSI SWASTA IUDMOWMOPKONDIMPLSUNTIKPIL PPM KB AKTIF ,292 12,179 1,148 4,248 4, ,920 54,249 DESEMBER 95,789 11,390 1,020 3,386 4, ,225 51, ,126 % THDP PM PPM KB AKTIF ,368 11,581 1,0531 3,877 5, ,225 54,540 APRIL ,104 12,244 1,154 3,425 4, ,191 52, ,645 % THDP PM


Download ppt "Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 telp. 022.7305023 Bandung Program KB Pemerintah Kota Bandung."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google