Program KB Pemerintah Kota Bandung

Presentasi berjudul: "Program KB Pemerintah Kota Bandung"— Transcript presentasi:

1 Program KB Pemerintah Kota Bandung
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 telp Bandung

2 Sekilas Kota Bandung Sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia, dimana perkembangan pembangunannya semakin pesat baik secara fisik maupun non fisik. Posisi demikian merupakan salah satu daya tarik meningkatnya arus urbanisasi. yang sangat mempengaruhi terhadap meningktanya pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung. Penduduk berjumlah besar dan berkualitas merupakan modal dan potensi bagi pembangunan, namun penduduk yang besar dan tidak berkualitas akan memnjadi beban pembangunan. Secara geogarfis Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya Barat dan Timur yang menghubungkan dengan Ibu Kota Negara. Sedangkan batas wilayah, sebelah selatan dan utara adalah Kabupaten Bandung Barat, sebelah timur Kabupaten Bandung dan sebelah Barat adalah Kota Cimahi secara topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter diatas permukaan laut, titik tertinggi meter dan terendah 675 meter dengan temparatur rata-rata 26,6 derajat celcius dengan rata-rata curah hujan 156,mm dan jumlah hari hujan rata-rata 15 hari perbulan.

3 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah urusan wajib berdasarkan Peraturan Peremerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang memiliki 108 Urusan, 15 Program dan 76 Kegiatan yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur peraturan menteri dalam negeri no. 13 / 2006 yang telah dirubah Permendagri No. 59 / dan Perwal Walikota No. 542/2008 yang telah dirubah dengan Perwal 004/2011 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam aplikasi operasionalnya berada dalam satu Badan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Induk Organisasi Pemberdayaan Perempuan berada dibawah Kementerian Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Induk Organisasi Keluarga Berencana berada dibawah Lembaga Non Departemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kewenangan Pemberdayaan Perempuan diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Daerah / Kota Bandung sejak tahun 2001 dan berada dibawah koordinasi Assisten Ekbang dan Kesra berdasar Perda No. 3/2001 Ttg Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah. Kewenangan Keluarga Berencana diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Daerah / Kota Bandung sebagai amanat UU No.22/1999. sejak 16 Desember 2003 dan selanjutnya dibentuk Badan Keluarga Berencana Berdasarkan Perda No. 08/2004.

4 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipadukan dalam satu wadah lembaga teknis daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tanggal, 4 Desember 2007 tentang Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

5 SUSUNAN KEPEGAWAIAN NO JABATAN ESSELON JUMLAH 1. KEPALA BADAN II/b
1 Orang 2. SEKRETARIS BADAN III/a 1 orang 3. KEPALA BIDANG III/b 3 orang 4. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI/KA. UPT IV/a 9 orang 5. KEPALA TATA USAHA UPT IV/b 6. FUNGSIONAL : PENYULUH KB 54 orang 7. PELAKSANA 26 orang JUMLAH PNS 95orang 8. TENAGA SUKWAN TENAGA PENGGEERAK KELURAHAN 5 orang 52 orang JUMLAH SELURUH PEGAWAI 152 Org

6 SDM Sumber Daya Manusia PPKB TENAGA PPKB N O TAHUN STRUK TURAL PKB
PLKB PELAK SANA TPK JML 1 2004 13 177 12 72 274 2 2005 129 10 49 201 3 2006 113 47 183 4 2007 83 39 139 5 2008 15 73 142 6 2009 66 36 118 7 2010 62 32 28 138 2011 53 26 52 147

7 Profil Unsur Pimpinan Badan PPKB Kota Bandung
Kepala Badan : Dra. Hj. Popong W Nuraeni M.MPd Sekretaris Badan : Dra. Hj. Sri Mayaningsih M.Si Kasubag Umum dan Kepegawaian : Hj. Hetti Srihartini, B.Sc. SE Kasubag Keuangan dan Program Hj. Mifta Asikin BA Kabid Pemberdayaan Perempuan : Dra. Hj. Hetty Sofiaty Kasubid Pemberdayaan & Partispasi : Dra. Hj. Lenny Herlina M.Si Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan Kasubid Perlindungan Hak : Neti Supriati, SH. M.Si Perempuan dan Anak Kabid Pengendalian KB dan KR : Hj. Nenny Nuraeni, SH CN Kasubid Perlindungan Kes-pro : Drs. Aminudin. M.Si Kasubid Informasi Keluarga : Iip Sarupudin, SH. MM Kabid Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga : Hj. Nunung Surtini SE Kasubid Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga : Marwandi, SE Kasubid Kelembagaan Keluarga Kecil : Dra. Wuryani. M.Si Kepala UPT P2TP2A : Ir. Felly Lastiawati, Subag UPT P2TP2A : Dra. Sesy Pebriani

8 PARTISIPASI PERAN SERTA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA BADAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN & PROGRAM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG PENGENDALIAN KB & KESEHATAN REPRODUKSI BIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN KELUARGA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN & PARTISIPASI PERAN SERTA MASY & ORG PEREMPUAN SUB BIDANG PERLINDUNGAN KESEHATAN REPRODUKSI SUB BIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA SUB BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN & ANAK SUB BIDANG INFORMASI KELUARGA SUB BIDANG KELEMBAGAAN KELUARGA KECIL UPT P2TP2A

9 ARAH PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG
VISI ; MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT Pengembangan SDM yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional dan berdaya saing; Pengembangan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota. Peningkatan kesadaran budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang kota jasa yang bermartabat. Penataan kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan. Peningkatan kinerja pemerintah kota yang efektif, efesien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. MISI : RPJP KOTA BANDUNG RPJM KOTA BANDUNG TAHUN

10 AKSELERASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN REVITALISASI PROGRAM KB
MELALUI JAMIKA KOTA BANDUNG TAHUN 2011 RPJP MDG’s Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Peningkatan Perlindungan Anak Peningkatan Kelembagaan Lini Lapangan Pengelola Program KB. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peningkatan Kegiatan Ketahanan Keluarga Sosialisasi Kebijakan Program Pembangunan yang Responsif Gender MENINGKATKAN 1. IPG 2. CU / PUS 3. Kemandirian ber KB 4. Ketahanan Keluarga 5. Ekonomi RPJP KOTA BDG RPJMP KOTA BDG PROGRAM PP DAN KB IPM MENURUNKAN TFR Korban KDRT Korban Trafiking, KTA 7 Prioritas JAMIKA 8 FUNSI KELUARGA

11 “SELURUH KELUARGA IKUT KB” menjadi
RENSTRA BKKBN VISI “SELURUH KELUARGA IKUT KB” menjadi PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG 2015 MISI “MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA” menjadi MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA 11

12 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan BPPKB
Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2007, tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah ”Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana” Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang meliputi pemberdayaan perempuan, pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Fungsi Kewenangan Melaksanakan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bandung sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006 yang mencakup 14 Program dan 51 Kegiatan

13 Visi Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak Dasar Penetapan Visi : Masih tingginya jumlah keluarga dengan kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-I Masih tingginya kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan Masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mengkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan serta perlindungan anak

14 Misi Mengendalikan TFR melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 melalui program ekonomi produktif Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Meningkatkan perlindungan dan ketrampilan bagi perempuan dan anak Menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak (KLA)

15 Tujuan : TERINTEGRASIKANNYA KEBIJAKAN PP DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA SEMUA KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KOTA BANDUNG TERWUJUDNYA 30 KECAMATAN YANG RESPONSIF GENDER DAN PEDULI ANAK; BERPERANNYA LEMBAGA MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK; PEMENUHAN PERMINTAAN MASYARAKAT AKAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI YANG BERKUALITAS DALAM UPAYA PENURUNAN KELAHIRAN, ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI, DAN ANAK SERTA PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI; PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU POSITIF REMAJA TENTANG KESEHATAN DAN HAK-HAK REPRODUKSI, GUNA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN REPRODUKSI DALAM RANGKA MENYIAPKAN KEHIDUPAN KELUARGA UNTUK MENDUKUNG UPAYA PENINGKATAN KUALITAS GENERASI MENDATANG; PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN KELUARGA DENGAN MEMPERHATIKAN KELOMPOK USIA PENDUDUK BERDASARKAN SIKLUS HIDUP, YAITU MULAI DARI JANIN DALAM KANDUNGAN SAMPAI DENGAN LANJUT USIA, DALAM RANGKA MEMBANGUN KELUARGA IDEAL; PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN PENINGKATAN CAKUPAN DAN MUTU PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI, SERTA KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA, TERUTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSTITUSI MASYARAKAT

16 Kebijakan : MEMPERKUAT KOMITMEN POLITIS DAN OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN PUG & ANAK SERTA PENGELOLAAN KB DISEMUA TINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGERAKAN MASYARKAT UNTUK MEMBANGUN KELUARGA KECIL BERKUALITAS , KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK PENINGKATAN AKSESSIBILTAS MASYARAKAT & REMAJA, KELUARGA RENTAN THD INFORMASI DAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI YG BERKUALITAS PENGUATAN KELEMBAGAAN & JARINGAN PENGELOLAAN PP KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK DAN PROGRAM KB DITINGKAT KOTA S/D LINI LAPANGAN PENINGKATAN DAN PENGGALANGAN KEMITRAAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN DAN KETAHANAN KELUARGA PENGEMBANGAN PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARAN BERBASIS GENDER & ANAK DIBERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KDRT)

17 Strategi : STRATEGI BPPKB DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUN ADALAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DENGAN PENEKANAN PADA : A. PENYERASIAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KOTA BANDUNG; B. PENINGKATAN KOORDINSI DAN KEMITRAAN C. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT; D. PENGUATAN JEJARING KELEMBAGAAN BAIK PADA TINGKAT KOTA DAN REGIONAL. STRATEGI BPPKB DALAM KELUARGA BERENCANA ADALAH : A. PENYERASIAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PROGRAM KB; B. PEMANTAPAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM; C. PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM DAN JARINGAN PELAYANAN PROGRAM KB D. PEMANTAUAAN, EVALUASI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN KB

18 PP KB Kebijakan : Program BPPKB 12 URUSAN WAJIB 33 Permendagri
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 12 Kegiatan URUSAN WAJIB PP Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarkat dalam Pelayanan KB-KR Yang Mandiri Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kegiatan Kelompok di Masyarakat Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 33 Kegiatan Permendagri No. 13/2006 Yo.to 59 / 2007 KB

19 Renstra BPPKB Kota Bandung
Pola Pikir Rencana Badan PPKB RPJMD Kota Bandung Past Performance 2008 Renstra BPPKB Kota Bandung Isu strategis Potensi, kendala, peluang & tantangan Kebutuhan & kemampuan daerah Rencana Kerja (Renja) Tahunan Program dan Kegiatan Tahunan

20 PENCAPAIAN KB BARU DAN AKTIF
KOTA BANDUNG JANUARI - APRIL 2012 KONTRASEPSI KB BARU KB AKTIF PPM REALISASI % IUD 11,493 3,461 30.11 102,368 99,104 96.81 MOW 1,099 487 44.31 11,581 12,244 105.72 MOP 77 6 7.79 1,053 1,154 109.59 KONDOM 2,521 431 17.10 3,877 3,425 88.34 IMPLANT 854 176 20.61 5,075 4,784 94.27 SUNTIKAN 31,536 6,664 21.13 144,222 138,191 95.82 PIL 13,859 1,681 12.13 54,540 52,765 96.75 JUMLAH 61439 12906 21.01 322,716 311,667 96.58 PUS 382,459 81.49

21 PENCAPAIAN PA BULAN MIX KONTRASEPSI SWASTA IUD MOW MOP KOND IMPL
SUNTIK PIL PPM KB AKTIF 2011 98,292 12,179 1,148 4,248 4,768 155,920 54,249 DESEMBER 95,789 11,390 1,020 3,386 4,886 142,225 51,852 213,126 % THDP PM 97.45 93.52 88.85 79.71 102.47 91.22 95.58 PPM KB AKTIF 2012 102,368 11,581 1,0531 3,877 5,075 54,540 APRIL 2012 99,104 12,244 1,154 3,425 4,784 138,191 52,765 213,645 96.81 105.72 109.59 88.34 94.27 97.16 96.75