Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR Johannes Parlindungan Siregar JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR Johannes Parlindungan Siregar JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA."— Transcript presentasi:

1 KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR Johannes Parlindungan Siregar JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA assalamu’alaikum wr. wb

2 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik BERMUKIM SEBAGAI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT 2 PERMUKIMAN : BAGIAN DARI LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR KAWASAN LINDUNG YANG BERFUNGSI SEBAGAI TEMPAT TINGGAL DAN TEMPAT MENDUKUNG PERI KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN PERMUKIMAN : BAGIAN DARI LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR KAWASAN LINDUNG YANG BERFUNGSI SEBAGAI TEMPAT TINGGAL DAN TEMPAT MENDUKUNG PERI KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN BERLINDUNG BERKELUARGA KARYA KARSA BERKEHIDUPAN

3 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 3

4 PERMUKIMAN KUMUH DAN PERMASALAHANNYA 4 PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN HUNIAN (KUMUH) KEMISKINAN

5 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik KRITERIA PERMUKIMAN KUMUH 5 KUMUH PELAYAN AN DASAR RENDAH STRUKTUR BANGUNA N BURUK BERKEPA DATAN TINGGI KUALITAS LH. RENDAH TANPA JAMINAN KEPEMILI KAN LAHAN KEMISKI NAN & SOSIAL

6 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 6 KRITERIA BPS KUALITAS BANGUNAN SALURAN LIMBAH PEND. PADATJAMBAN LOKASI MARJINAL

7 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 7 LUAS PROV = 3,616,267 Ha LUAS KAW. KUMUH = Ha Jlh. LOKASI = 433 % KAW. KUMUH = 0.015% KAW. KUMUH JATIM LUAS PROV = 66,019 Ha LUAS KAW. KUMUH = 1, Ha Jlh. LOKASI = 887 % KAW. KUMUH = 2.657% KAW. DKI JAKARTA

8 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 8 PRIORITAS PENANGANAN KAWASAN KUMUH VITALITAS NON EKONOMI VITALITAS EKONOMI STATUS TANAH SARANA DAN PRASARANA KOMITMEN PEMERINTAH PRIORITAS PENANGANAN IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PENYANGGA KOTA METROPOLITAN. Ditjend Cipta Karya. 2006

9 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH 9 KAW. PERMUKIMAN KUMUH DIKELOLA SEC. KOMERSIAL WARGA SBG KELOMPOK SASARAN, PEMERINTAH SBG PEMILIK ASET DAN SWASTA SBG INVESTOR PROPERTY DEVELOPMENT TIDAK MEMILIKI NILAI KOMERSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI TUJUAN UTAMA COMMUNITY BASED DEVELOPMENT TIDAK MEMILIKI NILAI KOMERSIAL PERLINDUNGAN HAK PENDUDUK UTK TETAP TINGGAL GUIDED LAND DEVELOPMENT

10 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 10 PROPERTY Dev. T T S S R R COMMUNITY BASED Dev. T T S S R R GUIDED LAND Dev. T T S S R R VITALITAS NON- EKONOMI VITALITAS EKONOMI STATUS TANAH SARANA & PRASARANA KOMITMEN

11 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 4 ASPEK KUNCI 11 PERUMAHAN WARGA MEMILIKI “DERAJAT KEMISKINAN” BERANEKA RAGAM. RESIKO KESEHATAN. KEBEBASAN DARI PRAKTEK HUKUM PEMBANGUNAN FORMAL. UNESCAP & UN-HABITAT (2008a)

12 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 12 INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SERING TIDAK DIIMBANGI DENGAN STRATEGI PENGELOLAAN YG BAIK

13 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 13 LOKASI ALT. 1 : MENGHUNI LAHAN ILEGAL DI SEKITAR TEMPAT BEKERJA. MEMPEROLEH SEBAGIAN DARI “KEMUDAHAN” PELAYANAN UMUM ALT. 2 : MENGHUNI LAHAN ILEGAL JAUH DARI TEMPAT BEKERJA. JAUH DARI “KEMUDAHAN” PELAYANAN UMUM

14 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 14 JAMINAN KEPEMILIKAN ANCAMAN PENGGUSURAN. KEKUMUHAN BERTAMBAH PARAH KARENA TIDAK TERSALURKANNYA PELAYANAN UMUM. PENYALURAN PELAYANAN UMUM AKAN BERIMPLIKASI PADA PENGAKUAN PADA LEGALITAS PERMUKIMAN.

15 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik PERBAIKAN KAMPUNG : PRINSIP 15 PARTISIPATIFKEMITRAAN JAMINAN KEPEMILIKAN LAHAN KONTRIBUSI MASYARAKAT BIAYA TERJANGKAU PEMBIAYAAN BERKELANUTAN BAGIAN DARI STRATEGI YG LEBIH BESAR

16 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 16 MEMILIH LOKASI PERKUAT ORGANISASI INTERNAL PERTEMUAN MULTI PIHAK SURVEI RANCANG RENCANA PERBAIKAN IMPLEMENTASI LANJUTKAN PERTEMUAN 7 TAHAP

17 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik STRATEGI PERUMAHAN SKALA KOTA 17 MEMPERHATIKAN SEGALA LAPISAN MASYARAKAT KAWASAN SIAP BANGUNLOKASIFASUM & INFRASTRUKTURPEMBIAYAAN RENSTRA PENGENTASAN KEMISKINAN RENSTRA PENGENTASAN KEMISKINAN

18 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik PENYEDIA PERUMAHAN 18 PENYEDIAPEMBIAYAAN DIBANGUN PEMILIK DIBUAT MASYARAKAT HOUSING as PROCESS DIBANGUN PEMERINTAH SUBSIDI PERUMAHAN SOSIAL DIBANGUN SWASTA INVESTASI SEWA

19 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 5 STRATEGI PEMBIAYAAN 19 UNESCAP & UN-HABITAT (2008b) BERBASIS SWADAYA BUDAYA MENABUNG PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN SEDERHANAKAN SEKTOR FORMAL BIROKRASI DAN KEAMANAN PEMINJAMAN KEKELUARGAAN PENTAHAPAN PINJAMAN MELALUI KELOMPOK PENABUNG PEMBIAYAAN KOLEKTIF LAHAN KOLEKTIF PENGELOLAAN KOLEKTIF

20 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 20 LEMBAGA PERANTARA PEMBIAYAAN LSM KOPERASI KAUM MISKIN C.O.D.I. (Thailand) PENGURANGAN BIAYA DESAIN PROSES KONSTRUKSI KOLEKTIF SUBSIDI SILANG MEMBANGUN BERTAHAP

21 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik KEPUSTAKAAN 21 ESCAP & UN-HABITAT. 2008a. PERUMAHAN UNTUK MBR : MEMBERI TEMPAT YANG LAYAK BAIK BAGI KAUM MISKIN KOTA. ESCAP & UN-HABITAT. 2008b. PEMBIAYAAN PERUMAHAN : CARA-CARA UNTUK MEMBANTU KAUM MISKIN MEMBIAYAI PERUMAHAN LAQUIAN. BASIC HOUSING. PUBLIC-PRIVATE INFRASTRUCTURE ADVISORY FACILITY (PPIAF) ANNUAL REPORT. POVERTY REDUCTION STRATEGIES: PRIVATE SECTOR AND INFRASTRUSTURE. The World Bank.

22 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik TERIMA KASIH 22 wassalamu’alaikum wr. wb


Download ppt "KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR Johannes Parlindungan Siregar JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google