Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Disampaikan pada: Pada Sosialisasi Program BOS 2011 Kemendiknas Jakarta,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Disampaikan pada: Pada Sosialisasi Program BOS 2011 Kemendiknas Jakarta,"— Transcript presentasi:

1 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Disampaikan pada: Pada Sosialisasi Program BOS 2011 Kemendiknas Jakarta, 28 Desember 2010 Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2011 (muatan dalam Peraturan Menteri Keuangan)

2 Penerima Dana BOS (1)BOS dialokasikan kepada daerah kabupaten dan kota untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. (2)Sekolah penerima BOS adalah: -Sekolah Dasar (SD)/SDLB; dan -Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SMPLB/SMP Terbuka baik Negeri maupun Swasta

3 400 Ribu /Siswa/ Tahun 397 Ribu /Siswa/ Tahun 575 Ribu /Siswa/ Tahun 570 Ribu /Siswa/ Tahun Alokasi per Siswa SD/SDLB Negeri/Swasta di Kota SMP/SMPLB Negeri/Swasta di Kota SD/SDLB Negeri/Swasta di Kabupaten SMP/SMPLB Negeri/Swasta di Kabupaten (terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011)

4 BOS di APBN dan APBD (1)BOS Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan komponen Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (2)BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011 atau APBD Perubahan Tahun 2011 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah

5 BOS dan BOSDA (1)BOS ditujukan terutama untuk stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dalam APBD baik untuk BOS Daerah (BOSDA) dan atau Bantuan Operasional Pendidikan. (2)Penggunaan BOS agar tetap bersinergi dengan BOS Daerah (BOSDA) dan atau Bantuan Operasional Pendidikan.

6 DIPA PUSAT Dana BOS sebesar Rp ,00 (enam belas triliun delapan ratus dua belas miliar lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 atas beban Bagian Anggaran (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah).

7 KOMPONEN DANA BOS (1)Dana BOS yang dialokasikan ke daerah sebesar Rp.16,2 triliun untuk jumlah siswa total orang (jumlah siswa SD sebesar orang dan jumlah siswa SMP sebesar orang). (2)Dana cadangan BOS (Buffer fund) untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah siswa dari perkiraan semula karena berlakunya tahun ajaran 2011/2012 dipertengahan tahun anggaran 2011sebesar Rp.545,97 miliar

8 RINCIAN ALOKASI (1)Rincian Alokasi BOS untuk masing-masing kabupaten/kota dihitung/ditetapkan berdasarkan data jumlah siswa dari Kementerian Pendidikan Nasional, dan ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan; (2)Rincian Alokasi BOS untuk masing-masing sekolah per kabupaten/kota dihitung berdasarkan data nama sekolah, jumlah sekolah dan jumlah siswa serta ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dalam Petunjuk Teknis Penggunaan BOS (3)Alokasi BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alokasi sementara untuk Tahun Anggaran 2011.

9 PENCAIRAN DANA BUFFER Dana cadangan BOS (Buffer fund) pencairannya dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan ketersediaan dan perkembangan data jumlah siswa yang riil dalam tahun ajaran berjalan.

10 PENYALURAN DANA BOS ….. (1) (1)Penyaluran BOS dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. (2)Penyaluran BOS dilakukan secara triwulanan (tiga bulanan), yaitu: –Triwulan Pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2011; –Triwulan Kedua (bulan April sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal pada bulan April 2011; –Triwulan Ketiga (bulan Juli sampai dengan bulan September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal pada bulan Juli 2011; dan –Triwulan Keempat (bulan Oktober sampai dengan bulan Desember) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada bulan Oktober 2011 setelah PMK Alokasi prognosa definitif BOS 2011 ditetapkan.

11 PENYALURAN DANA BOS…… (2) (1) Penyaluran Triwulan Pertama, Kedua, dan Ketiga masing-masing sebesar ¼ (satu perempat) dari alokasi sementara (2)Penyaluran Triwulan Keempat adalah sebesar selisih antara penetapan alokasi prognosa definitif BOS dengan jumlah dana yang telah disalurkan dari Triwulan Pertama sampai dengan Triwulan Ketiga (3)Alokasi prognosa definitif BOS akan ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober 2011, setelah Kementerian Keuangan menerima data rekonsiliasi mengenai jumlah sekolah dan siswa dari Kementerian Pendidikan Nasional.

12 PELAPORAN …… (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional, paling lambat, yaitu: Tw Pertama pada akhir bulan Maret 2011; Tw Kedua pada akhir bulan Juni 2011; Tw Ketiga pada akhir September 2011; Tw Keempat pada akhir bulan Desember 2011.

13 PELAPORAN …… (2) Laporan Realisasi pembayaran BOS dilakukan dengan ketentuan sbb: a.Laporan Realisasi pembayaran dan kekurangan dana, jika terdapat selisih kurang antara jumlah dana yang di transfer dari Kas Negara dengan jumlah realisasi pembayaran BOS kepada masing- masing sekolah; b.Laporan Realisasi pembayaran dan kelebihan dana, jika terdapat selisih lebih antara jumlah dana yang di transfer dari Kas Negara dengan jumlah realisasi pembayaran BOS kepada masing-masing sekolah; c.Laporan Realisasi pembayaran dibuat secara Triwulan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan d.Laporan Realisasi pembayaran yang disampaikan harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Lampiran III dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

14 PELAPORAN …… (3) Dalam hal Laporan Realisasi Pembayaran Triwulan Pertama, Triwulan Kedua, dan Triwulan Ketiga terdapat selisih kurang ataupun selisih lebih, maka selisih kurang ataupun selisih lebih tersebut akan diperhitungkan dalam penetapan alokasi prognosa definitif BOS setelah memperhatikan usulan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam hal Laporan Realisasi Triwulan Keempat terdapat selisih kurang ataupun selisih lebih, maka selisih kurang ataupun selisih lebih tersebut akan diperhitungkan dalam penetapan alokasi sementara Tahun Anggaran berikutnya setelah memperhatikan usulan dari Kementerian Pendidikan Nasional.

15 Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran BOS dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi penyalahgunaan/ penyimpangan penggunaan BOS berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut akan dijadikan dasar dalam pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

16 L/O/G/O Terima Kasih Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Dana Perimbangan Gedung Radius Prawiro Lt.7 Jl. DR. Wahidin no.1 Jakarta Pusat (021)


Download ppt "Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Disampaikan pada: Pada Sosialisasi Program BOS 2011 Kemendiknas Jakarta,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google