Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PEYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 Disampaikan pada acara : Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Tahun 2013 Oleh : Drs.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PEYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 Disampaikan pada acara : Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Tahun 2013 Oleh : Drs."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PEYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 Disampaikan pada acara : Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Tahun 2013 Oleh : Drs. H. Sudjak, M.Ag Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

2 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TERDIRI DARI : Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pengelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2012 Pasal 3)

3 DASAR HUKUM 1.Undang – Undang Nomor : 13 Tahun Peraturan Presiden RI Nomor : 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 3.Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler 4.Peraturan Menteri Agama RI nomor 15 tahun 2012 Tantang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

4 Pendaftaran Haji (PP Nomor 79/2012 ) 1)Warga Negara Indonesia berhak melaksanakan Ibadah Haji dengan mendaftarkan diri di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri. 2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud dilakukan sepanjang tahun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip pelayanan berdasarkan nomor urut pendaftaran. 3) Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud, digunakan sebagai dasar dalam pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji.

5 1)Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun 2)Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota domisili Jamaah Haji sesuai KTP 3)Pendaftaran haji sebagaimana point (1) dan (2) wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari

6 a)Beragama Islam b)Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter c)Memiliki KTP yang masih berlaku d)Memiliki Kartu Keluarga e)Memiliki Akte Kelahiran atau Surat kenal lahir/Kutipan Akta Nikah / Ijazah f)Memiliki tabungan pada BPS-BPIH minimal sebesar setoran awal

7

8 1.Pendaftaran Haji khusus dilayani di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kantor Siskohat Asrama Haji Sukolilo Surabaya 2.CJH Khusus menunjuk salah satu PIHK (Penyelenggaran Ibadah Haji Khusus) yang memiliki izin dari Kementerian Agama 3.CJH Khusus menyetor setoran awal sebesar $ 4000 di BPS BPIH

9 DAFTAR PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK) YANG MEMILIKI IZIN DARI KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAERAH OPERASI : JAWA TIMUR

10 1.Dana Dari Jamaah Haji (BPIH) adalah dana yang disetorkan langsung oleh jamaah haji yang dipergunakan untuk membiayai komponen tertentu dalam penyelenggaraan ibadah haji (direct cost) 2.Dana Optimalisasi / Jasa Setoran Awal BPIH adalah dana yang diperoleh dari hasil optimalisasi/manfaat setoran awal BPIH (indirect cost) yang dipergunakan untuk membiayai komponen tertentu dalam penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan UU No.13 pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 3.Dana APBN adalah dana yang dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji, baik ditanah air maupun Arab Saudi 4.Dana APBD Dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah Tk. I maupun Tk. II 5.Dana Pelayanan Kesehatan Adalah dana Kesehatan yang ada pada Kementerian Kesehatan

11 KOMPONEN INTI BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) 1.DIRECT COST Adalah Biaya yang dibebankan langsung kepada jamaah yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Besarannya ditetapkan Presiden dalam bentuk “Perpres” atas usul Menteri Agama setelah disetujui oleh DPR RI (Pasal 21 ayat 1). 2. INDIRECT COST Adalah Biaya yang dibebankan dari hasil optimalisasi dana setoran awal BPIH yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji (Pasal 23 ayat 1 dan 2). Besaran komponen Indirect cost ini diusulkan oleh Menteri Agama digunakan setelah disetujui oleh DPR RI.

12 PERBANDINGAN BPIH UNTUK EMBARKASI SURABAYA TAHUN 2012 DAN 2013

13 BPIH TAHUN 1434 H/2013 M DAN RINCIAN PENGGUNAAN ( DIRECT COST) BPIH Tahun 1434H / 2013M sebesar = USD DIGUNAKAN UNTUK : 1.Biaya Penerbangan sebesar : USD, dengan rincian  Tiket Indonesia – Arab Saudi PP:$  Biaya Surcharge Landing Madinah:$ 50  Biaya Airport Tax di Arab Saudi:$ Akomodasi Arab Saudi sebesar 959,4 USD, digunakan untuk :  Di Makkah :$ 804,8  Di Madinah:$ 154,6 3. Living cost sebesar : 405 USD = SR1500 (langsung diberikan ke CJH sebelum berangkat ke Bandara Embarkasi, untuk uang saku atau biaya hidup selama di Arab Saudi)  Jumlah total sebesar = USD Rata-rata 1 USD = Rp ( 3619 USD x Rp = Rp )

14 a. Biaya pelayanan jemaah haji: Pelayanan Arab Saudi  Subsidi untuk harga sewa rumah Makkah dan Madinah  General Service fee untuk Kerajaan Saudi Arabia  Sewa hotel transito jeddah  Biaya selisih distribusi pemondokan di Makkah  Sewa rumah cadangan di Makkah  Konsumsi masa kedatangan dan kepulangan di Bandara  Konsumsi selama di Arafah dan Mina  Konsumsi selama di Madinah  Konsumsi jamaah tersesat dan sakit  Transportasi dari pemondokan ke bandara  Transportasi dari pemondokan ke Masjidil Haram  Pelayanan bongkar muat barang 96%96%

15 Pelayanan di dalam negeri  Biaya penerbitan paspor jemaah haji  Penyelesaian paspor dan pemvisaan  Penyelenggaraan bimbingan manasik haji  Pasanger service charge  Asuransi jiwa dan kecelakaan jemaah haji  Pencetakan buku paket manasik haji dan blanko-blanko  Penyediaan gelang identitas  Akomodasi dan konsumsi di asrama haji embarkasi b. Biaya operasional di Arab Saudi dan dalam negeri  Maslahah Ammah / General Service Petugas  Akomodasi dan konsumsi Petugas  Angkutan Darat (Naqobah) Petugas  Insentif Tenaga Musiman  ATK dan Perlengkapan Operasional Haji  Sewa Kantor, Wisma & Pemeliharaan  Biaya Penunjang Operasional Perkantoran  Image Building, Pengembangan Siskohat, Konsultan manajemen  Peningkatan Fasilitas Asrama Haji c. Safeguarding 3,7% 0.3%

16 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58 tahun 2013 tanggal 29 Mei 2012 tentang “Penetapan Kuota Haji Tahun 1434 H/2013 M Jawa Timur :

17 WAKTU PELUNASAN Di mulai : tanggal 22 Mei s/d 12 Juni 2013 Dengan porsi tertinggi : Sampai dengan tgl 12 Juni 2013 Pukul WIB Porsi yang LUNAS: (92%) Porsi yang TIDAK LUNAS: ( 8%) Jumlah:33.935

18 “Sisa Kuota Propinsi yang tidak dilunasi akan menjadi Kuota Nasional yang penggunaannya diperuntukkan bagi : 1.CJH Usia 83 tahun keatas 2.Penggabungan suami isteri yang terpisah secara sistem 3.Penggabungan Orang tua dengan anak yang mana peluasan nya akan dimulai tanggal 18 s/d 26 Juni 2013 Rencana awal berdasarkan Keputusan Dirjen PHU Nomor : D/278 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembayaran Pelunasan BPIH Tahun 1434 H / 2013 M, Bahwa :

19  Pada hari Kamis 6 Juni 2013 diterima surat dari Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi tertanggal 22 Rajab 1434 H yang isinya :  Ada Keterlambatan penyelesaian rehabilitasi Masjidil Haram,  Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengurangi kuota haji tahun 2013 di seluruh dunia sebesar 20%.  Daya tampung Masjidil Haram semula jamaah menjadi jamaah dalam satu jam.

20  Untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan keamanan, Pemerintah Arab Saudi mengurangi jumlah kuota sebesar 20% bagi seluruh dunia tanpa kecuali.  Pengurangan kuota ini hanya berlaku sementara sampai selesainya proyek perluasan tempat tawaf yang diperkirakan sesudah musim haji tahun  Pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota Indonesia sebanyak 20% ( orang). Dengan demikian kuota Jamaah Haji Indonesia pada tahun 2013 akan menjadi jamaah dari semula jamaah.

21 Untuk Jawa Timur jika terjadi pemotongan 20 % dari kuota (33.935) maka akan ada CJH yang tidak berangkat. Penyelesaiannya : a diambilkan dari sisa kuota yang tidak dilunasi b di ambilkan dari kuota jamaah yang sudah melunasi (jumlah berdasarkan data dari Siskohat Pusat) Pengurangan untuk jamaah lunas dilakukan berdasarkan PMA Nomor 63 Tahun 2013 tentang Kriteria Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 1434 H / 2013 M, yaitu pada pasal 1 Kriteria CJH yang diberangkatkan Tahun 1434H/2013M adalah a.Jamaah Haji yang telah melunasi BPIH Tahun 1434H/2013M sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 b.Jamaah haji yang melakukan pendaftaran lebih awal sesuai dengan nomor urut porsi sampai dengan terpenuhinya kuota yang dtentukan di Provinsi/Kabupaten-Kota

22 Jawa Timur : Sehingga yang semula kuota jatim menjadi sehingga kuota jatim berkurang 6.792

23  Setelah penetapan Kuota Perubahan oleh Menteri Agama maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi dan validasi terhadap Calon Jamaah Haji yang telah melunasi BPIH Tahun 1434 H / 2013 M yang meliputi : a)Jamaah yang sudah pernah menunaikan Ibadah Haji dan bukan sebagai Pembimbing / Memahrami b)Jamaah yang dengan sukarela atau dengan alasan tertentu lainnya mengundurkan diri untuk ditunda keberangkatannya tahun 1434H/2013M atau jamaah tersebut batal berangkat.  Dalam hal hasil verifikasi dan validasi jika ada jamaah tunda atau batal, akan diisi nomor urut porsi selanjutnya dalam satu Provinsi  Setelah penetapan Kuota Perubahan oleh Menteri Agama maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi dan validasi terhadap Calon Jamaah Haji yang telah melunasi BPIH Tahun 1434 H / 2013 M yang meliputi : a)Jamaah yang sudah pernah menunaikan Ibadah Haji dan bukan sebagai Pembimbing / Memahrami b)Jamaah yang dengan sukarela atau dengan alasan tertentu lainnya mengundurkan diri untuk ditunda keberangkatannya tahun 1434H/2013M atau jamaah tersebut batal berangkat.  Dalam hal hasil verifikasi dan validasi jika ada jamaah tunda atau batal, akan diisi nomor urut porsi selanjutnya dalam satu Provinsi  Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2013 nama-nama Calon Jamaah Haji BERANGKAT dan TUNDA secara resmi di umumkan Kementerian Agama Pusat melalui website resmi yaitu haji.kemenag.go.id  Untuk Jawa Timur Porsi Tertinggi yang bisa berangkat Ibadah Haji Tahun 1434 H adalah :  Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2013 nama-nama Calon Jamaah Haji BERANGKAT dan TUNDA secara resmi di umumkan Kementerian Agama Pusat melalui website resmi yaitu haji.kemenag.go.id  Untuk Jawa Timur Porsi Tertinggi yang bisa berangkat Ibadah Haji Tahun 1434 H adalah :

24 DOKUMEN HAJI Persiapan dokumen haji diawali dengan Rapat Koordinasi yang dihadiri : 1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, 2.Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh 3.Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota sejatim 4.Kasi Peny. Haji dan Umroh se Jawa Timur 5.Kepala Kantor Imigrasi Se Jawa Timur Dimana penerbitan passport serentak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen PHU Nomor : DJ/VII.II/2/HJ.00/1612/2013 tanggal 2 Mei 2013 bahwa Penerbitan Paspor CJH Tahun 1434 H dimulai pada tanggal 6 Mei 2013

25 Lanjutan Dokumen Haji 1.Proses Visa Paspor Haji dilakukan di Kedutaan Arab Saudi di Jakarta mulai tanggal 20 Juni 2013 dengan prinsip awal bil awal akhir bil akhir. 2.Sampai dengan saat ini Paspor dari daerah yang sudah dikirim ke Provinsi sebanyak : (85%) 3.Dan Paspor dari Provinsi yang sudah dikirim ke Jakarta untuk Proses Visa sebanyak : 20 ribu

26 PELAKSANAAN MANASIK, BIMBINGAN DAN INFORMASI HAJI 1. Kegiatan bimbingan manasik pada tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan sedangkan pada tingkat KUA Kecamatan dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan 2. Alokasi waktu bimbingan manasik haji untuk 1 (satu) kali pertemuan adalah 4 jam pelajaran (4x60 menit) per hari 3. Mencetak Buku Informasi Haji dan Pamflet Peta Mekah dan Madinah 4. Sosialisasi dan informasi haji secara komprehensif melalui stasiun TV Lokal dan Radio (TVRI, JTV, SBO Tv dan Kompas TV, radio (suara surabaya dan suara muslim) yaitu dalam bentuk talkshow / dialog interaktif 5. Membuka layanan call center haji di nomor :

27 TRANSPORTASI HAJI  Jamaah haji Jatim dari 38 daerah tingkat II masuk ke embarkasi dan debarkasi menggunakan transportasi bus yang diakomodir oleh masing-masing daerah, kecuali CJH Kota Surabaya yang diatur oleh KBIH dan masing-masing jamaah (perorangan)  Untuk CJH Propinsi NTT dan Propinsi Bali perjalanan ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya hampir semuanya menggunakan pesawat reguler, akan tetapi masih ada yang menggunakan bus  Pada tahun 2013 seluruh jamaah haji Embarkasi SUB akan di angkut dengan pesawat Saudi Arabia Airlines dengan jenis pesawat Boing dengan kapasitas seat pesawat sebanyak 450

28 PENYUSUNAN KLOTER 1.Tahap awal dilaksanakan penyusunan kloter yakni Qur`ah Urutan daerah per wilker dari 38 Kab/Kota Jawa Timur, yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2013 di Hotel Oval Surabaya, dengan hasil Rapat sebagai berikut :

29 2.Selanjutnya pada hari Senin s.d Selasa tanggal 22 s.d 23 Juli 2013 di adakan Rapat Koordinasi dan Finalisasi Jadwal Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Tahun 1434 H / 2013 M untuk Embarkasi Surabaya yang dihadiri oleh Direktur Pelayanan Haji Ditjen PHU Kemenag Pusat dan Kepala Kanwil Kementerian Agama beserta Kabid Penyelenggaraan Haji Propinsi Bali dan Propinsi NTT di Wisma Haji Surabaya. 3.Tahap Selanjutnya yaitu penyusunan Kloter setelah daerah Kabupaten / Kota mengirimkan Jumlah Data Riil Jamaah Berangkat setelah di kurangi atau ditambah dengan Jamaah Mutasi Masuk ataupun keluar.

30 1.CJH berada di Asrama Haji (1x24jam), CJH mendapatkan konsumsi 3 kali makan, 2 kali snack, akomodasi kamar full AC, pemberian gelang identitas, pemantapan manasik haji dan konsultasi, pelayanan kesehatan, pemberian uang living cost, dan passport haji 2.Selama di Asrama Haji, CJH tidak diperkenankan meninggalkan asrama. 3.Buku kesehatan CJH disetorkan oleh daerah tingkat II ke Embarkasi sehari sebelum pemberangkatan 4.Pemeriksaan x-ray oleh pihak Penerbangan 5.Pemberangkatan jamaah dari Asrama Haji ke bandara Juanda menggunakan bus full AC, dikawal foreder kurang dari 3 jam sebelum take off dengan tanggungan pihak penerbangan

31 1.Jemaah haji tetap menggunakan pakaian seragam batik haji, khusus jamaah haji wanita menggunakan seragam kerudung dan bagi jamaah haji Pria menggunakan peci bermotif seragam batik 2.Pakaian seragam dan kelengkapannya wajib dipakai saat keberangkatan dan kepulangan jemaah haji baik di Embarkasi dan selama berada di Arab Saudi kecuali saat melaksanakan umroh dan wukuf

32 RENCANA JADWAL PERJALANAN HAJI (BERDASARKAN KALENDER UMMUL QURO` ARAB SAUDI TAHUN1434 H / 2013 M


Download ppt "KEBIJAKAN PEYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 Disampaikan pada acara : Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Tahun 2013 Oleh : Drs."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google