Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal Robert A. Simanjuntak Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal Robert A. Simanjuntak Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia."— Transcript presentasi:

1 Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal Robert A. Simanjuntak Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

2 Sumber Penerimaan Daerah  PAD  untuk Kab/Kota hanya rata-rata 7%  Ketimpangan Vertikal & Horizontal  Dana Bagi Hasil (DBH)  mengurangi Ketimpangan Vertikal  meningkatkan Ketimpangan Horizontal  Dana Alokasi Umum (DAU)  mengurangi Ketimpangan Horizontal  Dana Alokasi Khusus (DAK)  Pinjaman Daerah 2

3 Pajak yang Dapat Dibagihasilkan  Penerimaannya elastis terhadap (tumbuh seiring dengan) pertumbuhan ekonomi  Potensi basis pajaknya relatif merata antardaerah  Lokasi tax collection kurang lebih sama dengan lokasi tax incidence  Obyek pajak merupakan kepemilikan nasional  Penerimaannya tidak bersifat ad hoc dan/atau distortif terhadap kegiatan perekonomian 3

4 SDA yang Dapat Dibagihasilkan  SDA yang tidak terbarukan (non-renewable)  SDA dengan PNBP yang jelas dan potensial  Komponen yang dibagihasilkan teridentifikasi dengan baik  Daerah dan periode pemungutan teridentifikasi dengan baik  Eksternalitas negatif dari kegiatan eksplorasi dapat teridentifikasi dengan baik lokasinya  Basis pajaknya memiliki lokasi yang spesifik 4

5 Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik  Esensi Otonomi Daerah  “mendekatkan pemerintah kepada masyarakat”  Beberapa hasil penelitian tentang kaitan Desentralisasi dengan Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Layanan Publik  Kesimpulannya Ambigu, bahkan untuk beberapa aspek Cenderung Memburuk.  Beberapa Isu yang mendominasi: Perebutan sumber- sumber penerimaan, Pilkada, Pemekaran, dll. 5

6 Dana Perimbangan ke NTB, Sumbawa dan Sumbawa Barat ( Rp Milyar) DAUDBH-PDBH-SDA NTB554,43573,40646,6766,75108,45121,3215,1126,6122,42 Sumbawa424,69436,35496,1626,7835,3537,364,236,916,26 Sumbawa Barat 173,46181,74214,9342,4944,4048,9930,4353,2444,98 Rata2 Provinsi Rata2 Kab/Kota 6

7 DAU dan DBH per kapita (Rp) Provinsi NTB Rata-rata Provinsi SumbawaSumbawa Barat Rata-rata Kabupaten DAU/pop131,53784,8131,089,1721,656,104635,380 DBH/pop26,734104,68293,801768,412181,277 7

8 8

9


Download ppt "Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal Robert A. Simanjuntak Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google