Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012."— Transcript presentasi:

1 Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012

2 Perubahan Alur Permohonan Dana Kewenangan persetujuan permohonan dana dilakukan PPK Dalam SERASI persetujuan permohonan dana dibantu oleh Staff PPK

3 Ruang Lingkup Staff PPK Membantu PPK dalam hal pengawasan pagu anggaran dan melakukan pengujian terhadap permohonan dana yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan

4 Tugas Staff PPK Pengawasan dan pengujian terhadap kecukupan pagu anggaran kegiatan Pengujian terhadap kebenaran pembebanan akun Pengujian terhadap kebenaran perhitungan dan kesesuaian peraturan yang berlaku

5 Dalam hal pelaksanaan tugas staff PPK membuat kartu pengawasan pagu sebagai alat bantu pengendalian pengajuan permohonan dana Apabila telah yakin dan benar pengujian terhadap kartu pengawasan maka dicatat dalam disposisi disampaikan ke PPK untuk disetujui Dalam SERASI staff PPK menyetujui setelah disposisi setuju oleh PPK Pengawasan pagu akun adalah enam digit setiap akun kegiatan

6 PELAKSANA KEG.IATAN Nota dinas Input serasi Nota Dinas + Disposisi Nota Dinas Disetujui STAF PPKPPK ALUR NOTA DINAS PERMOHONAN DANA SERASI Perlu perbaikan Klik “Disetujui Pada Serasi

7

8 LEMBAR DISPOSISI PPK DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI BAHAN NUKLIR No Surat : Diterima Tanggal : / /2013 Asal Surat: Perihal: Jumlah : Rp. Tindak Lanjut : Bendahara Satker Deputi PI TELAH DIVERIFIKASI Pejabat Pembuat Komitmen, Eka Sapta Riyana, S.Si Tgl : …………../…………./2013 Tgl : / /2013 SESUAI / TIDAK SESUAI Staf PPK ………………… NIP. DISETUJUI DITUNDA TIDAK DISETUJUI Catatan Staf PPK : Catatan PPK : Dibebankan Pada :


Download ppt "Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google