Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Nala Sea Side Hotel, 15 April 2014 Disampaikan Dalam Orientasi Manajemen Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Nala Sea Side Hotel, 15 April 2014 Disampaikan Dalam Orientasi Manajemen Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu."— Transcript presentasi:

1

2 Nala Sea Side Hotel, 15 April 2014 Disampaikan Dalam Orientasi Manajemen Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Disampaikan Dalam Orientasi Manajemen Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Jabatan : Kabag TU Kanwil Kemenag Prov. Bkl

3 Mari kita berdoa Agar kita selamat & bahagia dunia akhirat, serta mengikuti Materi Orientasi ini mendapat ridho ALLAH. Mari kita berdoa Agar kita selamat & bahagia dunia akhirat, serta mengikuti Materi Orientasi ini mendapat ridho ALLAH.

4 Curriculum Vitae Nama: Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Tgl Lahir: Bandung, 5 Nopember 1963 Pangkat/Gol: Pembina Tk 1 / IV/b Pendididikan : 1. S.1: IAIN Bandung tahun S.2 : Universitas Bengkulu Tahun 2007 Riwayat Pekerjaan : 1. Kepala MAN Al-Hidayah – IPUH tahun Kepala MAN IPUH Kepala MAN Arga Makmur Kepala MAN 2 Padang Kemiling Kepala Seksi Penyuluhan Haji dan Umroh pada Bidang Hazawa Kanwil Kemenag tahun Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lebong ( ) 7. Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu (2013)

5 Visi Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

6 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama Meningkatkan Kualitas Raudhatul Athfal Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji,. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan berwibawa Lima Misi Kementerian Agama

7 Pengendalian Pemerintahan ??? Pengendalian Pemerintahan dimaksudkan untuk Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

8 PARADIGMA PELAYANAN PEMERINTAHAN 7 KARYAWAN CEO MANAJEMEN PELANGGAN IMPLEMENTASI PARADIGMA LAMA MANAJEMEN PELANGGAN IMPLEMENTASI KARYAWAN PARADIGMA BARU CEO

9 Paradigma Lama = Kepemimpinan Satu Arah sehingga minim pengawasan dan Cenderung Tidak Berdasarkan Pada Kebutuhan dan Aspirasi Rakyat

10 PARADIGMA BARU = ADA FILTER DAN PENGENDALIAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

11 10 POLA PEMERINTAHAN KOORDINATIF DALAM MENGHADAPI KOMPLEKSITAS MENGATUR//MENGENDALIKAN DALAM MENGHAFAPI DINAMIKA MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN, MENCIPTAKAN KETERPADUAN DALAM MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN

12 11 Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara DASAR HUKUM YANG MEWAJIBKAN INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENYELENGGARAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

13 Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Lanjutan..

14 13 SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1) SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2) PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Definisi SPI dan SPIP

15 1)Menghasilkan data dan informasi yang handal. 2)Menjaga harta/kekayaan dan catatan organisasi. 3)Meningkatkan efisiensi operasional. 4)Mendorong ketaatan kepada kebijakan menajerial yang telah ditetapkan. TUJUAN SPIP 14

16 15 o Mendeteksi terjadinya kesalahan (mismanagement) dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, o Membantu pengamanan asset terkait terjadinya kecurangan (fraud), pemborosan, dan salah penggunaan yang tidak sesuai tujuan. MANFAAT SPIP

17 1.Lingkungan Pengendalian, 2.Penilaian risiko, 3.Kegiatan pengendalian, 4.Informasi dan komunikasi serta 5.Pemantauan/monitoring, yang kemudian dituangkan dalam Bab II PP No. 60 Tahun 2008 tersebut. Unsur SPIP

18 Sistem pengendalian intern ini menjadikan presiden beserta seluruh penyelenggara pemerintah di tingkat pusat dan daerah harus mampu melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Langkah ini dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan proses pengendalian pada tahap pelaksanaannya

19 SPIP mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan instansi pemerintah. Paradigma pengawasan sebelumnya bersifat searah. Tetapi, dengan adanya SPIP ini, pengendalian harus dilakukan dari semua segi.

20 Bagaimana dengan di Kementerian Agama?? Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan kementerian Agama diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011

21

22 Hubungkan 9 titik dengan 4 garis lurus tanpa putus 21

23 Tambahkan 2 titik imajiner 22

24 Tambahkan 2 titik imajiner 23

25 Tambahkan 2 titik imajiner 24

26 Tambahkan 2 titik imajiner Bidang kreatifitas 25

27


Download ppt "Nala Sea Side Hotel, 15 April 2014 Disampaikan Dalam Orientasi Manajemen Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google