Kebutuhan akan Jaminan Sosial MK Perundang-undangan Sosial.

Presentasi berjudul: "Kebutuhan akan Jaminan Sosial MK Perundang-undangan Sosial."— Transcript presentasi:

1 Kebutuhan akan Jaminan Sosial MK Perundang-undangan Sosial

2 Kebutuhan tentang jaminan sosial Dampak pembangunan : meningkatkan kesejahteraan dan mantapnya keamanan. Selain itu juga menimbulkan masalah: Industrialisasi diikuti dengan urbanisasi yang hidupnya tergantung pada penerimaan upah, disamping orang-orang yang belum memperoleh penghasilan. Pertumbuhan penduduk perkotaan menimbulkan kebutuhan akan perumahan, fasilitas dan sarana hidup lainnya. Tekanan kebutuhan perusahaan, perkantoran dan pabrik telah mempersempit lingkungan hidup yang bersih dan segar. Teknologi kedokteran modern, telah menyelamatkan harapan hidup pada waktu lahir maupun pada usia lanjut, telah menambah penduduk yang hidupnya tergantung pada orang lain. Mesin-mesin dengan kecepatan tinggi dan bahan-bahan kimia yang digunakan berbagai pabrik merupakan ancaman bahaya kecelakaan dan penyakit. Kemajuan jalan raya dan banyaknya kendaraan yang memadati lalu lintas telah meningkatkan jumlah kecelakaan dan polusi udara yang tidak sehat.

3 Kebutuhan tentang jaminan sosial Pembangunan nasional jelas menimbulkan kebutuhan akan jaminan sosial baik untuk mengisi usaha kegiatan maupun menanggulangi dampaknya. Timbulnya kebutuhan tersebut terutama disebabkan karena 3 faktor utama yaitu: perkembangan ekonomi, susunan demografi dan situasi ketenagakerjaan.

4 Kebutuhan tentang jaminan sosial Perekonomian Sejak pemerintah melancarkan repelita terjadi perubahan besar dalam struktur perekonomian. Pertanian merupakan sector yang dominan dalam perekonomian, demikian pula sector industry pengolahan. Dalam menunjang industrialisasi, pemerintah mendorong penanaman modal dalam negeri maupun asing. Proses industrialisasi yang diikuti urbanisasi telah mengakibatkan makin banyaknya orang yang bekerja sebagai karyawan untuk memperoleh pendapatan. Karyawan akan sepenuhnya tergantung atas berlangsungnya aliran penghasilan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Jika terjadi musibah yang mengganggu aliran penghasilan, berarti ketelantaran dan kemiskinan. Semua ini menju pada kebutuhan akan usaha-usaha perlindungan penghasilan dalam bentuk program jaminan sosial yang memberikan santunan dan pelayanan dalam hal sakit, hari tua, cacat, kematian dan pengangguran.

5 Kebutuhan tentang jaminan sosial Kependudukan Penduduk Indonesia merupakan kelima terbesar didunia setelah RRC, India, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Salah satu sifat penduduk Indonesia yang menonjol dan berlangsung sejak puluhan tahun adalah persebarannya yang sangat tidak merata, dan pertumbuhannya yang terus menerus, presentasi penduduk yang berumur 0 – 14 (1985) 40% menggambarkan besarnya ratio ketergantungan anak-nak terhadap orang tua. Karena itu kepala keluarga sangat membutuhkan perlindngan jaminan social terhadap berbagai resiko yang dapat mengganggu kemampuannya sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Dilain pihak, usia harapan hidup makin meningkat (wanita 73 tahun, pria 63 tahun), karena itu jaminan hari tua makin dirasakan kebutuhannya bagi diri dan keluarganya. Sebagai dampak langsung industrialisasi: urbanisasi menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk makiin meningkat di perkotaan. Salah satu kebijakan kependudukan yang penting adalah program keluarga berencana, sedangkan etika tradisi timur menempatkan anak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan orang tuanya. Anak merupakan jaminan sosial untuk hari tua, sehingga setiap usaha untuk membatasi kelahiran/ jumlah anak berarti mengurangi hak atas jaminan sosial tersebut. Selain itu proses modernisasi telah melemahkan hubungan antara berbagai anggota keluarga dan sanak saudaranya.

6 Kebutuhan tentang jaminan sosial Ketenagakerjaan. Tenaga kerja merupakan pelaksana utama dari pembangunan, karena itu kebutuhannya akan jaminan sosial harus benar-benar diperhatikan. Faktor penting dalam ketenagakwerjaan antara lain pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, penetapan upah minimum regional dan produktivitas kerja. Proses produksi barang dan jasa melibatkan pelaku-pelaku yang terdiri dari karyawan, pengusaha dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Hubungan antara para pelaku proses produksi menyangkut hubungan antara manusia baik didalam maupun diluar pekerjaan yang dikenal dengan hubungan industrial dalam kehidupan ekonomi dan sosial, menimbulkan kebutuhan mutlak bahwa para pelaku memegang sila-sila dari Pancasila yang diterima sebagai dasar filsafat negara dan kepribadian bangsa. Hubungan industrial demikian disebut hubungan industrial Pancasila (HIP) HIP diilhami juga oleh Tri Darma, dimana para pelaku produksi harus: Merasa ikut memiliki. Ikut bertanggung jawab. Harus mawas diri. HIP telah dicerminkan dalam berbagai bentuk, seperti lembaga kerjasama Tripatrit, penyelesaian perselisihan perburuhan oleh P4P dan P4D (Sentanu Kertonegoro, Jaminan Sosial, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Mutiara Suber Widya, 1987, Hal. 79 – 94)

7 Arti Jaminan Sosial John G Turnbull Jaminan sosial sebagai suatu keadaan yang terlindung atau aman dari berbagai jeis ancaman dan bahaya Harun Al Rasyid Jaminan sosial merupakan suatu perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat

8 Arti Jaminan Sosial ILO (Konvensi No 102 tahun 1952) Jaminan sosial sebagai usaha pemerintah untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi yang dapat menyebabkan hilangnya penghasilan karena sakit, pengangguran, cacat, hari tua dan kematian; untuk menyediakan bagi masyarakat itu pemeliharaan kesehatan yang dibutuhkan; dan untuk memberikan bantuan kepada keluarga dalam memelihara anak. Kenneth Thomson Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis, jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari peristiwa tersebut, serta tunjangan keluarga dan anak.

9 Resiko Resiko fundamental (bersifat Makro-Kolektif) Resiko Politik, meningkatnya suhu politik Resiko Ekonomi, adanya inflasi Resiko Sosial, adanya keresahan dalam masyarakat Resiko pertahanan keamanan, ancaman serangan dari pihak luar Resiko Internasional, kegagalan diplomasi.

10 Resiko Resiko khusus (bersifat mikro-individual) Resiko terhadap diri pribadi Resiko terhadap harta benda Resiko terhadap kegagalan usaha.

11 Cara menghadapi resiko ekonomi Pencagahan dan penanggulangan, peningkatan keterampilan dan keahlian, penanganan langsung terhadap kecelakaan, dsb Pelayanan dan Tunjangan, program pelayanan bantuan dalam bentuk barang dan jasa, sedangkan program tunjangan bantuan dalam bentuk uang tunai. Bantuan Sosial, biasanya diberikan kepada mereka yang tidak mampu atau terkena bencana Asuransi Komersial, biasanya dilakukan oleh pihak swasta seperti asuransi jiwa, kebakaran, dsb penganggaran dan PEndanaan, bantuan social biasanya menggunakan system penganggaran (pay-as-you-go) sedangkan asuransi social dan komersial umumnya memakai system pendanaan atau pemupukan dana (funded)

12 Perbandingan Pelayanan dan Tunjangan PelayananTunjangan PengawasanLebih mudah diawasi kualitasnya Sulit diawasi dalam penggunaan dana tunjangan PenyelenggaraanMemerlukan system administrasi yang kompleks Penyelenggaraan lebih murah InflasiTidak secara langsung dipengaruhi inflasi Daya beli sangat dipengaruhi inflasi Kebebasan MemilihKebebasan memilih sangat kecil Kebebasan memilih besar

13 4 kegiatan utama jaminan sosial Pencegahan dan Pengembangan (Kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan, bantuan hukum, keagamaan, organisasi kemasyarakatan) = Social Service. Pemulihan dan Penyembuhan (bantuan bencana alam, lanjut usia, penyandang cacat) = Social Assistance Pembinaan (perbaikan gizi, perumahan, lingkungan, air bersih, transmigrasi, perekonomian, masyarakat suku terasing) = Social Infra Structure Perlindungan Ketenagakerjaan (melindungi segala resiko yang berkenaan dengan bidang ketenagakerjaan) = Social Insurance.

14 MDG’s

15 Target: 1.Menurunkan proposi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015 2.Menyediakan seutuhnya Pekerjaan yang produktif dan layak, terutama untuk perempuan dan kaum muda 3.Menurunkan proposi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990 - 2015

16 Memastikan semua anak di Indonesia pada tahun 2015, bak laki-laki maupun perempuan, akan menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh

17 Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan, lebih baik pada 2005 dan di semua jenjang pendidikan paling lambat tahun 2015.

18 Menurunkan angka kematian balita saebesar dua pertiganya antara tahun 1990 - 2015

19 1.Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara tahun 1990 – 2015 2.Mencapai dan menyediakan akses kesehatan reproduksi untuk semua pada tahun 2015

20 1.Menghentikan dan mulai membalikkan tren penyebaran HIV dan AIDS pada tahun 2015 2.Tersedianya akses universal untuk perawatan terhadap HIV/AIDS bagi yang memerlukan pada tahun 2010 3.Menghentikan dan mulai membalikkan kecenderungan persebaran malaria dan penyakit-penyakit utama lainnya pada tahun 2015

21 1.Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negara serta mengakhiri kerusakan sumberdaya alam. 2.Mengurangi laju hilangnya keragaman hayati dan mencapai pengurangan yang signifikan pada tahun 2010 3.Menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar pada tahun 2015 4.Pada tahun 2020 telah mencapai perbaikan signifikan dalam kehidupan (setidaknya) 100 juta penghuni kawasan kumuh

22 Terkait dengan kerjasama internasional. Indikator ditujukan oada negara maju untuk membantu negara termiskin untuk mencapai tujuan MDG’s