Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI. Pasal 4, UU No.41/1999 KEWENANGAN (1) Semua hutan, termasuk kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI. Pasal 4, UU No.41/1999 KEWENANGAN (1) Semua hutan, termasuk kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai."— Transcript presentasi:

1 DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI

2 Pasal 4, UU No.41/1999 KEWENANGAN (1) Semua hutan, termasuk kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (2) Penguasaan hutan oleh negara : Memberi wewenangan kepada Pemerintah untuk : a. Mengatur dan mengurus hutan kawasan hutan dan hasil hutan b. Menetapkan status wilayah sebagai Kawasan hutan atau sebagai bukan kawasan hutan c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan serta perbuatan hukum mengenai kehutanan Pasal 10, UU No.41/1999 PENGURUSAN (1) Pengurusan Hutan (pasal 4 (2) a) ; bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat (2) Pengurusan Hutan meliputi kegiatan penyelengaraan : a. Perencanaan Kehutanan b. Pengelolaan Hutan c. Litbang,Diklat, Penyuluhan d. Pengawasan Pasal 21, UU No.41/1999 PENGELOLAAN Pengelolaan Hutan (pasal 10 (2) b) meliputi kegiatan: a. Tata Hutan dan Penyusunan rencana pengelolaan hutan b. Pemanfaatan hutan dan Penggunaan Kawasan c. Rehabilitai dan reklamasi hutan d. Perlindungan hutan dan konservasi alam PP. No.6 TH 2007 Pasal 4 (1) : Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan. PP. No. 72/2010 Tentang PERUM PERHUTANI Diberi Tugas & Wewenang Kegiatan Pengelolaan Hutan, berdasarkan prinsip Perusahaan & GCG Pasal 3 (Di Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, Banten) Ps 1 (5) PP 72 DASAR HUKUM PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN KEPADA PERUM PERHUTANI UU. No. 19/2003 Tentang BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO PERUM NEGARA PEMERINTAH (PUSAT) PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU DAERAH B U M N 2 “Tidak termasuk kewenangan Publik”. Penjelasan Pasal 21 UU.41 Th 1999

3 PP 6/2007 Pasal 140 (e) Kewenangan yang telah diserahkan kepada BUMN tetap berlaku dan pelaksanaannya disesuaikan dengan PP ini PERHUTANI Kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, sertapemanfaatan hutan Tidak perlu ijin sebagaimana diatur PP 6/2007 Sistemnya disesuaikan dengan PP 6/2007 Tata Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan Dasar : Kewenangan Perhutani diberikan dengan PP 72/2010 sederajat dengan PP 6/2007 jo PP 3/2008 Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Lindung Hutan Produksi 4

4 Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perhutani untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (Pasal 3) PP 72/2010 TENTANG PERUM PERHTANI Pengelolaan Hutan Perhutani, meliputi : a.tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan; b.Pemanfaatan hutan; c.rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan d.perlindungan hutan dan konservasi alam. Tidak termasuk kegiatan yang merupakan kewenangan publik paling sedikit meliputi: a.penunjukan dan penetapan kawasan hutan; b.pengukuhan kawasan hutan; c.pinjam pakai kawasan hutan;  Permehut P.18/2011, P.14/2013 d.tukar menukar kawasan hutan;  Permenhut P. 32/2010 jo P.41/2012 e.perubahan status dan fungsi kawasan hutan; f.pemberian izin pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga atas Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah kerja Perusahaan; dan g.kegiatan yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan; Maksud dan tujuan Perusahaan : menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip Pengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (Pasal 11 (1) PP. 72/2010) Modal Perusahaan Rp ,- (Pasal 12 PP. 72/2010) 5 DELEGASI KELOLA HUTAN KORPORASI Permenhut P.23/Mehut-II/2013 tentang DOLAPKEU pada Perum Perhutani

5 PP No. 72 Tahun 2010 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA Menyelenggarakan Kegiatan Usaha yang berhubungan dgn Pengelolaan Hutan a.Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan; b.Pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; c.Rehabilitasi dan Reklamasi hutan; d.Perlindungan hutan dan konservasi alam; e.Pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi; f.Pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan; g.Penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan; h.Pengembangan agroforestri; i.Membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/Hutan Tanaman Rakyat;dan j.Perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain. Perhutani menyusun RPKH disetujui Menteri Teknis atau Pejabat yang ditunjuk Perusahaan membuat RTT Kegiatan usaha utama Dpt dikerjasamakan dengan pihak lain Kegiatan usaha lain a.Usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk trading house, agroindustrial complex, agrobisnis, properti, pergudangan, pariwisata, hotel, resort, rest area, rumah sakit, pertambangan galian C, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya alam lainnya; dan b. kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. 6

6 PERMENHUT No. P.23/MENHUT-II/2012 tentang PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN HUTAN PADA PERUM PERHUTANI KegiatanPemanfaatan Hutan Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, termasuk biaya penanaman dan pemeliharaan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya. Tanaman yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan hutan merupakan aset negara yang pemanfaatannya akan digunakan oleh Perhutani untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutan.

7 Pengelolaan Hutan pada dasarnya adalah kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; Perhutani merupakan BUMN Kehutanan yg diberi penugasan (delegasi) oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di semua Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Kecuali Hutan Konservasi; Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah; Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan konstatasi hukum di atas, maka Tanaman yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan hutan merupakan aset negara yang pemanfaatannya akan digunakan oleh Perhutani untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutan.

8 Aspek Korporasi Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk PERUM; Perhutani adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan (PP. 72 Th 2010), Perhutani didirikan dengan maksud dan tujuan menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan HASIL HUTAN YANG BERKUALITAS DENGAN HARGA YANG TERJANGKAU OLEH MASYARAKAT berdasarkan prinsip Pengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (Pasal 11 (1) PP. 72/2010)

9 Kebijakan Ekspor Log Dasar : SKB Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 1132/Kpts-II/2001 dan No. 292/MPP/Kep/10/2001, tanggal 8 Oktober Perhutani tidak melakukan ekspor Kayu Log Premium


Download ppt "DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI. Pasal 4, UU No.41/1999 KEWENANGAN (1) Semua hutan, termasuk kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google