Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 KEBIJAKAN DEPKES DALAM PELAYANAN FARMASI KLINIS RUMAH SAKIT Drs,Husin R Mallaleng Apt,M.Kes Sub Dinas Farmakmin Dinas Kesehatan Prop.Jatim Hotel Sahid.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 KEBIJAKAN DEPKES DALAM PELAYANAN FARMASI KLINIS RUMAH SAKIT Drs,Husin R Mallaleng Apt,M.Kes Sub Dinas Farmakmin Dinas Kesehatan Prop.Jatim Hotel Sahid."— Transcript presentasi:

1

2 1 KEBIJAKAN DEPKES DALAM PELAYANAN FARMASI KLINIS RUMAH SAKIT Drs,Husin R Mallaleng Apt,M.Kes Sub Dinas Farmakmin Dinas Kesehatan Prop.Jatim Hotel Sahid Surabaya, 23 Mei 2008

3 2 CURICULUM VITAE BORN : MAKASSAR,1961 APOTEKER: UGM (1987) MASTER KESEHATAN (MKes): UNAIR(2000) PENDIRI HISFARSI JATIM CHIEF OF HOSPITAL PHARMACIST

4 3 <--FARMASI KLINIS

5 4

6 5

7 6

8 7 PER UNDANG-UNDANGAN  UU 1992/23: KESEHATAN  UU 1997/5: PSIKOTROPIK  UU 1997/22: NARKOTIK  UU 1999/8: PERLINDUNGAN KONSUMEN  UU 2004/29: TENAGA KERJA/SERTIFIKASI  UU 2004/32: PEMERINTAHAN DAERAH  PP 1996/32: TENAGA KESEHATAN  PP 1998/72: PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI  PP 2005/19: STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (STD KOMPETENSI & SERTIFIKASI)

9 8 PER UNDANG-UNDANGAN 1.PERMENKES RI : NOMOR 920/MENKES/PER/XII/1986 TENTANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK; 2.PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 159B/MENKES/PER/II/1988 TENTANG RUMAH SAKIT 3.KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 436/MENKES/SK/VI/ 1993 TENTANG BERLAKUNYA STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT DAN STANDAR PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT; 4.KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1333/MENKES/SK/XII/ 1999 TENTANG STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT; 5.KEPMENKES RI : 1197/MENKES/SK/X/2004 :TENTANG STANDAR PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT 6.KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1747/MENKES/SK/XII/2000 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA;

10 9 KEBIJAKAN POKOK DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DEPKES RI

11 10 TUGAS DITJEN BINFAR DAN ALKES ) MERUMUSKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI TEKNIS DI BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

12 11 FUNGSI DITJEN BINFAR DAN ALKES PERUMUSAN KEBIJAKAN, STANDAR, NORMA, PEDOMAN, KRITERIA DAN PROSEDUR SERTA PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI DI BIDANG PENGGUNAAN OBAT RASIONAL, FARMASI KOMUNITAS DAN KLINIK, OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN SERTA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN

13 12 PEMERATAAN PELAYANAN KEFARMASIAN YANG BERKUALITAS DAN PEMANFAATAN ALAT KESEHATAN YANG AMAN MENUJU INDONESIA SEHAT 2010 VISI DITJEN BINFAR DAN ALKES

14 13 MISI DITJEN BINFAR DAN ALKES MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KEMANFATAAN PENGGUNAAN OBAT SERTA MENGOPTIMALKAN EFEKTIFITAS OBAT TERHADAP BIAYA. MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN FARMASI KLINIK YANG DIDUKUNG OLEH PROFESIONALISME YANG TINGGI MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN SERTA KECUKUPAN KEBUTUHAN OBAT ESENSIAL DAN PERBEKALAN KESEHATAN BAGI PELAYANAN KESEHATAN DASAR. MELINDUNGI MASYARAKAT DARI PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN, PRODUK DIAGNOSTIK DAN REAGENSIA, SERTA PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN.

15 14 TUJUAN PROGRAM : MENJAMIN KETERSEDIAAN, KETERJANGKAUAN DAN PEMERATAAN DAN PELAYANAN OBAT YANG BERMUTU YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN PARIPURNA

16 15 Direktorat Bina Obat Publik & Perbe kes Direktotat Bina Penggunaan Obat Rasional Direktorat Bina Farkomnik Direktorat Bina Prod Dan Dist ALKES Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ses Ditjen Sturktur Organisasi Ditjen Binfar dan Alkes

17 16 Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan pengendalian serta evaluasi di bidang farmasi komunitas dan klinik

18 17 Fungsi : Perumusan kebijakan teknis pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik dan kerjasama profesi Perumusan kebijakan teknis pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik dan kerjasama profesi Penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Bimbingan teknis dan pengendalian Bimbingan teknis dan pengendalian Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis Administrasi/ketatausahaan dan kerumahtanggaan Administrasi/ketatausahaan dan kerumahtanggaan

19 18 Drektorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Ka Su Bag Subdit Farmasi komunitas Subdit Farmasi Klinik Subdit Kerja sama profesi

20 19 VISI dan MISI DIREKTORAT BINFARKOMIK VISI : Masyarakat mendapatkan pelayanan farmasi komunitas dan farmasi klinik yang bermutu dalam kerangka pelayanan kesehatan yg komprehensiv (paripurna) dan didukung oleh profesionalisme yg tinggi Masyarakat mendapatkan pelayanan farmasi komunitas dan farmasi klinik yang bermutu dalam kerangka pelayanan kesehatan yg komprehensiv (paripurna) dan didukung oleh profesionalisme yg tinggi

21 20 MISI : 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan farmasi komunitas kepada masyarakat 2. Meningkatkan peran dan kualitas pelayanan farmasi kesehatan yang komprehensif(paripurna) kepada pasien di RS. 3. Memberdayakan masyarakat dalam upaya pengobatan sendiri yg aman (self medication) 4. Meningkatkan kompetensi dan profesional-isme tenaga farmasi dalam pelayanan farmasi kepada pasien. 5. Meningkatkan kerjasama antar profesi dalam peningkatan pelayanan kesehatan terpadu kepada pasien

22 21 Ruang Lingkup tugas dan fungsi (1) Ruang Lingkup tugas dan fungsi (1) 1. FARMASI KOMUNITAS Pelayanan farmasi komunitas meliputi pelayanan PBF, Apotik, Toko obat GFK Puskesmas, sarana yan kes dasar, dll. Pelayanan farmasi komunitas meliputi pelayanan PBF, Apotik, Toko obat GFK Puskesmas, sarana yan kes dasar, dll. Pelayanan informasi sediaan farmasi kepada profesional dan masyarakat. Pelayanan informasi sediaan farmasi kepada profesional dan masyarakat. Pembinaan pelayanan pengobatan sendiri yang aman (Self Medication) Pembinaan pelayanan pengobatan sendiri yang aman (Self Medication)

23 22 Ruang Lingkup Tugas dan fungsi (2) 2. FARMASI KLINIK  Pelayanan penyediaan dan distribusi perbekalan farmasi di RS  Pelayanan farmasi klinik dalam upaya pelayanan kesehatan paripurna kepada pasien di RS.  Pelayanan informasi obat

24 23 3. SUMBER DAYA MANUSIA  Pembinaan kerjasama profesi dalam kaitan dengan pelayanan farmasi komunitas dan farmasi klinik  Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan farmasi komunitas dan farmasi klinik

25 24 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN  Penyiapan Software  Profesionalisme SDM  Kerjasama dan komitmen dari profesi  Pemberdayaan mayarakat  Peraturan perundang undangan

26 25 PROGRAM DIT.BINA FARKOM-NIK(1) 1.Sosialisasi Visi, Misi dan Program Dit.Bina Farkom.Nik 2.Penyusunan Renstra dan Kebijakan Dit Bina Farkom.nik 3.Evaluasi Peraturan perundang undangan 4.Penyusunan Standar pelayanan farmasi komunitas

27 26 Program Dit.Bina Farkom.Nik (2) 6. Penyusunan Standar/Pedoman pengelolaan perbekalan farmasi di RS meliputi Perencanaan, Pengadaan Penyimpanan dan Distribusi Barang Farmasi RS 7. Penyusunan Standar pelayanan farmasi klinik 8. Pembinaan pelayanan farmasi komunitas dan farmasi klinik

28 27


Download ppt "1 KEBIJAKAN DEPKES DALAM PELAYANAN FARMASI KLINIS RUMAH SAKIT Drs,Husin R Mallaleng Apt,M.Kes Sub Dinas Farmakmin Dinas Kesehatan Prop.Jatim Hotel Sahid."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google