KEBIJAKAN DEPKES DALAM PELAYANAN FARMASI KLINIS RUMAH SAKIT

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DEPKES DALAM PELAYANAN FARMASI KLINIS RUMAH SAKIT"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DEPKES DALAM PELAYANAN FARMASI KLINIS RUMAH SAKIT
Drs,Husin R Mallaleng Apt,M.Kes Sub Dinas Farmakmin Dinas Kesehatan Prop.Jatim Hotel Sahid Surabaya, 23 Mei 2008

2 CURICULUM VITAE BORN : MAKASSAR,1961 APOTEKER : UGM (1987)
MASTER KESEHATAN (MKes): UNAIR(2000) PENDIRI HISFARSI JATIM CHIEF OF HOSPITAL PHARMACIST

3 <--FARMASI KLINIS

4

5

6

7 PER UNDANG-UNDANGAN UU 1992/23 : KESEHATAN UU 1997/5 : PSIKOTROPIK
UU 1997/22 : NARKOTIK UU 1999/8 : PERLINDUNGAN KONSUMEN UU 2004/29 : TENAGA KERJA/SERTIFIKASI UU 2004/32 : PEMERINTAHAN DAERAH PP 1996/32 : TENAGA KESEHATAN PP 1998/72 : PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI PP 2005/19 : STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (STD KOMPETENSI & SERTIFIKASI)

8 PER UNDANG-UNDANGAN PERMENKES RI : NOMOR 920/MENKES/PER/XII/ TENTANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK; PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 159B/MENKES/PER/II/1988 TENTANG RUMAH SAKIT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 436/MENKES/SK/VI/ 1993 TENTANG BERLAKUNYA STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT DAN STANDAR PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT; KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1333/MENKES/SK/XII/ 1999 TENTANG STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT; KEPMENKES RI : 1197/MENKES/SK/X/2004 :TENTANG STANDAR PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1747/MENKES/SK/XII/2000 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA;

9 DEPKES RI KEBIJAKAN POKOK DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN
DAN ALAT KESEHATAN DEPKES RI

10 DITJEN BINFAR DAN ALKES
TUGAS DITJEN BINFAR DAN ALKES ) MERUMUSKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI TEKNIS DI BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

11 FUNGSI DITJEN BINFAR DAN ALKES
PERUMUSAN KEBIJAKAN, STANDAR, NORMA, PEDOMAN, KRITERIA DAN PROSEDUR SERTA PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI DI BIDANG PENGGUNAAN OBAT RASIONAL, FARMASI KOMUNITAS DAN KLINIK, OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN SERTA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN

12 DITJEN BINFAR DAN ALKES
VISI DITJEN BINFAR DAN ALKES PEMERATAAN PELAYANAN KEFARMASIAN YANG BERKUALITAS DAN PEMANFAATAN ALAT KESEHATAN YANG AMAN MENUJU INDONESIA SEHAT 2010

13 DITJEN BINFAR DAN ALKES
MISI DITJEN BINFAR DAN ALKES MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KEMANFATAAN PENGGUNAAN OBAT SERTA MENGOPTIMALKAN EFEKTIFITAS OBAT TERHADAP BIAYA. MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN FARMASI KLINIK YANG DIDUKUNG OLEH PROFESIONALISME YANG TINGGI MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN SERTA KECUKUPAN KEBUTUHAN OBAT ESENSIAL DAN PERBEKALAN KESEHATAN BAGI PELAYANAN KESEHATAN DASAR. MELINDUNGI MASYARAKAT DARI PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN, PRODUK DIAGNOSTIK DAN REAGENSIA, SERTA PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN.

14 MENJAMIN KETERSEDIAAN, KETERJANGKAUAN DAN
TUJUAN PROGRAM : MENJAMIN KETERSEDIAAN, KETERJANGKAUAN DAN PEMERATAAN DAN PELAYANAN OBAT YANG BERMUTU YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN PARIPURNA

15 Sturktur Organisasi Ditjen Binfar dan Alkes
Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ses Ditjen Direktorat Bina Farkomnik Direktorat Bina Prod Dan Dist ALKES Direktotat Bina Penggunaan Obat Rasional Direktorat Bina Obat Publik & Perbe kes

16 Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan pengendalian serta evaluasi di bidang farmasi komunitas dan klinik

17 Fungsi : Perumusan kebijakan teknis pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik dan kerjasama profesi Penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Bimbingan teknis dan pengendalian Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis Administrasi/ketatausahaan dan kerumahtanggaan

18 Drektorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Ka Su Bag Subdit Farmasi komunitas Subdit Farmasi Klinik Subdit Kerja sama profesi

19 VISI dan MISI DIREKTORAT BINFARKOMIK
Masyarakat mendapatkan pelayanan farmasi komunitas dan farmasi klinik yang bermutu dalam kerangka pelayanan kesehatan yg komprehensiv (paripurna) dan didukung oleh profesionalisme yg tinggi

20 MISI : 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan farmasi komunitas kepada masyarakat 2. Meningkatkan peran dan kualitas pelayanan farmasi kesehatan yang komprehensif(paripurna) kepada pasien di RS. 3. Memberdayakan masyarakat dalam upaya pengobatan sendiri yg aman (self medication) 4. Meningkatkan kompetensi dan profesional-isme tenaga farmasi dalam pelayanan farmasi kepada pasien. 5. Meningkatkan kerjasama antar profesi dalam peningkatan pelayanan kesehatan terpadu kepada pasien

21 Ruang Lingkup tugas dan fungsi (1)
FARMASI KOMUNITAS Pelayanan farmasi komunitas meliputi pelayanan PBF, Apotik, Toko obat GFK Puskesmas, sarana yan kes dasar, dll. Pelayanan informasi sediaan farmasi kepada profesional dan masyarakat. Pembinaan pelayanan pengobatan sendiri yang aman (Self Medication)

22 Ruang Lingkup Tugas dan fungsi (2)
2. FARMASI KLINIK Pelayanan penyediaan dan distribusi perbekalan farmasi di RS Pelayanan farmasi klinik dalam upaya pelayanan kesehatan paripurna kepada pasien di RS. Pelayanan informasi obat

23 3. SUMBER DAYA MANUSIA Pembinaan kerjasama profesi dalam kaitan dengan pelayanan farmasi komunitas dan farmasi klinik Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan farmasi komunitas dan farmasi klinik

24 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Penyiapan Software Profesionalisme SDM Kerjasama dan komitmen dari profesi Pemberdayaan mayarakat Peraturan perundang undangan

25 PROGRAM DIT.BINA FARKOM-NIK(1)
Sosialisasi Visi, Misi dan Program Dit.Bina Farkom.Nik Penyusunan Renstra dan Kebijakan Dit Bina Farkom.nik Evaluasi Peraturan perundang undangan Penyusunan Standar pelayanan farmasi komunitas

26 Program Dit.Bina Farkom.Nik (2)
6. Penyusunan Standar/Pedoman pengelolaan perbekalan farmasi di RS meliputi Perencanaan, Pengadaan Penyimpanan dan Distribusi Barang Farmasi RS 7. Penyusunan Standar pelayanan farmasi klinik 8. Pembinaan pelayanan farmasi komunitas dan farmasi klinik

27