KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Presentasi berjudul: "KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL"— Transcript presentasi:

1 KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

2 PENENTU DAYA SAING NASIONAL
STRATEGI PERUSAHAAN, STRUKTUR, DAN PERSAINGAN KONDISI FAKTOR KONDISI PERMINTAAN INDUSTRI TERKAIT DAN INDUSTRI PENDUKUNG MICHAEL PORTER, 1990

3 PENENTU DAYA SAING INTERNASIONAL
POLITISI DAN BIROKRAT PEKERJA LINGKUNGAN BISNIS Dong-Sung Cho, 1994 SUMBERDAYA YG DIANUGERAHKAN PERMINTAAN DOMESTIK DAYA SAING INTERNASIONAL INDUSTRI TERKAIT DAN INDUSTRI PENDUKUNG MANAGER DAN INSINYUR PROFESIONAL PARA WIRAUSAHAWAN PERISTIWA PELUANG

4 JANGAN HAMBURKAN SUMBERDAYA ALAM KITA, SEBELUM RAKYATNYA MENGERTI

5 PEMBANGUNAN WILAYAH TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA
Masyarakat Tradisional Masyarakat Berkembang Masyarakat Maju SDM Teknologi Peningkatan Kapabilitas (Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari) Prasarana Tanah SDA dan LH Papua, Mauku, NTT Kalimantan dan NTB Sumatera, Kalimantan Sulawesi dan Jawa Jawa-Bali dan Sumatera Berburu dan Pengumpul Berpindah dan Bertani Pertanian dan Pertambangan Manufaktur dan Jasa Sintesis dan Daur Ulang MANAJEMEN SUMBERDAYA

6 Arah Pengembangan Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal
Partisipatif  pelibatan stakeholders kunci Bottom-up Memiliki Logframe yg jelas (Heksagonal PEL) FAKTOR LOKASI KELOMPOK SASARAN PROSES MANAJEMEN TATA PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KESINERGIAN DAN FOKUS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BERKELANJUTAN Mengintegrasikan sistem nilai yg disepakati bersama seluruh stakeholders Terukur Terintegrasi ke dlm SPPN Berkelanjutan 6

7 Definisi PEL World Bank
PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Blakely and Bradshaw PEL adalah proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan International Labour Organization (ILO) PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi. A. H. J. Helming PEL adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

8 No Pembuat Definisi Fokus Kelebihan Kelemahan 1. The World Bank Meningkatkan daya saing Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Berorientasi kepada pemerataan Berorientasi bukan hanya kepada tujuan yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja akan tetapi juga kepada proses Tidak dijelaskan: aspek kelokalannya Kelayakan lapangan kerja bagaimana proses pelibatan stakeholder tersebut apakah harus partisipatif atau tidak. aspek lokasi dimana PEL tersebut dilaksanakan atau terjadi. 2. Blakely dan Bradshaw Menciptakan lapangan pekerjaan Berorientasi bukan hanya kepada tujuan akan tetapi juga kepada proses keberlanjutan dari penciptaan lapangan pekerjaan tersebut. Aspek pemerataan aspek kelokalannya bagaimana proses pelibatan stakeholder tersebut apakah harus partisipatif atau tidak Tidak menjelaskan aspek lokasi

9 No Pembuat Definisi Fokus Kelebihan Kelemahan 3. ILO Proses harus partisipatif Lokasi PEL pada wilayah tertentu Menciptakan lapangan pekerjaan yang layak Merangsang kegiatan ekonomi Berorientasi kepada output dan proses. Pelibatan stakeholder harus partisipastif Sifat kelokalan ditunjukkan dari penggunaan sumber daya local Aspek lokasi ditunjukkan bahwa PEL dilakukan pada wilayah tertentu. Tidak menjelaskan keberlanjutan pembangunan aspek pemerataan aspek lokasi dimana PEL tersebut dilaksanakan atau terjadi. 4. A. H. J. Helming Kemitraan antar stakeholder Kontrol lokal Merangsang pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan Sifat kelokalan ditunjukkan dari penggunaan sumber daya lokal Tidak mencantumkan keberlanjutan pembangunan Tidak menjelaskan aspek pemerataan bagaimana proses pelibatan stakeholder tersebut apakah harus partisipatif atau tidak Kelayakan lapangan kerja tersebut

10 Definisi PEL Berdasarkan analisis thd kelebihan dan kelemahan dari beberapa definisi tentang PEL (a.l. Bank Dunia, ILO, Blakely & Bradshaw, dll) dan penyesuaian thd kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Indonesia, PEL didefinisikan sbb. PEL adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.

11 Fokus PEL Definisi PEL tersebut memfokuskan kepada:
Peningkatan kandungan lokal; Pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis; Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi; Pembangunan bekeberlanjutan; Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal; Pengembangan usaha kecil dan menengah; Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif; Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah; Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

12 Dimensi PEL Dimensi atau batasan PEL adalah sebagai berikut:
Pengertian lokal yang terdapat dalam definisi PEL tidak merujuk pada batasan wilayah administratif tetapi lebih pada peningkatan kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal. PEL sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara partisipatif. PEL menekankan pada pendekatan pengembangan bisnis, bukan pada pendekatan bantuan sosial yang bersifat karikatif. PEL bukan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara langsung. PEL diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, pewilayahan komoditas, tata ruang, atau regionalisasi ekonomi.

13 Tujuan dan Sasaran PEL Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara sinergis. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

14 Heksagonal PEL Kelompok Sasaran Proses Manajemen Faktor Lokasi Tata
Pengembangan Ekonomi Wilayah Berkelanjutan Tata Kepemerintahan Kesinergian dan Fokus Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

15 Faktor 3 Faktor 1 Faktor 1 Indikator 1 Indikator … Indikator n Faktor 2

16 Kelompok Sasaran Pelaku usaha lokal Investor Luar Pelaku usaha baru

17 Kelompok Sasaran Investor luar: Pelaku Usaha Lokal :
Peraturan ttg kemudahan investasi, informasi prospek bisnis, kapasitas berusaha dan hukum, keamanan, kampanye, pusat pelayanan investasi Pelaku Usaha Lokal : Modal, promosi, peningkatan teknologi, manajemen & kelembagaan Pelaku Usaha Baru: Pelatihan kewirausahaan, pendampingan & monitoring, insentif, kecepatan ijin

18 Faktor Lokasi Faktor Lokasi Terukur
Faktor Lokasi Tidak Terukur Individual Faktor Lokasi Tidak Terukur Pelaku Usaha

19 FAKTOR LOKASI Faktor lokasi terukur:
Akses ke dan dari lokasi, akses ke pelabuhan laut dan udara, sarana transportasi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur energi, ketersediaan air bersih, tenaga kerja trampil,Jml Lembaga Keuangan lokal, Faktor lokasi tdk terukur untuk dunia usaha: Peluang kerjasama, Lembaga Penelitian Faktor lokasi tidak terukur individual: Kualitas: pemukiman, lingkungan, fasilitas pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, fasos & fasum, etos kerja SDM

20 KETERKAITAN DAN FOKUS KEBIJAKAN
Perluasan Ekonomi Pembangunan Wilayah Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Komunitas

21 Keterkaitan dan Fokus Kebijakan
Perluasan Ekonomi: Kebijakan: investasi, promosi, persaingan usaha, peran Perusahaan Daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja, pengembangan keahlian Pemberdayaan Masy. & Pengembangan Komunitas Kebijakan: Pemberdayaan Masyarakat berbasis kemitraan swasta, pengurangan kemiskinan Pembangunan Wilayah Kebijakan: kwsn ind, pusat pertumbuhan, pengemb. Komunitas, kerjasama antar daerah, tata ruang PEL, jaringan usaha antar sentra, sistem industri berkelanjutan

22 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Ekonomi Sosial Lingkungan

23 Pembangunan Berkelanjutaan
Ekonomi: Pengembangan Industri pendukung, perusahaan dgn Business Plan, perusahaan dgn inovasi Sosial Kontribusi thd kesejahteraan, PEL & adat/kelembagaan lokal Lingkungan Penerapan amdal, daur ulang, kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam

24 TATA KEPEMERINTAHAN Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha
Reformasi Sektor Publik Pengembangan Organisasi

25 Tata Kepemerintahaan Kemitraan Pemerintah & dunia usaha:
Kemitraan: infrastruktur,promosi & perdagangan, pembiayaan Reformasi Sektor Publik Reformasi: sistem insentif, restrukturisasi organisasi pemerintahan, prosedur pelayanan publik Pengembangan Organisasi asosiasi industri: status, peran, manfaat

26 PROSES MANAJEMEN Diagnosis Partisipatif
Monitoring dan Evaluasi Partisipatif Perencanaan dan Implementasi Partisipatif

27 Proses Manajemen Diagnosa secara partisipatif
Analisis & Pemetaan: potensi ekonomi, daya saing, kondisi politis lokal, serta identifikasi stakeholder Perencanaan dan Implementasi secara partisipatif Diagnosis vs perencanaan, jumlah stakeholder, sinkronisasi (sektoral&spasial), implementasi vs perencanaan Monev secara partisipatif Keterlibatan stakeholder: indikator & monev, frekuensi: monev & diskusi pemecahan masalah, hasil monev vs perencanaan yg akan datang

28 Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Identifikasi Stakeholder TAHAP I
PenetapanFaktor Pengungkit PEL Pemetaan Status PEL Analisis Data Pengumpulan Data TAHAP II Penyusunan Rencana Tindak dan Pembiayaan Adopsi dalam Dokumen Rencana Daerah Penyusunan Rencana Bisnis RPJMD TAHAP III RKPD APBD Pelaksanaan PEL TAHAP IV Monitoring dan Evaluasi TAHAP V

29 Tahapan Revitalisasi PEL
1. Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Strategis PEL. 2. Kajian Cepat Status PEL. 3. Penyusunan Rencana dan Anggaran. 4. Pelaksanaan. 5. Monitoring dan Evaluasi.

30 Langkah 1 Identifikasi Stakeholder
Tujuan:Mengindentifikasi stakeholder kunci yang berperan dalam mempengaruhi dan yang terkena dampak suatu kebijakan dalam pengembangan ekonomi lokal Output:Diketahuinya stakeholder kunci dalam pengembangan ekonomi lokal Caranya: melalui forum KPEL (bila ada) atau Bappeda dan asosiasi/forum bisnis

31 Pembentukan dan Pengembangan Forum Kemitraan PEL
Langkah 2 Pembentukan dan Pengembangan Forum Kemitraan PEL Tujuan:Membangun kemitraan strategis antara pemerintah-dunia usaha pada daerah yang belum membentuk forum kemitraan PEL, dan memperluas keanggotaan forum kemitraan PEL pada daerah yang sudah memiliki forum kemitraan PEL Output:Dibentuk dan diperluasnya forum kemitraan PEL Peran forum adalah; Membantu pemerintah dalam menyusun rencana dan anggaran yg berkaitan dgn PEL Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal Memberi masukan dan saran kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan PEL

32 Tahap II Kajian Cepat Status PEL
Langkah 3 Pengumpulan Data Tujuan:Mengumpulkan data dasar PEL maupun data yang sesuai dengan kuesioner Output:Terkumpulnya data dan informasi tentang PEL Caranya : melalui FGD mengisi instrumen tersedia

33 Langkah 4 Analisis Data Tujuan:Menganalisis data dengan menggunakan Rapid Assessment Techniques for Local Economic Development (RALED) Output:Hasil Analisis PEL

34 Langkah 5 Pemetaan Status PEL
Tujuan:Memetakan status PEL pada suatu wilayah ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah Output:Status PEL suatu wilayah ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah Hasilnya: Peta aspek PEL : < 50% buruk, 50-75% baik, > 75% sangat baik. Peta status PEL komoditas/wilayah

35 Langkah 6 Identifikasi Faktor Pengungkit PEL Tujuan: Mengidentifikasi faktor pengungkit dari setiap aspek/komponen dari Heksagonal PEL Output: Faktor pengungkit dari setiap aspek/komponen Heksagonal PEL

36 Tahap III Penyusunan Rencana dan Anggaran
Langkah 7 Penyusunan Rencana Tindak dan Pembiayaan PEL Tujuan: Menyusun rencana tindak PEL dan anggarannya berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya secara partisipatif. Output: Rencana tindak PEL dan anggaran partisipatif terutama faktor pengungkit menjadi prioritas. Rencana tindak dimaksud: di sektor pemerintah setiap SKPD menyusun rencana tindak secara terpadu dgn SKPD lain dgn dikoordinasikan oleh Bappeda.

37 Langkah 8 Penyusunan Rencana Bisnis
Tujuan: Menyusun rencana bisnis berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan organisasi masyarakat madani Output: Rencana bisnis PEL

38 Langkah 9 Integrasi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah
Tujuan: Memasukkan rencana tindak dan rencana bisnis ke dalam dokumen perencanaan daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah Output: Dokumen perencanaan daerah yang telah memuat rencana tindak dan rencana bisnis PEL

39 Langkah 10 Pelaksanaan PEL
Tujuan: Melaksanakan rencana tindak dan rencana bisnis PEL yang telah disusun oleh seluruh pemangku kepentingan kunci sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka Output: Kebijakan yang mendukung PEL

40 Tahap V Monitoring dan Evaluasi PEL
Langkah 11 Monitoring dan Evaluasi PEL Tujuan: Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PEL secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan kunci Output: Pembangunan ekonomi wilayah yang berkelanjutan

41 Contoh Analisis Kab. Serang

42 KASUS SERANG : Tahap II Contoh Instrumen Kajian Cepat

43

44 RAPFISH Ordination - Monte Carlo Scatter Plot

45 Diagram Layang Layang Hasil Analisis PEL

46 Diagram Layang Layang Hasil Analisis PEL KASUS KABUPATEN SERANG
Dari gambar diatas dpt disimpulkan bahwa perlu meningkatkan faktor kesinergian dan fokus kebijakan + Proses manajemen (titik terlemah dari gambar di atas)

47

48

49 Leverage of Attributes
(Faktor Pengungkit Kelompok Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal)

50 Aspek Kelompok Sasaran
No Faktor Pengungkit Strategi Rencana Tindak Thn Pelaksanaan 08 09 10 11 12 1 Promosi produk UKM dari Pemda Menyusun rencana komunikasi pemasaran produk unggulan daerah Kampanye produk unggulan daerah secara terpadu Menyusun rencana kerja komunikasi pemasaran dan implementasi pemda dan dunia usaha Kampanye melalui media elektronik, cetak dan pameran dagang tunggal Temu usaha secara periodik antara stakeholder dunia usaha dan pemerintah Labeling dan standarisasi produk UKM √ 2 Upaya Pemda untuk peningkatan teknologi, manajemen dan kelembagaan Fasilitasi pengembangan teknologi dan manajemen UKM Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dan pemberdayaan organisasi bisnis masyarakat Pelatihan teknis dan pendampingan bagi peningkatan teknologi UKM Pendampingan dan konsultasi manajemen usaha UKM Program Pemberdayaan Masyarakat Pelibatan tokoh masyarakat untuk merubah pola pikir masyarakat dan pemberdayaan masyarakat 3 Upaya fasilitasi permodalan dari Pemda Pengembangan sentra-sentra UKM dan IKM Memberikan bantuan modal kepada para pelaku usaha Memperluas jaringan sentra-sentra produksi 50

51 No Faktor Pengungkit Strategi Rencana Tindak Thn Pelaksanaan 08 09 10 11 12 4 Pusat pelayanan investasi Memberikan pelayanan yang prima bagi investor Penguatan Investor Outreach Office (IOO) Meningkatkan dukungan pemerintah setempat dalam menarik investor Menciptakan sistem lembaga keuangan dan pasar yang sehat, dengan fokus pada potensi produk lokal Membuat Investor Outreach Office (IOO) Perbaikan sistem lembaga dan pelayanan keuangan Pembuatan sistem informasi pelayanan investasi dengan komputer Meningkatkan kemampuan SDM pada instansi pemerintah dan Kadin/ Asosiasi tentang regulasi dan potensi usaha √ 5 Kampanye peluang berusaha Menciptakan perubahan paradigma berpikir masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan ekonomi produktif Mengembangkan publikasi potensi usaha unggulan berbasis kerajinan tangan Menciptakan pekerjaan baru dan merangsang kegiatan ekonomi daerah Mengadakan kampanye ekonomi produktif kepada masyarakat Kerjasama Pemda dan LSM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Mengadakan kampanye potensi usaha di tingkat lokal/regionl/nasional dan internasional Pembentukan klaster-sentra industri kecil 51

52 No Faktor Pengungkit Strategi Rencana Tindak Thn Pelaksanaan
08 09 10 11 12 6 Keamanan Menciptakan lingkungan yang aman bagi pengembangan bisnis Pengawasan lingkungan yang terpadu Pembangunan posko keamanan di berbagai kawasan pusat usaha Terbentuknya petugas keamanan ramah-tanggap lingkungan √ 7 Kepastian berusaha dan hukum Menciptakan stabilitas yang kondusif Menjamin kepastian berusaha bagi para investor Adanya peraturan yang jelas bagi investor Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum bagi masyarakat lokal 8 Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha baru Meningkatkan kemampuan masyarakat bagi pemberdayaan ekonomi Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha baru Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kewirausahaan Menyiapkan tenaga pendamping (fasilitator) bagi pelaku usaha baru Pelatihan pemberdayaan kelompok UKM melalui pembentukan sentra UKM 9 Insentif Pemda dalam bentuk pemberian dana stimulan, dan keringanan biaya Menciptakan kesempatan kerja bagi dunia usaha baru Mendukung pengengembangan kewirausahaan oleh masyarakat Fasilitasi dana stimulan kepada UKM/IKM Regulasi insentif untuk produk unggulan 52

53 No Faktor Pengungkit Strategi Rencana Tindak Thn Pelaksanaan 08 09 10 11 12 Informasi prospek bisnis Membuat gambaran rencana bisnis untuk kegiatan pengembangan UKM dan industri kecil dan jasa serta pariwisata Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi bisnis melalui berbagai jenis layanan informasi dan kerjasama promosi Temu bisnis Membuat gambaran peluang investasi Mengikuti dan menyelenggarakan Pameran Membuat booklet dan leaflet Pembuatan video prospek peluang investasi Membuat dan up dating website √ Pendampingan dan monitoring bisnis pelaku usaha baru Mendorong partisipasi masyarakat untuk membuka usaha sesuai dengan potensi Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi bagi pelaku usaha baru dengan pendampingan Sosialisai antar pelaku bisnis lama dan baru Kemitraan dan pendampingan oleh perusahaan besar dengan usaha baru Publikasi perkembangan usaha secara periodik Pertemuan secara berkala membahas perkembangan lingkungan usaha Peraturan tentang kemudahan investasi Menciptakan peraturan yang jelas dan mudah dipahami Kaji ulang & Penyusunan peraturan tentang investasi Publikasi buku-buku peraturan tentang investasi Sosialisasi peraturan tentang investasi 53

54 No Faktor Pengungkit Strategi Rencana Tindak Thn Pelaksanaan
08 09 10 11 12 13 Kecepatan pengurusan ijin bagi investasi baru Menciptakan sistem perizinan terpusat Memberikan kemudahan bagi investor dalam pengurusan perizinan Memberikan pelayanan perizinan yang tidak berbelit-belit, transparan, mudah dan cepat Meningkatkan kemampuan SDM yang terlibat dalam bidang perizinan Pengembangan pusat pelayanan perizinan (KPT). Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Penyusunan SOP Sosialisasi SOP Pelatihan bagi staf pelayanan pengurusan izin investasi √ 54