Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL. PENENTU DAYA SAING NASIONAL STRATEGI PERUSAHAAN, STRUKTUR, DAN PERSAINGAN INDUSTRI TERKAIT DAN INDUSTRI PENDUKUNG.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL. PENENTU DAYA SAING NASIONAL STRATEGI PERUSAHAAN, STRUKTUR, DAN PERSAINGAN INDUSTRI TERKAIT DAN INDUSTRI PENDUKUNG."— Transcript presentasi:

1 1 KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

2 PENENTU DAYA SAING NASIONAL STRATEGI PERUSAHAAN, STRUKTUR, DAN PERSAINGAN INDUSTRI TERKAIT DAN INDUSTRI PENDUKUNG KONDISI FAKTOR KONDISI PERMINTAAN MICHAEL PORTER, 1990

3 PENENTU DAYA SAING INTERNASIONAL LINGKUNGAN BISNIS INDUSTRI TERKAIT DAN INDUSTRI PENDUKUNG SUMBERDAYA YG DIANUGERAHKAN PERMINTAAN DOMESTIK POLITISI DAN BIROKRAT PEKERJA PARA WIRAUSAHA WAN MANAGER DAN INSINYUR PROFESIONAL PERISTIWA PELUANG DAYA SAING INTERNASIONAL Dong-Sung Cho, 1994

4 4 JANGAN HAMBURKAN SUMBERDAYA ALAM KITA, SEBELUM RAKYATNYA MENGERTI

5 PEMBANGUNAN WILAYAH Teknologi Tanah SDA dan LH SDM Pertanian dan Pertambangan Manufaktur dan Jasa Peningkatan Kapabilitas (Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari) Berburu dan Pengumpul Berpindah dan Bertani Masyarakat Maju Masyarakat Tradisional MANAJEMEN SUMBERDAYA Masyarakat Berkembang TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA Jawa-Bali dan Sumatera Papua, Mauku, NTT Kalimantan dan NTB Sumatera, Kalimantan Sulawesi dan Jawa Sintesis dan Daur Ulang Prasarana

6 6 6 Arah Pengembangan Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal  Partisipatif  pelibatan stakeholders kunci  Bottom-up  Memiliki Logframe yg jelas (Heksagonal PEL)  Mengintegrasikan sistem nilai yg disepakati bersama seluruh stakeholders  Terukur  Terintegrasi ke dlm SPPN  Berkelanjutan FAKTOR LOKASI KELOMPOK SASARAN PROSES MANAJEMEN TATA PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUT AN KESINERGIAN DAN FOKUS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BERKELANJUTAN

7 7 Definisi PEL World Bank PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Blakely and Bradshaw PEL adalah proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan PEL adalah proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan International Labour Organization (ILO) PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi. PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi. A. H. J. Helming PEL adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik. PEL adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

8 8 NoNo Pembuat Definisi FokusKelebihanKelemahan 1.The World Bank Meningkatkan daya saing Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Berorientasi kepada pemerataan Berorientasi bukan hanya kepada tujuan yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja akan tetapi juga kepada proses Tidak dijelaskan: aspek kelokalannya Kelayakan lapangan kerja bagaimana proses pelibatan stakeholder tersebut apakah harus partisipatif atau tidak. aspek lokasi dimana PEL tersebut dilaksanakan atau terjadi. 2.Blakely dan Bradshaw Menciptakan lapangan pekerjaan Berorientasi bukan hanya kepada tujuan akan tetapi juga kepada proses Tidak dijelaskan: Kelayakan lapangan kerja keberlanjutan dari penciptaan lapangan pekerjaan tersebut. Aspek pemerataan aspek kelokalannya bagaimana proses pelibatan stakeholder tersebut apakah harus partisipatif atau tidak Tidak menjelaskan aspek lokasi

9 9 NoNo Pembuat DefinisiFokusKelebihanKelemahan 3.ILO Proses harus partisipatif Lokasi PEL pada wilayah tertentu Menciptakan lapangan pekerjaan yang layak Merangsang kegiatan ekonomi Berorientasi kepada output dan proses. Pelibatan stakeholder harus partisipastif Sifat kelokalan ditunjukkan dari penggunaan sumber daya local Aspek lokasi ditunjukkan bahwa PEL dilakukan pada wilayah tertentu. Tidak menjelaskan keberlanjutan pembangunan aspek pemerataan aspek lokasi dimana PEL tersebut dilaksanakan atau terjadi. 4.A. H. J. Helming Kemitraan antar stakeholder Kontrol lokal Merangsang pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan Berorientasi kepada output dan proses. Aspek lokasi ditunjukkan bahwa PEL dilakukan pada wilayah tertentu. Sifat kelokalan ditunjukkan dari penggunaan sumber daya lokal Tidak mencantumkan keberlanjutan pembangunan Tidak menjelaskan aspek pemerataan bagaimana proses pelibatan stakeholder tersebut apakah harus partisipatif atau tidak Kelayakan lapangan kerja tersebut

10 10 Definisi PEL  Berdasarkan analisis thd kelebihan dan kelemahan dari beberapa definisi tentang PEL (a.l. Bank Dunia, ILO, Blakely & Bradshaw, dll) dan penyesuaian thd kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Indonesia, PEL didefinisikan sbb. PEL adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.

11 11 Fokus PEL Definisi PEL tersebut memfokuskan kepada: 1. Peningkatan kandungan lokal; 2. Pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis; 3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi; 4. Pembangunan bekeberlanjutan; 5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal; 6. Pengembangan usaha kecil dan menengah; 7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif; 8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; 9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah; 10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

12 12 Dimensi PEL Dimensi atau batasan PEL adalah sebagai berikut: (1)Pengertian lokal yang terdapat dalam definisi PEL tidak merujuk pada batasan wilayah administratif tetapi lebih pada peningkatan kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal. (2)PEL sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara partisipatif. (3)PEL menekankan pada pendekatan pengembangan bisnis, bukan pada pendekatan bantuan sosial yang bersifat karikatif. (4)PEL bukan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara langsung. (5)PEL diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, pewilayahan komoditas,tata ruang, atau regionalisasi ekonomi.

13 13 Tujuan dan Sasaran PEL 1.Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif. 2.Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara sinergis. 3.Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal. 4.Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan. 5.Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB. 6.Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan. 7.Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah. 8.Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

14 14 Heksagonal PEL Faktor Lokasi Proses Manajemen Tata Kepemerintahan Pengembangan Ekonomi Wilayah Berkelanjutan Kesinergian dan Fokus Kebijakan Kelompok Sasaran Pembangunan Berkelanjutan

15 15 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 1 Indikator 1 Indikator … Indikator n Faktor 1

16 16 Investor LuarPelaku usaha baru Pelaku usaha lokal Kelompok Sasaran

17 17 Kelompok Sasaran Investor luar: –Peraturan ttg kemudahan investasi, informasi prospek bisnis, kapasitas berusaha dan hukum, keamanan, kampanye, pusat pelayanan investasi Pelaku Usaha Lokal : –Modal, promosi, peningkatan teknologi, manajemen & kelembagaan Pelaku Usaha Baru: –Pelatihan kewirausahaan, pendampingan & monitoring, insentif, kecepatan ijin

18 18 Faktor Lokasi Tidak Terukur Individual Faktor Lokasi Terukur Faktor Lokasi Faktor Lokasi Tidak Terukur Pelaku Usaha

19 19 FAKTOR LOKASI Faktor lokasi terukur: –Akses ke dan dari lokasi, akses ke pelabuhan laut dan udara, sarana transportasi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur energi, ketersediaan air bersih, tenaga kerja trampil,Jml Lembaga Keuangan lokal, Faktor lokasi tdk terukur untuk dunia usaha: –Peluang kerjasama, Lembaga Penelitian Faktor lokasi tidak terukur individual: –Kualitas: pemukiman, lingkungan, fasilitas pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, fasos & fasum, etos kerja SDM

20 20 Perluasan Ekonomi Pembangunan Wilayah Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Komunitas KETERKAITAN DAN FOKUS KEBIJAKAN

21 21 Keterkaitan dan Fokus Kebijakan Perluasan Ekonomi: –Kebijakan: investasi, promosi, persaingan usaha, peran Perusahaan Daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja, pengembangan keahlian Pemberdayaan Masy. & Pengembangan Komunitas –Kebijakan: Pemberdayaan Masyarakat berbasis kemitraan swasta, pengurangan kemiskinan Pembangunan Wilayah –Kebijakan: kwsn ind, pusat pertumbuhan, pengemb. Komunitas, kerjasama antar daerah, tata ruang PEL, jaringan usaha antar sentra, sistem industri berkelanjutan

22 22 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ekonomi SosialLingkungan

23 23 Pembangunan Berkelanjutaan Ekonomi: –Pengembangan Industri pendukung, perusahaan dgn Business Plan, perusahaan dgn inovasi Sosial –Kontribusi thd kesejahteraan, PEL & adat/kelembagaan lokal Lingkungan –Penerapan amdal, daur ulang, kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam

24 24 TATA KEPEMERINTAHAN Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha Reformasi Sektor Publik Pengembangan Organisasi

25 25 Tata Kepemerintahaan Kemitraan Pemerintah & dunia usaha: –Kemitraan: infrastruktur,promosi & perdagangan, pembiayaan Reformasi Sektor Publik –Reformasi: sistem insentif, restrukturisasi organisasi pemerintahan, prosedur pelayanan publik Pengembangan Organisasi –asosiasi industri: status, peran, manfaat

26 26 PROSES MANAJEMEN Monitoring dan Evaluasi Partisipatif Perencanaan dan Implementasi Partisipatif Diagnosis Partisipatif

27 27 Proses Manajemen Diagnosa secara partisipatif –Analisis & Pemetaan: potensi ekonomi, daya saing, kondisi politis lokal, serta identifikasi stakeholder Perencanaan dan Implementasi secara partisipatif –Diagnosis vs perencanaan, jumlah stakeholder, sinkronisasi (sektoral&spasial), implementasi vs perencanaan Monev secara partisipatif –Keterlibatan stakeholder: indikator & monev, frekuensi: monev & diskusi pemecahan masalah, hasil monev vs perencanaan yg akan datang

28 28 Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Pengumpulan Data Analisis Data Pemetaan Status PEL Penetapan Faktor Pengungkit PEL Identifikasi Stakeholder Penyusunan Rencana Tindak dan Pembiayaan Penyusunan Rencana Bisnis Pelaksanaan PEL Monitoring dan Evaluasi TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V RPJMD Adopsi dalam Dokumen Rencana Daerah RKPD APBD

29 29 Tahapan Revitalisasi PEL 1.Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Strategis PEL. 2. Kajian Cepat Status PEL. 3.Penyusunan Rencana dan Anggaran. 4.Pelaksanaan. 5.Monitoring dan Evaluasi.

30 30 Langkah 1 Identifikasi Stakeholder Tujuan:Mengindentifikasi stakeholder kunci yang berperan dalam mempengaruhi dan yang terkena dampak suatu kebijakan dalam pengembangan ekonomi lokal Output:Diketahuinya stakeholder kunci dalam pengembangan ekonomi lokal Caranya: melalui forum KPEL (bila ada) atau Bappeda dan asosiasi/forum bisnis

31 31 Langkah 2 Pembentukan dan Pengembangan Forum Kemitraan PEL Tujuan:Membangun kemitraan strategis antara pemerintah-dunia usaha pada daerah yang belum membentuk forum kemitraan PEL, dan memperluas keanggotaan forum kemitraan PEL pada daerah yang sudah memiliki forum kemitraan PEL Output:Dibentuk dan diperluasnya forum kemitraan PEL Peran forum adalah; –Membantu pemerintah dalam menyusun rencana dan anggaran yg berkaitan dgn PEL –Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal –Memberi masukan dan saran kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan PEL

32 32 Tahap II Kajian Cepat Status PEL Langkah 3 Pengumpulan Data Tujuan:Mengumpulkan data dasar PEL maupun data yang sesuai dengan kuesioner Output:Terkumpulnya data dan informasi tentang PEL Caranya : melalui FGD mengisi instrumen tersedia

33 33 Langkah 4 Analisis Data Tujuan:Menganalisis data dengan menggunakan Rapid Assessment Techniques for Local Economic Development (RALED) Output:Hasil Analisis PEL

34 34 Langkah 5 Pemetaan Status PEL Tujuan:Memetakan status PEL pada suatu wilayah ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah Output:Status PEL suatu wilayah ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah Hasilnya: –Peta aspek PEL : 75% sangat baik. –Peta status PEL komoditas/wilayah

35 35 Langkah 6 Identifikasi Faktor Pengungkit PEL Tujuan: Mengidentifikasi faktor pengungkit dari setiap aspek/komponen dari Heksagonal PEL Output: Faktor pengungkit dari setiap aspek/komponen Heksagonal PEL

36 36 Tahap III Penyusunan Rencana dan Anggaran Langkah 7 Penyusunan Rencana Tindak dan Pembiayaan PEL Tujuan: Menyusun rencana tindak PEL dan anggarannya berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya secara partisipatif. Output: Rencana tindak PEL dan anggaran partisipatif terutama faktor pengungkit menjadi prioritas. Rencana tindak dimaksud: di sektor pemerintah setiap SKPD menyusun rencana tindak secara terpadu dgn SKPD lain dgn dikoordinasikan oleh Bappeda.

37 37 Langkah 8 Penyusunan Rencana Bisnis Tujuan: Menyusun rencana bisnis berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan organisasi masyarakat madani Output: Rencana bisnis PEL

38 38 Langkah 9 Integrasi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah Tujuan: Memasukkan rencana tindak dan rencana bisnis ke dalam dokumen perencanaan daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah Output: Dokumen perencanaan daerah yang telah memuat rencana tindak dan rencana bisnis PEL

39 39 Langkah 10 Pelaksanaan PEL Tujuan: Melaksanakan rencana tindak dan rencana bisnis PEL yang telah disusun oleh seluruh pemangku kepentingan kunci sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka Output: Kebijakan yang mendukung PEL

40 40 Tahap V Monitoring dan Evaluasi PEL Langkah 11 Monitoring dan Evaluasi PEL Tujuan: Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PEL secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan kunci Output: Pembangunan ekonomi wilayah yang berkelanjutan

41 41 Contoh Analisis Kab. Serang

42 42 KASUS SERANG : Tahap II Contoh Instrumen Kajian Cepat

43 43

44 44 RAPFISH Ordination - Monte Carlo Scatter Plot

45 45 Diagram Layang Layang Hasil Analisis PEL

46 46 Diagram Layang Layang Hasil Analisis PEL KASUS KABUPATEN SERANG Dari gambar diatas dpt disimpulkan bahwa perlu meningkatkan faktor kesinergian dan fokus kebijakan + Proses manajemen (titik terlemah dari gambar di atas)

47 47

48 48

49 49 Leverage of Attributes (Faktor Pengungkit Kelompok Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal)

50 50 No Faktor Pengungkit StrategiRencana Tindak Thn Pelaksanaan Promosi produk UKM dari Pemda 1.Menyusun rencana komunikasi pemasaran produk unggulan daerah 2.Kampanye produk unggulan daerah secara terpadu Menyusun rencana kerja komunikasi pemasaran dan implementasi pemda dan dunia usaha Kampanye melalui media elektronik, cetak dan pameran dagang tunggal Temu usaha secara periodik antara stakeholder dunia usaha dan pemerintah Labeling dan standarisasi produk UKM √√√√ √√√√√√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 2Upaya Pemda untuk peningkatan teknologi, manajemen dan kelembagaan 1.Fasilitasi pengembangan teknologi dan manajemen UKM 2.Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dan pemberdayaan organisasi bisnis masyarakat Pelatihan teknis dan pendampingan bagi peningkatan teknologi UKM Pendampingan dan konsultasi manajemen usaha UKM Program Pemberdayaan Masyarakat Pelibatan tokoh masyarakat untuk merubah pola pikir masyarakat dan pemberdayaan masyarakat √√√√√√√√ √√√√√√√√ √√√√√√√√√√ 3Upaya fasilitasi permodalan dari Pemda Pengembangan sentra- sentra UKM dan IKM Memberikan bantuan modal kepada para pelaku usaha Memperluas jaringan sentra-sentra produksi √√√√ √√√√√√ 1. Aspek Kelompok Sasaran

51 51 NoFaktor PengungkitStrategiRencana Tindak Thn Pelaksanaan Pusat pelayanan investasi 1.Memberikan pelayanan yang prima bagi investor 2.Penguatan Investor Outreach Office (IOO) 3.Meningkatkan dukungan pemerintah setempat dalam menarik investor 4.Menciptakan sistem lembaga keuangan dan pasar yang sehat, dengan fokus pada potensi produk lokal Membuat Investor Outreach Office (IOO) Perbaikan sistem lembaga dan pelayanan keuangan Pembuatan sistem informasi pelayanan investasi dengan komputer Meningkatkan kemampuan SDM pada instansi pemerintah dan Kadin/ Asosiasi tentang regulasi dan potensi usaha √√√√√√√√ √√√√√√√√ 5Kampanye peluang berusaha 1.Menciptakan perubahan paradigma berpikir masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan ekonomi produktif 2.Mengembangkan publikasi potensi usaha unggulan berbasis kerajinan tangan 3.Menciptakan pekerjaan baru dan merangsang kegiatan ekonomi daerah Mengadakan kampanye ekonomi produktif kepada masyarakat Kerjasama Pemda dan LSM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Mengadakan kampanye potensi usaha di tingkat lokal/regionl/nasional dan internasional Pembentukan klaster-sentra industri kecil √√√√ √√√√√√√√ √√√√√√ √√√√√√ √√√√√√

52 52 No Faktor Pengungkit StrategiRencana Tindak Thn Pelaksanaan Keamanan1.Menciptakan lingkungan yang aman bagi pengembangan bisnis 2.Pengawasan lingkungan yang terpadu Pembangunan posko keamanan di berbagai kawasan pusat usaha Terbentuknya petugas keamanan ramah-tanggap lingkungan √√√√√√√√ 7Kepastian berusaha dan hukum 1.Menciptakan stabilitas yang kondusif 2.Menjamin kepastian berusaha bagi para investor Adanya peraturan yang jelas bagi investor Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum bagi masyarakat lokal √√√√√√√√√√ 8Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha baru 1.Meningkatkan kemampuan masyarakat bagi pemberdayaan ekonomi 2.Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha baru 3.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kewirausahaan Menyiapkan tenaga pendamping (fasilitator) bagi pelaku usaha baru Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha baru Pelatihan pemberdayaan kelompok UKM melalui pembentukan sentra UKM √√√√√√√√ 9Insentif Pemda dalam bentuk pemberian dana stimulan, dan keringanan biaya 1.Menciptakan kesempatan kerja bagi dunia usaha baru 2.Mendukung pengengembangan kewirausahaan oleh masyarakat Fasilitasi dana stimulan kepada UKM/IKM Regulasi insentif untuk produk unggulan √√√√ √√√√

53 53 NoFaktor PengungkitStrategiRencana Tindak Thn Pelaksanaan Informasi prospek bisnis 1.Membuat gambaran rencana bisnis untuk kegiatan pengembangan UKM dan industri kecil dan jasa serta pariwisata 2.Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi bisnis melalui berbagai jenis layanan informasi dan kerjasama promosi Temu bisnis Membuat gambaran peluang investasi Mengikuti dan menyelenggarakan Pameran Membuat booklet dan leaflet Pembuatan video prospek peluang investasi Membuat dan up dating website √ √√√√√√ √√√√√√ √√√√√√ 11Pendampingan dan monitoring bisnis pelaku usaha baru 1.Mendorong partisipasi masyarakat untuk membuka usaha sesuai dengan potensi 2.Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi bagi pelaku usaha baru dengan pendampingan Sosialisai antar pelaku bisnis lama dan baru Kemitraan dan pendampingan oleh perusahaan besar dengan usaha baru Publikasi perkembangan usaha secara periodik Pertemuan secara berkala membahas perkembangan lingkungan usaha √√√√√√√√ √√√√√√√√ √√√√√√√√ √√√√√√ √√√√√√ 12Peraturan tentang kemudahan investasi Menciptakan peraturan yang jelas dan mudah dipahami Kaji ulang & Penyusunan peraturan tentang investasi Publikasi buku-buku peraturan tentang investasi Sosialisasi peraturan tentang investasi √√√√√√ √√√√

54 54 No Faktor Pengungkit StrategiRencana Tindak Thn Pelaksanaan Kecepatan pengurusan ijin bagi investasi baru 1.Menciptakan sistem perizinan terpusat 2.Memberikan kemudahan bagi investor dalam pengurusan perizinan 3.Memberikan pelayanan perizinan yang tidak berbelit- belit, transparan, mudah dan cepat 4.Meningkatkan kemampuan SDM yang terlibat dalam bidang perizinan Pengembangan pusat pelayanan perizinan (KPT). Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Penyusunan SOP Sosialisasi SOP Pelatihan bagi staf pelayanan pengurusan izin investasi √√√√√√√√√√ √√√√√


Download ppt "1 KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL. PENENTU DAYA SAING NASIONAL STRATEGI PERUSAHAAN, STRUKTUR, DAN PERSAINGAN INDUSTRI TERKAIT DAN INDUSTRI PENDUKUNG."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google