Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)"— Transcript presentasi:

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)

2 61 Januari Presiden menetapkan arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional berdasarkan hasil evaluasi kebijakan berjalan 2 Februari Penyusunan usulan Pagu Indikatif Maret 3 Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas menyampaikan surat bersama kepada K/L ttt Pagu Indikatif beserta prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam RKP 4 April Menteri Bappenas menyelenggaran Musrenbang/ penyusunan RKP Mei Rapat kerja pembahasan pagu indikatif dengan DPR Juni Penyampaian Pagu Anggaran/Pagu Sementara 7 Juli Penelaahan RKA-K/L dengan Ditjen Anggarand dan Bappenas 8 Agustus Pemerintah mengajukan RUU APBN, Nota Keuangan dan Dokumen Pendukung kepada DPR September 9 Pembahasan Alokasi Anggaran/PaguDefinitif 10 Oktober DPR melakukan pengambilan keputusan mengenai RUU APBN November Presiden menetapkan alokasi anggaran K/L yang merupakan bagian dari UU APBN Desember Penerbitan DIPA AGENDA TAHUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

3 Hal lain yang perlu menjadi dasar dan instrumen dalam penyusunan RKA-K/L. 1.RKA-K/L disusun berdasarkan : a.Rencana Kerja Pemerintah (RKP); b.Rencana Kerja-K/L (RENJA); c.Pagu Anggaran K/L; dan 2.Penyusunan RKA-K/L menggunakan instrumen: a.Indikator Kinerja; b.Standar biaya; c.Evaluasi Kinerja (LAKIP). d.Template komponen. PENYUSUNAN RKA-K/L

4 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2015 BAB I BAB II PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG (Nasional) BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA (Kementerian PP dan PA)

5 BAB I. PENGARUSUTAMAAN GENDER 1.Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan ; 2.Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 3.Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Permasalahan dan Isu Strategis Sasaran Meningkatkan Kesetaraan Gender yang ditandai dengan: 1.Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, dan hukum; 2.Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO; 3.Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG;

6 1.Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; 2.Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, 3.Meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG/PPRG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; Arah Kebijakan 1.Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; 2.Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, dan hukum. 3.Harmonisasi dan penyusunan aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO; Strategi

7 4.Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan; 5.Peningkatan layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial) dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait; 6.Peningkatan kapasitas SDM di K/L dan Pemda; 7.Penguataan lembaga/jejaring PUG; 8.Pelembagaan ketersediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan, serta data kekerasan terhadap perempuan. Strategi

8 BAB I PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1.Meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak; 2.Meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; 3.Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Permasalahan dan Isu Strategis Sasaran 1.Meningkatnya akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, termasuk anak dengan kondisi khusus; 2.Meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; 3.Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah.

9 1.Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; 2.Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, melalui penguatan sistem perlindungan anak, mulai tingkat pusat sampai tingkat komunitas yang mampu mencegah terjadinya kasus-kasus KtA sekaligus mampu merespon dengan baik jika terjadi kasus KtA; 3.Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak, melalui: Arah Kebijakan 1.Peningkatan pemerataan ketersediaan layanan; 2.Penyediaan layanan inklusif atau khusus untuk anak-anak dengan kondisi khusus (seperti ABK dan ADD); 3.Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak; 4.Peningkatan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan layanan Strategi

10 5.Harmonisasi perundangundangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada; 6.Peningkatan koordinasi antar kementerian/ lembaga/ SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam perlindungan anak, 7.Peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak; 8.Peningkatan kapasitas kementerian/lembaga/SKPD terkait perlindungan anak, dan 9.Peningkatan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak. Strategi

11 BAB II BIDANG PEMBANGUNAN SOSBUD DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 1.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan 2.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan AnaK. Permasalahan dan Isu Strategis Sasaran 1.Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan, yang responsif gender dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah; 2.Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah

12 1.Meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG/PPRG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, 2.Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak, termasuk pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak Arah Kebijakan 1.Peningkatan kapasitas SDM di K/L dan Pemda; 2.Penguatan lembaga/jejaring PUG; 3.Peningkatan koordinasi antarlembaga dan pusat-daerah dalam perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; 4.Pelembagaan ketersediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan, serta data kekerasan terhadap perempuan Strategi

13 5.Harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya; 6.Peningkatan koordinasi antarkementerian/ lembaga/SKPD dan antara pusat dengan daerah; 7. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak; 8.Peningkatan kapasitas kementerian/lembaga/SKPD terkait perlindungan anak; dan 9.Peningkatan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak Strategi

14 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 KEMENTERIAN PP DAN PA I II Indikator Kinerja Kegiatan/Output Target Indikator Kinerja Kegiatan/Output III Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan/Output IV Prioritas Kegiatan

15 1.Jumlah kebijakan PP, PUG dan PA di bidang yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan; 2.Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait; 3.Model Pelaksanaan Kebijakan (PP, PUG dan PA) ; 4.Persentase K/L dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG; 5.Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan ; 6.Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang yg distandarisasi; 7.Persentase K/L bidang & Pemda yang memiliki sistem data terpilah; INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

16 8.Persentase data terpilah di K/L bidang dan Pemda yang dianalisis dan dimanfaatkan 9.Jumlah Laporan survei anak bidang ……….. 10.Persentase sub sistem data bidang Persentase laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang dan Pemda yg ditindaklanjuti; 12.Jumlahlaporan pemantauan dan evaluasi ………..yang diselesaikan tepat waktu Lanjutan

17 TARGET, ALOKASI ANGGARAN, DAN PRIORITAS TARGET DM PUG PA ALOKASI ANGGARAN DM PUG PA PRIORITAS DM PUG PA

18 STANDAR BIAYA 1.Standar Biaya (SB) merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin keberhasilan implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). 2.Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial officer) baik berupa standar biaya masukan (SBM) maupun standar biaya keluaran (SBK), sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/ L 3.Standar Biaya Masukan (SBM) adalah Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran. 4.Standar Biaya Keluaran adaiah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keiuaran (output)/ sub keluaran (sub output)

19 1.Pemberlakuan  berlaku untuk satu Kementerian Negara/Lembaga, atau  beberapa/seluruh Kementerian Negara/Lembaga 2.PenetapanMelalui PMK / persetujuan Menkeu 3.Kriteria SBM dgn persetujuan Menkeu  Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu  Adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga.  Daerah terpencil, daerah perbatasan, pulau terluar, dan /atau  Penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 4.FungsiDalam Perencanaan:  Batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen output, dan  Alat reviu angka dasar (baseline) Dalam Pelaksanaan:  Batas tertinggi, atau  Estimasi (utk SB yg harganya tersedia di pasar) STANDAR BIAYA MASUKAN

20 5. PenggunaanK/L wajib menggunakan SBM dalam penyusunan RKA-K/L. 6.Tanggung jawab penggunaan Kesesuaian dan kebenaran atas penggunaan SBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab PA/KPA 7.PengawasanPengawasan atas penggunaan SBM dilakukan oleh aparat pengawas fungsional K/L 8 LampiranLampiran I : SBM yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Lampiran II : SBM yang Berfungsi Sebagai Estimasi

21 SBM PMK Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015

22 TEMPLATE KOMPONEN INDIKATOROUTPUTSUBOUTPUTKOMPONENKET 1.Jumlah kebijakan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasik an Kebijakan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasik an 1.Rancangan Undang- undang/ Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden/ Peraturan Menteri 1.Identifikasi (Kajian, Pemetaan, NA) 2.Penyusunan Draft 3.Finalisasi 4.Diseminasi DEP 1 - 5

23 2.Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait 1.Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan yang terkoordinasi antar K/L terkait 1.Advokasi( FGD, Rapatkoor) 2.Diseminasi (Sosialisasi, KIE, 3.Fasilitasi (Pendapingan) 4.Forum Koordinasi (Monitoring, Data, dll) DEP Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan yang terkoordinasi antar daerah terkait 1.Advokasi( FGD, Rapatkoor) 2.Diseminasi (Sosialisasi, KIE, 3.Fasilitasi (Pendapingan) 4.Forum Koordinasi (Monitoring, Data, dll) INDIKATOROUTPUTSUBOUTPUTKOMPONENKET

24 INDIKATOROUTPUTSUBOUTPUTKOMPONENKET 3.Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan Model Pelaksanaan Kebijakan Identifikasi 2.Penyusunan prototype dan manual model 3.Finalisasi manual model DEP Persentase K/L dan Pemda yg mengembang kan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG 1.K/L yg mengembang kan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG K/L yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG 1.Identifikasi 2.Advokasi 3.Fasilitasi 4.Monev DEP 1 – 3 2Pemda yg mengembang kan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG 1.Identifikasi 2.Advokasi 3.Fasilitasi 4.Monev

25 INDIKATOROUTPUTSUBOUTPUTKOMPONENKET 5.Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan K/L yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Identifikasi 2.Advokasi 3.Fasilitasi 4.Monev DEP 4 – 5 2.Pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Identifikasi 2.Advokasi 3.Fasilitasi 4.Monev

26 RENCANA TINDAK LANJUT 1.Masing-masing Satker menyiapkan Struktur RKA-K/L Tahun 2015 dalam file Excel dengan Format sebagaimana contoh terlampir; 2.Perhitungan Target dan Alokasi Anggaran setiap Indikator Kinerja Kegiatan/Output mengacu pada Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Kementerian PP dan PA; 3.Apabila dirasa perlu melakukan perubahan atas Target Kinerja, usul perubahan sebaiknya menunggu sampai RPJMN Final dan Struktur Organisasi Kementerian PP dan PA Final. 4.Data dukung RKA-K/L berupa TOR dan RAB, perlu disiapkan draftnya sambil menunggu PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L Tahun Perlu dilakukan pertemuan Teknis untuk menyiapkan SBM yang berlaku interen Kementerian PP dan PA 6.Perhitungan RAB menggunakan PMK tentang SBM (Keuangan dan Interen)... 7.dll

27


Download ppt "RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google