Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET A BETRI Oleh : MATERI HUKUM PAJAK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET A BETRI Oleh : MATERI HUKUM PAJAK."— Transcript presentasi:

1 PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET A BETRI Oleh : MATERI HUKUM PAJAK

2 PENGERTIAN DAN TUGAS HUKUM PAJAK TUGAS HUKUM PAJAK Siapa-siapa wajib pajak dan subjek pajak Siapa-siapa wajib pajak dan subjek pajak Objek-objek apa yang dikenakan pajak (Objek pajak) Objek-objek apa yang dikenakan pajak (Objek pajak) Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah Timbul dan hapusnya hutang pajak Timbul dan hapusnya hutang pajak Cara penagihan pajak Cara penagihan pajak Cara mengajukan keberatan dan banding Cara mengajukan keberatan dan banding Hukum Pajak : Suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak

3 DEFENISI PAJAK Mr.Dr.N.J.Feldmann, Mr.Dr.N.J.Feldmann, prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa Prof.Dr.M.J.H.Smeets Prof.Dr.M.J.H.Smeets Prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma- norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditujukan hal yang idividual. Dr.Soeparman Soemahamidjaja Dr.Soeparman Soemahamidjaja Iruan wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusa berdasarkan norma-norma hukum Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum DEFENISI PAJAK

4 FUNGSI PAJAK Fungsi Penerimaan ( Budgeter ) Fungsi Penerimaan ( Budgeter ) Sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah Fungsi Mengatur ( Regulernd ) Fungsi Mengatur ( Regulernd ) Alat untuk mengatur atau melaksanakan dibidang Sosial dan Ekonomi

5 KEDUDUKAN PAJAK HUKUM NEGARA HUKUM HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA HUKUM TATA NEGARA HUKUM ADM NEGARA HUKUM PAJAK

6 PERLAWANAN TERHADAP PAJAK Perlawanan Pasif Perlawanan Pasif Perlawanan pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat dinegara yang bersangkutan dan merupakan hambatan yang mempersulit pemungut pajak Perlawanan Aktif Perlawanan aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar Perlawanan Aktif a. Penghindaran pajak (tax avoidance) b.Pengelapan pajak ( tax evasion )

7 ASAS DAN DASAR PEMUNGUTAN PAJAK Asas Tempat Tinggal Asas Tempat Tinggal Asas Kebangsaan Asas Kebangsaan Asas Sumber Asas Sumber YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK Merupakan salah satu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada tempat tinggal seseorang atau berdasarkan kebangsaan seseorang atau berdasarkan sumber dimana penghasilan diperoleh

8 DASAR DAN TEORI PEMUNGUTAN PAJAK TEORI ASURANSI TEORI ASURANSI Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat yang harus dilindungi oleh negara. Teori Kepentingan Teori Kepentingan Sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatiakan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya Teori Gaya Pikul Teori Gaya Pikul Teori ini adalah azas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya  Teori Gaya Beli Teori ini merupakan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan  Teori Bakti Teori ini menekankan pada paham organische staatsleer yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak

9 HUKUM PAJAK MATERIIL DAN HUKUM PAJAK FORMIL UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan ( KUP ) UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan ( KUP ) UU No.17 Tahun 2000 tentang Badan penyelesaian Sengketa Pajak ( BPSP ) UU No.17 Tahun 2000 tentang Badan penyelesaian Sengketa Pajak ( BPSP ) UU No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa ( PPSP ) UU No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa ( PPSP ) UU No.14 tahun 2000 tentang pengadilan pajak ( PP ) UU No.14 tahun 2000 tentang pengadilan pajak ( PP ) Ketentuan Hukum Pajak Formil dimuat dalam UU tersendiri Ketentuan Hukum Pajak Material dimuat dalam UU tersendiri UU No.12 Tahun 1994 tentang PBB UU No.12 Tahun 1994 tentang PBB UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( PDRD ) UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( PDRD ) UU No.20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) UU No.20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) Tentang : Subjek Pajak, Wajib Pajak, Objek Pajak, Tarif Pajak

10 JENIS PAJAK 1MENURUT SIFATNYA a, Pajak Langsung b. Pajak tdk Langsung 2MENURUT SASARAN / OBJEK a. Pajak Subjektif b, Pajak Objektif 3MENURUT LEMBAGA PEMUNGUTNYA a.Pajak Pemerintah Pusat b.Pajak Pemerintah Daerah

11 PEMUNGUTAN PAJAK 1SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK a, official assesment system b. self assesment system c. Withholding System d. Semi self system 2.CARA PENGENANG UTANG PAJAK a, Pengenaan didepan b. Pengenaan dibelakang c. Pengenaan cara campuran

12 TARIF PAJAK 1Tarif Progresif ( Meningkat ) a, Untuk WP Orang pribadi b. Untuk WP Badan dan BUT 2Tarif Degresif ( Menurun ) 3Tarif Proportional ( Sebanding ) UU No.18 Th 2000 ( UUPN & PPn BM ) 4Tarif Tetap UU No.13 Th.1985 ( BM ) UU No.13 Th.1985 ( BM ) 5Tarif Advalorem 6.Tarif Spesifik

13 TIMBULNYA UTANG PAJAK Ada dua pendapat yang berbeda timbulnya utang pajak Ada dua pendapat yang berbeda timbulnya utang pajak 1Pendapat pertama yaitu ada dan diberlakukan UU Pajak 2.Pendapat kedua yaitu utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya SKP oleh pemerintah cq Dirjend Pajak

14 SANKSI PAJAK Terbagi dua 1.Sanksi administrasi a. Sanksi bunga b. Denda Administrasi 2.Sanksi Pidana a. Denda Pidana b. Pidana kurungan c. Pidana penjara

15 PENAGIHAN PAJAK PASIF DAN AKTIF PENERBITAN SKP a. SKPKB b. SKPKBT c. STP d. SPPT PENAGIHAN PAJAK PASIF PENAGIHAN PAJAK AKTIF PENRBITAN a, Surat teguran b. Surat Paksa c. Surat penyitaan

16


Download ppt "PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET A BETRI Oleh : MATERI HUKUM PAJAK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google