Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pengantar Perpajakan, Ketentuan Umum dan, Tata Cara Perpajakan Pertemuan 01 Mata kuliah: A0384 - Perpajakan Tahun: 2009.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pengantar Perpajakan, Ketentuan Umum dan, Tata Cara Perpajakan Pertemuan 01 Mata kuliah: A0384 - Perpajakan Tahun: 2009."— Transcript presentasi:

1

2 Pengantar Perpajakan, Ketentuan Umum dan, Tata Cara Perpajakan Pertemuan 01 Mata kuliah: A Perpajakan Tahun: 2009

3 Bina Nusantara University 3 Definisi Pajak ;  Iuran rakyat, Dapat dipaksakan, Tidak adanya, Kontraprestasi, Dipungut oleh negara, Diperuntukkan bagi pengeluaran negara Fungsi Pajak  Budgetair, Reguler Pungutan Lain  Retribusi, Sumbangan Pengertian Hukum Pajak  Materiil, Formal Kedudukan Hukum Pajak  Perdata, Publik Asas Pemungutan Pajak  Domisili, Sumber, Kebangsaan Cara Pemungutan Pajak  Nyata, Fiktif, Campuran Tarif Pajak  Proporsional, Progresif, Degresif, Tetap, Advalorem, Spesifik Hapusnya Utang Pajak  Pembayaran, Kompensasi, Daluarsa, Pembebasan, Penghapusan PENGANTAR PERPAJAKAN

4 Bina Nusantara University 4 Definisi : NPWP : adalah No Pokok Wajib Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib pajak. NPPKP : adalah No Pokok Pengusaha Kena Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib Pajak (PKP) Fungsi NPWP; Identitas WP, tertib dlm pembayaran dan pengawasan pajak, untuk keperluan dgn dokumen pajak, memenuhi kewajiban pajak, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, dan untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan Tahunan PENGERTIAN, FUNGSI, DAN CARA MENDAPATKAN NPWP, NPPKP

5 Bina Nusantara University 5 NPPKP; Identitas, pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBm, dan pengawasan perpajakan Cara Mendapatkan NPWP dan NPPKP ; mendaftarkan diri ke kantor DirJen Pajak yang terdekat dengan tempat tinggal WP/PKP PENGERTIAN, FUNGSI, DAN CARA MENDAPATKAN NPWP, NPPKP

6 Bina Nusantara University 6 PENGERTIAN & FUNGSI SPT, SKP, STP KETSPTSKPSTP DefinisiSurat untuk pelaporan perhitungandan pembayaran pajak terutang Surat keterangan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN Surat untuk menagih pajak dan sanksi adm FungsiPelaporandan pertanggungjawaba n perhitungan jml pajak terutang, pembayaran sendiri dan dari pemotong Alat koreksi, sararna mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak Alat koreksi pajak terutang, sararna mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak

7 Bina Nusantara University 7 Adil (syarat keadilan) Sesuai Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2 (pajak hrs memberikan keadilan bagi negara maupun masyarakat. (syarat yuridis) Tidak mengganggu Perekonomian (syarat ekonomis) Efisien (syarat finansial) sederhana Syarat Pemungutan Pajak

8 Bina Nusantara University 8 Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak Teori Asuransi (melindungi) Teori Kepentingan Teori daya pikul  Unsur Obyektif (besarnya penghasilan)  Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran) Teori Bakti Teori azas daya beli

9 Bina Nusantara University 9 Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2) UUD Dasar’45. Hukum Pajak = bagian dari Hukum Publik Hukum Publik = Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Administrasi. Hukum Pajak = Bagian dari Hukum Administrasi. Hukum pajak ada 2 macam : Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum pajak Formil (Ketentuan Umum & Tata cara Perpajakan

10 Bina Nusantara University 10 Asas dan cara Pemungutan Pajak Pajak GolonganSifat Lemb.Pemungutnya Pajak Daerah Pajak Pusat Pajak Obyektif Pajak Subyektif Pajak Lagsung pajak tdk langsung

11 Bina Nusantara University 11 KEWAJIBAN PEMBUKUAN Itikad baik Menerminkan keadaan dan kegiatan usaha sebenarnya Taat asas ; pengakuan penghasilan dan biaya dengan stelsel akrual/kas Syarat ; Dilakukan di Indonesia, menggunakan huruf latin/angka Arab, menggunakan satuan rupiah/mata uang lain yang diijinkan MenKeu, menggunakan bahasa Indonesia/bahasa lain yang diijinkan MenKeu

12 Bina Nusantara University 12 Tata cara pemungutan pajak Stelsel Nyata ( Riel)  pemungutan di akhir tahun Stelsel Anggapan (fictieve)  Pemungutan di awal tahun dgn berdasar nilai pajak tahun sebelumnya. Stelsel campuran  Pemungutan di awal tahun dan disesuaikan kembali di akhir tahun.

13 Bina Nusantara University 13 Asas Pemungutan Pajak (1) Asas Domisili (tempat tinggal) (2) Asas sumber (3) Asas Kebangsaan

14 Bina Nusantara University 14 Official Assessment System  Sistem pemungutan oleh pemerintah Self Assessment System  Sistem pemungutan oleh wajib pajak sendiri With Holding System  System pemungutan oleh pihak ketiga Sistem Pemungutan Pajak

15 Bina Nusantara University 15 Tarif Sebanding (proporsional)  PPN tarifnya =10 % Tarif Tetap  tarif bea materai Tarif Progresif  Tarif semakin besar apabila jml yg dikenai pajak semakin besar. Tarif degresif  Tarif semakin kecil apabila jml yg dikenai pajak semakin besar. Tarif Pajak terdiri dari 4 tarif

16 Bina Nusantara University 16 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak Timbulnya utang pajak ada 2 : Ajaran Formil, timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak (official assessment system) Ajaran Materiil, timbulnya utang pajak karena undang-undang ( self assessment system) Hapusnya utang pajak disebabkan : Pembayaran Kompensasi Kadaluarsa Pembebasan/penghapusan

17 Bina Nusantara University 17 PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK Definisi ; kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dlm rangka pengawasan Tujuan ; menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tujuan lain (pemberian/pencabutan NPWP, pencocokan data dan atau alat keterangan, dll) Tindak pidana bisa berupa alpa, sengaja, pengulangan, percobaan

18 Bina Nusantara University 18 KEBERATAN DAN BANDING Tata Cara Penyelesaian Keberatan : WP ajukan keberatan ke DirJen Pajak Tertulis dalam bahasa Indonesia Jangka waktu 3 bulan Jika tidak memenuhi syarat 2 dan 3, dianggap tidak dipertimbangkan Bukti penerimaan Surat Keberatan Keputusan dari DirJen Pajak (jk. Waktu 12 bln) Lewat dr 12 bln dianggap SK dikabulkan Tidak menunda kewajiban membayar pajak Jika SK dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan

19 Bina Nusantara University 19 Tata Cara Penyelesaian Banding Ajukan permohonan ke Badan Peradilan Pajak Jangka waktu 3 bln Diputuskan oleh Badan Peradilan Pajak Tidak menunda pembayaran pajak Jika banding diterima, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan KEBERATAN DAN BANDING

20 Bina Nusantara University 20 PENAGIHAN PAJAK Dasar penagihan  STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding Jenis penagihan  seketika, sekaligus Negara mempunyai hak mendahului untuk menagih pajak yaitu pokok pajak, bunga, denda adm, kenaikan, biaya penagihan STP = Surat Ketetapan Pajak SKPKB = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKBT = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Terutang

21 Bina Nusantara University 21 SANKSI PERPAJAKAN Bunga Kenaikan Denda Sanksi pidana


Download ppt "Pengantar Perpajakan, Ketentuan Umum dan, Tata Cara Perpajakan Pertemuan 01 Mata kuliah: A0384 - Perpajakan Tahun: 2009."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google