Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Panduan Penyelenggaraan SKM,290320101. 2 Konsep dan Strategi Implementasi SMA Model SKM-PBKL-PSB Konsep PBKLKonsep SKMKonsep PSB Program dan Strategi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Panduan Penyelenggaraan SKM,290320101. 2 Konsep dan Strategi Implementasi SMA Model SKM-PBKL-PSB Konsep PBKLKonsep SKMKonsep PSB Program dan Strategi."— Transcript presentasi:

1 Panduan Penyelenggaraan SKM,

2 2 Konsep dan Strategi Implementasi SMA Model SKM-PBKL-PSB Konsep PBKLKonsep SKMKonsep PSB Program dan Strategi Implementasi PSB Panduan Pengelolaan PSB 1.Panduan Website 2.Panduan BA-TIK 3.Panduan BU-TIK 4.Panduan Kemitraan 5.Panduan Bimtek 6.Sup. dan Evaluasi 7.Modul Materi Panduan Penyelenggaraan PBKL 1. Pola Pembinaan SKM dan PBKL 2. Juknis Pembinaan Implementasi KTSP Panduan Penyelenggaraan SKM Panduan dan Instrumen Verifikasi-Supervisi dan Evaluasi SMA Model SKM-PBKL-PSB Juknis Penyusunan Program Kerja Sekolah 34 Juknis KTSP ©2010,Dit. Pembinaan SMA

3 Panduan Penyelenggaraan SKM, Hasil yang diharapkan Latar Belakang Landasan Operasional Landasan Hukum Tujuan Sasaran Tujuan Penetapan Prioritas Prioritas Penetapan Pengertian Strategi Penyelenggaraan Langkah Kerja Pemetaan Prioritas

4 Panduan Penyelenggaraan SKM, Peningkatan tata kelola lembaga peningkatan mutu pendidikan UU No.20 Tahun 2003, SISDIKNAS PP No.19 Tahun 2005, SNP = kriteria minimal tentang sistem pendidikan Standar : Isi, Kompetensi Lulusan, Proses,pendidik & Tenaga Kependidikan,Sarana & Prasarana Pengelolaan, Pembiayaan dan Penilaian Pendidikan Visi Kemendiknas 2010 Terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif

5 Panduan Penyelenggaraan SKM, Misi Kemendiknas )Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan 2)Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan 3)Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan 4)Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan 5)Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan Tujuan Kemendiknas 2010 a)Tersedia dan terjangkaunya layanan Paud yang berkualitas b)Tersedia, terjangkau dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas c)Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang berkualitas dan relevan; d)Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi berkualitas, relevan dan berdaya saing internasional; e)Tersedianya sistem tata kelola yang handal

6 Panduan Penyelenggaraan SKM, Dit. PSMA -----Program RSKM/SSN 1.mendorong sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan agar mencapai kondisi memenuhi/hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan 2.memberikan arahan upaya-upaya yang harus dilakukan sekolah untuk dapat memenuhi/hampir memenuhi SNP 3.memberikan pendampingan kepada sekolah untuk mewujudkan SKM 4.menjalin kerjasama dan meningkatkan peran serta stakeholders 5.mendapatkan model/rujukan SMA Kategori Mandiri TOT tim verifikasi; Sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi program rintisan RSKM; Asistensi Pemberian bantuan Supervisi & evaluasi RSKM

7 Panduan Penyelenggaraan SKM, Pencapaian SNP melalui program RSKM/SSN sangat tergantung pada kemauan, dukungan, dan kemampuan sekolah; 2.Sekolah belum memiliki maupun menyusun panduan pelaksanaan RSKM; Implementasi program SKM masih banyak yang hanya mengacu pada program yang dibiayai dana block grant saja; 3.Sekolah masih memiliki kesulitan dalam menentukan prioritas program SKM untuk mencapai SNP; 4.Strategi pencapaian SNP masih bervariasi, tergantung pada kesiapan dan kemampuan sumber daya di sekolah; 5.Pelaksana RSKM belum mampu mencapai setiap SNP seperti tertuang dalam profil SKM Diperlukan Panduan Penyelenggaraan SKM

8 Panduan Penyelenggaraan SKM, Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3.PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 4.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22/2006 tentang Standar Isi 5.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan 6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2006 dan No. 6/2007 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan 7.Permendiknas No.6/2007 tentang Pelaksanaan Permendiknas No.22/2006 dan Permendiknas No.23/ Permendiknas No.25/2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Mandikdasmen 9.Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah 10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13/2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah 11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16/2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 12.Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan 13.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan (lampiran, bagian b no.1) 14.Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan 15.Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 16.Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses 17.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah 18.Permendiknas Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan 19.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 20.Peraturan Daerah setempat yang berkaitan dengan pendidikan

9 Panduan Penyelenggaraan SKM, PP No.19 Tahun 2005 pada penjelasan pasal 11 (2 dan 3) ‘Sekolah/madrasah berkategori mandiri (SKM) adalah sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi SNP. 2.Pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. 3.Kewajiban satuan pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 94, Butir b) paling lambat 7 (tujuh) tahun. 4.Semua peraturan yang berhubungan dengan SNP

10 Panduan Penyelenggaraan SKM, Sebagai acuan bagi sekolah untuk meningkatkan pemahaman/persepsi yang sama tentang SKM; menentukan strategi untuk memenuhi SNP; melaksanakan program SKM; meningkatkan peran pembina dalam pelaksanaan dan pengendalian program SKM; mengoptimalkan peranserta masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung keterlaksananan program.

11 Panduan Penyelenggaraan SKM, Diperoleh pemahaman/persepsi yang sama tentang SKM; Sekolah dapat menentukan strategi untuk memenuhi SNP; Sekolah dapat melaksanakan program SKM dengan baik; Peran pembina dalam pelaksanaan dan pengendalian program SKM meningkat; Peranserta masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung keterlaksananan program meningkat

12 Panduan Penyelenggaraan SKM, Seluruh SMA Kepala Sekolah TPK Sekolah Tim SKM Dewan Guru Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tata Usaha Pengawas Sekolah Komite Sekolah Nara Sumber

13 Panduan Penyelenggaraan SKM, Prioritas pencapaian SNP adalah penetapan program atau kegiatan tertentu yang mengutamakan pencapaian SNP sesuai dengan kondisi dan kesiapan sekolah.

14 Panduan Penyelenggaraan SKM,  Tujuan penetapan prioritas pencapaian SNP untuk menentukan berbagai program/kegiatan pemenuhan SNP berdasarkan hasil analisis kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata yang ada di sekolah  Hasil penetapan prioritas pencapaian SNP berfungsi sebagai acuan dan kendali penyusunan dan pelaksanaan program dalam pemenuhan SNP

15 Panduan Penyelenggaraan SKM, Prioritas penetapan program pencapaian SNP mempertimbangkan :  Standar yang dalam pemenuhannya menjadi kewenangan sekolah tanpa bergantung pada kebijakan daerah maupun pusat (seperti SI, SKL, proses, pengelolaan, dan penilaian)  Standar yang memiliki ketercapaian tinggi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di sekolah, baik tenaga, sarana prasarana, maupun pembiayaan

16 Panduan Penyelenggaraan SKM, Program atau kegiatan yang dilakukan SMA dalam pemenuhan SNP berdasarkan hasil analisis konteks dan kesenjangan antara kondisi riil dengan profil SKM yang merupakan solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi Program atau kegiatan pemenuhan SNP ini dituangkan dalam bentuk RKJM dan RKAS

17 Panduan Penyelenggaraan SKM, Memahami dokumen SNP 2. Melakukan analisis Konteks 3. Menyusun daftar kebutuhan pemenuhan SNP 4. Menetapkan skala prioritas pemenuhan SNP untuk jangka menengah dan tahunan 5. Menyusun RKJM dan RKAS 6. Melaksanakan program 7. Melakukan evaluasi keterlaksanaan program 8. Menentukan program tindaklanjut

18 Panduan Penyelenggaraan SKM, Memahami Dok.SNPAnalisis KonteksDaftar Kebutuhan Skala Prioritas RKJM dan RKASMelaks. Program Evaluasi Tindaklanjut Memahami Dok.SNP

19 Panduan Penyelenggaraan SKM, Sekolah Kategori Mandiri merupakan sekolah yang telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan yang pemenuhannya dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi sekolah dengan mengoptimalkan dukungan internal dan eksternal sekolah Sekolah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak dikeluarkan PP No. 19 tahun Oleh karena itu Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan SMA harus mengupayakan pemenuhan SNP secara terprogram, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

20 Panduan Penyelenggaraan SKM, TERIMA KASIH TERIMA KASIH

21 Panduan Penyelenggaraan SKM, ANALISIS KONTEKS KONTEKSANALISIS ANALISISKONDISISATUANPENDIDIKANANALISISKONDISISATUANPENDIDIKAN IDENTIFIKASISNPIDENTIFIKASISNP ANALISISKONDISILINGKUNGANANALISISKONDISILINGKUNGAN Kekuatan dan Kelemahan : Peserta DidikPeserta Didik Pendidik dan TendikPendidik dan Tendik Sarana PrasaranaSarana Prasarana BiayaBiaya ProgramProgram Kekuatan dan Kelemahan : Peserta DidikPeserta Didik Pendidik dan TendikPendidik dan Tendik Sarana PrasaranaSarana Prasarana BiayaBiaya ProgramProgram Standar Kompetensi LulusanStandar Kompetensi Lulusan Standar IsiStandar Isi Standar PengelolaanStandar Pengelolaan Standar ProsesStandar Proses Standar PenilaianStandar Penilaian Standar Kompetensi LulusanStandar Kompetensi Lulusan Standar IsiStandar Isi Standar PengelolaanStandar Pengelolaan Standar ProsesStandar Proses Standar PenilaianStandar Penilaian Peluang dan Tantangan : Komite Sekolah, Dewpend, Dinpen, Asprof, DU/DK, SDA, Sosbud, dsb Peluang dan Tantangan : Komite Sekolah, Dewpend, Dinpen, Asprof, DU/DK, SDA, Sosbud, dsb KTSPKTSP


Download ppt "Panduan Penyelenggaraan SKM,290320101. 2 Konsep dan Strategi Implementasi SMA Model SKM-PBKL-PSB Konsep PBKLKonsep SKMKonsep PSB Program dan Strategi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google