Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)"— Transcript presentasi:

1 REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)

2 (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010) GUNA MEMPERCEPAT TERCAPAINYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, MAKA DIPERLUKAN “REFORMASI BIROKRASI” DI SELURUH KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH. DALAM PELAKSANAAN “REFORMASI BIROKRASI” DIPERLUKAN : GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2025 (GDRB 2010 – 2025)

3 PELAKSANAAN “GDRB” PELAKSANAAN OPERASIONAL GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI , DITUANGKAN DALAM : “ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI” (RMRB) (DITETAPKAN 5 TAHUN SEKALI) OLEH : MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (Ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB)

4 Operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) “GDRB” 2010 – 2025 (Per.Pres no. 81/2010 “RMRB” 2010 – 2014 “RMRB” “RMRB”

5 CAKUPAN MANAJEMEN PERUBAHAN (APLIKASI) AHU VERSI PERMENPAN-RB NO. 10 Th SARAN UNTUK PENYEMPURNAAN 1.STRUKTUR1. PROSES 2. PROSES2. STRUKTUR 3. ORANG3. SUMBER DAYA MANUSIA 4. POLA PIKIR 5. BUDAYA KERJA4. BUDAYA ORGANISASI (Nugroho, 2013 : 79)

6 SEPULUH PROGRAM REFORMASI BIROKRASI (Di Tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota) 1.PENATAAN ORGANISASI; 2.PENATAAN TATA LAKSANA; 3.PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR; 4.PENGUATAN PENGAWASAN; 5.PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA; 6.PENINGKATN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK; 7.MANAJEMEN PERUBAHAN; 8.KONSULTASI DAN ASISTENSI; 9.MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; 10.KNOWLEDGE MANAGEMENT (Nugroho, 2013 : 35)

7 PEMILAHAN PROYEK/PELAKSANAAN/KEGIATAN DARI SETIAP PROGRAM  DI TINGKAT PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI PROGRAM MAKRO;  DI TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI SEBAGAI PROGRAM MESO;  DI TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN & KOTA SEBAGAI PROGRAM MIKRO. (Nugroho, 2013 : 35)

8 MATRIK PEMILAHAN (APLIKASI) PROYEK/PELAKSANAAN/KEGIATAN DARI SETIAP PROGRAM PROGRAM PROYEK / PELAKSANAAN / KEGIATAN : Di Tkt. Pusat (Makro) Di Tkt. PemProv (Meso) Di Tkt. Pem. Kab/Kota(Mikro) 1PENATAAN ORGANISASI 2PENATAAN TATA LAKSANA 3PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM AP. 4PENGUATAN PENGAWASAN 5PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 6PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 7MANAJEMEN PERUBAHAN 8KNOWLEDGE MANAGEMENT 9KONSULTASI & ASISTENSI 10MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN (Nugroho, 2013 : 36)

9 INDIKATOR “PERBAIKAN” 1.PENGURANGAN BIROKRASI : Menghilangkan tugas-tugas administrasi yang tidak perlu; 2.PEGURANGAN DUPLIKASI : Menghilangkan aktivitas-2 yang identik; 3.ASESMEN NILAI TAMBAH : Menilai aktivitas-2 yang memberikan nilai tambah organisasi; 4.PENYEDERHANAAN : Menurunkan tingkat kompleksitas tugas-2 dan aktivitas-2; 5.PENGURANGAN PENGGUNAAN WAKTU : Menurunkan lama waktu pelaksanaan tugas-2; 6.……

10 Indikator …….. 6.MELINDUNGI KEMUNGKINAN TERJADINYA KESALAHAN : Membuat proses yang menjadi pelaksanaan tugas tidak mudah untuk keliru atau gagal; 7.PENINGKATAN KUALITAS : Meningkatkan kualitas setiap sumber daya organisasi; 8.STANDARISASI : Mencari satu cara pada setiap tugas dan aktivitas yang dilaksanakan; 9.PEMUDAHAN BAHASA : Mengganti istilah-istilah yang sulit dipahami menjadi istilah yang lebih mudah dipahami; 10.KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA PENDUKUNG : Melakukan kemitraan denga lembaga yang mendukung pelaksanaan tugas; 11.OTOMASI : Menggantikan aktivitas-2 rutin yang membuat pegawai bosan dengan perangkat kerja otomasi, termasuk komputer. (Nugroho, 2013 : 98)

11 SEKIAN…… SEMOGA DAPAT DIMANFAATKAN (Surjadi – Widyaiswara Utama)


Download ppt "REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google