Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa) Oleh Pemerintah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa) Oleh Pemerintah."— Transcript presentasi:

1 Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa) Oleh Pemerintah

2 Peraturan terkait penagihan Piutang Negara UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; Definisi piutang negara Menteri pimpinan K/L menetapkan pejabat untuk mengelola Utang dan piutang Menteri Keuangan Selaku BUN mengelola dan menagih Piutang Negara (pasal 7) PP 29/2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan penyetoran Penerimaan PNBP Terutang; Pimpinan Instansi Pemerintah selaku Pengguna Anggaran wajib melakukan penagihan dan/ atau pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang. Dihitung dengan menggunakan tarif (Pasal 4) tata cara penagihan dan/ atau pemungutan Penerimaan PNBP diatur dengan Peraturan Menteri Piutang terkait ketentuan di bidang PERPAJAKAN dan Kepabeanan dan Cukai Non perpajakan perpajakan

3 Surat Tagihan Pertama Surat Tagihan Kedua menagih Wajib Bayar Pimpinan Instansi Pemerintah 1 bulan Surat Penyerahan Tagihan kepada Instansi yang mengurus Piutang Negara Surat Tagihan Ketiga Kualitas piutang

4 1.Dalam pengelolaannya Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya berwenang menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang (vide Pasal 4 ayat (2)). 2.Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang melakukan penagihan piutang negara, menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara dan menyajikan informasi keuangan negara (vide Pasal 7 ayat (2) huruf n, huruf o dan huruf p). Ruang Lingkup UU No.1/2004 dalam mengelola Piutang

5 3.Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu (vide Pasal 34 ayat (1)). 4.Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat (2)).

6 Pengelolaan Piutang vide UU 1/2004 Putang wajib diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu; Piutang yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang negara yang memiliki hak mendahulu diselesaikan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.


Download ppt "Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa) Oleh Pemerintah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google