Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/ Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/ Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih."— Transcript presentasi:

1 PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/ Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

2 Umum  Piutang Kementerian Negara/Lembaga (K/L) terdiri dari pokok, bunga, denda, dan/atau ongkos-ongkos lainnya  Pada prinsipnya, piutang K/L merupakan piutang yang harus dibayar sekaligus, namun K/L dapat memberikan penundaan pembayaran atau pemberian ijin kepada debitor untuk melakukan pembayaran secara angsuran dengan syarat-syarat tertentu (lihat: Restrukturisasi)  Saat pengajuan penundaan dimaksud, beberapa jenis piutang mewajibkan debitor untuk memberikan agunan  Selain itu, dalam proses penagihan dengan surat paksa, dapat diperoleh barang sitaan yang dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan piutang 2

3 Klasifikasi Piutang 3 Untuk menampung jenis piutang selain piutang pajak dan piutang PNBP, misalnya piutang yang berasal dari dana bergulir atau bantuan sosial

4 Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor 4 MERUPAKAN CARA UKUR KETERTAGIHAN PIUTANG BEDA PIUTANG, BEDA KARAKTERISTIK sehingga untuk menjembatani perbedaan DIGUNAKAN 4 (EMPAT) JENIS KUALITAS: 1.KUALITAS LANCAR 2. KUALITAS KURANG LANCAR 3. KUALITAS DIRAGUKAN 4. KUALITAS MACET BEDA PIUTANG, BEDA KARAKTERISTIK sehingga untuk menjembatani perbedaan DIGUNAKAN 4 (EMPAT) JENIS KUALITAS: 1.KUALITAS LANCAR 2. KUALITAS KURANG LANCAR 3. KUALITAS DIRAGUKAN 4. KUALITAS MACET Jatuh tempo piutang Upaya penagihan kepatuhan membayar

5 Penggolongan Kualitas Piutang: PNBP LANCAR belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan KURANG LANCAR dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan DIRAGUKAN dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan MACET dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 5 sesuai ketentuan PP No. 29 TAHUN 2009 tentang TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

6 Penggolongan Kualitas Piutang – lanj. Kualitas piutang pajak di bidang perpajakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Kualitas piutang pajak di bidang kepabeanan & cukai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kualitas piutang lainnya peraturan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai tugas dan fungsinya. Contoh : Piutang Ganti Kerugian Negara (d.h. Tuntutan Perbendaharaan atau TP), Piutang yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (untuk PNS bukan bendahara), piutang bunga atas penerusan pinjaman Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD), dll. 6

7 Persentase Penyisihan (Pasal 6)  Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan paling sedikit sebesar 5‰ (lima permil) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar  Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:  10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;  50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan  100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan 7

8 Jika Kualitas Piutang Menurun...  Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya 8 ILUSTRASI

9 Agunan & Barang Sitaan  Jenis agunan dan barang sitaan dapat diperhitungkan untuk me-recovery penyisihan piutang, yaitu: a.surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia  me-recovery sebesar 100% nilai b.tanah bersertipikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya: dengan hak tanggungan  me-recovery sebesar 80% HT tanpa hak tanggungan  me-recovery sebesar 60% NJOP 9

10 Agunan & Barang Sitaan – lanj. c.tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertipikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir  me-recovery sebesar 50% NJOP d.pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik  me-recovery sebesar 50% nilai hipotik e.kendaraan bermotor  me-recovery sebesar 50% nilai jaminan fidusia f.pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan dan disertai bukti kepemilikan  50% nilai yg dikeluarkan oleh instansi yang berwenang 10 BAGAIMANA JIKA JENIS AGUNAN/BARANG SITAAN TERKAIT PIUTANG DAN PERSENTASE RECOVERY–NYA TIDAK/BELUM DIATUR DALAM KETENTUAN?

11 Agunan & Barang Sitaan – lanj.  Untuk jenis agunan selain yang disebutkan dalam PMK, dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan 11

12 Piutang dengan Agunan/Jaminan  Piutang di Kementerian Keuangan, di antaranya:  Piutang pajak melibatkan jaminan berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertipikat tanah, atau sertipikat deposito  diajukan dalam rangka pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak  Piutang kepabeanan dan cukai melibatkan jaminan berupa uang tunai, jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan lainnya  Piutang Ganti Kerugian Negara melibatkan jaminan berupa sertipikat tanah dan/atau bangunan serta kendaraan bermotor  Piutang di Kementerian lainnya  Piutang dari Jasa Rumah Sakit melibatkan jaminan berupa asuransi, baik dari Pemerintah Pusat/Daerah maupun dari perusahaan 12

13 Restrukturisasi (Pasal 11)  Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan Restrukturisasi terhadap Debitor sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam hal:  Debitor mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau  Debitor memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi  Cakupan restrukturisasi:  pemberian keringanan hutang,  persetujuan angsuran, atau  persetujuan penundaan pembayaran 13

14 Restrukturisasi (Pasal 12)  Kualitas Piutang setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah oleh Kementerian Negara/Lembaga:  setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet  tidak berubah, apabila Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar  Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitor, Kualitas Piutang yang telah diubah dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat Restrukturisasiseolah-olah tidak terdapat Restrukturisasi 14

15 1. Penghapusan Piutang  Penghapusan Piutang oleh Kementerian Negara/Lembaga dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan  Piutang Perpajakan yang dikelola DJP mempunyai aturan sendiri (KMK No. 539/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan)  Piutang selainnya menggunakan PP No. 14 Tahun 2005  PMK ini tidak mengatur tata cara penghapusan piutang; yang diatur adalah pencatatan setelah adanya penghapusan, yaitu dengan cara:  Mengurangi akun Piutang  Mengurangi akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Sebesar jumlah piutang yang dihapuskan dalam KMK 15

16 2. Penambahan Jumlah Piutang  Penambahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambah akun Piutang sebesar selisihnya, dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan 16

17 3. Pengurangan Jumlah Piutang  Pengurangan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya, dilakukan apabila:  surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau  Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan 17

18 Sanksi  Pelanggaran terhadap ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis (Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (6)) 18


Download ppt "PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/ Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google