Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMKOMINFO E-Government MMTC, 16 April 2012. KEMKOMINFOAgenda  Tren TIK secara global  Konsep e-government  Peran TIK dalam pemerintahan  TIK sebagai.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMKOMINFO E-Government MMTC, 16 April 2012. KEMKOMINFOAgenda  Tren TIK secara global  Konsep e-government  Peran TIK dalam pemerintahan  TIK sebagai."— Transcript presentasi:

1 KEMKOMINFO E-Government MMTC, 16 April 2012

2 KEMKOMINFOAgenda  Tren TIK secara global  Konsep e-government  Peran TIK dalam pemerintahan  TIK sebagai solusi permasalahan  Problem-problem dalam pemanfaatan TIK  Penutup

3 KEMKOMINFO TIK adalah Teknologi dengan Perkembangan Paling Pesat Univac Sperry 1108 (made in 1964). It has 3 CPU and 2 I/O Control Unit, 262 k words (1 word = 2 byte) memory. Price: US$ 566,500 (in 1968) Laptop processor 1.33MHz, RAM 2GB, HD 320GB Price: US$ 700 (in 2011)

4 KEMKOMINFO Konvergensi Digital Computing Content Commu- nication Contoh: Ketiga lingkaran menuju pada titik yang sama Computer, Alat komunikasi, Alat multimedia

5 KEMKOMINFO Konvergensi dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Publik Karakteristik TIK (Konvergensi Digital) BisnisSosiologiTeknologi Kebijakan (Policy) Penetrasi tinggi Berpengaruh pada berbagai sektor Kebijakan harus didekati secara multidisipliner

6 KEMKOMINFO Mitos & Kenyataan E-Government #1  Mitos: e-government = situs web pemerintah  Kenyataan:  Situs web adalah media interaksi  Membangun situs web pemerintah adalah usaha untuk membangun interaksi antara pemerintah dengan masyarakat & dunia usaha  sebagian (kecil) dari cakupan e-government

7 KEMKOMINFO Mitos & Kenyataan E-Government #2  Mitos: e-government = infrastruktur (komputer + koneksi jaringan + akses Internet)  Kenyataan:  Komputer (hardware) adalah alat semata  Jaringan dan Internet adalah sarana komunikasi  Ibarat sistem transportasi, infrastruktur adalah jalan raya dan mobilnya  perlu sopir yang baik dan muatan yang bermanfaat  Sopir = SDM, muatan = data dan informasi

8 KEMKOMINFO Mitos & Kenyataan E-Government #3  Mitos: e-government = pengembangan sistem-sistem informasi  Kenyataan:  Sistem-sistem informasi penting untuk pengelolaan data dan informasi, tetapi e-government bukan sekedar pengembangan sistem-sistem informasi an sich  Pengembangan sistem-sistem informasi terkait dengan sistem dan proses birokrasi  keduanya perlu diselaraskan  Bagaimana TI bisa mendukung proses birokrasi secara optimal  Bagaimana proses birokrasi bisa memanfaatkan potensi TI secara optimal

9 KEMKOMINFO Mitos & Kenyataan E-Government #4  Mitos: pengembangan e-gov dapat dilakukan secara bertahap  Kenyataan:  Mitos tersebut benar, dengan catatan pengembangan e- gov perlu perencanaan dan desain yang matang  Kesesuaian visi, misi, dan tujuan e-gov dengan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan  Penyelarasan dengan sistem dan proses birokrasi  Strategi yang pas  Penahapan  Kebutuhan sumber daya (SDM, finansial)

10 KEMKOMINFO Mitos & Kenyataan E-Government #5  Mitos: yang diperlukan adalah sistem-sistem informasi yang terdapat di berbagai dinas dan unit untuk mendukung pengambilan keputusan dan/atau pelayanan publik  Kenyataan:  Sistem-sistem informasi bekerja dengan prinsip: garbage-in, garbage-out  tergantung kualitas data  Sistem dan proses birokrasi sering memerlukan data/ informasi yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda  perlu integrasi data/informasi

11 KEMKOMINFO Mitos & Kenyataan E-Government #6  Mitos: pengembangan e-government hanya memerlukan SDM bidang TI saja  Kenyataan:  Banyak urusan pengembangan e-gov yang tidak bisa diselesaikan oleh SDM teknis TI (mis: menentukan strategi dan penahapan pengembangan e-gov)  Pengembangan e-gov menyangkut berbagai bidang selain TI (interdisipliner)

12 KEMKOMINFO Mitos & Kenyataan E-Government #7  Mitos: e-government dapat dikembangkan secara bottom-up (dari bawah ke atas)  Kenyataan:  Jika dilakukan secara bottom-up, semakin ke atas akan semakin sulit untuk mengintegrasikan hasil-hasilnya  Pengembangan e-government lebih baik dilakukan secara top-down  Ide, konsep, dan inisiatif berasal dari pimpinan  Perlu kepemimpinan yang tepat

13 KEMKOMINFO Mitos & Kenyataan E-Government #8  Mitos: e-government itu mahal, sehingga belum menjadi prioritas  Kenyataan:  Pengadaan sistem komputerisasi dan penyelarasan dengan proses birokrasi memang mahal, tetapi jika berhasil, ada banyak keuntungan dan multiplier effect yang bisa diperoleh  Keputusan pengembangan e-gov memerlukan visi dan strategi yang tepat  kepemimpinan TI (IT leadership)

14 KEMKOMINFO Mitos & Kenyataan E-Government #9  Mitos: sasaran e-gov adalah terbangunnya infrastruktur TI dan sistem-sistem informasi yang terintegrasi  Kenyataan:  E-government pada dasarnya adalah strategi mencapai tujuan pemerintahan  Sasaran e-gov tercapai jika tujuan pemerintahan tercapai

15 KEMKOMINFO Definisi E-Government (Bank Dunia)  Pemanfaatan TIK  Transformation relasi  Peningkatan-peningkatan:  Pemberdayaan masyarakat  Pelayanan publik  Transparansi dan akuntabilitas  Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan “government-owned or operated systems of information and communications technologies (ICTs) that transform relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote citizen empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve government efficiency”

16 KEMKOMINFO Definisi E-Government (Bank Dunia) Pemanfaatan teknologi informasi Transformasi relasi antar pihak yang terkait dgn e- gov Dampak positif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah sendiri Pengembangan sarana dan infrastruktur TI Hubungan (relasi) yang lebih efektif, harmonis, dan akuntabel Pemberdayaan masyarakat Pelayanan publik Transparansi dan akuntabilitas Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

17 KEMKOMINFO Keberhasilan E-Government  E-government tidak hanya sekedar penerapan TIK, tapi bagaimana TIK bisa “merasuk” ke pemerintah, swasta, dan masyarakat  Penerapan TIK  proses dan layanan secara elektronis  keberhasilannya ditentukan oleh critical mass pihak- pihak yang melakukannya  Pembangunan e-government perlu memperhatikan kelancaran dan keberlanjutan relasi-relasi antar pihak yang terlibat (G-B-C)

18 KEMKOMINFO Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan E-Government Visi, Sasaran, Strategi Hukum dan Regulasi Proses Birokrasi TIK Struktur Organi- sasi

19 KEMKOMINFO Relasi Antar Stakeholders dalam E-Government Zhiyuan Fang, “e-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development,” International Journal of the Computer, the Internet and Management, Vol. 10, No. 2 (2002): 1-22,

20 KEMKOMINFO Relasi Antar Stakeholders dalam E-Government Bentuk RelasiPenjelasan G2CPenyampaian informasi dan layanan publik secara searah dari pemerintah ke masyarakat. Contoh: situs web resmi pemerintah. C2GKomunikasi interaktif (dua arah) antara pemerintah dan masyarakat. Contoh: forum online atau layanan penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah. G2BPenyediaan informasi yang memungkinkan dunia usaha bertransaksi dengan pemerintah. Contoh: e-procurement. B2GPenawaran produk/layanan dari dunia usaha ke pemerintah dalam konteks pengadan barang dan jasa. Contoh: e-procurement. G2EMemfasilitasi pengelolaan pegawai pemerintah dan komunikasi internal di lingkungan institusi pemerintah. Contoh: sistem-sistem administrasi kepegawaian, kantor maya. G2GKomunikasi dan interaksi serta saling-berbagi (sharing) online antar institusi pemerintah. Contoh: pemakaian database bersama. G2NPenyediaan informasi untuk organisasi non-profit, partai politik, dsb. N2GKomunikasi dan pertukaran informasi antara organisasi non-profit dengan institusi pemerintah.

21 KEMKOMINFO Tingkatan Peran TIK Automasi tugas-tugas Integrasi proses dan sumber daya Cara-cara baruTatanan dan budaya TIK

22 KEMKOMINFO Peran TIK: Automasi Pemakai melaksanakan tugas-tugasnya secara manual Komputer membantu pemakai melaksanakan tugas-tugasnya

23 KEMKOMINFO Peran TIK: Automasi  Pembuatan dokumen-dokumen kerja  Kalkulasi data numeris (keuangan, hasil survey, sensus, dsb)  Pemrosesan informasi (laporan-laporan terpadu, ringkasan eksekutif)  Pemasukan, penyimpanan, organisasi, dan pencarian data dalam jumlah besar (pegawai, aset, keuangan, dsb)  Desain grafis dan visual (presentasi, desain arsitektur, gambar kerja, dsb)  Transfer dan pengiriman data (secara elektronis)  Pemantauan dan evaluasi real-time (gunung api, longsor)

24 KEMKOMINFO Peran TIK: Integrator  TIK menggabungkan beberapa proses dan mekanisme beserta sumber daya pendukungnya dalam sebuah kesatuan utuh  Integrasi bertujuan:  Membangun layanan baru  Meningkatkan efisiensi  Menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan

25 KEMKOMINFO Contoh: Integrator Sistem Pelayanan Satu Atap Banyak unit Kewenangan yang berbeda-beda Proses birokrasi yang berlainan Banyak data Banyak unit Kewenangan yang berbeda-beda Proses birokrasi yang berlainan Banyak data Pemakai melihatnya sebagai satu layanan

26 KEMKOMINFO Contoh: Integrasi Data Data kependudukan Data prasarana fisik & fasum Penanganan bencana Dinas Sosial Dinas Kimpraswil Dinas Kependudukan Data kesehatan Dinas Kesehatan Penanganan KLB Dinas Kesehatan

27 KEMKOMINFO Peran TIK: Enabler  Enabler: memungkinkan terjadinya hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan  Syarat terjadinya proses enabling:  Inovasi  Lingkungan yang kondusif bagi inovasi  Trigger untuk memulai proses perubahan  TIK menawarkan cara-cara baru dalam melakukan berbagai aktivitas

28 KEMKOMINFO Contoh: TIK Sebagai Enabler KTP sebagai bukti identitas Penetrasi TIK: komputer, Internet, telekomunikasi, aplikasi, dsb. Enabling Ide & konsep baru, didukung lingkungan Data identitas disimpan dalam sebuah chip... Electronic KTP (e-KTP)

29 KEMKOMINFO Contoh Kasus: E-KTP Sebagai Enabler  Banyak hal yang bisa dilakukan secara lebih mudah, praktis, dan akurat  Menghindari redundansi (KTP ganda)  Data identitas yang berlaku universal (pendidikan, kesehatan, SIM, pajak,...)  Akses layanan publik secara mudah (kesehatan, perbankan, transportasi,...)  Alat transaksi online (jika kartu dapat diisi ‘pulsa’)

30 KEMKOMINFO Harian Jogja, 24 Sept 2010 Akan dimanfaatkan untuk apa? Bagaimana dengan proses-proses birokrasinya? Sudahkah SDMnya disiapkan? Masalah keamanan? Bagaimana masyarakat dapat memanfaatkannya? Bagaimana interaksi dengan pihak-pihak lain untuk memaksimalkan manfaat? Persoalan RELASI: PMR – Masy PMR – Swasta Masy – Swasta Antar inst. PMR Tetapi, sudahkah semuanya dipersiapkan dengan baik?

31 KEMKOMINFO Isu Implementasi E-Government yang Paling Mendasar (di Indonesia) Keselarasan diperlukan sebagai prasyarat untuk mencapai transformasi (perubahan)

32 KEMKOMINFOPenutup  E-government memang dicirikan oleh pemakaian TIK, tetapi TIK bukanlah tujuan final e-government  Implementasi e-government memerlukan lebih dari sekedar pembangunan TIK  Implementasi e-government memerlukan waktu yang cukup panjang  perlu dukungan untuk keberlanjutannya


Download ppt "KEMKOMINFO E-Government MMTC, 16 April 2012. KEMKOMINFOAgenda  Tren TIK secara global  Konsep e-government  Peran TIK dalam pemerintahan  TIK sebagai."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google