Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SIDANG UJIAN SARJANA PENY LUKMAN NIM 4.17.08.023 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN IJIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN KOTA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SIDANG UJIAN SARJANA PENY LUKMAN NIM 4.17.08.023 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN IJIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN KOTA."— Transcript presentasi:

1 SIDANG UJIAN SARJANA PENY LUKMAN NIM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN IJIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT) PROVINSI JAWA BARAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN IJIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT) PROVINSI JAWA BARAT PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG 2012 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG 2012

2 LATAR BELAKANG MASALAH  Pelaksanaan komunikasi antar aparatur yang masih terhambat dengan sarana fasilitas yang mendukung.  Terbatasnya sumber daya aparatur yang memahami perijinan transportasi umum maupun komputerisasi.  Kurangnya sumber daya fasilitas pendukung dalam pembuatan perijinan.  Belum tersusunya pembagian tanggung jawab yang merata antar aparatur dalam pembuatan perijinan. Dalam pelaksanaan pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat memiliki kendala yaitu :

3 RUMUSAN MASALAH 1.KUMONIKASI 2.SUMBER DAYA 3.DISPOSISI 4.STRUKTUR BIROKRASI

4 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN Implementasi Kebijakan menurut Edward III adalah : “Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy-such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”. (Edward III, 1980:1) Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam Implementasi Kebijakan menurut Edward III, yaitu : 1.Communications 2.Resources 3.Dispositions 4.Bereaucratic Structure

5 KERANGKA PEMIKIRAN Komunikasi Terciptanya Pelayanan Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Sumber Daya Struktur Birokrasi Struktur Birokrasi Disposisi Implementasi Kebijakan

6 METODE PENELITIAN Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, untuk memberikan gambaran dan mempelajari dari tingkah laku manusia khususnya mengenai implementasi kebijakan pembuatan surat keputusan ijin trayek dan kartu pengawasan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat Teknik Pengumpulan Data : 1. Studi Pustaka 2. Studi Lapangan a. Observasi b. Wawancara Teknik Penentuan Informan Purposive sampling (berdasarkan pertimbangan peneliti dan keterkaitan dengan objek penelitian). Teknis Analisis Data pada penelitian ini yaitu: (1) Data Reduction, (2) Data Display dan (3) Conclusion Verification.

7 1. Komunikasi Transformasi Kejelasan Konsistensi HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Proses komunikasi antar aparatur yang berlangsung dalam pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP antara lain melalui transformasi atau penyampaian informasi. Proses penyampaian informasi antar aparatur maupun dengan masyarakat pemohon ijin melalui perangkat media komputer kurang maksimal, dikarenakan tidak semua aparatur maupun masyarakat memahaminya. Kejelasan penyampaian informasi antar aparatur dengan masyarakat cukup baik, dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan. Konsistensi, kebijakan yang dibuat sudah konsisten dan tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

8 LANJUTAN Sumber Daya S.D.M S.D Informasi S.D Anggaran S.D Fasilitas Sumber daya manusia yang tersedia belum banyak yang dapat menguasai komputerisasi dan tidak adanya staf khusus komputerisasi di Bidang Perhubungan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan perekapan data pemohon ijin. Sumber daya anggaran, yang tersedia sudah mencukupi untuk melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan pelaksanaan perijinan tersebut. Sumber daya informasi sudah jelas dalam pelaksanaannya. Sumber daya peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaannya belum mencukupi khususnya untuk penambahan mesin printer untuk mencetak Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP. 2.

9 LANJUTAN Disposisi Penempatan Aparatur Penempatan Aparatur Kewenangan Disposisi atau sikap pelaksana implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat sudah dikatakan baik dan dapat dilihat dari: pemahaman dan pendalaman, pemahaman dan pendalaman aparatur di bagian Bidang Perhubungan yang tinggi untuk menunjang terlaksananya implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP. Staffing birokrasi atau pengangkatan birokrat sudah cukup baik dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang wajib diikuti oleh aparatur. Kewenangan di BPPT Provinsi Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan tugas seksi-seksi bagian masing-masing dan setiap seksi-seksi bertanggung jawab atas tugasnya dan telah dilaksanakan dengan cukup baik. 3.

10 LANJUTAN Struktur Birokrasi Standar Operasi Fragmentasi Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Baratsudah berjalan dengan baik dengan adanya penghargaan ISO dan Standard Operating Procedures (SOP) yang dijalankan oleh aparatur sesuai dengan aturan yang berlaku. Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab terjadi dan sesuai dengan bagiannya masing-masing, namun masih adanya pembagian tugas yang kurang jelas penempatanya. 4.

11 KESIMPULAN Secara keseluruhan implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan cukup baik meskipun memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. 1.Lebih ditingkatkan lagi komunikasi antar aparatur maupun aparatur dengan masyarakat dengan melakukan liburan bersama. Lebih banyak bersosialisasi dengan masyarakat dengan cara turun kelapangan. 2.Perlu ditambahnya SDM yang berkualitas dan fasilitas yang diperlukan. 3.Perlu dipertahankan sikap antar aparatur maupun aparatur kepada masyarakat. 4.Pertahankan ISO yang telah didapat dengan menjalankan SOP yang telah dibuat sesuai aturan. 5.Perlu kejelasannya dalam pembagian tugas antar aparatur. 1.Lebih ditingkatkan lagi komunikasi antar aparatur maupun aparatur dengan masyarakat dengan melakukan liburan bersama. Lebih banyak bersosialisasi dengan masyarakat dengan cara turun kelapangan. 2.Perlu ditambahnya SDM yang berkualitas dan fasilitas yang diperlukan. 3.Perlu dipertahankan sikap antar aparatur maupun aparatur kepada masyarakat. 4.Pertahankan ISO yang telah didapat dengan menjalankan SOP yang telah dibuat sesuai aturan. 5.Perlu kejelasannya dalam pembagian tugas antar aparatur. SARAN

12


Download ppt "SIDANG UJIAN SARJANA PENY LUKMAN NIM 4.17.08.023 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN IJIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN KOTA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google