Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KUNCI MID SEMESTER Suranto, S.Pd, M.Pd. NOMOR 1 a.Akutansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan b.Sebagai warga negara yang menjadi wajib.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KUNCI MID SEMESTER Suranto, S.Pd, M.Pd. NOMOR 1 a.Akutansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan b.Sebagai warga negara yang menjadi wajib."— Transcript presentasi:

1 KUNCI MID SEMESTER Suranto, S.Pd, M.Pd

2 NOMOR 1 a.Akutansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan b.Sebagai warga negara yang menjadi wajib pajak, agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan pajaknya. c.Pajak Subyektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WP. Contoh: PPh Pajak Obyektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan obyeknya. Contoh: PPN, PBB, PPnBM

3 Nomor 2 a. Pendapatan bunga = 12/100 X 6/12 X 300 juta = PPh Pasal 4 ayat (2) = 20% X =

4 NOMOR 2 b. Metode Bruto TanggalKeteranganDebetKredit 31 Des 2010 Bank/Kas PPh Pasal 4 ayat (2) Pendapatan Bunga Metode Netto TanggalKeteranganDebetKredit 31 Des 2010 Bank/Kas Pendapatan Bunga

5 NOMOR 3 a.Harga Jual – (Harga Beli + Biaya Jual) = 400 juta – (350 juta + 5 juta) = 45 Juta (untung) b.PPh Pasal 4 ayat (2) untuk saham = 0,1% X harga jual = 0,1 X 400 juta = 400 Ribu

6 NOMOR 3 c. Jurnal TanggalKeteranganDebitKredit 1 Nov 2011 Kas/Bank PPh Ps. 4 ayat (2) Keuntungan penjualan saham Investasi saham - PT Trans

7 NOMOR 3 d.1.Harga Jual – (Harga Beli + Biaya Jual) = 300 juta – (350 juta + 5 juta) = - 55 Juta (Rugi 55 juta) 2. PPh Pasal 4 ayat (2) untuk saham = 0,1% X harga jual = 0,1 X 300 juta = 300 Ribu

8 NOMOR 3 d.3. Jurnal TanggalKeteranganDebitKredit 1 Nov 2011 Kas/Bank PPh Ps. 4 ayat (2) Kerugian penjualan saham Investasi saham - PT Trans

9 NOMOR 4 a.Jurnal pada waktu penjualan PPN = 10/110 X 22 juta = 2 juta TanggalKeteranganDebitKredit 11 Nov 2011 Piutang Usaha PPN Keluaran Penjualan HPP Persediaan

10 NOMOR 4 b.Jurnal pada waktu retur PPN = 10% X = TanggalKeteranganDebitKredit 12 Nov 2011 Retur Penjualan PPN Keluaran Piutang usaha Persediaan HPP

11 NOMOR 4 c.Jurnal penjualan Jika belum dikukuhkan PKP TanggalKeteranganDebitKredit 11 Nov 2011 Piutang Usaha Penjualan HPP Persediaan

12 NOMOR 4 c. Jurnal Retur jika belum dikukuhkan PKP TanggalKeteranganDebitKredit 12 Nov 2011 Retur Penjualan Piutang usaha Persediaan HPP

13 NOMOR 5 a.Jurnal Pembelian PPN = 10% X 75 Juta = 7,5 Juta TanggalKeteranganDebitKredit 17 Agustus 2011 Persediaan Barang Dagangan PPN Masukan Utang Dagang

14 NOMOR 5 b.Jurnal Penjualan Penjualan = 2 Juta X 20 Unit = 40 Juta PPN = 10% X 40 unit = 4 Juta HPP per unit = 75 Juta : 50 = 1,5 Juta HPP 20 unit = 20 X 1,5 juta = 30 Juta TanggalKeteranganDebitKredit 27 Agustus 2011 Kas PPN Keluaran Penjualan HPP Persediaan

15 NOMOR 5 c. Jurnal Pembelian bila belum dikukuhkan PKP TanggalKeteranganDebitKredit 17 Agustus 2011 Persediaan Barang Dagangan Utang Dagang

16 NOMOR 5 c.Jurnal Penjualan apabila belum dikukuhkan PKP HPP per unit = 82,5 Juta : 50 Unit = 1,65 Juta HPP 20 unit = 1,65 Juta X 20 unit = 33 Juta TanggalKeteranganDebitKredit 27 Agustus 2011 Kas Penjualan HPP Persediaan

17 HAL-HAL UMUM  PENJUALAN → PPN KELUARAN → PPh dibayar dimuka  PPN KELUARAN bila BERTAMBAH = KREDIT (saat penjualan)  PPN KELUARAN bila BERKURANG = DEBET (saat retur penjualan)  PEMBELIAN → PPN MASUKAN → Utang PPh  PPN MASUKAN bila BERTAMBAH = DEBET (saat pembelian)  PPN MASUKAN bila BERKURANG = KREDIT (saat retur pembelian)

18 HAL-HAL UMUM  PKP berhak menarik PPN (Keluaran) saat penjualan (jika bukan PKP tidak berhak menarik PPN Keluaran)  Baik PKP maupun Bukan PKP wajib membayar PPN (Masukan) saat Pembelian jika membeli dari pengusaha PKP  PEMBELI  Perbedaannya jika PKP dimasukkan khusus ke akun PPN Masukan (Debet). Jika bukan PKP disertakan atau dijumlahkan di Akun Pembelian/Persediaan Barang dagangan karena kalau Bukan PKP tidak memiliki akun PPN (Keluaran maupun Masukan)


Download ppt "KUNCI MID SEMESTER Suranto, S.Pd, M.Pd. NOMOR 1 a.Akutansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan b.Sebagai warga negara yang menjadi wajib."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google