Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AMDAL OLEH YAYAT DHAHIYAT FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AMDAL OLEH YAYAT DHAHIYAT FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN."— Transcript presentasi:

1 PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AMDAL OLEH YAYAT DHAHIYAT FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

2 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disahkan pada tangal 19 September Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tangal 7 Mei Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Disahkan pada tanggal 1 Agustus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Disahkan pada tanggal 10 Agustus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. Disahkan pada tanggal 3 Oktober 1992

3 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) 1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Disahkan pada tanggal 7 Mei Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Disahkan pada tanggal 28 Oktober Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Disahkan pada tanggal 22 Mei Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu. Disahkan pada tanggal 21 Februari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Di Daerah Lahan Basah. Disahkan pada tanggal 21 Februari 2000

4 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) 6.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Disahkan pada tanggal 6 November Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Disahkan pada tanggal 6 November Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 2000 Tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Disahkan pada tanggal 6 November Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-30/MENKLH/7/1992 Tentang Panduan Pelingkupan Untuk Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL. Disahkan pada tanggal 16 Juli Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Disahkan pada tanggal 17 Februari 2000

5 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) 11.Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Disahkan pada tanggal 17 Februari Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP- 105/BAPEDAL/11/1997 Tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Disahkan pada tanggal 14 November Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP- 124/BAPEDAL/12/1997 Tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL. Disahkan pada tanggal 29 Desember Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor KEP- 299/BAPEDAL/11/1996 Tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Disahkan pada tanggal 4 November Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-56/3/1994 Tentang Pedoman Mengenai Dampak Penting. Disahkan pada tanggal 18 Maret 1994

6 AUDIT LINGKUNGAN 1.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan. Disahkan pada tanggal 28 September Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP- 42/MENLH/XI/1994 Tentang Pedoman Umum Pelaksaan Audit Lingkungan. Disahkan pada tanggal 22 November 1994.

7 AIR 1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 2.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit. Disahkan pada tanggal 22 November Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit. Disahkan pada tanggal 25 Maret Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan. Disahkan pada tanggal 28 Maret Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air. Disahkan pada tanggal 27 Juni 2003

8 AIR (Lanjutan) 6.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Disahkan pada tanggal 27 Juli Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara. Disahkan pada tanggal 10 Juli Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air. Disahkan pada tanggal 10 Juli Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Disahkan pada tanggal 10 Juli Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air. Disahkan pada tanggal 27 Juni 2003

9 AIR (Lanjutan) 11.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air. Disahkan pada tanggal 24 September Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-03/MENLH/1/1998 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri. Disahkan pada tanggal 15 Januari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-42/MENLH/X/1996 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi. Disahkan pada tanggal 9 Oktober Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-09/MENLH/IV/1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Lingkungan nomor KEP- 42/MENLH/10/1996 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi. Disahkan pada tanggal 22 April Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-35/MENLH/VII/1995 Tentang Program Kali Bersih. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1995

10 AIR (Lanjutan) 16.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP- 35/MENLH/VII/1995 Tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha Dalam Pengedalian Pencemaran Dalam Lingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih). 17.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP- 51/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri. Disahkan pada tanggal 23 Oktober Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP- 52/MENLH/X/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel. Disahkan pada tanggal 23 Oktober Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP- 58/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit. Disahkan pada tanggal 21 Desember 1995

11 LAUT 1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut. Disahkan pada tanggal 27 Februari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang. Disahkan pada tanggal 23 februari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP- 45/MENLH/XI/1996 Tentang Program Pantai Lestari. Disahkan pada tanggal 19 November Keputusan Kepala badan pengendalian dampak lingkungan nomor 47 tahun 2001 tentang pedoman pengukur kondisi terumbu karang. Disahkan pada tanggal 30 april 2001

12 UDARA 1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Disahkan pada tanggal 26 Mei Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Emisi Usaha Dan Atau Kegiatan Minyak Dan Gas Bumi. Disahkan pada tanggal 28 Juli Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141Tahun 2003 Tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi (current production). Disahkan pada tanggal 23 september Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP- 48/MENLH/XI/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan. Disahkan pada tanggal 25 November Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP- 49/MENLH/XI/1996 Tentang Baku Tingkat Getaran. Disahkan pada tanggal 25 November 1996

13 UDARA 6.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP- 50/MENLH/XI/1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan. Disahkan pada tanggal 25 November Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP- 13/MENLH/III/1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. Disahkan pada tanggal 7 Maret Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 107/BAPEDAL/II/1997 Tentang Perhitungan Dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemaran Udara. Disahkan pada tanggal 21 November Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-205/BAPEDAL/07/1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. Disahkan pada tanggal 10 Juli 1996

14 TANAH 1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Disahkan pada tanggal 23 Desember Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan. Disahkan pada tanggal 5 Februari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP- 43/MENLH/X/1996 Tentang Kriterian Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Daratan. Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1996


Download ppt "PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AMDAL OLEH YAYAT DHAHIYAT FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google