Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Ototus PAPARAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN IMPLEMNETASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA (DUKUNGAN DARI PROTARIH ) Jakarta,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Ototus PAPARAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN IMPLEMNETASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA (DUKUNGAN DARI PROTARIH ) Jakarta,"— Transcript presentasi:

1 ototus PAPARAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN IMPLEMNETASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA (DUKUNGAN DARI PROTARIH ) Jakarta, 06 Mei 2015

2 GAMBARAN UMUM WILAYAH Luas Wilayah:  Daratan: km 2  13 Kab/Kota : laut/pantai Administrasi Pemerintahan:  Kota: 1  Kabupaten: 28  Distrik: 467  Kampung/Kel: / 91 Penduduk (Bps 2012)  Total: jiwa  Pertumbuhan 5,55% (1,4%)  Bahasa lokal: 325  Kepadatan Penduduk: 9 org/km 2 2

3

4 Laju kehilangan penutupan hutan (ha/tahun)

5 Bagaimana Masa Depan Hutan Papua? Bagaimana Masa Depan Masyarakat Papua?

6 Penebangan hutan Kemiskinan IPM Penebangan Hutan, Kemiskinan, IPM Papua

7 Kompensasi hak ulayat rata-rata $ $4.00 per hektar 1.Uang yang seharusnya berputar di ekonomi lokal ditransfer kepada investor untuk berputar di tanah lain 2.Karena lahan dibeli murah, tidak dikelola secara optimal oleh investor

8 Investasi Skala Besar = Lebih Banyak Migrasi

9 Kesenjangan Kota dan Desa PapuaDaerah lain Kemiskinan di kotaKemiskinan di desa 6,3 x

10 Produktivitas ekonomi Papua melemah  Sektor hotel dan restoran: meningkat 39% sejak  Industri pengolahan: stagnan sejak 2005, malah lebih kecil banding  Konstruksi adalah 86% sektor sekunder.  Pertanian menyerap sebagaian banyak tenana kerja, namun kontribusi sektor tersebut melemah sejak  Sektor dengan kinerja yang paling lemah… pertambangan.

11 PDRB Pengentasan Kemiskinan Ekstraksi SDA Pengembangan Ekonomi Lokal ≠ ≠

12 Uang Tunai Pemenuhan Kebutuhan Dasar Emisi Karbon TinggiKesejahteraan ≠ ≠

13 Rencana Tata Ruang sebagai alat mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Pasal 63, UU Otsus Papua 21/2001: “Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, kelestarian lingkungan, manfaat, keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah”. OTSUS BERTUJUAN UNTUK MENGEJAR KETERTINGGALAN PEMBANGUNAN PAPUA TETAPI PEMBANGUNAN YANG DILAKSANAKAN HARUS BERHATI-HATI SUPAYA PAPUA TIDAK MENGALAMI DAMPAK PEMBANGUNAN SEPERTI DAERAH LAINNYA DI INDONESIA

14 PRINSIP PEMBANGUNAN DAN PENATAAN RUANG BERKELANJUTAN PAPUA PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 1.Memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya; 2.Memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan 3.Memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai. (Permendagri No. 67/2012) PRINSIP PENATAAN RUANG BERKELANJUTAN PAPUA 1.Penataan ruang mengintegrasi fungsi lindung dan sosial budaya masyarakat Papua 2.Penataan ruang mendukung pembangunan ekonomi kampung yang tersebar setara 3.Penataan ruang memperhatikan kondisi demografi dan fisiografi yang membutuhkan mobilitas fisik minimum. SUSTAINABLE DEVELOPMENT BLUEPRINT TATA GUNA LAHAN PAPUA

15 Sistem penataan ruang yang mendukung tercapainya ekonomi berkelanjutan adalah sistem yang:  Memastikan akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ruang.  Mengendalikan pemanfaatan sumber daya ruang di bawah batas daya dukung lingkungan.  Menghasilkan kualitas hidup yang setinggi- tingginya secara merata bagi seluruh rakyat Papua dari generasi ke generasi. Tujuan Sistem Penataan Ruang Provinsi Papua

16 Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Papua Penataan ruang Papua dimulai dengan melindungi aset hutan alam dan kedaulatan pangan lokal untuk melindungi perikehidupan masyarakat Papua

17 Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi Papua 17 “Menetapkan pengelolaan kawasan lindung dengan mempertahankan luas minimal 60% (enam puluh persen) dari seluruh wilayah, dan kawasan hutan minimal seluas 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh wilayah”.

18 Kawasan HutanJumlah Kampung Hutan Primer Hutan Sekunder Non HutanJumlah dan (%) Hutan Konservasi (9%) Hutan Lindung (19%) Hutan Produksi (22%) Hutan Produksi Konversi (HPK) (34%) Jumlah pada Kaw. Hutan (84%) Areal Peng Lain (16%) Jumlah 435 (21%)283 (13%)1.395(66%) (100%) 84% KAMPUNG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN, Sumber : Geolokasi Kampung (Permendagri 18 Tahun 2013 : 91 Kel dan Kampung)

19 28% Kampung dalam Kawasan Lindung mendapat proteksi terhadap hak-hak masyarakat untuk pengelolaan aset alamnya. 72% Kampung diluar Kawasan Lindung (kawasan Budidaya dan APL) beresiko terhadap dampak kehilangan hak-hak pengelolaan aset alamnya dan hak untuk menentukan pemanfaatan atas hak ulayatnya. SEBARAN KAMPUNG DI KAWASAN HUTAN RTWP PAPUA SEBAGAI PERLINDUNGAN PERIKEHIDUPAN SOSIAL – BUDAYA MASYARAKAT PAPUA YANG BERKUALITAS MELALUI PEMBANGUNAN KAMPUNG YANG TERSEBAR SETARA Masyarakat Asli papua sangat tergantung dari hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

20  Membatasi alih fungsi hutan melalui aturan PERDASI - Tata Ruang (RTRW 2013: 90% Papua dipertahankan sebagai hutan).  Mengurangi intensitas pemanfaatan kayu hutan alam dengan merubah Hutan Produksi menjadi Hutan Produksi Terbastas sesuai dengan kondisi biofisiknya. 1) Mempertahankan Hutan Alam yang Ada

21  Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari lahan yang sudah ada.  Mengontrol kualitas/standar pengelolaan perkebunan, pertanian, pertambangan yang sudah ada agar menerapkan standar best practice. 2) Konversi Hutan Minimal untuk Investasi Baru

22  Mempertahankan luas lahan tempat tumbuhnya sagu dan pertanian untuk konsumsi sendiri.  Mempertahankan kesuburan tanah dengan sistem pengelolaan tradisional.  Mengurangi pengalihan tanah masyarakat asli ke pihak swasta.  Melindungi sistem ekonomi subsisten di kampung-kampung (dikonsumsi sendiri, tidak dijual). 3) Menjamin Akses Masyarakat untuk Memenuhi Kemandirian

23  Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola SDA lokal.  Investasi kepada jenis-jenis usaha yang dapat dikelola oleh rakyat Papua sendiri (kehutanan, pertanian, energi dll). 4) Penyediaan Ruang Bagi Pengembangan Usaha Masyarakat

24 24 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM PAPUA Praktek perencanaan saat ini Ofensif – bagaimana caranya merubah penutupan dan struktur kawasan? Oportunistik – hal apa yang bisa dimanfaatkan dari kawasan? Defensif – bagaiaman caranya merehabilitasi aset-aset alami? Protektif – bagaimana caranya melindungi aset-aset alami? Cara perencanaan yang semestinya Protektif – bagaimana caranya melindungi aset-aset alami? Defensif – bagaiaman caranya merehabilitasi aset-aset alami? Oportunistik – hal apa yang bisa dimanfaatkan dari kawasan? Ofensif – bagaimana caranya merubah penutupan dan struktur kawasan?

25 PERUBAHAN CARA PIKIR MODAL (CAPITAL) SUMBERDAYA ALAM (SDA) TENAGA KERJA (BURUH) MEMBUTUHKANMENCARI KEPASTIAN HAK ATAS SDA SUMBERDAYA ALAM (SDA) AKSES MENGELOLA MITRA PEMODAL MEMBUTUHKAN DIRUBAH MENJADI PENGELOLAAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI PAPUA KONDISI SAAT INI

26 KEBUTUHAN IMPLEMENTASI PERDA 23/2013 TENTANG RTRWP PAPUA NOKEBUTUHAN 1SOSIALISASI a.Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota b.NGO c.Dunia Usaha d.Masyarakat dan Lembaga Adat e.Penyebarluasan Pemahaman Pembangunan Berkelanjutan di Lembaga Pendidikan 2.PENATAAN KELEMBAGAAN a.Restrukturisasi Fungsi Penataan Ruang di SKPD terkait di Pemerintah Provinsi Papua b.Penataan Kelembagaan Adat/Masyarakat dalam fungsi penataan ruang (memberi ruang bagi peran lembaga adat dalam penataan ruang) c.Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 3.REGULASI PENUNJANG a.Perda Sistem Zonasi Sistem Propinsi b.Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (Ekonomi, Sosial Budaya, Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Kawasan Strategis Lainnya) c.Pergub Batasan Luasan Untuk Sektor Kehutanan d.Pergub Jaminan Kesungguhan Usaha e.Pergub Insentif dan Disinsentif f.Pergub Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif g.Pergub Tata Cara verifikasi Pemanfaatan Ruang h.Pergub Juklat Pedoman Penataan Ruang

27 LANJUTAN…………….. NOKEBUTUHANKETERANGAN 4.SIMTARU 5.PENYELARASAN RTRWP DAN RTRWK 6.CATATAN KRITIS 7.MODEL DAN PEDOMAN RENCANA PENGELOLAAN RUANG HIDUP MASYARAKAT PERKAMPUNGAN 8.MODEL DAN PEDOMAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL SECARA BERKELANJUTAN.

28 WS A MPLEMENTASI RTRWP WS C INVESTASI HIJAU WS B PENGUATAN KELEMBAGAAN KETERKAITAN PROGRAM PROTARIH DENGAN PROGAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA MISI 4 dan 5 RPJMD PROVINSI PAPUA TAHUN PENINGKATAN TARAF EKONOMI MASYARAKAT YANG BERBASIS POTENSI LOKAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS DAERAH PROSPEK (Program Strategis Pengembangan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung) PROSPEK (Program Strategis Pengembangan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung) GERBANGMAS HASRAT PAPUA GERBANGMAS HASRAT PAPUA

29 1.Sosilisasi RTRWP Papua (Kab/kota,SKPD Provinsi dan NGO) 2.Penyalarasan RTRWP & RTRWK 3.Tata Cara Verifikasi Pemanfaatan Ruang (Pergub) 4.Penguatan kelembagaan Penataan Ruang 5.Simtaru 6.Model dan Pedoman Rencana Pengelolaan Ruang Hidup Perkampungan di Wolo dan Pulau Numfor PRODUK WORKSTREAM A

30 1.Penguatan kelembagaan yang sudah berjalan terkait dengan peningkatan kapasitas Bappeda dalam menunjang implemntasi RTRWP (penguatan sekretariat BKPRD dan unit kerja yang menangani Tata Ruang) 2.Kapasitas Bappeda dalam melakukan inovasi pembangunan kampung mandiri dengan prinsip- prinsip pembangunan berkenajutan. 3.kunjungan belajar ke Skotland 4.Pelatihan GIS (Dasar dan Lanjutan) 5.Pelatihan Fasilitator Kampung di Wolo dan Numfor PRODUK WORKSTREAM B PENGUATAN KELEMBAGAAN

31 1.Membina beberapa usaha masyarakat (Jayapura, Serui, Sugapa) 2.Membina kemandirian pangan lokal (Numfor dan Wolo) PRODUK WORKSTREAM C INVESTASI HIJAU

32 32

33 Interpretasi indikator IPM Papua IndonesiaPapuaNduga Afrika sub- SaharaLDC HDI revisi* HDI - BPS *UNDP (2010) & 2013 HDR % perubahan Rumah sakit20% Polindes-49% Puskesmas21% Doktor138% Bidan1% Persalinan yang dibantu tenaga kesehatan (%)-8% Imunisasi untuk anak-anak <5 tahun (%)-2% Jumlah penderita HIV dan AIDS353% Pendaftaran sekolah (% anak usia sekolah) % perubahan %-6%-2% Rata-rata nasional Angka melek huruf dewasa (%) Laki-lakiPerempuan % perubahan %-12% Rata-rata nasional Fasilitas kesehatan

34 Penebangan hutan Kemiskinan IPM Penebangan Hutan, Kemiskinan, IPM Papua


Download ppt "Ototus PAPARAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN IMPLEMNETASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA (DUKUNGAN DARI PROTARIH ) Jakarta,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google