BAPPEDA PROVINSI PAPUA

Presentasi berjudul: "BAPPEDA PROVINSI PAPUA"— Transcript presentasi:

1 BAPPEDA PROVINSI PAPUA
PAPARAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN IMPLEMNETASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA (DUKUNGAN DARI PROTARIH) Jakarta, 06 Mei 2015 ototus 1

2 GAMBARAN UMUM WILAYAH Luas Wilayah: Daratan: 317.641 km2
13 Kab/Kota : laut/pantai Administrasi Pemerintahan: Kota: 1 Kabupaten: 28 Distrik: 467 Kampung/Kel: / 91 Penduduk (Bps 2012) Total: jiwa Pertumbuhan 5,55% (1,4%) Bahasa lokal: 325 Kepadatan Penduduk: 9 org/km2

3

4 Laju kehilangan penutupan hutan (ha/tahun)

5 2100 2000 Bagaimana Masa Depan Hutan Papua? Bagaimana Masa Depan Masyarakat Papua?

6 Penebangan Hutan, Kemiskinan, IPM
Papua Penebangan hutan Kemiskinan Bahkan hingga saat ini, saat penebangan hutan belum terlalu besar, ternyata laju penebangan hutan (sebagai salah satu bentuk pemanfaatan kekayaan alam papua) tidak membuat papua keluar dari kemiskinan. IPM papua juga tetap rendah. IPM 2011 2012 2013

7 Kompensasi hak ulayat rata-rata $1.50 - $4.00 per hektar
Uang yang seharusnya berputar di ekonomi lokal ditransfer kepada investor untuk berputar di tanah lain Karena lahan dibeli murah, tidak dikelola secara optimal oleh investor

8 Investasi Skala Besar = Lebih Banyak Migrasi
Semakin banyak investasi, maka alih fungsi lahan juga akan semakin besar. Tenaga kerja papua saat ini tidak bisa mensuplai kebutuhan tenaga kerja, sehingga akhirnya yang masuk adalah para pendatang dari daerah lain. Sementara itu, semakin banyak penduduk asli yang akan kehilangan akses terhadap sumberdaya, dan pindah ke kota karena membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan hidupnya.

9 Kesenjangan Kota dan Desa
6,3 x (tulisan pada slide sebelumnya): Ketidakseimbangan antara pembangunan kawasan pedesaan dengan perkotaan di Indonesia Sumber pajak lokal yang terbatas, sentralisasi sistem fiskal Tingginya ketidak stabilan keamanan pangan (msl. 1997, 2009, 2010) Piki: terjadinya kesenjangan antara kaya dan miskin di kota dan desa lebih tinggi dari daerah lain di indonesia. Selain itu juga masalah tingginya ketidakstabilan keamanan pangan, seiring dengan kejadian kelaparan di daerah dataran tinggi 13. Why? First, Papua’s current development pathway is currently on a highly unsustainable trajectory. Amongst others: The link between high rates of growth and human development outcomes remains weak. Papua has the highest rates of rural – urban inequality in Indonesia. Over six times more poverty in rural areas than urban areas Papua’s local tax base remains small, at just 6% of provincial income. And we are experiencing increasing incidence of food insecurity (e.g. famine in the Central Highlands) Papua Daerah lain Kemiskinan di kota Kemiskinan di desa

10 Produktivitas ekonomi Papua melemah
Sektor hotel dan restoran: meningkat 39% sejak 2005. Industri pengolahan: stagnan sejak 2005, malah lebih kecil banding 2008. Konstruksi adalah 86% sektor sekunder. Pertanian menyerap sebagaian banyak tenana kerja, namun kontribusi sektor tersebut melemah sejak 2005. Sektor dengan kinerja yang paling lemah… pertambangan.

11 Pengentasan Kemiskinan
≠ PDRB Pengentasan Kemiskinan ≠ Piki: Meninjau kembali pembangunan berlangsung di Papua : PDRB tinggi ≠ pengentasan kemiskinan Ekstraksi sumber daya primer ≠ pengembangan ekonomi lokal namun kita membangun dengan cara yang seperti ini… Pengembangan Ekonomi Lokal Ekstraksi SDA

12 ≠ ≠ Uang Tunai Emisi Karbon Tinggi Kesejahteraan Pemenuhan Kebutuhan
Dasar ≠ Uang tunai ≠ kemampuan memenuhi kebutuhan dasar Emisi karbon tinggi ≠ kesejahteraan Emisi Karbon Tinggi Kesejahteraan

13 Pasal 63, UU Otsus Papua 21/2001: “Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, kelestarian lingkungan, manfaat, keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah”. Rencana Tata Ruang sebagai alat mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua OTSUS BERTUJUAN UNTUK MENGEJAR KETERTINGGALAN PEMBANGUNAN PAPUA TETAPI PEMBANGUNAN YANG DILAKSANAKAN HARUS BERHATI-HATI SUPAYA PAPUA TIDAK MENGALAMI DAMPAK PEMBANGUNAN SEPERTI DAERAH LAINNYA DI INDONESIA

14 PRINSIP PEMBANGUNAN DAN PENATAAN RUANG BERKELANJUTAN PAPUA
PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya; Memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan Memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai. (Permendagri No. 67/2012) PRINSIP PENATAAN RUANG BERKELANJUTAN PAPUA Penataan ruang mengintegrasi fungsi lindung dan sosial budaya masyarakat Papua Penataan ruang mendukung pembangunan ekonomi kampung yang tersebar setara Penataan ruang memperhatikan kondisi demografi dan fisiografi yang membutuhkan mobilitas fisik minimum. SUSTAINABLE DEVELOPMENT BLUEPRINT TATA GUNA LAHAN PAPUA

15 Tujuan Sistem Penataan Ruang Provinsi Papua
Sistem penataan ruang yang mendukung tercapainya ekonomi berkelanjutan adalah sistem yang: Memastikan akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ruang. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya ruang di bawah batas daya dukung lingkungan. Menghasilkan kualitas hidup yang setinggi-tingginya secara merata bagi seluruh rakyat Papua dari generasi ke generasi.

16 Penataan Ruang Provinsi Papua
Penataan ruang Papua dimulai dengan melindungi aset hutan alam dan kedaulatan pangan lokal untuk melindungi perikehidupan masyarakat Papua Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Papua

17 Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi Papua
“Menetapkan pengelolaan kawasan lindung dengan mempertahankan luas minimal 60% (enam puluh persen) dari seluruh wilayah, dan kawasan hutan minimal seluas 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh wilayah”.

18 84% KAMPUNG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN,
Jumlah Kampung Hutan Primer Hutan Sekunder Non Hutan Jumlah dan (%) Hutan Konservasi 58 29 102 (9%) Hutan Lindung 112 44 243 399 (19%) Hutan Produksi 114 106 247 467 (22%) Hutan Produksi Konversi (HPK) 130 80 501 711 (34%) Jumlah pada Kaw. Hutan 414 259 1.093 (84%) Areal Peng Lain 16 22 295 333 (16%) 435 (21%) 283 (13%) 1.395(66%) 2.113 (100%) Sumber : Geolokasi Kampung (Permendagri 18 Tahun 2013 : 91 Kel dan Kampung) 18

19 SEBARAN KAMPUNG DI KAWASAN HUTAN
Masyarakat Asli papua sangat tergantung dari hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 28% Kampung dalam Kawasan Lindung mendapat proteksi terhadap hak-hak masyarakat untuk pengelolaan aset alamnya. 72% Kampung diluar Kawasan Lindung (kawasan Budidaya dan APL) beresiko terhadap dampak kehilangan hak-hak pengelolaan aset alamnya dan hak untuk menentukan pemanfaatan atas hak ulayatnya. RTWP PAPUA SEBAGAI PERLINDUNGAN PERIKEHIDUPAN SOSIAL – BUDAYA MASYARAKAT PAPUA YANG BERKUALITAS MELALUI PEMBANGUNAN KAMPUNG YANG TERSEBAR SETARA

20 1) Mempertahankan Hutan Alam yang Ada
Membatasi alih fungsi hutan melalui aturan PERDASI - Tata Ruang (RTRW 2013: 90% Papua dipertahankan sebagai hutan). Mengurangi intensitas pemanfaatan kayu hutan alam dengan merubah Hutan Produksi menjadi Hutan Produksi Terbastas sesuai dengan kondisi biofisiknya. Piki: salah satu inovasi kebijakan yang diperjuangkan melalui RTRW yang ada saat ini diantaranya adalah mempertahankan luas hutan alam yang ada. Dengan laju ekstraksi sumberdaya alam yang ada sekarang, kecenderungan ke depan, luas hutan alam Papua akan terus menurun..sedangkan yang diinginkan adalah bisa bertambah luas dan tetap.

21 2) Konversi Hutan Minimal untuk Investasi Baru
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Mengontrol kualitas/standar pengelolaan perkebunan, pertanian, pertambangan yang sudah ada agar menerapkan standar best practice. Piki: Lalu apa yang akan kita lakukan dengan luas hutan yang tetap tersebut…? Investasi baru diupayakan tidak dilakukan dengan pembukaan lahan baru..

22 3) Menjamin Akses Masyarakat untuk Memenuhi Kemandirian
Mempertahankan luas lahan tempat tumbuhnya sagu dan pertanian untuk konsumsi sendiri. Mempertahankan kesuburan tanah dengan sistem pengelolaan tradisional. Mengurangi pengalihan tanah masyarakat asli ke pihak swasta. Melindungi sistem ekonomi subsisten di kampung-kampung (dikonsumsi sendiri, tidak dijual). Piki: Lalu apa yang akan kita lakukan dengan luas hutan yang tetap tersebut…? Investasi baru diupayakan tidak dilakukan dengan pembukaan lahan baru.. Untuk poin ke-4: Tambahan: (di pinggir Jayapura 60% ekonomi masyarakat adalah subsisten)

23 4) Penyediaan Ruang Bagi Pengembangan Usaha Masyarakat
Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola SDA lokal. Investasi kepada jenis-jenis usaha yang dapat dikelola oleh rakyat Papua sendiri (kehutanan, pertanian, energi dll). Piki: Lalu apa yang akan kita lakukan dengan luas hutan yang tetap tersebut…? Investasi baru diupayakan tidak dilakukan dengan pembukaan lahan baru..

24 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM PAPUA
Praktek perencanaan saat ini Ofensif – bagaimana caranya merubah penutupan dan struktur kawasan? Oportunistik – hal apa yang bisa dimanfaatkan dari kawasan? Defensif – bagaiaman caranya merehabilitasi aset-aset alami? Protektif – bagaimana caranya melindungi aset-aset alami? Cara perencanaan yang semestinya Protektif – bagaimana caranya melindungi aset-aset alami? Defensif – bagaiaman caranya merehabilitasi aset-aset alami? Oportunistik – hal apa yang bisa dimanfaatkan dari kawasan? Ofensif – bagaimana caranya merubah penutupan dan struktur kawasan?

25 PENGELOLAAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI PAPUA
PERUBAHAN CARA PIKIR KONDISI SAAT INI MODAL (CAPITAL) MENCARI SUMBERDAYA ALAM (SDA) MEMBUTUHKAN TENAGA KERJA (BURUH) DIRUBAH MENJADI KEPASTIAN HAK ATAS SDA AKSES MENGELOLA SUMBERDAYA ALAM (SDA) MEMBUTUHKAN MITRA PEMODAL PENGELOLAAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI PAPUA

26 KEBUTUHAN IMPLEMENTASI PERDA 23/2013 TENTANG RTRWP PAPUA
NO KEBUTUHAN 1 SOSIALISASI Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota NGO Dunia Usaha Masyarakat dan Lembaga Adat Penyebarluasan Pemahaman Pembangunan Berkelanjutan di Lembaga Pendidikan 2. PENATAAN KELEMBAGAAN Restrukturisasi Fungsi Penataan Ruang di SKPD terkait di Pemerintah Provinsi Papua Penataan Kelembagaan Adat/Masyarakat dalam fungsi penataan ruang (memberi ruang bagi peran lembaga adat dalam penataan ruang) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 3. REGULASI PENUNJANG Perda Sistem Zonasi Sistem Propinsi Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (Ekonomi, Sosial Budaya, Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Kawasan Strategis Lainnya) Pergub Batasan Luasan Untuk Sektor Kehutanan Pergub Jaminan Kesungguhan Usaha Pergub Insentif dan Disinsentif Pergub Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif Pergub Tata Cara verifikasi Pemanfaatan Ruang Pergub Juklat Pedoman Penataan Ruang

27 LANJUTAN…………….. NO KEBUTUHAN KETERANGAN 4. SIMTARU 5. PENYELARASAN RTRWP DAN RTRWK 6. CATATAN KRITIS 7. MODEL DAN PEDOMAN RENCANA PENGELOLAAN RUANG HIDUP MASYARAKAT PERKAMPUNGAN 8. MODEL DAN PEDOMAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL SECARA BERKELANJUTAN .

28 MISI 4 dan 5 RPJMD PROVINSI PAPUA TAHUN 2013-2018
KETERKAITAN PROGRAM PROTARIH DENGAN PROGAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA MISI 4 dan 5 RPJMD PROVINSI PAPUA TAHUN PENINGKATAN TARAF EKONOMI MASYARAKAT YANG BERBASIS POTENSI LOKAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS DAERAH GERBANGMAS HASRAT PAPUA MPLEMENTASI RTRWP WS A INVESTASI HIJAU WS C PENGUATAN KELEMBAGAAN WS B PROSPEK (Program Strategis Pengembangan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung)

29 PRODUK WORKSTREAM A Sosilisasi RTRWP Papua (Kab/kota,SKPD Provinsi dan NGO) Penyalarasan RTRWP & RTRWK Tata Cara Verifikasi Pemanfaatan Ruang (Pergub) Penguatan kelembagaan Penataan Ruang Simtaru Model dan Pedoman Rencana Pengelolaan Ruang Hidup Perkampungan di Wolo dan Pulau Numfor

30 PENGUATAN KELEMBAGAAN
PRODUK WORKSTREAM B PENGUATAN KELEMBAGAAN Penguatan kelembagaan yang sudah berjalan terkait dengan peningkatan kapasitas Bappeda dalam menunjang implemntasi RTRWP (penguatan sekretariat BKPRD dan unit kerja yang menangani Tata Ruang) Kapasitas Bappeda dalam melakukan inovasi pembangunan kampung mandiri dengan prinsip-prinsip pembangunan berkenajutan. kunjungan belajar ke Skotland Pelatihan GIS (Dasar dan Lanjutan) Pelatihan Fasilitator Kampung di Wolo dan Numfor

31 PRODUK WORKSTREAM C INVESTASI HIJAU
Membina beberapa usaha masyarakat (Jayapura, Serui, Sugapa) Membina kemandirian pangan lokal (Numfor dan Wolo)

32 TERIMA KASIH

33 Interpretasi indikator IPM Papua
Indonesia Papua Nduga Afrika sub-Sahara LDC HDI revisi* 0.681 0.502 0.306 0.499 0.484 HDI - BPS 0.73 0.66 0.488 *UNDP (2010) & 2013 HDR Pendaftaran sekolah (% anak usia sekolah) 07-12 13-15 16-18 2008 83.38 78.22 54.13 2013 75.51 73.27 53.28 % perubahan -9% -6% -2% Rata-rata nasional 98.36 90.68 63.48 Fasilitas kesehatan % perubahan Rumah sakit 20% Polindes -49% Puskesmas 21% Doktor 138% Bidan 1% Persalinan yang dibantu tenaga kesehatan (%) -8% Imunisasi untuk anak-anak <5 tahun (%) -2% Jumlah penderita HIV dan AIDS 353% Angka melek huruf dewasa (%) Laki-laki Perempuan 2008 77.97 66.61 2012 71.74 58.87 % perubahan -8% -12% Rata-rata nasional 95.87 90.64 Causes of poverty are complex and not easily solved by expenditure or growth Inward migration does not appear to have impact on stats, so either Papuans are getting even poorer, or new arrivals are equally poor. Polarisation causes “missing middle”, showing absence of SME sector and off-farm rural employment

34 Penebangan Hutan, Kemiskinan, IPM
Papua Penebangan hutan Bahkan hingga saat ini, saat penebangan hutan belum terlalu besar, ternyata laju penebangan hutan (sebagai salah satu bentuk pemanfaatan kekayaan alam papua) tidak membuat papua keluar dari kemiskinan. IPM papua juga tetap rendah. Kemiskinan IPM 2011 2012 2013