Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMBENTUKAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN/KOTA Disampaikan pada : In-House Seminar 14.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMBENTUKAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN/KOTA Disampaikan pada : In-House Seminar 14."— Transcript presentasi:

1 PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMBENTUKAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN/KOTA Disampaikan pada : In-House Seminar 14 April 2015

2 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Latar Belakang Latar Belakang  Adanya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan kemetrologian UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pelaksanaan pelayanan kemetrologian tidak lagi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pelaksanaan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP, pengawasan UTTP, BDKT dan SU kini menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan pelayanan kemetrologian tidak lagi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pelaksanaan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP, pengawasan UTTP, BDKT dan SU kini menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Kondisi saat ini  Baru terbentuk 5 UPTD Metrologi Kab/Kota di seluruh Indonesia  Padahal ada 511 kabupaten/kota di seluruh Indonesia  Sekaranglah saatnya Daerah Kabupaten/Kota memikul tanggung jawab terciptanya Tertib Ukur di daerahnya sendiri, bagi daerah yang memiliki potensi tidak ada alasan untuk tidak membentuk UPTD Metrologi Legal karena kewenangan sudah mutlak ada di Daerah Kabupaten/Kota. 3 Kota SurabayaKota Balikpapan Kota BatamKota Solo Kabupaten Malang 144 kab/kota di wilayah Regional IV

4 ACUAN Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Permendag 51/2009 UPT dan UPTD kabupaten/kota yang akan melakukan kegiatan tera dan tera ulang UTTP harus memperoleh penilaian kemampuan pelayanan dari Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal

5 Proses Penilaian UPT/UPTD

6 Persyaratan Penilaian Dokumen Panduan Mutu Ruang Lingkup pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Rekomendasi Kepala Dinas Provinsi Isian daftar pertanyaan kesesuaian persyaratan manajemen dan persyaratan teknis

7 Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu Dokumen disusun sesuai dengan ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang yang dimilikinya Komunikasi Informasi Bukti kesesuaian Diseminasi pengetahuan di dalam organisasi Tujuan dipeliharanya dokumentasi sistem mutu :

8 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Filosofi Sistem Manajemen Mutu 8 SSay what You Do Tulis Apa yang Anda Kerjakan. DDo What You Say Kerjakan Apa Yang AndaTulis. RRecord For All Your Activity Rekam Semua kegiatan Anda. AAction Any Different (Continous Improvement) Perbaikan terus menerus.

9 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Hierarki Dokumen Mutu 9 I II III IV PROSEDUR MUTU INSTRUKSI KERJA FORM DAN REKAMAN PANDUAN MUTU Dok Level I mencakup atau menjadi acuan dok. Level II,III, dan IV

10 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Dokumen Level I : Pedoman Mutu 10 Memuat kebijakan dan Komitmen UPT/UPTD Metrologi dalam mengimplementasi Sistem Mutu berdasarkan Permendag Nomor 51/2009. (Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009) ISI Dokumen Level I: 1. Ruang Lingkup 2. Acuan Normatif 3. Istilah dan Definisi 4. Persyaratan Manajemen 5. Persyaratan Teknik Lampiran ISI Dokumen Level I: 1. Ruang Lingkup 2. Acuan Normatif 3. Istilah dan Definisi 4. Persyaratan Manajemen 5. Persyaratan Teknik Lampiran Tersedia untuk M.Puncak, M. Teknik, M.Mutu, Subdit KP, Penyelia, M. Admin, Arsip

11 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Persyaratan Manajemen 11 B.1 Organisasi B.2 Sistem Manajemen B.3 Pengendalian Dokumen B.4 Kaji Ulang Permintaan, Tender dan Kontrak B.5 Sub Kontrak Pengujian B.6 Pembelian Jasa dan Perbekalan B.7 Pelayanan Kepada Pemilik UTTP B.8 Pengaduan B.9 Pengendalian Pekerjaan yang Tidak Sesuai B.10 Peningkatan B.11 Tindakan Perbaikan B.12 Pengendalian Rekaman B.13 Audit Internal B.14 Kaji Ulang Manajemen. (Lampiran II Permendag 51/M-DAG/PER/10/2009)

12 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Persyaratan Teknis 12 (Lampiran II Permendag 51/M-DAG/PER/10/2009) C.1 Umum C.2 Personil C.3 Akomodasi dan Kondisi Lingkungan C.4 Metode Pengujian, Kalibrasi dan Validasi Metode C.5 Peralatan C.6 Ketertelusuran Pengukuran C.7 Penanganan Barang Yang Diuji, Ditera dan Dikalibrasi C.8 Jaminan Mutu Hasil Pengujian, Kalibrasi dan Peneraan C.9 Pelaporan Hasil

13 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Dokumen Level II : Prosedur Mutu 13

14 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Dokumen Level III : Instruksi Kerja 14  Menjelaskan semua bentuk instruksi yang dipergunakan untuk melaksanakan prosedur mutu dan metoda pengujian yang merupakan spesifikasi dari metoda-metoda yang digunakan dalam peneraan Dipegang oleh penera/personel lab, tersedia di Lab

15 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Dokumen Level IV : Form dan Rekaman 15 Merupakan bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan instruksi kerja

16 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Penulisan dan Pengendalian Dokumen 16 a.Gunakan tata bahasa yang baik dan benar b.Hindari penggunaan bahasa dan kalimat yang menyebabkan timbul bias pengertian c.Disarankan memakai sistem penjilidan lepas untuk memudahkan penggantian halaman bila ada perubahan d.Setiap halaman mempunyai kode atau identifikasi khusus e.Harus memiliki prosedur pengendalian dokumentasi sistem manajemen mutu yang menjelaskan penanggung jawab, prosedur perubahan, penggantian dokumen, dll.

17 BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV

18 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Contoh : 18 B. Persyaratan Manajemen 1.Organisasi a. UPT/UPTD harus merupakan suatu kesatuan yang secara legal dapat dipertangungjawabkan. B. Persyaratan Manajemen 1.Organisasi a. UPT/UPTD harus merupakan suatu kesatuan yang secara legal dapat dipertangungjawabkan. Dokumen Level I A.1.1 UPTD Metrologi X merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten X yang didirikan dengan SK Bupati No……( kode PM/MET/ A.1.1) Dokumen Level I A.1.1 UPTD Metrologi X merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten X yang didirikan dengan SK Bupati No……( kode PM/MET/ A.1.1)

19 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Kaitan Antar Dokumen 19 Melalui : Aktivitas yang dilakukan Dinyatakan melalui kode dokumen yang unik (misalnya PM, PS, IK, CK) Dinyatakan sebagai acuan (diacu)


Download ppt "PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMBENTUKAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN/KOTA Disampaikan pada : In-House Seminar 14."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google