Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pembangunan Infrastruktur RPJMN 2015-2019 Bahan Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Jakarta, Juni 2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pembangunan Infrastruktur RPJMN 2015-2019 Bahan Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Jakarta, Juni 2015."— Transcript presentasi:

1 Pembangunan Infrastruktur RPJMN 2015-2019 Bahan Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Jakarta, Juni 2015

2 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Pengantar 1

3 TANTANGAN 1.GEOPOLITIK 2.GEOEKONOMI 3.BONUS DEMOGRAFI 4.AGENDA PASKA 2015 5. PERUBAHAN IKLIM TANTANGAN 1.GEOPOLITIK 2.GEOEKONOMI 3.BONUS DEMOGRAFI 4.AGENDA PASKA 2015 5. PERUBAHAN IKLIM REGULASI KELEMBAGAAN PENDANAAN PROYEK STRATEGIS AMANAT RPJPN  Infrastruktur Memadai  Pendapatan per kapita USD 14 Ribu  Pengangguran 5%  HDI dan GDI Meningkat AMANAT RPJPN  Infrastruktur Memadai  Pendapatan per kapita USD 14 Ribu  Pengangguran 5%  HDI dan GDI Meningkat PERMASALAHAN 1.Kondisi jalan daerah kurang memadai 2.Pembangunan Kereta api masih terbatas. 3.Kinerja Pelabuhan kurang kompetitif 4.Rasio Rasio Elektriikasi rendah (Krisis Energi) 5.Kapasitas cadangan air masih terbatas– Krisis Air PERMASALAHAN 1.Kondisi jalan daerah kurang memadai 2.Pembangunan Kereta api masih terbatas. 3.Kinerja Pelabuhan kurang kompetitif 4.Rasio Rasio Elektriikasi rendah (Krisis Energi) 5.Kapasitas cadangan air masih terbatas– Krisis Air ISU STRATEGIS VISI/MISI PRESIDEN + NAWA CIPTA SASARAN RPJMN 2015-2019 SASARAN RPJMN 2015-2019  Rasio elektrifikasi 100% (96.6, kemapuan Kem. ESDM )  Jaringan gas untuk rumah tangga 192.000(SR)  Akses air minum layak 100%  Sanitasi layak 100%  Rumah Tangga kumuh perkotaan 0%  Kondisi mantap jalan nasional 100%  Biaya logistik menurun menjadi 20% trhdap PDB  Pangsa Pasar Angkutan Umum 32%  Layanan Pita Lebar 100% Kab/Kota  Index e-government mencapai 3,4 (skala 4.0)  Areal irigasi yang dilayani waduk 20%  Kapasitasi air baku menjadi 118,6 m3/detik  Rasio elektrifikasi 100% (96.6, kemapuan Kem. ESDM )  Jaringan gas untuk rumah tangga 192.000(SR)  Akses air minum layak 100%  Sanitasi layak 100%  Rumah Tangga kumuh perkotaan 0%  Kondisi mantap jalan nasional 100%  Biaya logistik menurun menjadi 20% trhdap PDB  Pangsa Pasar Angkutan Umum 32%  Layanan Pita Lebar 100% Kab/Kota  Index e-government mencapai 3,4 (skala 4.0)  Areal irigasi yang dilayani waduk 20%  Kapasitasi air baku menjadi 118,6 m3/detik KEBIJAKAN DAN SRATEGI  Peningkatan bauran energi, konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan  Peningkatan peran Pemda dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR  Pembangunan Transportasi Multimoda dan mendukung Sislognas, kawasan industri, pariwisata dan pusat pertumbuhan.  Mendorong pembangunan infrastruktur fixed/wireline broadband di daerah perbatasan negara dan implementasi e-government.  Mengembangkan Transportasi Massal Perkotaan  Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa dsan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku  Pengendalian daya rusak air  Peningkatan bauran energi, konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan  Peningkatan peran Pemda dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR  Pembangunan Transportasi Multimoda dan mendukung Sislognas, kawasan industri, pariwisata dan pusat pertumbuhan.  Mendorong pembangunan infrastruktur fixed/wireline broadband di daerah perbatasan negara dan implementasi e-government.  Mengembangkan Transportasi Massal Perkotaan  Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa dsan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku  Pengendalian daya rusak air PERBAIKAN REGULASI, TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN PENDANAAN KREATIF Kerangka Berfikir Pembangunan Infrastruktur RPJMN 2015-2019  Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Dasar  Peningkatan Ketahanan Air, Pangan dan Energi  Penguatan Konektivitas Nasional  Pengembangan Transportasi Massal Perkotaan  Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Penyediaan Infrastruktur  Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Dasar  Peningkatan Ketahanan Air, Pangan dan Energi  Penguatan Konektivitas Nasional  Pengembangan Transportasi Massal Perkotaan  Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Penyediaan Infrastruktur

4 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Sasaran Pembangunan Infrastruktur 2015-2019 2

5 Target Outcome Terkait Pembangunan Infrastruktur RPJMN 2015-2019 *) Kemampuan Kementerian ESDM **) Sebagai perbandingan konsumsi listrik per kapita saat ini: Vietnam 1.000 kWh, Thailand 2.200 kWh, Malaysia 4.200 kWh, Jepang 7.800 kWh, USA 13.200kWh 5 Indikator Tahun 2014 Target Tahun 2019 Kedaulatan Energi Rasio Elektrifikasi (%)81,5100 (96,6*) Konsumsi listrik per kapita (kWh)** 8431200 Pembangunan FSRU (unit)23 Jaringan pipa gas (km)11.96017.690 Pembangunan SPBG (unit)40118 Jaringan gas kota (sambungan rumah) 102 ribu1 jt Pembangunan kilang baru (unit)-2 Infrastruktur Dasar Akses Air Minum layak68,5%100% Akses Sanitasi Layak60,5%100% Kawasan Kumuh Perkotaan37.407 Ha0 Ha Backlog Kebutuhan Rumah13,5 Juta6,8 Juta Indikator Tahun 2014 Target Tahun 2019Konektivitas Kemantapan Jalan Nasional94%100 % Biaya Logistik23,5%19,2 % Pangsa Angkutan Umum23%32% Kab/Kota yang dijangkau pitalebar 72%100% Ketahanan Air Kapasitas Air Baku51.4 M3/Detik 118.6M/Deti k Storage Per Kapita62.3 M3/Kapita 78.36 M3/Kapita Irigasi yang diairi waduk11%20% Jaringan Irigasi Permukaan7.145 Juta Ha7.914 Juta Ha Kapasitas Desain Banjir5-25 Tahunan10-100 Tahunan Sumber : RPJMN 2015 - 2019

6 Rencana Pembangunan Infrastruktur, RPJMN 2015-2019 (1) Jalan baru 2.650 Km Jalan tol 1.000 Km Pemeliharaan jalan 46.770 Km Pembangunan 15 Bandara baru Pengadaan 20 Pesawat Perintis Pengembangan Bandara untuk pelayanan Cargo Udara di 6 Lokasi Pembangunan 24 Pelabuhan baru Pengadaan 26 Kapal Barang Perintis Pengadaan 2 Kapal Ternak Pengadaan 500 unit kapal Rakyat  Pembangunan Jalur KA 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan terdiri dari: - KA Antar kota 2.159 km - KA Perkotaan 1.099 km  Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 60 lokasi  Pengadaan kapal penyeberangan (terutama perintis) sebanyak 50 unit  Pembangunan BRT di 29 kota  Pembangunan angkutan massal cepat di kawasan perkotaan (6 Kota metropolitan, 17 Kota besar) 6 Sumber : RPJMN 2015 - 2019

7 Pembangunan 49 Waduk Baru dan 33 PLTA Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi 1 Juta Ha Rehabilitasi 3 Juta Ha Jaringan Irigasi Jangkauan Pitalebar/broadband di 100% kab/kota Indeks e-government mencapai 3,4 (skala 4,0) Pengmbangan e-pengadaan, e-kesehatan, e- pendidikan, dan e-logistik  Pembangunan Rusanawa 5.257 Twinblok (515.711 rumah tangga)  Bantuan stimulan perumahan swadaya 5,5 Juta rumah tangga  Penanganan kawasan kumuh 37.407 Ha  Fasilitasi kredit perumahan untuk MBR 2,5 Juta rumah tangga  Pembangunan SPAM di perkotaan 21,4 juta sambungan rumah (268.680 liter/detik)  Pembangunan SPAM di perdesaan 11,1 juta sambungan rumah (22.647 desa)  Pembangunan sistem air limbah komunal di 227 kota/kab dan terpusat di 430 kota/kab  Pembangunan IPLT untuk pengelolaan lumpur tinja perkotaan di 409 kota/kab  Pembangunan TPA sanitary landfill dan fasilitas 3R di 341 kota/kab dan fasilitas 3R terpusat & komunal di 294 kota/kab  Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur, RPJMN 2015-2019 (2) Sumber : RPJMN 2015 - 2019

8 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Infrastruktur 2015-2019 3

9 Perkiraan Kebutuhan Pendanaan RPJMN 2015-2019 9 Rp Triliun 1)Dukungan pendanaan APBN yang diharapkan 2)Dukungan pendanaan BUMN yang diharapkan. 3)Kemampuan maksimal swasta melalui percepatan kerjasama pemerintah dan swasta termasuk business to business 4)Kenaikan karena pertambahan komponen tol laut serta biaya rutin 5)Alokasi tersebut terdiri untuk kegiatan Angkutan Perkotaan Berbasis Rel dan Jalan. 6)Kemampuan PT PLN hanya sekitar 250 T, selebihnya memerlukan PMN SektorAPBN 1 APBDBUMN 2 Swasta 3 Total Jalan 340.0 200.0 65.0 200.0 805.0 Kereta Api 150.0 - 11.0 122.0 283.0 Perhubungan Laut 4 498.0 - 238.2 163.8 900.0 Udara 85.0 5.0 50.0 25.0 165.0 Darat (termasuk ASDP) 50.0 - 10.0 - 60.0 Transportasi Perkotaan 5 90.0 15.0 5.0 115.0 Ketenagalistrikan 6 100.0 - 445.0 435.0 980.0 Energi (Migas) 3.6 - 151.5 351.5 506.6 Teknologi Komunikasi dan Informatika 12.5 15.3 27.0 223.0 277.8 Sumber Daya Air 275.5 68.0 7.0 50.0 400.5 Air Minum dan Limbah 227.0 198.0 44.0 30.0 499.0 Perumahan 384.0 44.0 12.5 87.0 527.5 TOTAL INFRASTRUKTUR 2,215.6 545.3 1,066.2 1,692.3 5,519.4 Persentase 40.14%9.88%19.32%30.66%100.00% Sumber : Bappenas

10 10 Anggaran Infrastruktur Melalui APBN, Tahun 2011-2015 * Sejak RAPBNP 2015 KEMEN PU DAN PERA merupakan penggabungan dari KEMENPU dan KEMENPERA (triliun rupiah)

11 Anggaran Infrastruktur Melalui APBN Tahun 2011-2015 Dengan asumsi pertumbuhan anggaran infrastruktur sejalan dengan pertumbuhan PDB, maka alokasi anggaran infrastruktur melalui APBN tahun 2015 – 2019 sebesar Rp1.778,6 T* Peningkatan kapasitas fiskal (misal optimalisasi perpajakan) untuk dapat meningkatkan pertumbuhan anggaran infrastruktur lebih besar dari pertumbuhan PDB, melalui : 11 * Alokasi bersifat indikasi 1.Memperkuat Kapasitas Fiskal  Optimalisasi Penerimaan Perpajakan  Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan tetap menjaga iklim investasi dan konservasi lingkungan 2.Meningkatkan Kualitas Belanja:  Meningkatkan Alokasi Belanja Produktif  Infrastruktur, penguatan SDM.  Mengendalikan Belanja (Mandatory, Subsidi, Belanja Barang Operasional, dan Biaya Perjalanan Dinas) 3.Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 4.Penugasan kepada BUMN

12 Kebijakan untuk Memenuhi Gap Pendanaan Percepatan proses pengadaan dengan melakukan revitalisasi dan harmonisasi peraturan perundangan tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS): Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Perpres 78/2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, PP 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Percepatan proses & kepastian pengambilan keputusan proyek KPS: championship at the top untuk pelaksanaan KPS melalui pembentukan Pusat KPS dibawah Presiden dalam rangka memperjelas komitmen Pemerintah dan rujukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan KPS Memperkuat jejaring KPS dengan membentuk Pusat KPS dan simpul-simpul KPS (di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) Kepastian pendanaan melalui penganggaran dana penyiapan, Transaksi serta dukungan dan jaminan proyek KPS pada setiap Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah Percepatan perijinan bagi proyek KPS melalui perijinan terpadu Meningkatkan Peran Swasta dan Percepatan proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PPP) Penugasan BUMN untuk proyek-proyek strategis seperti waduk, PLTA, jalan tol trans sumatera, angkutan pelayaran Penyediaan dana Penyertaan Modal Negara untuk BUMN yang ditugaskan dalam percepatan pembangunan infrastruktur Penugasan kepada BUMN Pembentukan Bank Tanah Alokasi khusus untuk pengadaan tanah Jaminan Ketersediaan Tanah Availability Payment/PBAS, Dana Penyiapan Proyek (PDF) – Transaksi, Viability Gap Fund (VGF), Bank Infrastruktur Penyediaan Skema Pembiayaan untuk Mendukung Percepatan Proyek Infrastruktur 12

13 Perkembangan Terkait Kerjasama Pemerintah dan Swasta Perpres No.66 tahun 2013  Perubahan ketiga atas Perpres no.67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan Infrastruktur PMK No.223/PMK.011/2012 tentang Pemberian dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi pada proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan Infrastruktur KMK No.340/KMK.011/2013 tentang pembentukan komite dukungan kelayakan dalam rangka pemberian dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi pada proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan Infrastruktur Permen PPN No.3 tahun 2012 tentang panduan umum pelaksanaan kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur KMK No.143/KMK.011/2013 tentang panduan pemberian dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi pada proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan Infrastruktur Pengaturan VGF  Mulai APBN tahun 2013 sebesar Rp341,3 miliar; APBN 2014 dialokasikan Rp1,1 triliun (untuk KPS SPAM) Landcapping  pada APBN periode 2008 s.d. 2015 dialokasikan sebesar Rp6,71 triliun Pengalokasian anggaran Lingkup Kementerian Keuangan  PT. SMI, PT. PII, PIP, PT. SMF, dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Lembaga pendukung 13

14 Kelembagaan dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Terdapat beberapa BUMN/Lembaga di bawah Kemenkeu, untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur: – PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI)  menjadi katalis dalam pembiayaan infrastruktur sebesar Rp4,4T dengan nilai proyek yang dibiayai sebesar Rp46,2T. – Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia (LPEI)  pembiayaan untuk mendorong ekspor sebesar Rp45,9T dengan outstanding penjaminan Rp2,7T. – PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)  komitmen untuk menjamin proyek dengan nilai Rp30,0T – PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF)  pembiayaan perumahan Rp13,2T. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama keuangan regional  a.l. ASEAN Infrastruktur Fund (AIF), Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). 14

15 15 TERIMA KASIH

16 MBR 603.516 unit MBR 603.516 unit NON MBR 396.484 unit NON MBR 396.484 unit TOTAL 1.000.000 UNIT PEMERINTAH 98.300 UNIT PEMERINTAH 98.300 UNIT PERUMNAS 36.016 UNIT PERUMNAS 36.016 UNIT REI 230.000 UNIT REI 230.000 UNIT APERSI 155.000 UNIT APERSI 155.000 UNIT ASPERI 18.000 UNIT ASPERI 18.000 UNIT BPJS-T 35.400 UNIT BPJS-T 35.400 UNIT PEMDA 30.000 UNIT PEMDA 30.000 UNIT REI 250.000 UNIT REI 250.000 UNIT MASYARAKAT 146.484 UNIT MASYARAKAT 146.484 UNIT Pemenuhan kebutuhan pendanaan infrastruktur di luar APBN, telah diupayakan untuk implementasi Program Sejuta Rumah NONO LEMBAGA/INSTANSI POTENSI PEMBIAYAAN PERUNTUKAN 1 BPJS KETENAGAKERJAAN Rp. 48,5 T Anggota BPJS Ketenagakerjaan 1) 2BAPERTARUM-PNSRp. 3,1 TPNS 3PT. TASPENRp. 2,0 TPNS 4PERUM PERUMNASRp. 1,0 TUmum 5FLPP Rp. 5,1 T 2) Umum 6APBN KEMEN PUPRRp. 8,1 TUmum GRAND TOTAL Rp. 67,8 T Potensi Pembiayaan Program Sejuta Rumah (angka indikasi) Potensi Pembiayaan Program Sejuta Rumah (angka indikasi)


Download ppt "Pembangunan Infrastruktur RPJMN 2015-2019 Bahan Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Jakarta, Juni 2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google