KELOMPOK III O Nama Kelompok :  Cherryn Lagustya  Puput Aliyyah  Putri Permata Mellinia  Irna Afrilia Putri  Nopita Sari  Demita Damayanti Demanik.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Standard Operating Procedure
Advertisements

AUDIT MANUFAKTUR (MANUFACTURING AUDIT)
MODUL 13 : MANAJEMEN LINGKUNGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Assalamu’alaikum. Wr. Wb
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
MENGAMBIL KEPUTUSAN HAKIKAT PEKERJAAN MANAJER
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
MANAJEMEN KOPERASI : PRODUKSI
PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN S O P
SISTEM MUTU LABORATORIUM SESUAI ISO/IEC : 2005.
AUDITING DAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK
STANDAR MANAJEMEN LABORATORIUM
AUDITING DAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK
TAHAP AUDIT, EKONOMISASI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
SCOPE MANAGEMENT AUDIT & KRITERIA YANG DIPAKAI
DISUSUN OLEH: HESTY UTAMI PRATIWI ( ) ISO 9000: TAHAPAN DALAM TOTAL QUALITY MANAGEMENT UNTUK PERUSAHAAN KONTRUKSI.
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
Performance Audit / Audit Kinerja
TUTORIL KE 6 PENGAWASAN INTERNAL.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Konsep Dasar Penilaian Kelas
Materi – 03 Sistem Kantor.
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
Penyelesaian Masalah Mutu dan Penjaminan Mutu pada Yankes
ANALISIS PROSES BISNIS 10 The first step in quality … is to know the requirements of the customer or consumer; not only external customers, but also.
PENGERTIAN TSI Teknologi Sistem Informasi (TSI) adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan.
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
PERENCANAAN Lecture 6 Disampaikan oleh: Dr. Ir. NUDDIN HARA.
Pertemuan 10 Struktur Organisasi
PENGENDALIAN INTERNAL
STANDAR NASIONAL INDONESIA
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Performance Audit.
Standar Operasional Prosedur
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
ETIKA PROFESI Sesi 7.
AUDIT SISTEM KEPASTIAN KUALITAS
EFISIENSI PEKERJAAN KANTOR
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN
OLEH: MAFIDATUL LAILI, MAR’ATUS SHOLEHAH, MEISA ISNAINI (OFFERING HH)
Disusun oleh: herry syafrial, s.pd., m.a.
PEMERIKSAAN AKUNTANSI
Mulawarman & Tim Lab.BK Universitas Negeri Semarang
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008
ANALISIS SISTEM ADMINISTRASI
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
MANAJEMEN PELAYANAN RS
Tim Dosen MK Etika Kepribadian Pertemuan Minggu ke-4
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
KESEKRETARIATAN MANAJEMEN WAKTU EFISIEN DAN EFEKTIF.
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
OPERATIONAL AUDIT CONTROL OF INTERNAL SYSTEM (Sistem Pengawasan Pelaksanaan Audit Internal)
Abdul latieff HSE Officer. Definisi Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia.
MANAJEMEN KUALITAS ISO:9000.
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
AUDIT SEKTOR PUBLIK TINJAUAN MENYELURUH 12/1/2018 overview.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Akuntansi sektor publik
Standard Operating Procedure (SOP) Layanan dan penyusunannya
PROFESI AKUNTANSI KD 3.2 AKUNTANSI DASAR. KOMPETENSI DASAR (KD) 3.2Memahami jenis-jenis profesi akuntansi (bidang-bidang spesialisasi akuntansi, pentingnya.
PROGRAM MENJAGA MUTU PELAYANAN
Transcript presentasi:

KELOMPOK III O Nama Kelompok :  Cherryn Lagustya  Puput Aliyyah  Putri Permata Mellinia  Irna Afrilia Putri  Nopita Sari  Demita Damayanti Demanik O KELAS : XI – AKUNTANSI

Prinsip – Prinsip Penyusunan SOP. 2. Prinsip Efisiensi & Efektifitas 4.Prinsip Keterukuran 6.Prinsip Berorientasi Pada Konsumen 1. Prinsip Kemudahan & Kerapian 3.Prinsip Perhatian & Keselarasan 5.Prinsip Dinamis 7.Prinsip Kepatuhan & Kepastian Hukum

Prinsip Kemudahan dan Kejelasan Prinsip ini dimaksudkan agar prosedur-prosedur standar yang akan disusun harus dengan mudah dapat dipahami dan diterapkan oleh semua pegawai termasuk pegawai baru tanpa mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya 1

Prinsip Efisiensi dan Efektivitas Prinsip ini menerapkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pelaksanaan tugas. Prinsip ini mutlak harus menjadi pedoman dalam penyusunan prosedur kerja. Diharapkan prinsip ini membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan lebih murah. 2

Prinsip Perhatian dan Keselarasan Prinsip ini bertujuan untuk menyelaraskan prosedur-prosedur yang berkaitan satu dengan lainnya. 3

Prinsip Keterukuran Prinsip ini menjadi sangat penting dalam SOP karena output dari prosedur-prosedur yang terstandarisasi mengandung kualitas mutu tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. 4

Prinsip Dinamis Prinsip dinamis maksudnya, prosedur- prosedur yang ada dapat dengan mudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang. 5

Prinsip Berorientasi pada Konsumen Prosedur-prosedur yang dikembangkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan kepuasan pada pengguna. 6

Prinsip Kepatuhan dan Kepastian Hukum Penyusunan SOP harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku, serta untuk memperoleh kepastian hukum agar dapat ditaati oleh pegawai dan melindungi pegawai jika terjadi tuntutan hukum. 7

Prinsip penyusunan standar pelayanan agar dapat diimplementasikan dan menjadi alat sinergis antara pemberi layanan dengan penerima jasa layanan, maka dalam penyusunan standar pelayanan perlu menerapkan hal berikut:

1.KONSENSUS

Sederhana yaitu standar pelayanan yang ditetapkan memuat aturan-aturan yang bersifat pokok, sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan.

Konkret yaitu prosedur yang distandarkan harus dapat dimengerti dengan mudah dan mudah pula diterapkan oleh para pegawai.

Mudah Diukur artinya Standar pelayanan yang diterapkan dapat diukur penerapannya.

Terbuka yaitu standar pelayanan yang ditetapkan bersifat terbuka untuk mendapat saran dan masukan untuk penyempurnaan

Pertanggung jawaban yaitu hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. 7.PENANGGUNG JAWABAN

8. KETEPATAN WAKTU

Prinsip kesinambungan memungkinkan prosedur-prosedur yang dibuat diperbarui mengikuti kebutuhan demi meningkatkan layanan.