© 2010 BPKP EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD) Oleh: Ivan PFA BPKP PUSAT Disampaikan di Semarang, 28 April 2016

PEMBOBOTAN DALAM LPPD

Skor Evaluasi KPPD 100% A Kesesuaian Materi5% B Capaian Kinerja95% 1 Tataran Pengambil Kebijakan 30% a KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH 10% b KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA 12% c KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 22% d EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD5% e EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 3% f EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 5% g KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3% h INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH 5% i TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL 6% j INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER- SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 3% k EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD 13% l PENGELOLAAN POTENSI DAERAH5% m TEROBOSAN INOVASI BARU8% 100,00% REKAP BOBOT PER ASPEK

2 Tataran Pelaksana Kebijakan 70% a Aspek Generik 40% 1)KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 12,50% 2)KETAATAN THD PERATURAN / UU 7,50% 3)PENATAAN KELEMBAGAAN 10,00% 4)PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 12,50% 5)PERENCANAAN PEMBANGUNAN 17,50% 6)PENGELOLAAN KEUANGAN 17,50% 7)PENGELOLAAN BARANG MILIK 12,50% 8)PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT 10,00% b Aspek SPM 60% 1)Urusan Wajib 80% 2)Urusan Pilihan 20% Lanjutan

PERKEMBANGAN EKPPD

Target hasil EKPPD 2014 terhadap LPPD tahun 2013 (Minimum 70% Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi) Aceh 70.83% Sumut 80.65% Bengkulu 54.55% Babel 87.50% Kepri 100% Riau 53.85% Sumbar 65.00% Sumsel 100% Jambi 91.67% Banten 87.50% DKI 100% Jabar 88.89% Jateng 97.22% DIY 100% Jatim 100% Bali 60.00% NTB 90.91% NTT 66.67% Maluku 58.33% Malut 30.00% Papua Barat 33.33% Papua 0% Kalbar 66.67% Kalteng 80.00% Kalsel 92.86% Kaltim 100% Kaltara 80.00% Sulut 31.25% Sulbar 100% Gorontalo 100% Sulteng 50.00% Sulsel 88.00% Sultra 53.85% Lampung 66.67%

Tabel Target hasil EKPPD 2014 terhadap LPPD tahun 2013 (Minimum 70% Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi) NOPROVINSI PEMDA YANG DI EVALUASI (PROV+KAB+KOTA) STTSR% (ST+T) 1 PROVINSI ACEH ,83 2 PROVINSI BALI ,00 3 PROVINSI BANTEN ,50 4 PROVINSI BENGKULU ,55 5 PROVINSI D.I YOGYAKARTA ,00 6 PROVINSI GORONTALO ,00 7 PROVINSI JAMBI ,67 8 PROVINSI JAWA TENGAH ,89 9 PROVINSI JAWA TENGAH ,22 10 PROVINSI JAWA TIMUR ,00 11 PROVINSI KALIMANTAN BARAT ,67 12 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ,86 13 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ,00 14 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ,00 15 PROVINSI KALIMANTAN UTARA ,00 16 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ,50 17 PROVINSI KEPULAUAN RIAU ,00 18 PROVINSI LAMPUNG ,67 19 PROVINSI MALUKU ,33 20 PROVINSI MALUKU UTARA ,00 21 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ,91 22 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ,67 23 PROVINSI PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT ,33 25 PROVINSI RIAU ,85 26 PROVINSI SULAWESI BARAT ,00 27 PROVINSI SULAWESI SELATAN ,00 28 PROVINSI SULAWESI TENGAH ,00 29 PROVINSI SULAWESI TENGGARA ,85 30 PROVINSI SULAWESI UTARA ,25 31 PROVINSI SUMATERA BARAT ,00 32 PROVINSI SUMATERA SELATAN ,00 33 PROVINSI SUMATERA UTARA ,65 34 PROVINSI DKI JAKARTA , ,96

HASIL EKPPD 2014 TERHADAP LPPD 2013 No.Kabupaten/KotaSkorPrestasi 1 PROVINSI JAWA TENGAH 2,9217 T 2 KABUPATEN PURBALINGGA 3,3233ST 3 KABUPATEN BANYUMAS 3,2067ST 4 KABUPATEN SEMARANG 3,1396ST 5 KABUPATEN PEMALANG 3,1310ST 6 KABUPATEN TEMANGGUNG 3,1004ST 7 KABUPATEN KUDUS 3,0795ST 8 KABUPATEN BLORA 3,0565ST 9 KABUPATEN PATI 3,0545ST 10 KABUPATEN BOYOLALI 3,0193ST 11 KABUPATEN BANJARNEGARA 3,0109ST 12 KABUPATEN CILACAP 3,0047ST 13 KABUPATEN DEMAK 2,9844T 14 KABUPATEN SUKOHARJO 2,8692T 15 KABUPATEN JEPARA 2,8597T 16 KABUPATEN REMBANG 2,8359T 17 KABUPATEN PURWOREJO 2,8032T 18 KABUPATEN KENDAL 2,7940T 19 KABUPATEN BREBES 2,7908T 20 KABUPATEN KEBUMEN 2,7860T

HASIL EKPPD 2014 TERHADAP LPPD 2013 No.Kabupaten/KotaSkorPrestasi 21 KABUPATEN KLATEN 2,7472T 22 KABUPATEN WONOGIRI 2,7132T 23 KABUPATEN GROBOGAN 2,6521T 24 KABUPATEN SRAGEN 2,5425T 25 KABUPATEN BATANG 2,4716T 26 KABUPATEN KARANGANYAR 2,3659T 27 KABUPATEN MAGELANG 2,3575T 28 KABUPATEN PEKALONGAN 2,2129T 29 KABUPATEN WONOSOBO 2,1622T 30 KABUPATEN TEGAL 1,6203S 31 KOTA SEMARANG 3,2246ST 32 KOTA SALATIGA 3,0828ST 33 KOTA SURAKARTA 2,9521T 34 KOTA PEKALONGAN 2,7964T 35 KOTA TEGAL 2,4791T 36 KOTA MAGELANG 2,4654T

PERMASALAHAN YANG DIJUMPAI PADA SAAT EVALUASI LPPD

Penyampaian LPPD yang tidak tepat waktu Capaian kinerja masih ada yang TDI

3. Capaian kinerja yang disajikan hanya dalam bentuk persentase tanpa disertai elemen data 13 No IKK IKKRumus PerhitunganJenis Data Capaia Kinerja Kete rang an 2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB x 100 % = % Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2015, sebanyak unit. 45 % jumlah rumah seluruhnya Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2015, sebanyak Unit.

4. Capaian kinerja yang disajikan tidak wajar 14 No IKK IKKRumus PerhitunganJenis Data Capaia Kinerja Kete rang an 2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB x 100 % = % Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2015, sebanyak unit. 100 % jumlah rumah seluruhnya Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2015, sebanyak Unit.

5. Urusan yang ditangani oleh Bagian/Biro tidak dibuat/ tidak disajikan dalam lampiran LPPD. Contoh: Urusan Kependudukan dan catatan sipil yang dilaksanakan oleh Biro /Bagian Pemerintahan. 15

6. Contoh Kekeliruan dalam maping realisasi dan anggaran belanja 16 Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2015 Rp , ,10 1. Urusan PendidikanRp Urusan KesehatanRp Urusan Lingkungan HidupRp Urusan PURp Urusan SosialRp Urusan Tenaga KerjaRp Urusan KoperasiRp Urusan Satpol PPRp Urusan Kependudukan & Capil Rp Total Belanja APBDRp Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan Rp , ,73 1. Urusan PendidikanRp Urusan KesehatanRp Capaian kinerja ini keliru, karena hanya melihat belanja pada dinas pendidikan dan kesehatan

Lanjutan NOURUSAN Realisasi ∑ Belanja Tdk Langsung PegawaiBarang dan JasaModal ∑ Belanja LangsungTotal Belanja 1Pendidikan Kesehatan Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum Tata Ruang Perencanaan Pembangunan Perumahan Kepemudaan & Olahraga Penanaman Modal Koperasi & UKM Kependudukan & Catatan Sipil Ketenagakerjaan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KB & KS Perhubungan Komunikasi & Informatika Pertanahan Kesbang & Politik Otonomi Daerah Pemberdayaan Masyarakat & Desa Sosial Budaya Statistik Kearsipan Perpustakaan Kelautan & perikanan Pertanian Kehutanan Energi & SDM Pariwisata Industri Perdagangan Transmigrasi MAPING REALISASI BELANJA PER URUSAN ( Utk IKK 17&18 Lamp 1, dan IKK 14, 15, dan 16 Lampiran 2

Lanjutan NOURUSAN Anggaran Setelah Perubahan Pegawai∑ Belanja Tdk LangsungPegawaiBarang dan JasaModal∑ Belanja LangsungTotal Belanja 1Pendidikan , , Kesehatan , , Lingkungan Hidup , Pekerjaan Umum , Tata Ruang , Perencanaan Pembangunan , Perumahan , Kepemudaan & Olahraga , Penanaman Modal , Koperasi & UKM , Kependudukan & Catatan Sipil Ketenagakerjaan , Ketahanan Pangan , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , KB & KS , Perhubungan , Komunikasi & Informatika , Pertanahan Kesbang & Politik , Otonomi Daerah , , Pemberdayaan Masyarakat & Desa , Sosial , Budaya , Statistik Kearsipan , Perpustakaan , Kelautan & perikanan , Pertanian , Kehutanan , Energi & SDM , Pariwisata , Industri , Perdagangan , Transmigrasi , MAPING ANGGARAN BELANJA PER URUSAN ( Untuk IKK No. 13 Lampiran 2)

BELANJA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN (IKK Ii. 1 NO. 19) NOSKPD PendidikanKesehatanKepemudaanOtdaJumlah 1DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 35,588,597, ,985,523, ,574,121, DINAS KESEHATAN 320,145,152, BIRO KEUANGAN 461,719,016, ,138,183, ,073,857,199, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 25,042,480, ,307,614, ,145,152, ,985,523, ,077,228, ,614,100,101, PENDIDIKAN 35,588,597, X ,614,100,101, ,307,614, X ,614,100,101, KESEHATAN 320,145,152, X ,614,100,101, PENDIDIKAN & KESEHATAN ,61 31,27

BELANJA PENDIDIKAN DARI DINAS PENDIDIKAN

Belanja Pendidikan dari LRA Biro Keuangan BELANJA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN (IKK Ii. 1 NO. 19) NOSKPD PendidikanKesehatanKepemudaanOtdaJumlah 1DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 35,588,597, ,985,523, ,574,121, DINAS KESEHATAN 320,145,152, BIRO KEUANGAN 461,719,016, ,138,183, ,073,857,199, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 25,042,480, ,307,614, ,145,152, ,985,523, ,077,228, ,614,100,101,360.92

7. SKPD yang menangani lebih dari satu urusan penyajian dalam LPPD tidak dipisah SKPD PELAKSANA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN YANG DITANGANI : PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOIKKRumus/PerhitunganElemen data Capaian Kinerja 7Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim sebanyak ,00 Jumlah pejabat SKPD yang ada 17 8Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak ,00 Jumlah pejabat SKPD yang ada 17 22

Format yang seharusnya SKPD PELAKSANA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN YANG DITANGANI : PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOIKKRumus/PerhitunganElemen dataCapaian Kinerja PerdaganganPerindustiranPerdagangan Perindustri an 7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim sebanyak 7 Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim sebanyak ,00100 Jumlah pejabat SKPD yang ada 7 Jumlah pejabat SKPD yang ada 10 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 7 Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak ,00100 Jumlah pejabat SKPD yang ada 7 Jumlah pejabat SKPD yang ada 10 23

Lanjutan 8. Masih adanya SKPD yang menyajikan capaian kinerjanya menggunakan format IKK yang lama. 9. Penggunaan elemen data yang sama sebagai angka pembagi tidak konsisten antara satu IKK dengan IKK yang lain, misalnya Jumlah Penduduk, Jumlah rumah 24

Contoh kekeliruan menggunakan angka pembagi yang sama KABUPATE XXX NO IKK INDIKATOR KINERJA KUNCI PROVINSI XXX PENGAMBIL KEBIJAKAN 2 Jumlah seluruh rumah Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Persetujuan Investasi Jumlah penghargaan URUSAN PEMERINTAHAN 25Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk JUMLAH PENDUDUK PADA IKK NO 21 (PENGAMBIL KEBIJAKAN) BERBEDA DGN JUMLAH PENDUDUK PADA IKK NO 39 (URUSAN PEMERINTAH) BERBEDA

Lanjutan 10. Dokumen pendukung tidak ada Ada dua kemungkinan : 1. Dokumen pendukungnya tidak terdokumentasi dengan baik 2. Dokumen pendukungnya memang tidak ada 26

Bagan Alur Penyajian Capaian Kinerja dari IKK Elemen Data (Pembilang) Dokumen Pendukung Elemen Data (Penyebut) Dokumen Pendukung 27 Capaian Kinerja

Lanjutan Elemen Data ( Unit) Daftar yang menunjukan rincian jumlah rumah yang ber IMB, ditandatangani oleh Pejabat Terkait Elemen Data ( unit) Daftar yang menunjukan rincian jumlah seluruh rumah yang ada, ditandatangani oleh Pejabat Terkait 28 Capaian Kinerja 50%

Lanjutan Elemen Data (31/3/2015) Bukti Penyerahan Laporan Keuangan ke BPK RI 29 Capaian Kinerja Tepat

Bagian PemSKPD ALIRAN DATA Dinas Pendidikan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas Kesehatan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas PU Capaian Kinerja & ED Data Pendukung

LAMP III LAMP III LAMP III LAMP III LAMP III LAMP III URUSAN PENDIDIKAN Verifikasi data di Bagian Pem Apakah ada : 1.Capaian Kinerja 2.Elemen Data 3.Dok Pendukung Ada/lengkap Tdk ada/tdk lengkap

LAMP II LAMP II LAMP II LAMP II LAMPIRAN II.1 PENGAMBIL KEBIJAKAN DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN NO URUT IKK (1-43)

LAMP II LAMP II LAMP II LAMP II LAMPIRAN II.2 PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN URUSAN DAN NO URUT IKK (1-21) LAMP II LAMP II URUSAN PENDIDIKAN LAMP II LAMP II LAMP II LAMP II LAMP II LAMP II URUSAN KESEHATAN

LAMP II.3.UW - 1 LAMPIRAN II.3 PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA UB & UP DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN NO URUT IKK PER URUSAN WAJIB (1-79) DAN URUSAN PILIHAN (1-15) URUSAN WAJIB LAMP II.3.UW - 2 LAMP II.3.UW - 3 LAMP II.3.UW - 4 LAMP II.3.UW - 24 LAMP II.3.UW - 79 LAMP II.3.UP - 1 URUSAN PILIHAN LAMP II.3.UP - 2 LAMP II.3.UP- 3 LAMP II.3.UP- 4 LAMP II.3.UP - 8 LAMP II.3.UP - 15

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

NO IKKIKKSATUAN 1Keberadaan PERDA IMB Ada/tidak 3 Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak 7Keberadaan Perda tentang PKL dan PSKAda/tidak 8Keberadaan peraturan tentang kebersihan KotaAda/ tidak 9Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007 Tepat / tidak 10.aKetepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006 Tepat/tidak 10.bKetepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2007 Tepat/tidak 15Waktu penetapan PERDA APBD 2007Tepat/tidak 16Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Ada/tidak 19Keberadaan standar pelayanan publik Ada/tidak 21Keberadaan sistem informasi kepegawaianAda/tidak 29Keberadaan PERDA/Perwalikota tentang konsultasi publik Ada/ tidak 30Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur) Ada /tidak 35Opini BPK terhadap LapKeu DaerahJenis Opini 42Keberadaan E-procurement Ada/tidak IKK DALAM ASPEK PENGAMBIL KEBIJAKAN (KABUPATEN/KOTA) Lanjutan

No IKKIKK 5Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD 9Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD 17Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk) 18Adanya inventarisasi barang / asset SKPD 21Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat IKK DALAM ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM

Lanjutan NOIKK 3Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 4Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 5Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 6Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 7Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 8Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 16 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 17 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 18Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 22Cakupan kunjungan bayi 32Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD 33Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD 34Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD 46penerapan KTP Nasional berbasis NIK 57Web site milik pemerintah daerah 65Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 74Buku ”kabupaten dalam angka” 75Buku ”PDRB kabupaten” IKK DALAM ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN –CAPAIAN SPM (KABUPATEN/KOTA

Saran Untuk meningkatkan kemudahan tim evaluasi, maka perlu melihat kertas kerja hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. (PP 6 Tahun 2008 Pasal 32 sd Pasal 39) 39

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LAMPIRAN I

IKK LAMPIRAN 1 (KAB/KOTA) NoIKKElemen Data Satuan elemen data DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA SUMBER DATA Keberadaan PERDA IMBAda/tidak ada PERDA IMB Ada/tidakFC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb 2Rasio Rumah ber IMBJumlah rumah ber IMB s.d. Akhir tahun 2015 UnitDaftar Rincian yang menunjukan jumlah rumah ber IMB sd Akhir tahun 2015 (minimal per Kecamatan) Jumlah seluruh rumah s.d. akhir tahun 2015 UnitDaftar Rincian yang menunjukan jumlah seluruh rumah sd Akhir tahun 2015 (minimal per Kecamatan) 3Keberadaan PERDA RTRWAda/tidak ada PERDA RTRW Ada/tidakFC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halam yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb 4Pengurusan E-KTPJumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber- KTP %Daftar yang menunjukan jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP, dan daftar yang menunjukan jumlah penduduk per 31/12/2015 Dukcapil 5Biaya KTPPerdaRp /KTPFC halaman muka (cover), halaman yang menunjukan besarnya biaya pengurusan KTP dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb Dukcapil 6Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2015 orangDaftar Nama Satpol PP (PNS) tahun 2015 yg ditandatangani oleh pejabat berwenang Satpol PP Penduduk pada akhir tahun 2015JiwaDaftar Jumlah penduduk Kab/Kota per 31/12/2015 dari Dukcapil yg ditandatangi oleh pejabat berwenang (minimal per Kecamatan) Dukcapil 7Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL atau PMKS ada/tidak ada PERDA PSK, PKL atau PMKS Ada/tidakFC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halam yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb 8Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten ada/tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten Ada/ tidakFC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halam yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb 9Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007 Tanggal Penyampaian LPPD 2015 ( tanggal/bulan/tahun) Tgl penyampaian FC Bukti Penyerahan LPPD 2015 kepada GubernurBagian Otda/Pemeri ntahan/Biro Pemerintaha n 10Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006 Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan 2015 berdasarkan bukti tanda terima ( tanggal/bulan/tahun) Tgl penyampaian FC Bukti Penyerahan Laporan Keuangan Kab/Kota TA 2015 kepada BPK RI Bagian Keuangan

11Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 Tanggal Penyampaian Laporan Kinerja 2015 berdasarkan bukti tanda terima ( tanggal/bulan/tahun) Tgl penyampaianBukti Penyerahan LAKIP Kab/Kota Tahun 2015 kepada Kementerian PAN & RB Bagian Organisasi/ Biro Penyusun LAKIP 12Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah FC Program setiap Urusan yang ada di dalam RPJMD/RKPD 1. Urusan Pendidikansudah/belum 2. Urusan Kesehatansudah/belum 3. Urusan Lingkungan Hidupsudah/belum 4. Urusan Sosialsudah/belum 5. Urusan Pemberdayaan Perempuansudah/belum 6. Urusan BKKBNsudah/belum 13Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2015 Jumlah 1. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2015 No&tgl MOUFC Daftar MOU dengan pemerintah daerah lain yang masih berlaku pada tahun 2015 yang menunjukkan Nomor dan tanggal MOU, dan pemerintah daerah lain. Biagian Pemerintaha n 2. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2015 …….MoU 3. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2015 …….MoU 4. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2015 …….MoU 14Kesesuaian prioritas pembangunan Prioritas pembangunan daerah (RKPD) yang mendukung prioritas pembangunan nasional ProgramFC Daftar Prioritas Daerah yang tercantum dalam RKPD 2015 yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Bappeda Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 11 program prioritas Program 15Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah Urusan Wajib yang dilaksanakan pada tahun 2015 UrusanCheck pada LPPD 16Waktu penetapan PERDA APBD 2015 Tanggal Penetapan PERDA APBD 2015tgl penetapanFC halaman depan (cover), halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya Perda Penetapan APBD Murni TA 2015 Biro Keuangan

17Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Ada atau tidak adanya PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah Ada/tidakFC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halam yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb 18Belanja untuk pelayanan dasarTotal Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2015 RpFC Laporan Keuangan/CALK Tahun 2015, baik yang audited atau unaudited. Perda pertanggungjawaban APBD 2015 (Terkait Maping Realisasi Anggaran Per urusan) Biro Keuangan 1. Urusan PendidikanRp 2. Urusan KesehatanRp 3. Urusan Lingkungan HidupRp 4. Urusan PURp 5. Urusan SosialRp 6. Urusan Tenaga KerjaRp 7. Urusan KoperasiRp 8. Urusan Satpol PPRp 9. Urusan Kependudukan & CapilRp Total Belanja APBDRp 19Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan Total belanja urusan pendidikan dan kesehatanRp 1. Urusan PendidikanRp 2. Urusan KesehatanRp 20Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan ada/tidak PERDA tentang Standar Pelayanan Publik Ada/tidakFC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halam yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb 21Rasio PNS terhadap pendudukJumlah PNS Kabupaten akhir tahun 2015orangDaftar Jumlah PNS Kab/Kota Per SKPD per 31/12/2015 dari BKD yg ditandatangani pejabat berwenang BKD Penduduk pada akhir tahun 2015JiwaDaftar Jumlah penduduk Kab/Kota per 31/12/2015 dari Dukcapil yg ditandatangi oleh pejabat berwenang Dukcapil 22Keberadaan sistem informasi kepegawaian 1. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #1Ada/tidakPrint Out dari print screen menu aplikasi simpeg BKD 2. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #1Ada/tidak Biro pemerintaha n/organisasi 23Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007 Jumlah SKPDUnitFC Perda tentang SOTK sesuai dengan PP No.41 Tahun 2007, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 1. Bagian (setda)Unit 2. DinasUnit 3. BadanUnit 4. KantorUnit 5. Rumah SakitUnit 6. Lembaga Teknis lainnyaUnit 7. Kecamatan / DistrikUnit

24Jumlah perda tahun 2013 PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2015PerdaDaftar Nomor dan Tanggal Perda yang diterbitkan tahun 2015 yang ditandatangani oleh pejabat berwenang Biro Hukum 1. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2015 #1No&tgl perda 2. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2015 #2No&tgl perda 3. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2015 #3No&tgl perda 4. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2015 #4No&tgl perda 5. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2015 #5No&tgl perda 6. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2015 #6No&tgl perda 7. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2015 #7No&tgl perda 8. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2015 #8No&tgl perda 9. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2015 #9No&tgl perda 10. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2015 #10No&tgl perda 11. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2015 #11No&tgl perda 12. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2015 #12No&tgl perda 25Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2015 RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015RaperdaDaftar Raperda yang disetujui DPRD tahun 2015 yg ditandatangani oleh pejabat berwenang Biro Hukum RAPERDA yang diusulkan tahun 2015RaperdaDaftar Raperda yang diusulkan ke DPRD tahun 2015 yg ditandatangani oleh pejabat berwenang 26Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2015 KepDaftar Keputusan DPRD Tahun 2015 yang ditandatangani pejabat berwenang Setwan Keputusan DPRD dalam tahun 2015Kep 27Keputusan Bupati /walikota yang ditindaklanjuti Keputusan bupati/walikota tahun 2015 yang ditindaklanjutiKepDaftar Keputusan Bupati/Walikota Tahun 2015 yang ditandatangani pejabat berwenang Bag Hukum Keputusan bupati /walikota tahun 2015Kep 28Peraturan Bupati /walikota yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati/walikota tahun 2015 yang ditindaklanjutiPerBupDaftar Peraturan Bupati/Walikota Tahun 2015 yang ditandatangani pejabat berwenang Bag Hukum Peraturan Bupati /walikota tahun 2015PerBup

29Jumlah PERDA yang dibatalkanPERDA yang dibatalkanPerdaDaftar perda yang dikirim untuk dievaluasi oleh pemerintah yang ditandatangani oleh pejabat berwenang Bag Hukum PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah Perda 30Keberadaan PERDA/Perbup tentang konsultasi publik ada/tidak ada PERDA/PerBup tentang konsultasi publik Ada/tidakFC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halam yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb 31Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, pos, bagian humas, leaflet/brosur) 1. WebsiteMedia informasi Print Out Halaman depan WebSKPD Pengelola Web 2. Leaflet/BrosurMedia informasi Fotocopy Leaflet/Brosur 3. RadioMedia informasi Fotocopy surat izin penyiaran 4. Dan lain - lainMedia informasi 32dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan Dana perimbangan yang terserap Tahun 2015Rp Laporan Keuangan Kab/Kota 2015 setelah Audit BPK RI Bagian Keuangan Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2015 Rp 33Belanja Publik terhadap DAUBelanja Langsung (Realisasi)Rp DAU Tahun 2015Rp 34Belanja Publik terhadap total APBD Total Belanja langsung tahun 2015 (realisasi)Rp Total Belanja APBD tahun 2015 (realisasi)Rp 35Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD PAD APBD (Realisasi) Tahun 2015Rp Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015 Rp 36Opini BPK terhadap LapKeu Daerah Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 WTP, WDP, TMP, TW FC Halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Kab/Kota tahun 2015 Bagian Keuangan/In spektorat Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014 WTP, WDP, TMP, TW FC Halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Kab/Kota tahun 2015 Bagian Keuangan/In spektorat 37SILPA thdp total pendapatanSILPA Tahun 2015RpLaporan Keuangan Kab/Kota 2015 setelah Audit BPK RI Bagian Keuangan Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015 Rp 38Realisasi belanja thd anggaran belanja Realisasi Belanja Tahun 2015Rp Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2015Rp

39Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 TemuanHasil rekonsiliasi Inspektorat dan BPK RI terkait jumlah temuan BPK RI per 31/12/2014 dan berapa dari jumlah tersebut yg di tindaklanjuti di tahun 2015 Inspektorat Jumlah Temuan BPK RI per 31/12/2014 Temuan 40Realisasi PAD 2012 terhadap potensi PAD Realisasi PAD Tahun 2015 RpLaporan Keuangan Kab/Kota 2015 setelah Audit BPK RI Bagian Keuangan Potensi PAD Pada tahun 2015 RpPotensi PAD yang ada dalam RPJMD Bappeda 41Peningkatan PADTotal PAD pada tahun 2015 RpLaporan Keuangan Kab/Kota 2015 setelah Audit BPK RI Bagian Keuangan Total PAD pada tahun 2014 Rp 42Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2015 Penghargaan (Pelayanan Pemerintah) FC penghargaan yang diterima pemKab/Kota dari pemerintah pusat pada tahun Keberadaan E-procurementImplementasi E- Procurement Ada/tidakPrint out proses pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari Pengumuman sampai dengan Penetapan Pemenang. FC halaman depan (cover), halaman pertama dan halam ditandatanganinya perda tentang E-Procurement Bagian Pengadaan 44Jumlah persetujuan investasiPersetujuan ijin Investasi PMDN pada Tahun 2015 IzinDaftar ijin dan realisasi Investasi yang dikeluarkan oleh SKPD yg mengelola urusan penanaman modal PemKab/Kota pada tahun 2015 SKPD pengelola urusan penanama n modal

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LAMPIRAN 2

IKK LAMPIRAN 2 NoIKKElemen Data Satuan elemen data DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA SUMBER DATA Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD programFC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD Jumlah program nasional (RKP) programGiven 2Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Jumlah SOP …..Dokumen SOP #1 Jenis SOPFC halaman muka (cover), halaman yang menunjukan tahapan-tahapan Prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP tsb SOP #2 Jenis SOP SOP #3 Jenis SOP SOP #4 Jenis SOP SOP #5 Jenis SOP 3Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada PerdaPhotocopy halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tsb Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada PerdaDaftar rincian yang menunjukan Permen yang diterbitkan Kementerian teknis yang mengatur urusan yang ditangani 4Struktur jabatan dan eselonering yang terisiJumlah jabatan yang ada JabatanDaftar rincian jabatan eselonering yang terisi BKD Jumlah jabatan yang harus ada JabatanFC Daftar susunan Struktur organisasi dari SKPD 5Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD JabatanDaftar rincian yang menunjukan jabatan fungsional yang ada di SKPD pada bidang yang menangani urusan terkait Bagian Kepegawai an 1. Jabatan Fungsional #1 Jab Fusngsional 2. Jabatan Fungsional #2 Jab Fusngsional 3. Jabatan Fungsional #3 Jab Fusngsional 4. Jabatan Fungsional #4 Jab Fusngsional

6Rasio PNS Kab/KotaJumlah PNS SKPDorangDaftar rincian yang menunjukan jumlah pns SKPD pada bidang terkait BKD Jumlah PNS Kab/KotaorangDaftar rincian yang menunjukan jumlah PNS Kab/Kota 7Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah Pejabat yang sudah ikut Diklatpim orangDaftar rincian jumlah pejabat yang sudah ikut diklatpim Jumlah pejabat SKPD yang ada orangDaftar jumlah pejabat SKPD 8Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan orangDaftar rincian yang menunjukan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim Jumlah pejabat SKPD yang ada orangDaftar rincian yang menunjukan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait 9Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD Jumlah dokumen perencanaan yang ada dokumen -RENSTRA-SKPD ada/tidakFC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya Renstra tsb -RENJA-SKPD ada/tidakFC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya Renja tsb -RKA-SKPD ada/tidakFC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya RKA tsb 10Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD programFC halaman muka (cover), halam yang menunjukan program dari skpd pada urusan terkait Jumlah program RENJA SKPD programFC halaman muka, dan halaman yang menunjukan program dari SKPD pada urusan terkait

11Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD programFC halaman muka, dan halaman yang menunjukan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodir dalam RKA Jumlah Program dalam RKA SKPD programFC halaman muka, dan halaman yang menunjukan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam RKA 12Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD programFC halaman muka, dan halaman yang menunjukan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir dalam DPA Jumlah program dalam DPA SKPD programFC halaman muka, dan halaman yang menunjukan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA 13Anggaran SKPD terhadap total anggaran belanja APBD Total anggaran SKPDRp FC Laporan Keuangan SKPD Total anggaran belanja APBD Rp 14Belanja modal terhadap total belanja SKPD Realisasi Belanja Modal SKPD Rp Realisasi Belanja SKPD Rp 15Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD Rp Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD Rp 16Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD Rp Realisasi Belanja SKPD Rp

17Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk) Jumlah komponen laporan keuangan komponen - Neraca ada/tidakFC halaman muka, dan halaman yang menunjukan neraca tsb - LRA ada/tidakFC halaman muka dan halaman yang menunjukan LRA - CALk ada/tidakFC halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukan CALK 18Adanya inventarisasi barang / asset SKPD ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir ada/tidakFC berita acara pelaksanaan inventarisasi 19Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD RpDaftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan Total Asset yang dikuasai SKPD RpDaftar rincian yang menunjukan total aset yang dikuasai SKPD 20Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas/prasarana informasi buah 1. Papan Pengumuman ada/tidakFoto Bukti Fisik 2. Pos Pengaduan ada/tidakPrint out foto 3. Leaflet ada/tidakFC Leaflet 4. Mobil keliling ada/tidakDaftar Inventaris 5. Pengumuman di media massa ada/tidakPrint out foto 21Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat Ada/tidak laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik ada/tidakFC cover laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait

LIHAT BUKU MANUAL PENY LPPD, PADA PETUNJUK PENGISIAN IKK HAL 17 Apakah RPJMD dan RKPD pemda sudah menyesuaikan dengan program Nawa Cita

PADA PETUNJUK PENGISIAN IKK HAL 17

LIHAT BUKU MANUAL HALAMAN 22

LIHAT MANUAL PENYUSUNAN LPPD 2015 HAL 23

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LAMPIRAN 3

IKK LAMPIRAN 3 (KABUPATEN/KOTA) NO IKKIKKELEMEN DATA SATU AN DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJAKETERANGAN Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak,,,,,,,,,. % FC Daftar rincian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak, ditandatangani oleh pejabat terkait dinas pendidikan, profil pendidikan Jumlah anak usia tahun FC Daftar rincian jumlah anak usia 4-6 tahun, ditandatangani oleh pejabat terkait (minimal per Kecamatan) dinas pendidikan, profil pendidikan 2Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis,,,,,,,,,. % FC Daftar rincian jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat baca tulis, ditandatangani oleh pejabat terkait Dinas Pendidikan & Dukcapil Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas FC Daftar rincian jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, ditandatangani oleh pejabat terkait (minimal per Kecamatan) 3Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A,,,,,,,,,. % FC Daftar rincian jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A, ditandatangani oleh pejabat terkait dinas pendidikan, profil pendidikan Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun FC Daftar jumlah penduduk usia 7-12 tahun, ditandatangani oleh pejabat terkait (minimal per Kecamatan) dinas kependudukan dan catatan sipil 4Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Jumlah siswa usia tahun dijenjang SMP/Mts/Paket B,,,,,,,,,. % FC Daftar rincian jumlah siswa usia tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B, ditandatangani oleh pejabat terkait dinas pendidikan Jumlah penduduk usia tahun FC Daftar jumlah penduduk usia tahun, ditandatangani oleh pejabat terkait (minimal per Kecamatan) dinas kependudukan dan catatan sipil 5Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Jumlah siswa usia tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C,,,,,,,,,. % FC Daftar rincian jumlah siswa usia tahun dijenjang SMA/MA/Paket C, ditandatangani oleh pejabat terkait dinas pendidikan Jumlah penduduk kelompok usia th FC Daftar jumlah penduduk usia tahun, ditandatangani oleh pejabat terkait (minimal per Kecamatan) dinas kependudukan dan catatan sipil 6Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Jumlah siswa putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI,,,,,,,,,. % FC Daftar rincian jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan Jenjang SD?MI dinas pendidikan Jumlah siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SD/MI FC Daftar rincian jumlah siswa pada tingkat dan Jenjang SD/MI (minimal per Kecamatan) dinas pendidikan 7Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Jumlah siswa putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs,,,,,,,,,. % FC Daftar rincian jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan Jenjang SMP/MTs dinas pendidikan Jumlah siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs FC Daftar rincian jumlah siswa pada tingkat dan Jenjang SMP/MTs dinas pendidikan 8Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Jumlah siswa putus sekolah pd tingkat & jenjang SMA/SMK/MA,,,,,,,,,. % FC Daftar rincian jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan Jenjang SMA/SMK/MA dinas pendidikan, profil pendidikan Jumlah siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA,,,,,,,,,. % FC Daftar rincian jumlah siswa pada tingkat dan Jenjang SMA/SMK/MA dinas pendidikan, profil pendidikan

9Angka Kelulusan (AL) SD/MI Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI FC Daftar rincian jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dinas pendidikan, profil pendidikan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya FC Daftar rincian jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran 2014/2015 dinas pendidikan, profil pendidikan 10Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs dinas pendidikan, profil pendidikan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya FC Daftar rincian jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran 2014/2015 dinas pendidikan, profil pendidikan 11Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA dinas pendidikan, profil pendidikan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya FC Daftar rincian jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran 2014/2015 dinas pendidikan, profil pendidikan 12Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs dinas pendidikan, profil pendidikan Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya FC Daftar rincian jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran 2014/2015 dinas pendidikan, profil pendidikan 13Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA dinas pendidikan, profil pendidikan Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya FC Daftar rincian jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran 2014/2015 dinas pendidikan, profil pendidikan 14Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV dinas pendidikan, profil pendidikan Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA FC total jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dinas pendidikan, profil pendidikan 15Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas) dinas kesehatan, profil kesehatan Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama FC Daftar rincian jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama dinas kesehatan, profil kesehatan 16Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (minimal per Kecamatan) dinas kesehatan, profil kesehatan Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama FC Daftar rincian jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (minimal per Kecamatan) dinas kesehatan, profil kesehatan

17Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Jumlah Desa / kelurahan UCI,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah Desa / kelurahan UCI minimal per Kecamatan dinas kesehatan, profil kesehatan Jumlah seluruh Desa / Kelurahan FC Daftar rincian jumlah seluruh Desa / Kelurahan (minimal per Kecamatan) dinas kesehatan, profil kesehatan 18Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dinas kesehatan, profil kesehatan Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama FC Daftar rincian jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dinas kesehatan, profil kesehatan 19Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil kerja selama 1 th,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil kerja selama 1 th dinas kesehatan, profil kesehatan Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama FC Daftar rincian jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama dinas kesehatan, profil kesehatan 20Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 thn,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 thn dinas kesehatan, profil kesehatan Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama FC Daftar rincian jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama dinas kesehatan, profil kesehatan 21Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1 (pra sejahtera) dinas kesehatan, profil kesehatan Jumlah seluruh Maskin di Kab/Kota FC Daftar rincian jumlah seluruh Maskin di Kab/Kota (minimal per kecamatan) dinas kesehatan, profil kesehatan 22Cakupan kunjungan bayiJumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dinas kesehatan, profil kesehatan Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama FC Daftar rincian jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dinas kesehatan, profil kesehatan

23Penanganan sampahVolume sampah yang ditangani (m3),,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah Volume sampah yang ditangani (m3) rincian per kecamatan SKPD pengelola kebersihan Volume produksi sampah (m3) FC Daftar rincian jumlah Volume produksi sampah (m3) rincian per kecamatan SKPD pengelola kebersihan 24KebersihanJumlah pasar tradisional yang tergolong baik,,,,,,,,,.%FC Daftar nama-nama pasar tradisional yang tergolong baik, kriteria tergolong baik : ada bangunan yang tertata baik dan terkelompoknya jenis dagangan, memiliki sanitasi, memiliki tempat parkir, adanya sarana tempat pembuangan limbah/sampah (milik pemda) Tergolong baik sesuai kriteria adipura. Jumlah seluruh pasar tradisional FC Daftar nama-nama seluruh pasar tradisional yang ada (milik pemda) Setiap kecamatan memiliki 1 pasar tradisional 25Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk Jumlah daya tampung TPS (m3)per 1000FC Daftar rincian jumlah daya tampung TPS (m3) sebutkan lokasi TPS Jumlah Penduduk FC Daftar rincian jumlah Penduduk minimal per kecamatan 26Penegakan hukum lingkungan Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda SKPD yang menangani Lingkungan Hidup, Jumlah kasus lingkungan yang ada FC Daftar rincian jumlah kasus lingkungan yang ada 27Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian Panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap Dinas PU Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut FC Daftar rincian Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut Dinas PU 28Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik Dinas PU Luas irigasi kabupaten FC Daftar rincian Luas irigasi kabupatenDinas PU 29Rumah Tangga ber Sanitasi Jumlah rumah tangga ber sanitasi,,,,,,,,,.%FC Daftar jumlah rumah tangga ber sanitasi (minimal per Kecamatan) SKPD yang menangani Perumahan Jumlah total rumah tangga FC Daftar jumlah total rumah tangga (rincian per kecamatan) 30Kawasan KumuhLuas kawasan kumuh,,,,,,,,,.%FC Daftar Luas kawasan kumuhSKPD yang menangani Tata Ruang luas wilayah FC Daftar luas wilayah

31Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Luas ruang terbuka hijau,,,,,,,,,.%FC Daftar Luas ruang terbuka hijau milik Pemda Luas wilayah ber HPL/HGB FC Daftar Luas wilayah ber HPL/HGB 32Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD ada/tidakAda atau tidak FC halaman muka (cover), halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya RPJPD BAPPEDA, SKPD 33Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD ada/tidakAda atau tidak FC halaman muka (cover), halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya RPJMD BAPPEDA, SKPD 34Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD ada/tidakAda atau tidak FC halaman muka (cover), halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya RKPD BAPPEDA, SKPD 35Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Jumlah program RKPD tahun berkenaan FC halam muka (cover), dan halaman yang menunjukan program RKPD tahun berkenaan dengan ditandatangani pejabat yang berwenang BAPPEDA, SKPD Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan,,,,,,,,,.%FC halam muka (cover), dan halaman yang menunjuukan program RPJMD tahun berkenaan dengan ditandatangani pejabat yang berwenang BAPPEDA, SKPD 36Rumah tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga pengguna air bersih FC Daftar rincian jumlah rumah tangga pengguna air bersih SKPD yg menangani air bersih Jumlah rumah tangga,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah rumah tangga per kecamatan SKPD yg menangani perumahan 37Lingkungan pemukiman kumuh Luas lingkungan pemukiman kumuh FC Daftar rincian Luas lingkungan pemukiman kumuh SKPD yg menangani pemukiman luas wilayah,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian luas wilayahBAPPEDA, SKPD 38Rumah layak huniJumlah rumah layak huni FC Daftar jumlah rumah layak huniKemenpera Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs (minimal per Kecamatan) Kemenpera

39Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten FC Daftar rincian jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten Dinas yg menangani pemuda dan olahraga Jumlah penduduk per 1000 FC Daftar rincian jumlah pendudukDinas DUKCAPIL 40Lapangan olahragaJumlah lapangan olahraga di kabupatensatuanFC Daftar rincian jumlah lapangan olahraga milik daerah Dinas yg menangani pemuda dan olahraga Jumlah penduduk per 1000 FC Daftar rincian jumlah pendudukDinas DUKCAPIL Jumlah lapangan olahraga : 1. Lap sepakbola : Lap 2. Lap basket : Lap 3. Lap volley : Lap 4. Lap bulu tangkis : Lap 5. Kolam renang : Lap Jumlah : Lap 41Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Realisasi PMDN tahun Realisasi PMDN 2014 laporan realisasi investasi akhir tahun 2013 Realisasi PMDN 2015 FC Daftar rincian realisasi PMDN tahun 2015 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang SKPD yg menangani urusan penanaman modal Realisasi PMDN 2014,,,,,,,,,.% FC Daftar rincian realisasi PMDN tahun 2014 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang SKPD yg menangani urusan penanaman modal 42Koperasi aktifJumlah Koperasi aktif FC Daftar jumlah koperasi aktif tahun 2015 di kab/kota rincian per Kecamatan SKPD yg menangani Koperasi Jumlah seluruh koperasi,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah seluruh koperasi di kab/kota rincian per Kecamatan SKPD yg menangani Koperasi 43Usaha Mikro dan Kecil Jumlah usaha kecil dan menengah FC Daftar rincian jumlah usaha kecil dan menengah tahun 2015 di kab/kota rincian per Kecamatan SKPD yg menangani Koperasi Jumlah seluruh UKM,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah seluruh UKM tahun 2015 di kab/kota (minimal per kecamatan) SKPD yg menangani Koperasi 44kepemilikan KTPJumlah penduduk yang memiliki KTP,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah penduduk yang memiliki KTP rincian per Kecamatan SKPD yg menangani kependudukan Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah) FC Daftar rincian jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah) rincian per Kecamatan SKPD yg menangani kependudukan

45kepemilikan akta kelahiran Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran rasioFC Daftar rincian jumlah penduduk memiliki akta kelahiran (minimal per Kecamatan) SKPD yg menangani kependudukan Jumlah pendudukFC Daftar rincian jumlah penduduk (minimal per Kecamatan) SKPD yg menangani kependudukan 46penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah/belumSudah/ belum SKPD yg menangani kependudukan 47Pelayanan kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja / buruh Jumlah pekerja / buruh peserta program jamsostek aktif FC Daftar jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif per 31 Desember 2015 SKPD yg menangani urusan sosial Jumlah pekerja / buruh,,,,,,,,,. % FC Daftar jumlah pekerja/buruh (minimal per Kecamatan) SKPD yg menangani urusan sosial 48Pencari kerja yang ditempatkan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan FC Daftar rincian jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun 2015 di kab/kota SKPD yg menangani urusan ketenagakerjaan Jumlah pencari kerja yang mendaftar,,,,,,,,,. % FC Daftar rincian jumlah pencari kerja yang mendaftar tahun 2015 di kab/kota SKPD yg menangani urusan ketenagakerjaan 49Regulasi ketahanan pangan ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkada, dsb Ada atau tidak FC halaman depan (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda/perkada tentang ketahanan pangan SKPD yg menangani urusan ketahanan pangan 50Ketersediaan pangan utama Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) rasioFC Daftar rincian Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) tahun 2015 di kab/kota SKPD yg menangani urusan ketahanan pangan Jumlah pendudukFC Daftar yang menunjukkan jumlah penduduk tahun 2015 di kab/kota SKPD yg menangani urusan kependudukan 51Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pekerja perempuan di lembaga pemerintah FC Daftar Rincian pekerja perempuan dilembaga pemerintahan (PNS) SKPD yg menangani urusan ketenagakerjaan/pemberdaya an perempuan Jumlah pekerja perempuan,,,,,,,,,. % FC Daftar Rincian jumlah pekerja perempuanSKPD yg menangani urusan ketenagakerjaan/pemberdaya an perempuan 52Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas Jumlah anak perempuan usia>15 yang melek huruf FC Daftar rincian jumlah anak perempuan usia>15 yang melek huruf SKPD yg menangani urusan ketenagakerjaan/pemberdaya an perempuan Jumlah anak perempuan usia>15,,,,,,,,,. % FC Daftar rincian jumlah anak perempuan usia>15 (minimal per Kecamatan) SKPD yg menangani urusan ketenagakerjaan/pemberdaya an perempuan

53Partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan FC Daftar jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan (pekerja perempuan) tahun 2015 SKPD yang menangani ketenagakerjaan, PPPA Jumlah angkatan kerja perempuan,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah angkatan kerja perempuan tahun 2015 SKPD yang menangani ketenagakerjaan, PPPA 54Prevalensi peserta KB aktif Jumlah peserta program KB aktif FC Daftar rincian jumlah peserta program KB Aktif tahun 2015 per kecamatan SKPD KB/KS Jumlah pasangan usia subur,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah pasangan usia subur tahun 2015 per kecamatan SKPD KB/KS 55Rasio petugas lapangan KB /PKB (PLKB/PKB) Jumlah desa / kelurahan FC Daftar jumlah desa / kelurahan (minimal per Kecamatan) SKPD KB/KS PLKB / PKB,,,,,,,,,.%FC Daftar jumlah PLKB / PKB per kecamatan SKPD KB/KS 56Angkutan daratJumlah angkutan darat FC Daftar jumlah angkutan darat tahun 2015SKPD Perhubungan Jumlah penumpang angkutan darat FC Daftar jumlah penumpang angkutan darat tahun 2015 SKPD Perhubungan 57Web site milik pemerintah daerah ada / tidakAda atau tidak Print Out Halaman Muka Web siteSKPD yang menangani urusan informasi 58Pameran/expoMenunjukan jumlah pameran/expo per tahun KaliFC laporan pelaksanaan pameran/ekspo yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang SKPD yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika 59Luas lahan bersertifikatLuas lahan bersertifikat di suatu daerah FC Daftar rincian Luas lahan bersertifikat tahun 2015 (milik pemda) SKPD yang menangani urusan pertanahan Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian Luas lahan di suatu daerah tahun 2015 (yang sudah dan belum bersertifikat) SKPD yang menangani urusan pertanahan 60Penyelesaian Kasus Tanah Negara Jumlah kasus yang diselesaikan FC Daftar rincian jumlah kasus yang diselesaikan SKPD yang menangani urusan pertanahan Jumlah kasus yang terdaftar,,,,,,,,,.%FC Daftar jumlah kasus yang terdaftarSKPD yang menangani urusan pertanahan

61Penyelesaian Ijin LokasiJumlah ijin lokasi FC Daftar jumlah ijin lokasiSKPD yang menangani urusan perizinan/pertanahan Permohonan ijin lokasi,,,,,,,,,.%FC Daftar jumlah Permohonan ijin lokasi SKPD yang menangani urusan perizinan/pertanahan 62Kegiatan pembinaan politik daerah Menunjukan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah KegiatanFC laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan politik daerah ditandatangani oleh pejabat terkait SKPD yang menangani urusan Kesbangpol 63Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP KegiatanFC laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP(Organisasi Kemasyarkatan dan Pemuda) yang ditandatangani oleh pejabat terkait SKPD yang menangani urusan Kesbangpol 64Sistim Informasi Manajemen Pemda Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda …….Bua h Print Out halaman muka dari aplikasi sistem informasi manajemen pemda SKPD yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika 65Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat ada atau tidaknya survey IKM di Pemda Ada atau tidak FC laporan hasil surveySKPD yang menangani Otda 66PKK aktifJumlah PKK aktif FC Daftar jumlah PKK aktif per Kecamatan SKPD yang menagani PMD Jumlah PKK,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah PKK per kecamatan SKPD yang menagani PMD 67PosyanduJumlah Posyandu aktif FC Daftar jumlah Posyandu aktif per kecamatan SKPD yang menagani PMD Total Posyandu,,,,,,,,,.%FC Daftar Total Posyandu per kecamatan SKPD yang menagani PMD 68Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah …….Bua h FC Daftar rincian jumlah sarana sosial per kecamatan seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dll Dinas Sosial atau SKPD yang menangani urusan sosial

69Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun FC Daftar jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial per kecamatan yang tlh menerima jamsos dalam satu tahun (dengan rincian PMKS) per Dinas Sosial atau SKPD yang menangani urusan sosial Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun,,,,,,,,,.%FC Daftar jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensia lper kecamatan yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun Dinas Sosial atau SKPD yang menangani urusan sosial 70PMKS yg memperoleh bantuan sosial Jumlah PMKS yang diberikan bantuan FC Daftar rincian PMKS yang diberikan bantuan per kecamatan pada tahun 2015, ditandatangani oleh pejabat terkait Dinas Sosial atau SKPD yang menangani urusan sosial Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan,,,,,,,,,.%FC Daftar jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan per kecamatan Dinas Sosial atau SKPD yang menangani urusan sosial 71Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya KaliFC Daftar rincian jumlah penyelenggaraan seni dan budaya skala Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh pemda dan FC Cover beserta masing-masing laporan pelaksanaannya SKPD yang menangani ursan seni dan budaya 72Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya BuahFC Daftar rincian jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya milik kab/Kota SKPD yang menangani ursan seni dan budaya 73Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan,,,,,,,,,.%FC Daftar rincian jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan yang dimiliki/dikelola daerah (dan sudah diinventarisasi) SKPD yang menangani ursan seni dan budaya Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah FC Daftar rincian jumlah total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah SKPD yang menangani ursan seni dan budaya 74Buku ”Kab/kota dalam angka” ada atau tidakAda atau tidak buku Kab/Kota dalam angka dan FC halaman depan (cover), halam pertama dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya buku tsb (tahun 2015 yang sudah terbit) SKPD yang menangani urusan Statistik 75Buku ”PDRB Kab/kota” ada atau tidakAda atau tidak buku PDRB Kab/Kota dan FC halaman depan (cover), halam pertama dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya buku tsb (tahun 2015 yang sudah terbit) SKPD yang menangani urusan Statistik

76Penerapan pengelolaan arsip secara baku Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku,,,,,,,,,.%FC Daftar nama-nama SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku - modul arsip secara baku SKPD yang menangani urusan Kearsipan Jumlah SKPD Daftar rincian Jumlah SKPD di Kab/Kota berdasarkan SOTK yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang SKPD yang menangani urusan Kearsipan 77Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip Kegiata n FC Laporan kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip sejumlah banyaknya kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang menangani urusan Kearsipan 78Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah FC Daftar Rincian yang menunjukkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah, ditandatangani oleh pejabat terkait SKPD yang menangani urusan perpustakaan Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah FC Daftar rincian yang menunjukkan koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan SKPD yang menangani urusan perpustakaan 79Pengunjung perpustakaan Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun FC Daftar rincian jumlah kunjungan ke perpustakaan selama tahun 2015 yang ditandatangani oleh pejabat terkait SKPD yang menangani urusan perpustakaan Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani FC Daftar rincian yang menunjukkanjumlah orang dalam populasi yang harus dilayani (jumlah penduduk yang berusia 10 sd 59 tahun) SKPD yang menangani urusan perpustakaan URUSAN PILIHAN 1Produksi perikananJumlah Produksi ikan (ton) tonFC Daftar jumlah produksi ikan dalam satuan ton pada tahun 2015 SKPD yang menangani urusan kelautan perikanan Target Produksi Ikan Daerah (ton) tonTarget produksi ikan daerah tahun 2015SKPD yang menangani urusan kelautan perikanan

2Konsumsi ikanJumlah Konsumsi Ikan (kg)kgFC Daftar jumlah konsumsi ikan tahun 2015 dalam satuan Kg SKPD yang menangani urusan kelautan perikanan Target Konsumsi Ikan Daerah (kg) kgFC Daftar target konsumsi ikan daerah tahun 2015 dalam satuan Kg yang ditetapkan oleh pejabat yang berkompeten SKPD yang menangani urusan ketahanan pangan 3Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) RasioFC Daftar rincian jumlah Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) tahun 2015 SKPD yang menangani urusan pertanian Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) FC Daftar rincian Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) tahun 2015 SKPD yang menangani urusan pertanian 4Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertanian FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB (yang terbit tahun 2015) sektor Pertanian SKPD yang menangani urusan statistik Jumlah total PDRB,,,,,,,,,.% FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan total PDRB SKPD yang menangani urusan statistik 5Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi FC Daftar rincian luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi SKPD yang menangani urusan kehutanan Luas total hutan dan lahan kritis,,,,,,,,,.% FC Daftar rincian yang menunjukkan luas total hutan dan lahan kritis SKPD yang menangani urusan kehutanan 6Kerusakan Kawasan Hutan Luas kerusakan kawasan hutan FC Daftar rincian/dokumen yang menujukan luas kerusakan kawasan hutan SKPD yang menangani urusan kehutanan Luas kawasan hutan,,,,,,,,,.% FC Daftar rincian/dokumen luas kawasan hutan SKPD yang menangani urusan kehutanan 7Pertambangan tanpa ijin Luas penambangan liar yang ditertibkan ha FC Daftar rincian yang menunjukkan luas penambangan liar yang ditertibkan (yang sudah diinventarisasi) SKPD yang menangani urusan energi & SDM Luas area penambangan yang liar ha FC Daftar rincian luas area penambangan yang liar SKPD yang menangani urusan energi & SDM 8Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan PDRB FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB (yang terbit tahun 2015) sektor Pertambangan SKPD yang menangani urusan energi & SDM Jumlah total PDRB FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan total PDRB (yang terbit tahun 2015) SKPD yang menangani urusan energi & SDM 9Kunjungan wisatawanMenunjukkan total jumlah wisatawan per tahun Wisatawa n FC Daftar rincian jumlah wisatawan tahun 2015 SKPD urusan yang menangani pariwisata

10Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB (yang terbit tahun 2015) sektor Pariwisata SKPD urusan yang menangani pariwisata Jumlah total PDRB,,,,,,,,,.% FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB (terbit tahun 2015) sektor Pariwisata SKPD urusan yang menangani pariwisata 11Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri,,,,,,,,,.% FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan total PDRB (terbit tahun 2015) SKPD urusan yang menangani industri Jumlah total PDRB FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB (terbit tahun 2015) sektor Industri SKPD urusan yang menangani industri 12Pertumbuhan Industri secara keseluruhan Jumlah industri s.d tahun Jumlah industri sd tahun 2014,,,,,,,,,,% FC Daftar Rincian jumlah Industri tahun 2015 di Kab/Kota SKPD urusan yang menangani industri Jumlah industri sd tahun 2014 FC Daftar Rincian jumlah Industri tahun 2014 di Kab/Kota SKPD urusan yang menangani industri 13Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan,,,,,,,,,,% FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB (terbit tahun 2015) sektor Perdagangan SKPD urusan yang menangani perdagangan Jumlah total PDRB FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan total PDRB (terbit tahun 2015) SKPD urusan yang menangani perdagangan 14Ekspor Bersih Perdagangan Nilai Export 2015konversi ke dalam Rp FC Daftar rincian nilai ekspor tahun 2015SKPD urusan yang menangani perdagangan Nilai Import 2015 FC Daftar rincian nilai impor tahun 2015SKPD urusan yang menangani perdagangan 15Transmigran swakarsa Jumlah transmigran swakarsa,,,,,,,,,.%FC Daftar Rincianjumlah Transmigran swakarsa SKPD urusan yang menangani transmigrasi Jumlah transmigranFC Daftar Rincian jumlah transmigranSKPD urusan yang menangani transmigrasi

APA TINDAK LANJUT DARI PKS HARI INI? SINERGI ANTAR SKPD HILANGKAN SEGALA HAMBATAN JUST DO IT Disdik Dinkes Dinas PU Dinas lain BAGIAN /BIRO PEMERINTAHAN/OTDA 1Capaian Kinerja 2Elemen Data 3Dokumen Pendukung  PERASAAN SULIT  TAKUT SALAH  KHAWATIR DATA TIDAK ADA  KHAWATIR DATA TIDAK BISA DIBANGUN  DAN …….

.73 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 1 Jl. Pramuka No 33 Jakarta Telepon (021) Web: TERIMA KASIH 73