Dr. Henny Hanna, Sp.KFR, MARS, PhD. Program Majelis Kesehatan (Divisi Pelayanan) merupakan kesepakatan MUKTAMAR ke-47 di Makassar pada tanggal 2 – 7 Agustus.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Advertisements

Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.
ANGKET PEMBACA HARIAN Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009 Jumlah.
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
ANGKET PEMBACA TABLOID Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009.
Kegiatan Statistik Kehutanan
THE ISLANDS IN INDONESIAN. IN 1972, INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES (LIPI) PUBLISH AS MANY AS 6,127 NAMES OF ISLANDS IN INDONESIA. [CITATION NEEDED]
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pamsimas Komponen B
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Rakornas MAjlis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Aplikasi Pemetaan Mutu
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
PROGRAM KERJA MAJELIS KESEHATAN (DIVISI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)
MATERI II MEKANISME AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH Disampaikan pada :
Persiapan Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Lesson Learned 2015.
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia
PENGHARGAAN DAN SISTEM PENGUPAHAN
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Program Penguatan ( LLDIKTI ) KOPERTIS
HASIL DAN EVALUASI PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2016 – 2017
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Evaluasi Pendataan Semester Genap
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
Transcript presentasi:

dr. Henny Hanna, Sp.KFR, MARS, PhD

Program Majelis Kesehatan (Divisi Pelayanan) merupakan kesepakatan MUKTAMAR ke-47 di Makassar pada tanggal 2 – 7 Agustus 2015.

 Buku Pedoman Pengelolaan AUKESA  Revitalisasi AUKESA - SDM (Diklat) - SIM RS  Fungsi AUKESA (Kesehatan Ibu & Anak, P3M & P3TM, dll) )

FILOSOFI  Salah satu agenda strategis Aisyiyah adalah melakukan reaktualisasi usaha praksis.  Terwujud dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial ekonomi, pemberdayaan masyarakat, kesadaran hukum dalam penguatan jamaah di basis akar rumput.

Tujuan Program  Mencapai Indonesia Sehat melalui pelaksanaan/kegiatan AUKESA.  Program ini mendukung program pemerintah & SDG’s

 Perencanaan  Identifikasi Sumber Daya  Identifikasi Stakeholders  Monitoring & Evaluasi  Memetakan dalam Bentuk Matriks : Siapa melakukan apa  Sinergitas

 Membuat time schedule  Menentukan tujuan masing-masing kegiatan  Menetapkan indikator keberhasilan (KKW)  Membentuk Tim Pelaksana  Melaporkan Perkembangan Kegiatan

Sumber Daya Kesehatan yang dimiliki:  SDM (Dokter, perawat, manajemen, administrasi, dll)  Dana (berapa yang dibutuhkan, bagaimana mencarinya, bagaimana merealisasikannya)  MANDIRI  Sarana, parasarana, dan peralatan medis  SOP yang berkaitan dengan standard mutu

 Internal : PWA/PDM, PDA/PDM, PCA/PCM, PRA/PRM (Lembaga & Majelis)  Eksternal Pemda Dinas Kesehatan Tokoh Masyarakat Perusahaan LSM Dll

 Monitoring : Memantau apakah kegiatan yang dilaksanakan masih on the track (sesuai dengan yang direncanakan)  secara rutin (mingguan/ bulanan/ triwulan)  Evaluasi : Dilakukan diakhir kegiatan, apakah target/tujuan program sudah dicapai

JenjangTanggung Jawab PROGRAM Buku Pedoman AUKESA Pimpinan PusatPerencanaan KegiatanMenyusun & Membuat Buku Panduan Standar Mutu Pimpinan WilayahMenggerakkan Kegiatan-Sosialisasi dan koordinasi ditingkat bawahnya -Evaluasi Pimpinan DaerahMengkoordinir Kegiatan & Pembinaan -Sosialisasi Buku -Mendorong kegiatan sesuai buku pedoman yang ditetapkan -Monitoring Pimpinan CabangPendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penerapan Kegiatan Pimpinan RantingPelaksanaan KegiatanPenerapan Kegiatan

 Semua kegiatan harus dilakukan dengan sinergi oleh semua stakeholder bersama- sama dan serentak untuk mencapai target & tujuan  efisien & efektif

 12 RS sudah terakreditasi (Sumatra Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan)  Ada 22 Klinik Pratama (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jawa Tengah, D I Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, dan Kalimantan Timur); 3 sudah bekerjasama dengan BPJS dan 5 proses BPJS (Berdasarkan: Data AUKESA tahun 2015)

NoProvinsiRSKlinikRBLainnyaKeterangan 1.Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara13612 Klinik Pratama, (1 Klinik proses bPJS) 3.Sumatera Barat28--2 RS sudah BPJS dan terakreditasi 4.Riau-122Klinik Pratama sudah BPJS 5.Jambi Bengkulu-1--Klinik Pratama (proses BPJS) 7.Sumatera Selatan Lampung Bangka Belitung---4 Jumlah

NoProvinsiRSKlinikRBLainnyaKeterangan 1.Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah RS BPJS dan terakreditasi, 1 Klinik pratama (proses BPJS) 5.D I Yogyakarta-2172 Klinik Pratama (proses BPJS) 6.Jawa Timur RS sudah BPJS dan terakreditasi, Klinik Pratama (proses BPJS) Jumlah

NoProvinsiRSKlinikRBLainnyaKeterangan 1.Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Kalimantan Timur11-- RS belum terakreditasi & proses BPJS Klinik Pratama Non BPJS Jumlah15-40

NoProvinsiRSKlinikRBLainnyaKeerangan 1.Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur-1-3Klinik Pratama sudah BPJS 4.Maluku Maluku Utara Papua Barat---3 Jumlah-1113

Permasalahan : 1. Jumlah dokter, perawat, penunjang 2. Sarana & Prasarana  Peralatan Medis 3. Metode pelayanan  Sistem Pengelolaan (Akreditasi versi 2012) 4. Sumber Dana  Asuransi (BPJS & Swasta) 5. Banyaknya pesaing (Klinik dan RS lain)  tingkat Nasional 6.  MEA

TANTANGAN  PELUANG  SJSN (Sistem Kapitasi BPJS & Asuransi swasta lain)  Klinik Pratama maupun Rumah Sakit  Sistem rujukan berjenjang  Mendorong Klinik  RS  Mendorong Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lain  Klinik Pratama  Bimbingan Pendirian Klinik Pratama  Mendirikan/menambah jumlah klinik pratama di setiap Daerah/Cabang (Min. 1 di Daerah)  Menghidupkan Pola pembinaan Ibu Asuh Klinik & RS  Aisyiyah & Muhammadiyah (berjejaring)

TANTANGAN  PELUANG  Customer service yang sesuai dengan Corporate Branding  Program SIM RSA  Penerapan secara bertahap  Pelatihan SIM RSA (pimpinan & Staf)  Mutu terintegrasi  Sinergitas dan harmonisasi  kapasitas tenaga kesehatan (pemagangan mahasiswa kesehatan dan penempatan baik miliki Muhammadiyah maupun ‘Aisyiyah)