© 2010 BPKP PENJELASAN TEKNIS EKPPD 2015 TERHADAP LPPD 2014 Oleh: DODDY SETIADI, Ak., MM., CA., CPA Direktur Pengawasan Penyelenggaraan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH
PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
TIM SELEKSI TERBUKA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
MEKANISME DAN KAJIAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
REVIEW PENYUSUNAN LPPD Bogor, 18 Maret 2015
Surabaya, DESEMBER 2014 PENDIRIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN PENEGERIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
Pengelolaan Keuangan Daerah
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
PENGANGGARAN SANITASI
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
BADAN HUKUM KOPERASI.
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD)
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
Inspektorat Kabupaten Sleman
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
Dokumen SPMI Universitas Brawijaya 2017
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
“ARAHAN KEBIJAKAN DALAM PENATAAN PERANGKAT DAERAH”
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN BPD Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang.
PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Pengelolaan Keuangan Daerah
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
MUTASI PEGAWAI Sesuai dengan PP No
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

© 2010 BPKP PENJELASAN TEKNIS EKPPD 2015 TERHADAP LPPD 2014 Oleh: DODDY SETIADI, Ak., MM., CA., CPA Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Disampaikan di Jakarta, 25 Juni 2015

1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.SE Menteri Dalam Negeri Nomor: /453/OTDA, tanggal 10 Desember 2014 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun SE Menteri Dalam Negeri Nomor : /1648/OTDA, Tanggal 19 Juni 2015,tentang Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2015 terhadap LPPD Tahun 2014 UU 23 / 2014 PS 69 & PS 70&74 PP No. 6/2008 EPPD terdiri 3 elemen: EKPPDEKPODEDOB PP No. 3/2007 terdiri 3 elemen laporan: LPPDLKPJILPPD DASAR HUKUM PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERKEMBANGAN EKPPD

LANGKAH PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2014

Langkah Penyusunan LPPD 1.IKK yang disajikan dalam LPPD harus memenuhi hal-hal berikut : 1)Adanya Capaian Kinerja 2)Adanya Elemen Data yang mendasari Capaian Kinerja. 3)Adanya Dokumen Pendukung yang mendasari Elemen Data 2.Dokumen Pendukung dari masing-masing IKK didokumentasikan secara rapih di Bagian/Biro Otda/Pemerintahan yang menyusun LPPD 3.Menyusun Draft LPPD berdasarkan Capaian Kinerja yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas 4.Melakukan Penilaian Mandiri / self assesment atas Draft LPPD sebelum di tandatangani oleh Kepala Daerah 6

Bagan Alur Penyajian Capaian Kinerja dari IKK Elemen Data (Pembilang) Dokumen Pendukung Elemen Data (Penyebut) Dokumen Pendukung 7 Capaian Kinerja

Lanjutan Elemen Data ( Unit) Daftar yang menunjukan rincian jumlah rumah yang ber IMB, ditandatangani oleh Pejabat Terkait Elemen Data ( unit) Daftar yang menunjukan rincian jumlah seluruh rumah yang ada, ditandatangani oleh Pejabat Terkait 8 Capaian Kinerja 50%

Lanjutan Elemen Data (31/3/2014) Bukti Penyerahan Laporan Keuangan ke BPK RI 9 Capaian Kinerja Tepat

Biro/Bagian PemSKPD ALIRAN DATA Dinas Pendidikan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas Kesehatan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas PU Capaian Kinerja & ED Data Pendukung

LAMP III LAMP III LAMP III LAMP III LAMP III LAMP III URUSAN PENDIDIKAN Verifikasi data di Biro/Bagian Pem Apakah ada : 1.Capaian Kinerja 2.Elemen Data 3.Dok Pendukung Ada/lengkap Tdk ada/tdk lengkap

LAMP III LAMP III LAMP III LAMPIRAN III.1 PENGAMBIL KEBIJAKAN DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN NO URUT IKK (1-43)

LAMP III LAMP III LAMP III LAMP III LAMPIRAN III.2 PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN URUSAN DAN NO URUT IKK (1-21) LAMP III LAMP III URUSAN PENDIDIKAN LAMP III LAMP III LAMP III LAMP III LAMP III LAMP III URUSAN KESEHATAN

LAMP III.3.UW - 1 LAMPIRAN III.3 PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA UW & UP DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN NO URUT IKK PER URUSAN WAJIB (1-79) DAN URUSAN PILIHAN (1-15) URUSAN WAJIB LAMP III.3.UW - 2 LAMP III.3.UW - 3 LAMP III.3.UW - 4 LAMP III.3.UW - 24 LAMP III.3.UW - 79 LAMP III.3.UP - 1 URUSAN PILIHAN LAMP III.3.UP - 2 LAMP III.3.UP- 3 LAMP III.3.UP- 4 LAMP III.3.UP - 8 LAMP III.3.UP - 15

LANGKAH-LANGKAH EVALUASI LPPD TAHUN 2014

LANGKAH-LANGKAH EVALUASI DAPATKAN TEMPLATE INDIVIDU EKPPD 2015 TERHADAP LPPD TAHUN 2014 (KOSONG) DAPATKAN LPPD KAB/KOTA TAHUN 2014 PROSES INPUT DATA LPPD TAHUN 2014 – KESESUAIAN MATERI – PENGAMBIL KEBIJAKAN (LAMP – 1) – PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM (LAMP-2) – PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN (LAMP-3) DAPATKAN DOKUMEN PENDUKUNG LAKUKAN KLARIFIKASI INPUT DATA HASIL KLARIFIKASI DOKUMENTASIKAN DATA PENDUKUNG YANG MENDASARI HASIL KLARIFIKASI

IKK KABUPATEN/KOTA YANG MENGALAMI PERUBAHAN

IKK YANG MENGALAMI PERBAIKAN (Pengambil Kebijakan ) No IKK IKKRUMUS/PERHITUNGANJenis Data (2014) Satuan elemen data Sebelum Perbaikan Sesudah Perbaikan 6 Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2014 dibagi jumlah penduduk akhir tahun 2014 x penduduk Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2014 orang Belum ada penegasan Satpol PP PNS Penduduk pada akhir tahun 2014Jiwa 11 Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan Tanggal Penyampaian Laporan Kinerja 2014 berdasarkan bukti tanda terima ( tanggal/bulan/tahun) Tgl penyampaian Tanggal Penyampai an LAKIP Tidak perlu diisi 24 Jumlah perda tahun 2014 (Inisiatif DPRD) Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2014 (Inisiatif DPRD) PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2014 (Inisiatif DPRD) Perda diisi dengan perda yang berasal dari inisiatif DPRD dan Inisiatif Pemda diisi dengan perda yang berasal dari inisiatif DPRD 1. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2014 #1 No&tgl perda 2. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2014 #2 No&tgl perda 3. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2014 #3 No&tgl perda 25 Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2014 Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2014 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2014 RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2014 Raperda Belum ada penegasan Raperda inisiatif DPRD + Inisiatif Pemda RAPERDA yang diusulkan tahun 2014 Raperda 26 Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda Jumlah Rekomendasi DPRD tentang LKPJ tahun 2013 yang ditindaklanjuti oleh pemda pada tahun 2014 dibagi jumlah Rekomendasi DPRD tentang LKPJ tahun 2013 x 100% Jumlah Rekomendasi DPRD tentang LKPJ tahun 2013 yang ditindaklanjuti oleh Pemda pada tahun 2014 Rekomendasi Keputusan DPRD Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Jumlah Rekomendasi DPRD tentang LKPJ tahun 2013 Rekomendasi 30 Keberadaan PERDA/Perbup tentang konsultasi publik Ada/tidak PERDA / PerBupada/tidak ada PERDA/PerBup tentang konsultasi publik Ada/tidak Perda/Perb up Perda/Perbup/Per wali/DIPA, BA konsultasi publik 39 Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2013 Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 Rekomendasi diisi Temuan Tuntas diisi dengan rekomendasi Jumlah Temuan BPK RI per 31/12/2013 Rekomendasi

IKK YANG MENGALAMI PERBAIKAN (Pelaksana Kebijakan Umum) No IKK IKKRUMUS/PERHITU NGAN Jenis Data (2014) Satuan elemen data Sebelum Perbaikan Sesudah Perbaikan 2Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Ada / tidak SOPJumlah SOPbuah belum ada penegasan SOP teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD 15Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100% Total Belanja Pemeliharaan SKPD Rp belum ada penegasan data dukung yang digunakan adalah dari SIMDA namun apabila daerah belum menerapkan SIMDA dapat digunakan data manual dari masing- masing SKPD. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD Rp 18Adanya inventarisasi barang / aset SKPD ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir ada/tidak belum ada penegasan aset yang dimaksud adalah jumlah aset tetap berdasarkan berita acara pemeriksaan 5 tahunan ( ).

IKK PROVINSI YANG MENGALAMI PERUBAHAN

IKK YANG MENGALAMI PERBAIKAN (Pengambil Kebijakan ) No IKK IKKRUMUS/PERHITUNGANJenis Data (2014) Satuan elemen data Sebelum Perbaikan Sesudah Perbaikan 3 Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2014 dibagi jumlah penduduk akhir tahun 2014 x penduduk Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2014 orang Belum ada penegasan Satpol PP PNS Penduduk pada akhir tahun 2014Jiwa 5b Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan Tanggal Penyampaian Laporan Kinerja 2014 berdasarkan bukti tanda terima ( tanggal/bulan/tahun) Tgl penyampaian Tanggal Penyampai an LAKIP Tidak perlu diisi 18 Jumlah perda tahun 2014 (Inisiatif DPRD) Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2014 (Inisiatif DPRD) PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2014 (Inisiatif DPRD) Perda diisi dengan perda yang berasal dari inisiatif DPRD dan Inisiatif Pemda diisi dengan perda yang berasal dari inisiatif DPRD 1. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2014 #1 No&tgl perda 2. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2014 #2 No&tgl perda 3. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2014 #3 No&tgl perda 19 Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2014 Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2014 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2014 RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2014 Raperda Belum ada penegasan Raperda inisiatif DPRD + Inisiatif Pemda RAPERDA yang diusulkan tahun 2014 Raperda 20 Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda Jumlah Rekomendasi DPRD tentang LKPJ tahun 2013 yang ditindaklanjuti oleh pemda pada tahun 2014 dibagi jumlah Rekomendasi DPRD tentang LKPJ tahun 2013 x 100% Jumlah Rekomendasi DPRD tentang LKPJ tahun 2013 yang ditindaklanjuti oleh Pemda pada tahun 2014 Rekomendasi Keputusan DPRD Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Jumlah Rekomendasi DPRD tentang LKPJ tahun 2013 Rekomendasi 24 Keberadaan PERDA/Perbup tentang konsultasi publik Ada/tidak PERDA / PerBupada/tidak ada PERDA/PerBup tentang konsultasi publik Ada/tidak Perda/Perb up Perda/Perbup/DIP A, BA konsultasi publik 34 Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2013 Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 Rekomendasi diisi Temuan Tuntas diisi dengan rekomendasi Jumlah Temuan BPK RI per 31/12/2013 Rekomendasi

IKK YANG MENGALAMI PERBAIKAN (Pelaksana Kebijakan Umum) No IKK IKKRUMUS/PERHITU NGAN Jenis Data (2014) Satuan elemen data Sebelum Perbaikan Sesudah Perbaikan 2Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Ada / tidak SOPJumlah SOPbuah belum ada penegasan SOP teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD 15Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100% Total Belanja Pemeliharaan SKPD Rp belum ada penegasan data dukung yang digunakan adalah dari SIMDA namun apabila daerah belum menerapkan SIMDA dapat digunakan data manual dari masing- masing SKPD. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD Rp 18Adanya inventarisasi barang / aset SKPD ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir ada/tidak belum ada penegasan aset yang dimaksud adalah jumlah aset tetap berdasarkan berita acara pemeriksaan 5 tahunan ( ).

IKK YANG MENGALAMI PERBAIKAN (LAMPIRAN - 3) No IKKIKKRUMUS/PERSAMAAN SATUA N Sebelum Perbaikan Sesudah Perbaikan 4 Pembinaan Guru jenjang SD/MIJumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi,,,,,,,,,. % Belum ada penegasan guru SD/MI yang telah memenuhi sertifikasi kualifikasi dan kompetensi yang berasal dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Jumlah Guru jenjang SD/MI 5 Pembinaan Guru jenjang SMP/MTSJumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi,,,,,,,,,. % Belum ada penegasan guru SMP/MTS yang telah memenuhi sertifikasi kualifikasi dan kompetensi yang berasal dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Jumlah Guru jenjang SMP/MTS 6 Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi,,,,,,,,,. % Belum ada penegasan guru SMA/SMK/MA yang telah memenuhi sertifikasi kualifikasi dan kompetensi yang berasal dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA

. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Jl. Pramuka No 33 Jakarta Telepon (021) Web: TERIMA KASIH 24