RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI Kelompok 3 Akib Pandurbyanto Ragil Mahdi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
Advertisements

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERILAKU KERJA UNTUK MAJU
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Rencana Strategis Tahun
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Ratio
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
AKUNTABILITAS KINERJA
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Polewali, Oktober 2017.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROFIL UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
MANAJEMEN KINERJA BPKAD BPKAD Kab. Tegal TeGaL.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
SATPOL PP PROVINSI RIAU
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KORPRI Tjahjanulin.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI Kelompok 3 Akib Pandurbyanto Ragil Mahdi

Misi Mewujudkan Suasana Aman, Tentram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal Visi “ Mewujudkan masyarakat Supiori yang SEJAHTERA, MAJU dan ADIL berbasiskan kepemerintahan yang baik berlandaskan Iman dan Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa “

Sasaran, Program dan Indikator Misi 1 : Mewujudkan Suasana Aman, Tentram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Supiori dalam Kedaulatan NKRI SasaranProgramIndikator Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua Jumlah peraturan perundang- undangan yang responsif dan partisipasif Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif Jumlah Perda yg ditetapkan melalui uji publik Jumlah Perda Provinsi yg diusulkan konflik horisontal berdasarkan SARA Jumlah konflik berdasarkan SARA (tahun sebelumnya - tahun sekarang) Jumlah konflik horisontal berdasarkan SARA tahun sekarang Persentase jumlah korban bencana alam yang tertangani Jumlah korban bencana alam yang tertangani Jumlah korban bencana alam seluruhnya Angka kriminalitas Jumlah tindak kriminal yang tertangani selama satu tahun Jumlah penduduk seluruhnya

Sasaran, Program dan Indikator Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus SasaranProgramIndikator Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan Jumlah pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan struktural Jumlah seluruh Pejabat struktural di Pem. Provinsi Papua Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan Jenis jabatan fungsional yang telah diisi Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB sesuai rumusan penilaian evaluasi Akuntabilitas KEMENPAN dan RB RI Opini BPK atas LKPDsesuai rumusan penilaian evaluasi LKPD oleh BPK RI Rata-rata kehadiran pegawaiJumlah Pegawai yang hadir selama setahun jumlah hari kerja

Sasaran, Program dan Indikator

PROGRAM DAN ANGGARAN Misi 3 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia InputAnggaran dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Pembiayaan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Khusus Otonomi Output Angka kematian akibat penyakit endemik menurun Angka kematian bayi baru lahir menurun Indeks kesehatan meningkat Angka Harapan Hidup Meningkat Angka kematian akibat penyakit endemik menurun

Program Terkait Misi Ketiga, Output Terkait Rumah Sakit Umum Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Anggaran

SUMBER DONASI Tahun 1Tahun 2Tahun 3Tahun 4Tahun Donatur11111 Rata-rata per bulan 901,402, ,035,947, ,722, ,233,716, ,021,526, Dana Perimbangan Pemerintah Pusat 640,962, ,053, ,950, ,045, ,074,732.82

MASUKAN DAN EVALUASI MASUKAN: 1 Retribusi sebagai penerimaan RSUD diminimalisir khususnya bagi masyarakat kurang mampu 2 Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah untuk menutup biaya biaya sehingga tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan pemerintah pusat EVALUASI: 1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bisa diminimalisir karena anggaran untuk program masih sangat besar 2Program pelayanan kesehatan penduduk miskin masih sangat kecil 3Budget program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit harus ditingkatkan sehingga peralatan rumah sakit bisa terus berkembang